05/05/2025
Fenomena politik “matahari kembar” kembali mencuat setelah pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka resmi memenangi Pilpres 2024. Keterlibatan Gibran, putra Presiden Joko Widodo, dalam kursi wakil presiden memunculkan spekulasi soal pengaruh besar Jokowi dalam pemerintahan mendatang. Di satu sisi, banyak pihak memandang duet ini sebagai bentuk kesinambungan pembangunan dan transisi kekuasaan yang mulus. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa pemerintahan ke depan tidak lagi sepenuhnya berada di tangan presiden terpilih, melainkan dibayangi oleh figur presiden sebelumnya.
Publik pun mempertanyakan, sejauh mana Prabowo akan memimpin dengan independensi penuh ketika figur Jokowi masih begitu dominan di ruang publik dan politik nasional? Apalagi, sinyal-sinyal arah kebijakan dan koalisi besar yang terbangun memperlihatkan pola yang cenderung mempertahankan status quo. Beberapa pengamat menyebut ini sebagai bentuk “soft transition” yang menjanjikan stabilitas, tapi juga menyimpan potensi konflik kepentingan, tumpang tindih kekuasaan, hingga berkurangnya efektivitas pengambilan keputusan jika dua kutub kekuasaan saling bertabrakan.
Lebih dalam, persoalan ini bukan hanya soal relasi personal Prabowo dan Jokowi, melainkan menyangkut masa depan demokrasi itu sendiri. Ketika satu presiden baru muncul, tetapi bayang-bayang presiden lama masih kuat memengaruhi arah kebijakan, maka publik berhak bertanya: apakah ini benar-benar regenerasi kekuasaan atau justru perpanjangan kekuasaan yang dibungkus rapi? Demokrasi sehat menuntut pemimpin dengan mandat penuh dan ruang yang merdeka untuk menjalankan visi-misinya bukan pemerintahan yang berjalan di bawah dua matahari.
