DPC PDI Perjuangan TUBAN

30/04/2023

H. Ganjar Pranowo adalah Anugerah bagi Bangsa Indonesia.

30/04/2023

Kemenangan Ganjar Pranowo adalah Kemenangan Rakyat Indonesia. Merdeka!!

29/04/2023

Kerja sama Membangun Indonesia yang Sejahtera, Merdeka!!

27/04/2023

Siap Meneruskan Pembangunan!!

23/09/2021

Seusai melepas tukik di Pantai Kemiren, Cilacap Selatan, siang tadi, saya beranjak ke bangku kayu tua tak jauh dari perahu-perahu nelayan.

Hendak memasang kaos kaki, rupanya telapak kaki saya masih berlepotan pasir 😁

12/05/2021

18/02/2021

Lima tahun lalu, Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan mulai dikerjakan, diikuti pembangunan jaringan irigasi hingga ke sawah-sawah petani. Hari ini, bendungan itu telah selesai dan saya resmikan seraya ikut menebar benih ikan patin, nila, gabus, dan papuyu di kawasan bendungan.

Dari laporan yang saya terima, bahkan sebelum diresmikan pun Bendungan Tapin yang berkapasitas 56,77 juta meter kubik dengan area genangan 425 hektare sudah berfungsi mengurangi banjir di kawasan Kabupaten Tapin. Selain itu, bendungan ini bermanfaat untuk pengairan lahan pertanian setempat, menyediakan air baku, dan berpotensi menyediakan tenaga listrik.

Kendati sudah ada bendungan, untuk mengurangi banjir, tentu harus disertai dengan penanganan menyeluruh dari hulu hingga hilir dengan penghutanan kembali secara besar-besaran di daerah aliran sungai.

18/02/2021

Selamat pagi. Belakangan ini sejumlah warga masyarakat saling membuat laporan ke polisi dengan menjadikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai salah satu rujukan hukumnya.

Saya memerintahkan Kapolri dan seluruh jajarannya untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan seperti itu. Pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal UU ITE agar proses hukum terkait laporan itu dapat memenuhi rasa keadilan.

Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat.

UU ITE memiliki semangat awal untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif. Namun, implementasi undang-undang tersebut jangan sampai menimbulkan rasa ketidakadilan.

Kalau tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya akan meminta DPR untuk bersama-sama merevisi UU ITE ini. Pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak, agar dihapuskan.