HUMAS Kanwil Kemenkumham JATIM

19/02/2020

Belakangan ini , istilah Omnibus Law cukup populer di Indonesia. Pemerintah sedang gencar meyakinkan publik ttg Omnibus Law sbg solusi tepat pembangunan, salah satunya di bid ekonomi. Omnibus Law adl suatu UU yg dibuat untuk kepentingan besar dan luas, yg bisa mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana. Tujuannya adl tdk sekedar memangkas UU yg ada ttp juga memperhatikan konsistensi, substansi dan kerapian pengaturan, agar prosedur yg ada menjadi lebih sederhana dan tepat sasaran.

Omnibus Law mjd penting Krn masih banyaknya peraturan perundang-undangan yg DISHARMONI, terutama pada Pelayanan publik dan kemudahan berusaha. (Easy to doing business). Juga akan menyederhanakan kendala regulasi yg rumit dan panjang. Pemerintah yakin dgn Omnibus Law akan memperbaiki ekosistem dan daya saing Indonesia shg dpt memperkuat Perekonomian Nasional.

Sebanyak 50 RUU ditetapkan masuk dlm Prolegnas Prioritas 2020. 4 diantaranya berstatus Omnibus Law (3 mrp usulan Pemerintah). 2 dr 3 RUU inisiatif Pemerintah tsb sesuai kesepakatan bersama DPR dikebut pembahasaannya alias menjadi "super prioritas", yaitu Cipta Lapangan Kerja, dan Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. Sedangkan 1 RUU yg juga mrp inisiatif Pemerintah adl RUU ttg Ibu Kota Negara. 1 RUU inisiatif DPR adalah RUU ttg Kefarmasian.

03/12/2019

Untuk meningkatkan Kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia, diperlukan partisipasi masyarakat dalam proses penataan peraturan perundang-undangan. Tidak saja hanya pada pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. UU No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tetapi juga pada tahap evaluasi peraturan perundang-undangan

BPHN mengajak Saudara (orang perseorangan/kelompok orang/instansi yang mempunyai kepedulian dan/atau kepentingan terhadap substansi peraturan perundang-undangan) untuk terlibat aktif memberikan masukan guna meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik pada tahap ex ante(pada tahapan penyusunan naskah akademik) maupun ada tahap ex post (pada tahapan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan)

laoly




Kanwil Kemenkumham Jawa Timur
HUMAS Kanwil Kemenkumham JATIM

03/12/2019

03/12/2019

06/11/2019

31/10/2019

31/10/2019