Himpunan Mahasiswa Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi

19/11/2015

HARKANAS

Pertama kali

** Sebagai Negara Maritim, Indonesia masih kekurangan gizi, khususnya konsumsi ikan. Hal tersebut tidak sejalan dengan orientasi pembangunan nasional saat ini yang berbasis kemaritiman. Oleh karena itu, guna mewujudkan hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) untuk kali pertama.

“Harkannas ini harus menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk mengingat dan kembali melihat kelautan dan perikanan sebagai tumpuan dan harapan pembangunan nasional,” ujar Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KKP, Saut P. Hutagalung, dalam Konferensi Pers menyambut peringatan Harkannas pertama, di Minabahari III, Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Menurut Saut, pihaknya akan fokus pada pembangunan gizi masyarakat dengan cara meningkatkan konsumsi ikan. Pasalnya, indeks konsumsi protein hewani masyarakat Indonesia hanya sebesar 91,7 gram/kapita/hari, dari pola pangan harapan (pph) minimal 150 gram/kapita/hari. Oleh karena itu, konsumsi ikan akan dimaksimalkan.

Akibat kurangnya konsumsi tersebut, kata Saut, rata-rata tinggi badan Indonesia saat ini lebih pendek dibanding Jepang. Padahal, dahulu tinggi badan warga Jepang paling pendek. Tidak hanya itu, soal kecerdasan juga masih di bawah bangsa lain di tingkat ASEAN. Ketidakcukupan atau kekurangan gizi menjadi penyebabnya.

“Indonesia Negara Kepulauan, laut dan perikanan. Masa iya bisa kekurangan gizi? Padahal, sungai, laut, dam, ada. Kolam bisa dibikin di mana-mana. Jadi, tidak ada alasan untuk kekurangan gizi. Itu salah satu alasan kenapa kita memfokuskan masalah ini di tahun ini,” tuturnya.

Harkannas akan diperingati untuk pertama kalinya di seluruh Indonesia pada 21 November. Namun, peringatan tersebut bisa dilaksanakan di hari lain berdasarkan pertimbangan daerah pelaksana. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) di berbagai daerah.

“Peringatan Harkannas bertema ‘Ikan untuk Ketahanan Pangan dan Gizi Nasional’ pada 21 November 2014, ada imbauan Gerakan 1 Hari mengonsumsi ikan (one day eat fish). Ikan sebagai bahan pangan yang mudah diproduksi, bergizi tinggi, serta tersedia sepanjang tahun menyebar di seluruh Indonesia menjadi solusi atas masalah kasus gizi ganda dan stunting atau bayi lahir pendek,” katanya.

Puncak peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) dilaksanakan pada 29-30 November 2014 di Parkir Timur Senayan, dipimpin Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Ditargetkan, sekitar 6000 masyarakat menghadiri momen yang baru pertama kali diperingati tersebut.

Berbagai kegiatan mengisi puncak Peringatan Harkannas perdana itu, di antaranya Festival Perikanan Nusantara, Ayo Kita Makan Ikan (AKMI), lomba masak ikan, serta pemecahan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI).

Sekarang udah kedua

Sumber: https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8 =hari%20ikan%20nasional%202015

19/11/2015

Metrotvnews.com, Sukabumi: Tingkat konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, baru mencapai 25 kg per kapita per tahun, atau masih di bawah target nasional sebesar 33 kg per kapita per tahun. Padahal, potensi perikanan di Kabupaten Sukabumi relatif besar dengan tingkat produksi mencapai hampir 90 ton per tahun.

"Sebetulnya untuk wilayah pesisir selatan seperti di Palabuhanratu, tingkat konsumsi ikan masyarakat sudah sangat bagus karena memiliki wilayah perairan laut. Pun dengan wilayah utara yang memiliki potensi budi daya ikan darat. Hanya saja di wilayah tengah seperti di Jampangkulon, masih banyak masyarakat yang mengonsumsi ikan asin. Tentunya jika dikonsumsi terus menerus akan kurang baik bagi kesehatan," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sukabumi Abdul Kodir kepada Media Indonesia, Minggu (19/10/2014).

Kodir mengaku, guna menggenjot tingkat konsumsi ikan, Pemkab Sukabumi getol memaksimalkan program Gemar Makan Ikan. Utamanya bagi kalangan anak-anak usia sekolah.

"Tidak hanya mengonsumsi ikan segar saja, tapi juga ikan olahan. Sebab, kalangan anak-anak itu biasanya perlu distimulasi dengan ikan olahan agar mau mengonsumsi ikan," ujar Kodir.

Siasat ikan olahan itu cukup efektif karena anak-anak mulai doyan mengonsumi ikan. Di Kabupaten Sukabumi sendiri setidaknya terdapat sebanyak 21 produk ikan olahan hasil produksi industri rumahan.

"Malahan sudah ada yang mendapatkan sertifikasi. Selain diolah menjadi nugget, paling banyak itu ikan yang diolah menjadi makanan otak-otak," tuturnya.

Namun, bukan berarti produk ikan olahan industri rumahan itu tak perlu diwaspadai. Menurut Kodir, makanan-makanan olahan ikan yang perlu diawasi adalah jajanan di sekolah.

"Produk ikan olahan yang dijual jadi jajanan anak sekolah itu kan sulit diawasi karena mungkin produksinya dari luar. Tapi kami ikut mengawasinya. Yang jelas, produk ikan olahan industri rumahan di Sukabumi sudah mendapatkan sertifikasi. Saya jamin produknya bebas bahan pengawet dan zat-zat lainnya," tegasnya. (Benny Bastiandy)

Sumber: http://news.metrotvnews.com/read/2014/10/19/307039/tingkat-konsumsi-ikan-warga-sukabumi-di-bawah-target-nasional

TINGKAT konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, baru mencapai 25 kg per kapita per tahun, atau masih di bawah target nasional sebesar 33 kg per kapita per tahun.

19/11/2015

Kabupaten Sukabumi

Alamat
-

Nomor Telepon
-

Website
http://www.kabupatensukabumi.go.id



SELAYANG PANDANG


Kabupaten Sukabumi terletak antara 106º49 samapi 107º Bujur Timur 60º57 - 70º25 Lintang selatan dgn batas wilayah administrasi sebagai berikut : sebelah Utara dengan Kab. Bogor, sebelah Selatan dgn samudera Indonesia, sebelah Barat dgn Kab. Lebak, disebelah timur dgn Kab. Cianjur.

Kabupaten Sukabumi terletak antara 106 derajat 49 sampai 107 derajat Bujur Timur dan 60 derajat 57 sampai 70 derajat 25 Lintang Selatan dengan batas wilayah administratif sebagai berikut : disebelah Utara dengan Kabupaten Bogor, disebelah Selatan dengan Samudera Indonesia, disebelah Barat dengan Kabupaten Lebak, disebelah Timur dengan Kabupaten Cianjur. Batas wilayah tersebut 40 % berbatasan dengan lautan dan 60% merupakan daratan.Wilayah Kabupaten Sukabumi memiliki areal yang cukup luas yaitu ± 419.970 ha. Pada Tahun 1993 Tata Guna Tanah di wilayah ini, adalah sebagai berikut : Pekarangan/perkampungan 18.814 Ha (4,48 %), sawah 62.083 Ha (14,78 %), Tegalan 103.443 Ha (24,63 %), perkebunan 95.378 Ha (22, 71%) , Danau/Kolam 1. 486 Ha (0, 35 %) , Hutan 135. 004 Ha (32,15 %), dan penggunaan lainnya 3.762 Ha (0,90 %).

Kondisi wilayah Kabupaten Sukabumi mempunyai potensi wilayah lahan kering yang luas, saat ini sebagaian besar merupakan wilayah perkebunan, tegalan dan hutan. Kabupaten Sukabumi mempunyai iklim tropik dengan tipe iklim B (Oldeman) dengan curah hujan rata-rata tahunan sebesar 2.805 mm dan hari hujan 144 hari. Suhu udara berkisar antara 20 - 30 derjat C dengan kelembaban udara 85 - 89 persen. Curah hujan antara 3.000 - 4.000 mm/tahun terdapat di daerah utara, sedangkan curah hujan ant4ra 2.000 - 3.000 mm/tahun terdapat dibagian tengah sampai selatan Kabupaten Sukabumi.

Wilayah Kabupaten Sukabumi mempunyai bentuk lahan yang bervariasi dari datar sampai gunung adalah : datar (lereng 0-2%) sekitar 9,4 %; berombak sampai bergelombang (lereng 2-15%) sekitar 22% ; bergelombang sampai berbukit (lereng 15 - 40%) sekitar 42,7%; dan berbukit sampai bergunung (lereng > 40 %) sekitar 25,9 %. Ketinggian dari permukaan laut Wilayah Kabupaten Sukabumi bervariasi antara 0 - 2.958 m. Daerah datar umumnya terdapat pada daerah pantai dan daerah kaki gunung yang sebagian besar merupakan daerah pesawahan. Sedangkan daerah bagian selatan merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar antara 300 - 1.000 m dari permukaan laut.

Jenis tanah yang tersebar di Kabupaten Sukabumi sebagian besar didominasi oleh tanah Latosal dan Podsolik yang terutama tersebar pada wilayah bagian selatan dengan tingkat kesuburan yang rendah. Sedangkan jenis tanah Andosol dan Regosol umumnya terdapat di daerah pegunungan terutama daerah Gunung Salak dan Gununggede, dan pada daerah pantai dan tanah Aluvial umumnya terdapat di daerah lembah dan daerah sungai. Kabupaten Sukabumi pada tahun 2007 2.391.736 jiwa yang teridiri dari 1.192.038 orang laki-laki dan 1.199.698 orang perempuan. dengan laju pertumbuhan penduduk 2,37 % dan kepadatan penduduk 579,39 orang per km persegi. Kepadatan penduduk menurut kecamatan cukup berpariasi. Kepadatana penduduk terendah terdapat di Kecamatan Ciemas (183 jiwa per km2) dan tertinggi di Kecamatan Sukabumi (2.447 jiwa per km). Pemukiman padat penduduk umumnya terdapat di pusat-pusat kecamatan yang berkarakteristik perkotaan dan disepanjang jalan raya.

Suatu kondisi penting yang sedang terjadi sehubungan dengan ketenagakerjaan adalah pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian telah menuru.

Etos kerja dan budaya kemandirian tampak sedang terus berkembang. Masyarakat Kabupaten Sukabumi juga kaya dengan budaya seni. Hal lain yang penting adalah tumbuh berkembangnya kelembagaan modern baik dalam arti lembaga maupun "norma-norma" semakin memungkinkan penduduk Kabupaten Sukabumi berintegrasi dengan masyarakat nasional.

Kerukunan hidup penduduk Kabupaten Sukabumi, dinamika yang dimilikinya, kekayaan budaya dan budaya kemandirian yang berkembang serta kemajuan sosial kelembagaan yang telah dicapai merupakan potensi besar untuk pelaksanaan pembangunan selanjutnya.

Dilihat dari administrasi pemerintahan, Kabupaten Sukabumi terdiri atas 47 kecamatan, meliputi 364 desa dan 3 kelurahan.



SEJARAH


Hari Jadi Kabupaten Sukabumi diperingati setiap tanggal 1 Oktober yang didasarkan dari titimangsa keberhasilan para pejauang muda Sukabumi setelah merebut paksa kekuasaan transisi Jepang setelah kalah oleh Sekutu tahun 1945. Akibat penolakan tuntutan para pejauang muda Sukabumi tanggal 1 Oktober 1945 melakukan penyerbuan dan berhasil antara lain :

Membebaskan 9 orang tahanan politik, salah seorang di antaranya RA Kosasih yang kemudian sempat menjadi Panglima Kodam Siliwangi.

Perebutan kekuasaan pemerintah sipil, dengan mengganti wedana dan camat yang tidak mendukung aksi pejuang. Jabatan-jabatan di daerah diserahkan kepada para alim ulama.

Pengambilalihan instalasi penting, seperti PLN, Kantor Telepon, Tambang Mas Cikotok, Industri Logam BARATA dan penagambilalihan gudang senjata di Wangun dan Tegal Panjang.

Setelah berhasil merebut kekuasaan dari pemerintah transisi Jepang, para pejuang Sukabumi mengusulkan Mr. Sjamsudin sebagai Walikota Sukabumi dan Mr. Haroen sebagai Bupati Sukabumi. Atas usul tersebut, Residen Bogor mengangkat Mr. Haroen sebagai Bupati pertama Kabupaten Sukabumi di Era Pemerintahan Republik Indonesia tahun 1946.

Sejak saat itu peristilahan yang tertera pada nomenklatur pemerintahan diganti misalnya Ken diganti menjadi Kabupaten, Gun menjadi Kewedanaan (sekarang sudah tidak ada), Son menjadi Kecamatan dan Ku menjadi Desa.

Kekuasaan untuk menetapkan peraturan di Daerah pun mulai disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku secara nasional, seperti perubahan kedudukan Komite Nasional Daerah. Komite yang semula bertugas sebagai pembantu eksekutif, diberi wewenang penuh bersama eksekutif dalam menetapkan peraturan daerah, sejalan dengan peraturan tingkat pusat dan daerah atasan.

Belanda berusaaha untuk mengembalikan kekuasaanya, dengan memanfaatkan gerakan pasukan sekutu. Tanggal 9 Desember 1945 pasukan Inggris yang berintikan tentara Ghurka, bersama dengan pasukan Belanda dengan NICA-nya, berusaha masuk ke Sukabumi dan dihadang gabungan pasukan pejuang, maka terjadilah pertempuran sengit, yang dikenal dengan Pertempuran Bojongkokosan.

Iring-iringan kendaraan perang tentara Inggris, terdiri dari tank dan panser, diserang pasukan Bojongkokosan, Kecamatan Parungkuda. Kerugian besar diderita pihak sekutu. Disamping beberapa kendaraan perang berhasil diledakkan, banyak tentara Ghurka terbunuh dan beberapa perwira Inggris tewas.. Di sekitar situs pertempuran bersejarah itu, sekarang berdiri monumen perjuangan Bojongkokosan. Sejak peristiwa itu, beberapa gerakan tentara Belanda dan sekutu senantiasa mendapat perlawanan para pejuang muda Sukabumi.

Tanggal 21 Juli 1947, Belanda berhasil lolos masuk ke Sukabumi dan pusat pemerintahan Kabupaten Sukabumi di bawah Mr. Soewardi, untuk sementara dipindahkan ke Nyalindung, sebelah Selatan kota Sukabumi. Belanda membentuk pemerintaha sipil dan mengangkat R.A.A. Hilman Djajadiningrat sebagai Bupati Sukabumi, yang kemudian digantikan oleh R.A.A. Soeriadanoeningrat.

Tahun 1950, setelah kekuasaan kembali ke tangan Republik Indonesia, pemerintahan di daerah ditata kembali berdasarkan UU 22/1948. Dengan keluarnya UU 14/1950 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di lingkungan Propinsi Jawa Barat. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah otonom. R.A. Widjajasoeria diangkat menjadi Bupati, menggantikan Soeriadanoeningrat.

Pada masa pemerintahan, R.A. Widjajasoeria, yang berakhir tahun 1958 itu, telah terjadi perubahan-perubahan dalam struktur pemerintahan di daerah yaitu :

Diundangkannya UU I/1957 menggantikan UU 21/1948. Dengan undang-undang baru ini, Kepala Daerah hanya diserahi tugas otonomi daerahnya sendiri, sedang tugas pengawasan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat menjadi tanggung jawab Menteri Dalam Negeri.

Terjadi dualisme tugas dan kewenangan di daerah, antara tugas dan kewenangan pusat di daerah.

Tahun 1958, R. Hardjasoetisna diangkat menjadi Kepala Daerah, menjalankan tugas-tugas kewenangan daerah. Sedangkan sebagai pelaksana tugas dan kewenangan pemerintah pusat di daerah dijabat oleh pejabat tinggi yang disebut Pejabat Bupati, saat itu dijabat oleh R.A. Abdoerachman Soeriatanoewidjaja.

UU I/1957 tidak berlangsung lama dengan terbitnya Penpres R.I 6/1959 yang menyerahkan tugas-tugas pusat bidang pemerintahan umum, maupun urusan rumah tangga daerah, ke tangan Bupati/Kepala Daerah. Dalam menjalankan tugasnya Bupati/Kepala Daerah dibantu oleh Badan Pemerintah Harian (BPH). R. Koedi Soeriadihardja diangkat sebagai Bupati/Kepala Daerah hingga tahun 1967, yang kemudian digantikan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Haji Anwari.

Perubahan dalam sistem dan struktur pemerintahan daerah turut mewarnai dinamika dan perkembangan daerah serta masyarakat Kabupaten Sukabumi. Setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 yang menjadi acuan sistem pemerintahan di daerah, pada tahun 1965 diundangkan UU 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-undang ini kemudian dicabut sebelum dilaksanakan dan diganti dengan UU 5/1974. Undang-undang baru ini kemudian berlaku selama pemerintahan Orde Baru, hingga diundangkannya UU No. 22/1999 yang sekarang telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Haji Anwari merupakan Bupati pertama yang diangkat di masa Orde Baru. Pada masa pemerintahannya, Kabupaten Sukabumi mulai mengembangkan pembangunan infrastruktur, yang mengakhiri isolasi wilayah selatan Kabupaten Sukabumi. Sebagai Bupati, Haji Anwari berakhir tahun 1978. Bupati berikutnya adalah :

Drs. H.M.A Zaenuddin (1978 - 1983)

Dr. H. Ragam Santika (1983 - 1989)

Ir. H. Muhammad (1989 - 1994)

Drs. H.U. Moch. Muchtar (1994 - 1999)

Drs. H. Maman Sulaeman (2000 - 2005)

Drs. H. Sukmawijaya, MM (2005 - 2010)

Drs. H. Sukamawijaya, MM, merupakan Bupati Sukabumi pertama hasil Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2005 berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 6 Tahun 2005 yang berpasangan dengan Drs. H. Marwan Hamami, MM sebagai Wakil Bupati Sukabumi. Pada usianya yang ke 60, Kabupaten Sukabumi membuat tonggak sejarah baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni telah dilaksanakannya pemilihan Bupati/Wakil Bupati Sukabumi secara langsung yang berjalan aman, tertib, dan damai.

Drs. H. Sukmawijaya, MM dan Drs. H. Marwan Hamami, MM., dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati masa bhakti tahun 2005-2010 oleh Gubernur Jawa Barat Drs. H. Dany Setiawan, M.Si. atas nama Menteri Dalam Negeri RI pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Sukabumi pada Hari Senin tanggal 29 Agustus 2005 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi H Sopandi Harjasasmita.



VISI DAN MISI


VISI MISI BUPATI SUKABUMI

PERIODE 2005 - 2010



VISI :

TERWUJUDYA PERUBAHAN KABUPATEN SUKABUMI MENUJU MASYARAKAT YANG BERAKHLAQ MULIA, PRODUKTIF DAN SEJAHTERA

MISI :

MEMBANGUN SDM YANG BERAKHLAQ MULIA
MENUMBUHKEMBANGKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERTUMPU PADA SEKTOR UNGGULAN (BASIS) DAN PEREKONOMIAN RAKYAT
MEMANTAPKAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH


ARTI LAMBANG


Lambang Perisai :
Menggambarkan Perlindungan Pemerintah daerah terhadap Penduduk dan semua kekayaan alam di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Warna Hitam :
berarti kekal dan abadi

Warna kuning :
Keadaan yang gilang gemilang

Gambar takikan karet dan daun teh melambangkan :
Potensi komoditas perkebunan

Gambar kujangmelambangkan :
Pusaka Pajajaran yang dahulu kala berkuasa di bumi Jawa Barat, termasuk Kabupaten Sukabumi

Gemah Ripah Loh Jinawi mengandung arti subur makmur wibawa mukti.

Sumber : http://www.jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1042

19/11/2015

Salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki potensi perikanan yang cukup besar adalah daerah Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu sentra aktivitas sektor perikanan Jawa Barat. Beragam aktivitas pada sektor perikanan dilakukan di Kabupaten Sukabumi, seperti kegiatan perikanan tangkap, kegiatan perikanan budidaya, kegiatan pemasaran komoditas perikanan, kegiatan pengolahan, dan sebagainya.

Potensi lestari sektor perikanan Kabupaten Sukabumi didukung oleh letak strategisnya yang berada di bagian selatan Jawa yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Kabupaten Sukabumi memiliki pantai sepanjang 117 Km yang melintasi 9 kecamatan dan 51 desa dengan kewenangan daerah sejauh 4 mil laut (702 km2). Kegiatan perikanan tangkap Kabupaten Sukabumi berpusat di Palabuhanratu dengan potensi lestarinya mencapai 14.592 ton/tahun dan baru dimanfaatkan 8.668 ton pada tahun 2009 (DKP Kabupaten Sukabumi 2010).

Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten pertama yang ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan dan menjadi sentra aktivitas sektor perikanan di Jawa Barat. Sektor perikanan Kabupaten Sukabumi dapat berperan dan berpotensi sebagai penggerak utama perekonomian daerah.

Sumber: http://perikanan.sukabumikab.go.id/en/produk-unggulan/wilayah.html

03/04/2015

Kabupaten kecil, indah dan bermartabat!

03/04/2015

Berawal dari impian kecil

02/04/2015

Invite

02/04/2015

Sukabumi jaya! Jaya! Jaya!

02/04/2015

Seberapa besar kita memberi ?

02/04/2015

Nelayan adalah jati diri kita!

02/04/2015

Setidaknya kita mempunyai rasa bangga pada tempat kita! Walau tak bisa berbuat apa-apa!

02/04/2015

Nenek moyang kita adalah pelaut! Maukah kita jadi pelaut?