https://www.facebook.com/495454056974644/

Komisi I DPRD Provinsi Riau

Home
Indonesia
Pekanbaru
Komisi I DPRD Provinsi Riau

Directions

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Komisi I DPRD Provinsi Riau, Government Organization, Pekanbaru.

26/10/2026

Pekanbaru – Komisi I DPRD Provinsi Riau melalui Anggota Komisi I, M. Sumardany Zirnata dan H. Ayat Cahyadi, menghadiri Majelis Pengisytiharan Hinduk Talang Batin Tengayan yang digelar oleh persekutuan masyarakat adat Melayu di wilayah Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Minggu (25/10/2026).

M. Sumardany Zirnata dan H. Ayat Cahyadi merupakan anggota DPRD Provinsi Riau dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Pekanbaru. Kehadiran keduanya menjadi bagian dari perhatian terhadap pelestarian adat istiadat serta penguatan identitas budaya Melayu di Kota Pekanbaru.

Komisi I DPRD Provinsi Riau mendukung penuh upaya pelestarian budaya Melayu sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai historis, sosial, dan kultural bagi masyarakat Riau. Dukungan tersebut sejalan dengan pentingnya menjaga keberlangsungan adat istiadat serta memperkuat peran kelembagaan adat dalam kehidupan bermasyarakat.

Rangkaian kegiatan pengukuhan dan penabalan Hinduk Talang Batin Tengayan berlangsung khidmat dan tertib. Dalam kesempatan tersebut, Majelis Pengisytiharan Hinduk Talang Batin Tengayan secara resmi mengukuhkan dan menabalkan Datuk Ujang Alinun bin M. Si’In bin Banjar bin Dudang sebagai bagian dari penguatan kelembagaan adat Talang Batin Tengayan.

Dalam keterangannya, Datuk Ujang Linun menyampaikan bahwa penabalan gelar datuk bukan sekadar penghormatan adat, tetapi juga mengandung amanah untuk menjaga kebudayaan leluhur dan mempertahankan adat istiadat Melayu.

Keberadaan lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai luhur budaya Melayu, memperkuat identitas masyarakat, serta memelihara keharmonisan sosial melalui pendekatan adat dan kearifan lokal.

Pelestarian adat istiadat juga menjadi tanggung jawab bersama agar warisan budaya leluhur tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi muda di tengah perkembangan zaman.

25/10/2026

Payakumbuh – Komisi I DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wali Kota Payakumbuh, Kamis (8/10/2026), dan disambut langsung oleh Wali Kota Payakumbuh, Dr. dr. Zulmaeta, Sp.OG (K).

Kunjungan ini menjadi momentum silaturahmi sekaligus pertukaran informasi dan pengalaman terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, penguatan koordinasi kelembagaan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau, Nur Azmi Hasyim, berharap komunikasi dan sinergi antardaerah dapat terus terjalin dengan baik guna mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan optimal.

24/10/2026

Pekanbaru – Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Riau, M. Amal Fathullah, menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Kep**auan Riau (Kepri) dalam rangka membahas penataan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Riau, Rabu (14/10/2026).

Dalam kunjungan tersebut, M. Amal Fathullah didampingi Tenaga Ahli Komisi I DPRD Provinsi Riau Yoki Rivaldi dan Alidae. Sementara itu, rombongan Komisi I DPRD Provinsi Kepri dipimpin oleh Ketua Komisi I, Suigwan, bersama jajaran anggota, serta perwakilan Biro Hukum dan Inspektorat Provinsi Kep**auan Riau.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepri, Suigwan, menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk berdiskusi dan bertukar informasi mengenai optimalisasi penataan birokrasi serta pengawasan terhadap Indeks Pelayanan Publik.

“Kami datang ke DPRD Provinsi Riau untuk berbagi informasi dan bertukar pengalaman terkait tata kelola pemerintahan, khususnya dalam penataan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Suigwan.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Riau, M. Amal Fathullah, menyambut baik kunjungan kerja tersebut. Menurutnya, pertemuan antarlembaga legislatif ini menjadi kesempatan untuk memperluas wawasan, berbagi pengalaman, serta memperkuat sinergi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kami menyambut baik kunjungan dari rekan-rekan Komisi I DPRD Kepri. Tentu ini menjadi momentum yang baik untuk saling bertukar informasi. Harapannya, pertemuan ini dapat memperkuat sinergi antara kedua DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang prima,” ungkap Amal Fathullah.

Melalui pertemuan tersebut, kedua belah pihak berharap pertukaran informasi dan pengalaman dapat menjadi bahan referensi dalam mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan, optimalisasi penataan birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Riau dan Provinsi Kep**auan Riau.

24/10/2026

PEKANBARU – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau, Ayat Cahyadi, mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama tokoh adat dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Rabu (14/10/2026).

RDPU dipimpin Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, didampingi anggota Pansus Eva Yulianti, Zulhendri, dan Hasbi Assodiqi.

Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan Majelis Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir; Lembaga Persekutuan Batin Gasib, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak; Dinas Pertanahan Provinsi Riau; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau; Dinas Perkebunan Provinsi Riau; Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau; serta Tim Tenaga Ahli DPRD Provinsi Riau.

Dalam kesempatan tersebut, Ayat Cahyadi menyampaikan bahwa Ranperda tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya merupakan salah satu Ranperda inisiatif DPRD Provinsi Riau yang memiliki arti penting dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan bagi masyarakat hukum adat di Provinsi Riau.

Menurutnya, regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang jelas terhadap pengakuan dan pemanfaatan tanah ulayat, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan serta menunjang perekonomian masyarakat di sekitar wilayah adat.

Selama ini, persoalan agraria dan sengketa lahan antara masyarakat adat dengan pihak korporasi masih menjadi tantangan. Kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan belum optimalnya pengaturan mengenai pengakuan, perlindungan, dan mekanisme pemanfaatan tanah ulayat.

Oleh karena itu, pembahasan Ranperda ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk menghadirkan regulasi yang berpihak pada perlindungan hak-hak masyarakat adat, sekaligus menciptakan kepastian dalam pemanfaatan tanah ulayat secara adil dan berkelanjutan.

24/10/2026

PEKANBARU – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau, Nur Azmi Hasyim, menyambut kunjungan silaturahmi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, di Ruang Rapat Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Riau, Jumat (2/10/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Riau, Manahara Napitupulu, serta Anggota Fraksi, Monang Eliezer Pasaribu. Hadir p**a Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Mohd. Aidi, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Fedrios Gusni, Sekretaris DPD Partai Demokrat Riau, Eka Buana Putra, serta sejumlah kader Partai Demokrat.

Dalam pertemuan tersebut, Herman Khaeron menyampaikan sejumlah informasi mengenai program strategis nasional serta perkembangan berbagai isu yang menjadi perhatian di tingkat pusat. Pertukaran informasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinergi antara kader Partai Demokrat di tingkat pusat dan daerah.

Herman Khaeron, yang juga merupakan Anggota Komisi VI DPR RI, turut memaparkan perkembangan kebijakan dan program yang berkaitan dengan ruang lingkup Komisi VI DPR RI, khususnya di bidang perdagangan, kawasan perdagangan, pengawasan persaingan usaha, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain membahas perkembangan kebijakan nasional, pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah. Herman Khaeron memberikan motivasi kepada jajaran Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Riau agar senantiasa menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat secara optimal, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat serta responsif terhadap berbagai kebutuhan daerah.

Sementara itu, Nur Azmi Hasyim, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Riau, menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan sesuai dengan kewenangan DPRD, sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui kerja-kerja kelembagaan yang terarah dan berkelanjutan.

24/10/2026

PEKANBARU – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golongan Karya (Golkar), Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau, Zulaikhah, S.Sos., M.E., bersama jajaran pengurus Partai Golkar Provinsi Riau melaksanakan upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Dharma, Pekanbaru, Selasa (20/10/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Riau, H. Suparman, serta diikuti oleh jajaran pengurus Partai Golkar, organisasi Hasta Karya, dan organisasi sayap Partai Golkar di Provinsi Riau.

Ziarah dan tabur bunga ini merupakan bentuk penghormatan serta penghargaan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Momentum ini juga menjadi pengingat bagi seluruh kader Partai Golkar untuk senantiasa menghargai perjuangan para pendahulu serta melanjutkan semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Usai pelaksanaan upacara ziarah dan tabur bunga di TMP Kusuma Dharma, rangkaian peringatan HUT ke-62 Partai Golkar di Provinsi Riau dilanjutkan di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Riau dengan menggelar sejumlah kegiatan, yakni tasyakuran, pasar murah, dan donor darah.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, peringatan HUT ke-62 Partai Golkar diharapkan tidak hanya menjadi momentum refleksi atas perjalanan dan perjuangan partai, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan, kepedulian sosial, serta komitmen untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

21/10/2026

PEKANBARU – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau, M. Sumardany Zirnata, menerima aspirasi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru dalam aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru, Rabu (21/10/2026). Aksi tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menyoroti sejumlah persoalan strategis yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.

Turut menerima massa aksi, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau Abdullah. Aksi tersebut dipimpin oleh Ketua Umum HMI Cabang Pekanbaru, Raihan Dharma Putra, dengan Raja Osama Melva sebagai koordinator lapangan.

Dalam penyampaian aspirasinya, mahasiswa mengangkat sejumlah isu, di antaranya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, ketidakjelasan program beasiswa, serta persoalan dana bagi hasil (DBH) yang menjadi hak Provinsi Riau.

Melalui aksi tersebut, massa meminta pemerintah daerah bersama DPRD Provinsi Riau memberikan penjelasan secara transparan serta mendorong langkah-langkah konkret dalam menangani berbagai persoalan yang disampaikan.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau, M. Sumardany Zirnata, menyambut baik penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh HMI Cabang Pekanbaru. Menurutnya, partisipasi mahasiswa dalam menyampaikan kritik dan masukan merupakan bagian penting dari kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menilai, aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan masukan bagi DPRD Provinsi Riau dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memperjuangkan kepentingan masyarakat. Penyampaian aspirasi secara terbuka juga menjadi bagian dari proses demokrasi yang perlu dihargai.

Melalui penyampaian aspirasi tersebut, diharapkan berbagai persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak, sehingga menghasilkan solusi yang konkret dan memberikan manfaat bagi masyarakat Provinsi Riau.

21/10/2026

Pekanbaru – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau, Andi Darma Taufik, bersama Pimpinan DPRD Provinsi Riau menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Irjen Pol. Arman Achdiat, S.I.K., M.Si., beserta jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Riau di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Senin (19/10/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Parisman Ihwan, serta sejumlah anggota DPRD Provinsi Riau, yakni Edi Basri, Kasir, Imustiar, Ma’mun Solihin, Munawar Syahputra, Dodi Saputra, Diski, dan Abdullah.

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kelembagaan antara DPRD Provinsi Riau dan Polda Riau, sekaligus memperkuat komunikasi serta koordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing institusi.

Dalam suasana penuh keakraban, silaturahmi ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun sinergi antara lembaga legislatif dan kepolisian, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang kondusif serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Riau.

Sinergi yang kuat, komunikasi yang harmonis, dan kolaborasi yang berkelanjutan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Riau yang aman, tertib, dan kondusif.

31/08/2026

Pekanbaru – Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau dengan agenda Penyampaian Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanaman Modal serta Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Kamis (27/8/2026).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, dihadiri pimpinan dan anggota Komisi I Sekretaris Komisi I M. Amal Fathullah, Anggota Komisi I Zulaikhah, M. Sumardany Zirnata, Andi Darma Taufik dan Sunaryo.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan jawaban dan tanggapan Pemerintah Provinsi Riau atas pandangan umum yang sebelumnya disampaikan oleh seluruh fraksi DPRD Provinsi Riau terhadap Ranperda Penanaman Modal dan Ranperda tentang PDRD.

Pembahasan Ranperda Penanaman Modal menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat landasan regulasi investasi di Provinsi Riau. Regulasi tersebut diharapkan mampu menciptakan iklim penanaman modal yang semakin kondusif, memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor, serta mendorong peningkatan investasi yang memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) memiliki posisi strategis dalam mendukung optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Penguatan pengelolaan pajak dan retribusi diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memperkuat kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Riau dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.

Penyampaian jawaban pemerintah ini menjadi bagian dari tahapan pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau sebelum kedua Ranperda tersebut memasuki tahapan pembahasan selanjutnya. Proses tersebut diharapkan menghasilkan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan daerah, memiliki kepastian hukum, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pembangunan Provinsi Riau.

Address

Pekanbaru

Website

facebook.com

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Komisi I DPRD Provinsi Riau posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.