25/05/2026
Melawan mafia pangan bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga upaya menjaga hak petani, melindungi konsumen, dan memastikan sistem pangan Indonesia berjalan adil serta aman bagi masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, Kementerian Pertanian mengungkap sejumlah kasus strategis, termasuk dugaan beras oplosan yang diperkirakan merugikan konsumen hingga Rp99,35 triliun per tahun, serta mencabut 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk bermasalah sebagai langkah pembenahan tata niaga pangan nasional.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemberantasan mafia pangan memerlukan keberanian dan dukungan semua pihak agar pangan Indonesia semakin kuat, berkeadilan, dan berpihak pada rakyat. Tidak ada ruang bagi praktik yang merugikan masyarakat dan mengancam ketahanan pangan nasional.
