Ilmu Politik

Ilmu Politik PERKUMPULAN MAHASISWA ILMU POLITIK

11/11/2013

Lapar mengundang anarkis....!!!

24/07/2013

Hidup berawal dari mimpi...

25/06/2013

Demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang. Berbicara mengenai demokrasi adalah memperbincangkan tentang kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Ia adalah sistem manajemen kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia. Pelaku utama demokrasi adalah kita semua, setiap orang yang selama ini selalu diatasnamakan namun tak pernah ikut menentukan. Menjaga proses demokratisasi adalah memahami secara benar hak-hak yang kita miliki, menjaga hak-hak itu agar siapapun menghormatinya, melawan siapapun yang berusaha melanggar hak-hak itu. Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang (people rule), dan di dalam sistem politik yang demokratis warga mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan di dunia publik. Sedang demokrasi adalah keputusan berdasarkan suara terbanyak.

23/06/2013

bantu share donk... atau diantara teman2 ada yg minat jadi pengurus??
asal serius dan g ngepost sembarangan aja..

22/06/2013

Dalam solusi mewujudkan politik yang sehat tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Hal tersebut berangkat dari pandangan politik para pengusungnya dan sejauh mana ia menggalakkan visi misinya. Beberapa pandangan dianut para pelakunya, yang juga kadang menimbulkan gesekan di setiap anggotanya.

Partai politik berisi sekump**an orang yang mempunyai kepentingan yang sama di ranah politik, dan ia terikat dalam suatu organisasi yang sehaluan. Pandangan politik yang ditanamkan stiap partai haruslah sehat dan jernih, bukan untuk kepentingan yang bersifat money oriented saja.

Faktanya, di zaman sekarang ini, masih saja ada segelintir partai politik yang menggalakkan politik uang. Harus diingat bahwa nasib bangsa ini pun patut kita pikirkan. Apa jadinya bangsa ini jika para pemimpinnya pun masih ditunggangi kepentingan segelintir pihak, tanpa memikirkan nasib rakyat.

Pengamalan sila kelima perihal Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tentulah bukan isapan jempol belaka, dan harus diperhatikan secara seksama. Tak dapat dipungkiri, bahwa kemerosotan moral bangsa pun semakin terjadi, yang juga diakibatkan oleh pandangan politik yang tak semestinya.

Banyak hal yang harus ditangani di bangsa ini. Politiklah yang salah satunya menjadi alat pemecahan sederet masalah bangsa melalui sinergi bernilai dari setiap anggotanya. Perpolitikan harusnya mampu menjadi solusi di tengah rentetan masalah yang terjadi. Kekuasaan yang dipegang oleh suatu partai politik pun baiknya digunakan sebijak mungkin, demi mewujudkan bangsa yang beradab, bermartabat sehingga kekuasaannya syarat manfaat.

Dengan dibentuknya partai politik, diharapkan tokoh-tokoh baru muncul yang mampu mengemban tugasnya dengan baik, melahirkan kebijakan yang betul-betul "bijak" hingga melahirkan suatu perubahan yang "menggembirakan" bagi bangsa ini.

Pandangan politik yang sehat tentunya akan melahirkan sitem politik yang sehat p**a. Mereka yang memandang bahwa dalam berpolitik itu harus menjunjung tinggi norma-norma yang ada, pastilah ia mewujudkan pemilu yang jujur dan adil dan memberikan ruang kepada khalayak untuk menggunakan kebebasannya dengan sebaik-baiknya.

Dalam suatu pemilu, setiap suara saja begitu berarti. Setiap suara yang didapat merupakan sederet harapan akan pilihan yang tepat. Ketika salah memilih, maka kekuasaan pun tentunya terambil alih oleh dia yang terpilih.

21/06/2013

Penanganan pemerintah terhadap kebijakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi selama ini tidak menunjukkan perubahan yang siginifikan. Penanganan selalu bersifat myopic atau jangka pendek.

Hal itu diungkapkan pakar ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Rimawan Pradiptyo dalam diskusi bertajuk Ekonomi Indonesia Tersandera BBM di gedung Pertamina Tower, FEB UGM, Yogyakarta, Rabu (19/6/2013).

"Tidak banyak berubah sejak rezim Orde Baru hingga sekarang tetap dipertahankan padahal sejak tahun 2004 Indonesia adalah importir minyak. Kebijakan lebih didasarkan kepada anecdotal evidence (mitos), dibandingkan dengan realitas," katanya.

Menurut Rimawan kebijakan ekonomi dan energi tidak fokus pada kemandirian ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Dia mencontohkan sejak sumur minyak ditemukan pada zaman belanda, namun instalasi pengolahan minyak yang dimiliki terbatas. Demikian p**a soal cadangan minyak yang sudah pasti akan habis namun energi alternatif tidak dikembangkan.

"Berbagai roadmap kemandirian energi dibuat tapi tidak dilaksanakan karena berbenturan dengan kepentingan politik,' tegas staf pengajar FEB UGM itu.

Rimawan mengatakan, fenomena BBM bersubsidi adalah fenomena compensated comsumption. Artinya berapapun konsumsi BBM bersubsidi, untuk kegunaan apapun, oleh siapapun akan selalu dipenuhi pemerintah.

"Berapapun volume BBM bersubsidi yang keluar dari tanki Pertamina, di akhir tahun pasti akan ditutup pendanaannya oleh pemerintah," katanya.

Menurutnya waktu yang paling tepat untuk menurunkan subsidi BBM adalah pada bulan Maret, April atau Mei. Hal itu didasarkan pada pola inflasi dari tahun ke tahun. Pada bulan April tingkat inflasi mencapai titik terendah dan mulai meningkat di bulan Mei. Dengan demikian, di kedua bulan itulah dampak inflasi dari penurunan BBm bersubsidi paling layak dilakukan.

Dia mengataka,n sebenarnya sudah ada dinamika upaya untuk penurunan BBM subsidi mulai tahun 2011 lalu namun rekomendasi UGM, UI, dan ITB ditolak. Padahal ketiga perguruan tinggi itu merekomendasikan kenaikan secara gradual Rp 500/liter.

Pada tahun 2012 lanjut dia, ada rencana kenaikan Rp 1.500/liter, tapi di demo besar-besaran yang akhirnya batal. Kemudian pada bulan April 2013 ada rencana premimun 2 harga tapi juga batal. Sekarang kenaikan Rp 2 ribu untuk premium dan Rp 1.000 untuk solar. Kalau dihitung sejak usulan tahun 2011 mungkin akan sama. Namun hal itu ditolak dan tidak dilakukan pemerintah.

11/06/2013

Dalam teori politik menunjuk pada kemampuan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya. Max Weber menuliskan adanya tiga sumber kekuasaan: pertama dari perundangundangan yakni kewenangan; kedua, dari kekerasan seperti penguasaan senjata; ketiga, dari karisma.

10/06/2013

Bentuk kekuasaan pada masyarakat-masyarakat tertentu di dunia ini beraneka macam dengan masing-masing polanya. Dengan adanya bentuk-bentuk lapisan kekuasaan tersebut makan akan menimbulkan kelas sosial dalam masyarakat. Adapun yang menciptakan kelas-kelas sosial dan ketimpangan kekuasaan adalah pembagian kerja dalam kegiatan produksi dan hubungan sosial dalam produksi. Dalam setiap masyarakat terdapat dua kelas penduduk, satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Jumlah penguasa selalu lebih sedikit dibanding dengan yang dikuasai. Beberapa orang memiliki lebih banyak kekuasaan dari pada yang lain hingga membentuk lapisan-lapisan kekuasaan. Dan dalam lapisan yang paling berkuasa terdapat sejumlah kelompok-kelompok yang fungsinya berbeda-beda.

10/06/2013

PERKUMPULAN MAHASISWA ILMU POLITIK

Address

Sungguminasa

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ilmu Politik posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Ilmu Politik:

Shortcuts

Share