03/09/2026
Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bone tersebut berlangsung di Helios Hotel Watampone, Kamis (3/9/2026).
Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bone dalam sambutannya mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.
Menurutnya, pelaksanaan kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut atas petunjuk Bupati Bone yang sejak awal memberikan perhatian terhadap pemerataan pelayanan kepada masyarakat di 27 kecamatan.
“Bimtek ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas aparatur dan operator SIAK. Ini juga menjadi perhatian Bapak Bupati untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan dapat dirasakan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah kecamatan dan desa yang jauh dari pusat pemerintahan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tahun ini pemerintah daerah juga mendorong penambahan lima titik perangkat pelayanan administrasi kependudukan yang ditempatkan pada sejumlah wilayah kecamatan. Langkah tersebut diharapkan semakin mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat.
“Bapak Bupati sangat memahami kebutuhan pelayanan karena beliau merupakan birokrat tulen sebelum menjadi pimpinan tertinggi di Kabupaten Bone. Karena itu, pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu perhatian utama,” katanya.
Menurutnya, pemerataan pelayanan juga sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan dan daerah yang selama ini memiliki akses relatif jauh, khususnya Kecamatan Bontocani dan Tellu Limpoe.
“Kita tidak ingin masyarakat di wilayah perbatasan atau daerah terpencil kesulitan mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Karena itu, penguatan pelayanan di kecamatan menjadi hal yang sangat penting,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, pihak panitia juga menghadirkan pemateri yang dinilai memiliki kompetensi di bidangnya, termasuk pakar keprotokolan Indonesia, untuk memberikan penguatan kapasitas kepada para peserta.
Sementara itu, Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman meminta seluruh peserta mengikuti Bimtek dengan serius. Ia mengingatkan bahwa kegiatan tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD sehingga harus memberikan manfaat nyata terhadap peningkatan pelayanan publik.
“Saya berharap kegiatan ini diikuti dengan serius. Anggaran yang kita gunakan adalah anggaran APBD, yang berarti uang masyarakat. Karena itu, hasil dari kegiatan ini harus kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Andi Asman.
Ia mengatakan, salah satu arah utama pemerintahan Beramal adalah menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan hingga ke desa dan kelurahan.
Menurutnya, kondisi geografis Kabupaten Bone yang luas membuat pemerintah harus mencari pola pelayanan yang mampu menjangkau masyarakat di wilayah terjauh dan terpencil.
“Visi dan misi pemerintahan Beramal adalah memastikan pelayanan administrasi kependudukan pada akhirnya bisa menjangkau desa dan kelurahan. Utamanya desa-desa yang sulit dijangkau, sehingga masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan pelayanan adminduk,” ujarnya.
Bupati mencontohkan persoalan administrasi kependudukan yang dapat berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan dasar lainnya, termasuk kesehatan.
“Jangan sampai ada masyarakat yang sedang menghadapi kondisi darurat kesehatan, tetapi pelayanan menjadi terkendala hanya karena ada persoalan administrasi kependudukan. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah harus bergerak cepat,” katanya.
Selain memperluas jangkauan pelayanan, Andi Asman juga menekankan pentingnya penertiban dan pemutakhiran data kependudukan. Ia meminta seluruh jajaran memastikan data administrasi kependudukan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Tidak logis kalau seseorang sudah meninggal dunia tetapi masih tercatat aktif dalam administrasi kependudukan. Karena itu, data harus terus ditertibkan dan diperbarui agar benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat kita,” tegasnya.
Ia juga meminta para kepala seksi pemerintahan di masing-masing wilayah bersama perangkat desa dan kelurahan aktif melakukan pendataan masyarakat, termasuk warga yang membutuhkan pembaruan dokumen kependudukan.
Bupati bahkan menyampaikan apresiasi bagi wilayah yang mampu melakukan pembaruan dan penataan data kependudukan secara baik.
“Kalau ada wilayah yang aktif melakukan pendataan dan memastikan masyarakatnya memiliki dokumen kependudukan yang sesuai, tentu kita akan memberikan apresiasi, termasuk dalam bentuk piagam penghargaan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Asman juga menyampaikan perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan operator SIAK. Ia mengatakan, pemerintah memberikan tambahan tunjangan sebesar Rp220 ribu per bulan bagi operator.
Ia menegaskan, penguatan kapasitas operator harus berjalan beriringan dengan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan. Karena itu, wilayah desa dan kecamatan yang jauh serta terpencil akan menjadi prioritas dalam pengembangan pelayanan administrasi kependudukan.
“Kita akan prioritaskan pelayanan untuk desa-desa yang jauh dan terpencil. Tahun depan, kita juga akan memprioritaskan penambahan bus pelayanan administrasi kependudukan. Memang biayanya tidak sedikit, tetapi anggaran yang kita gunakan adalah uang masyarakat dan harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Bupati juga mengingatkan agar operator SIAK selalu dilibatkan dalam setiap proses pendataan kependudukan di wilayah masing-masing.
“Setiap pendataan harus melibatkan operator SIAK. Jangan sampai operator tidak dilibatkan karena mereka memiliki peran penting untuk memastikan data yang kita miliki lebih akurat,” tutupnya.
📸dokprokopim_BF_UP
