KPP Madya Tangerang

KPP Madya Tangerang KPP Madya Tangerang adalah Kantor Pelayanan Pajak yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dirgahayu Indonesiaku 🇮🇩Dengan semangat kegotongroyongan, mari bangun negeri ini dengan bergandengan tangan saling mengu...
18/08/2026

Dirgahayu Indonesiaku 🇮🇩

Dengan semangat kegotongroyongan, mari bangun negeri ini dengan bergandengan tangan saling menguatkan.

Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur

Keluarga besar Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan doa terbaik dan perhatian yang mendalam kepada masyarakat, para pe...
18/08/2026

Keluarga besar Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan doa terbaik dan perhatian yang mendalam kepada masyarakat, para pegawai, serta keluarga yang terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. 🙏

Keselamatan dan ketenangan masyarakat serta para pegawai menjadi perhatian utama kami. Di tengah kondisi ini, kami juga berupaya memastikan layanan administrasi perpajakan tetap berjalan dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi di wilayah terdampak.

Mari bergandeng tangan, saling menjaga, dan saling menguatkan dalam menghadapi situasi ini.

Semoga seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur senantiasa diberikan keselamatan, kekuatan, dan perlindungan dari Tuhan YME.

, waspada modus penipuan phishing dan social engineering yang mengatasnamakan DJP melalui pesan WhatsApp! Jangan mudah ...
18/08/2026

, waspada modus penipuan phishing dan social engineering yang mengatasnamakan DJP melalui pesan WhatsApp! Jangan mudah terpancing, pastikan Anda mengenali modusnya: penipu biasanya sengaja memakai foto profil seolah-olah resmi, mengirimkan tautan situs palsu yang mengecoh, dan selalu bernada mendesak calon korbannya untuk segera mengklik tautan tersebut seolah-olah dalam kondisi darurat dan urgent.

Ingat, situs dan layanan resmi DJP hanya menggunakan domain pajak.go.id. Jika menerima pesan yang mencurigakan, jangan panik dan jangan klik tautan apa pun, karena lebih baik saring sebelum clicking agar data pribadi Anda tetap aman!

Pengumuman penting untuk ! Pemerintah resmi menunda pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace hingga 31 Okto...
06/08/2026

Pengumuman penting untuk ! Pemerintah resmi menunda pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace hingga 31 Oktober 2026, dan baru akan diberlakukan pada 1 November 2026. Penundaan yang sama sekali tidak mengubah substansi kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Informasi selengkapnya pada infografis berikut ya!

Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh.

Hai Episode Katalogue ke-79 kali ini Kepala Kanwil DJP Banten, Aim Nursalim Saleh, hadir dalam podcast Kanwil DJP Bant...
06/08/2026

Hai Episode Katalogue ke-79 kali ini Kepala Kanwil DJP Banten, Aim Nursalim Saleh, hadir dalam podcast Kanwil DJP Banten bersama mengupas tuntas PP 20 Tahun 2026 mengenai Fasilitas PPh Final bagi WP UMKM dan juga isu-isu perpajakan terbaru.

Simak ketentuannya di Youtube Kanwil DJP Banten ya!

Kok ada faktur pajak atas nama saya, padahal saya nggak pernah transaksi?🤔 , Sekarang data faktur pajak dan bukti potong...
06/08/2026

Kok ada faktur pajak atas nama saya, padahal saya nggak pernah transaksi?🤔

, Sekarang data faktur pajak dan bukti potong pajak sudah terintegrasi di Coretax DJP, sehingga kamu bisa mengecek sendiri apakah data yang tercatat sudah sesuai dengan transaksi yang sebenarnya.

Jika menemukan data yang tidak sesuai, jangan panik. Hubungi penerbit faktur atau bukti potong tersebut dan minta untuk dibatalkan. Jika tidak dapat diselesaikan, kamu juga bisa menyampaikan pengaduan melalui kanal pengaduan DJP.

Yuk, cek data perpajakanmu secara berkala😁 Karena mencegah selalu lebih baik daripada memperbaiki.

Demi mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel, DJP menyediakan berbagai kanal resmi untuk layanan informasi ...
29/07/2026

Demi mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel, DJP menyediakan berbagai kanal resmi untuk layanan informasi maupun saluran pengaduan bagi masyarakat.

dapat menyampaikan laporan terkait kendala pelayanan, dugaan tindak pidana perpajakan, hingga pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai. Pengaduan tersebut dapat disampaikan secara mudah melalui telepon, email, situs web pengaduan.pajak.go.id, portal Coretax, maupun tatap muka langsung di unit kerja DJP.

Dengan melaporkan indikasi pelanggaran melalui saluran resmi yang tepat, Anda turut membantu penyelesaian masalah secara lebih cepat dan akurat.

Yuks, slide ke kanan untuk menyimpan daftar lengkap kanal resmi informasi serta pengaduan DJP!

Pajak tumbuh, Indonesia tangguh.

per 30 Juni 2026 menunjukkan kinerja yang sangat kuat!Penerimaan pajak telah mencapai Rp1.035,7 triliun, atau 43,9% da...
22/07/2026

per 30 Juni 2026 menunjukkan kinerja yang sangat kuat!
Penerimaan pajak telah mencapai Rp1.035,7 triliun, atau 43,9% dari target APBN 2026. Angka ini juga tumbuh positif sebesar 24,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Capaian hingga semester pertama ini mencerminkan kontribusi nyata masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional serta menjaga fungsi APBN sebagai instrumen vital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bersama.

Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh! 🇮🇩✨

Kabar mengenai Babinsa ikut memburu data pajak ke desa-desa dipastikan TIDAK BENAR. Aparat kewilayahan bukan pelaksana...
22/07/2026

Kabar mengenai Babinsa ikut memburu data pajak ke desa-desa dipastikan TIDAK BENAR. Aparat kewilayahan bukan pelaksana pemeriksaan dan penungutan pajak, melainkan hanya mendukung koordinasi agar kunjungan petugas di lapangan berjalan sesuai prosedur. Pedoman internal SE-8/2026 ini hadir untuk menyempurnakan tata cara kerja sama yang sudah lama berjalan agar lebih seragam dan akuntabel.

Di sisi lain, DJP kini justru semakin mengandalkan pemanfaatan
teknologi dan analisis data digital untuk pengawasan yang akurat dan berbasis risiko. Langkah ini berfokus meningkatkan kualitas data tanpa menambah kewajiban baru ataupun memperluas pemeriksaan secara masif.

Yuk, simak info selengkapnya pada pernyataan Dirjen Pajak berikut ini ya.

Kabar mengenai Babinsa ikut memburu data pajak ke desa-desa dipastikan TIDAK BENAR. Aparat kewilayahan bukan pelaksana...
22/07/2026

Kabar mengenai Babinsa ikut memburu data pajak ke desa-desa dipastikan TIDAK BENAR. Aparat kewilayahan bukan pelaksana pemeriksaan pajak, melainkan hanya mendukung koordinasi agar kunjungan petugas di lapangan berjalan sesuai prosedur. Pedoman internal SE-8/2026 ini hadir untuk menyempurnakan tata cara kerja sama yang sudah lama berjalan agar lebih seragam dan akuntabel.

Di sisi lain, DJP kini justru semakin mengandalkan pemanfaatan teknologi dan analisis data digital untuk pengawasan yang akurat dan berbasis risiko. Langkah ini berfokus meningkatkan kualitas data tanpa menambah kewajiban baru ataupun memperluas pemeriksaan secara masif.

Yuk, simak info selengkapnya pada infografis berikut!

Address

Gedung Menara Top Food, Alam Sutera, Jalan Jalur Sutera Barat No. 3, Panunggangan Timur, Pinang
Tangerang
15143

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:00
Tuesday 08:00 - 16:00
Wednesday 08:00 - 16:00
Thursday 08:00 - 16:00
Friday 08:00 - 16:00

Telephone

+622153133616

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when KPP Madya Tangerang posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to KPP Madya Tangerang:

Shortcuts

Share

Category