Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum

Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Informasi Peraturan Perundang-Undangan

📍Jakarta – DJPP Kementerian Hukum melalui Direktorat Litigasi dan Nonlitigasi PUU mengawal Sidang MK atas pengujian nor...
15/06/2026


📍Jakarta – DJPP Kementerian Hukum melalui Direktorat Litigasi dan Nonlitigasi PUU mengawal Sidang MK atas pengujian norma KUHAP pada Rabu (10/6/2026), dengan dihadiri Wamenkum Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej dan Direktur Zuliansyah beserta tim.

Dalam sidang tersebut, Pemerintah menyampaikan argumentasi bahwa KUHAP baru hadir untuk menjamin independensi peradilan sekaligus memperluas akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

🌐 Selengkapnya: djpp.kemenkum.go.id

📍Jakarta – Direktorat HPP II DJPP menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Lanjutan Rancangan Peraturan Menteri Transmigrasi ...
15/06/2026


📍Jakarta – Direktorat HPP II DJPP menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Lanjutan Rancangan Peraturan Menteri Transmigrasi tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Transmigrasi secara hibrid pada Kamis (11/6/2026), dipimpin Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Rizki Arfah, dan dihadiri perwakilan Kementerian Transmigrasi serta kementerian/lembaga terkait.

Kegiatan ini bertujuan memastikan kesesuaian substansi rancangan peraturan dengan ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan tata kelola organisasi yang akuntabel dan berkelanjutan.

🌐 Selengkapnya: djpp.kemenkum.go.id

📍Jakarta – Direktorat HPP II DJPP menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Desa dan PDT tentang P...
12/06/2026


📍Jakarta – Direktorat HPP II DJPP menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Desa dan PDT tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Kemendes PDT secara hibrid pada Rabu (10/6/2026), dipimpin Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Rizki Arfah, dan dihadiri perwakilan Kemendes PDT serta kementerian/lembaga terkait guna menyempurnakan substansi peraturan agar lebih efektif, akuntabel, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan.

🌐 Selengkapnya: djpp.kemenkum.go.id

📍Jakarta – DJPP Kementerian Hukum menyelenggarakan Konsinyasi Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pr...
12/06/2026

📍Jakarta – DJPP Kementerian Hukum menyelenggarakan Konsinyasi Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan HCCH 1965 Service Convention pada Rabu-Kamis, 10-11 Juni 2026, di Jakarta Selatan.

Kegiatan dipimpin Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Agvirta Armilia Sativa, dihadiri perwakilan Kemensetneg, Kemenlu, Mahkamah Agung, dan Ditjen AHU, guna memastikan naskah terjemahan konvensi akurat dan selaras dengan terminologi hukum nasional sebagai langkah strategis mendukung keanggotaan Indonesia dalam HCCH.

🌐 Selengkapnya: djpp.kemenkum.go.id

Jakarta – DJPP Kementerian Hukum turut berperan aktif dalam Rapat Tindak Lanjut Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden ...
12/06/2026

Jakarta – DJPP Kementerian Hukum turut berperan aktif dalam Rapat Tindak Lanjut Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2026–2029 yang diselenggarakan BNN pada Rabu (11/06/2026) secara virtual.

Rapat membahas masukan terhadap Matrik RAN yang mencakup 5 pilar strategis guna memastikan R-Perpres tersusun sesuai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sejalan dengan Asta Cita ke-7 demi terwujudnya Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Jakarta – DJPP Kementerian Hukum melalui HPP III menyelenggarakan Rapat Lanjutan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri...
12/06/2026

Jakarta – DJPP Kementerian Hukum melalui HPP III menyelenggarakan Rapat Lanjutan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga secara virtual pada Selasa (09/06/2026).

Rapat dipimpin Susana Oktafia, dihadiri perwakilan Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kemenkeu, Kementerian PANRB, dan Kemensetneg, membahas penyelarasan norma terkait mekanisme Pertemuan Tiga Pihak dan sinkronisasi perencanaan penganggaran nasional melalui Sistem Informasi KRISNA-RENJAKL.

Jakarta – DJPP Kementerian Hukum menghadiri Sidang Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 143/PUU-XXIV/2026 tentang Peng...
12/06/2026

Jakarta – DJPP Kementerian Hukum menghadiri Sidang Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 143/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian Materiil UU Perjanjian Internasional, Selasa, 9 Juni 2026, di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 MK.

Pemerintah dan DPR sepakat menegaskan bahwa penetapan batas waktu pengesahan perjanjian internasional berpotensi mempersempit ruang kebijakan dalam menilai substansi dan urgensi setiap perjanjian secara kasuistis, serta bertentangan dengan praktik internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1969.

Jakarta – DJPP Kementerian Hukum berperan aktif dalam Rapat Panitia Antarkementerian (PAK) Penyusunan 2 RUU Pengesahan P...
12/06/2026

Jakarta – DJPP Kementerian Hukum berperan aktif dalam Rapat Panitia Antarkementerian (PAK) Penyusunan 2 RUU Pengesahan Perjanjian Batas Laut Wilayah antara Indonesia dan Malaysia, secara daring, Rabu, 10 Juni 2026.

RUU ini mencakup penetapan garis batas laut di Selat Malaka Bagian Selatan dan Laut Sulawesi hasil perundingan 18 tahun yang ditandatangani pada Juni 2023 sebagai langkah strategis memperkuat kedaulatan maritim Indonesia sesuai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

Jakarta – DJPP Kementerian Hukum menggelar Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu,...
12/06/2026

Jakarta – DJPP Kementerian Hukum menggelar Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu, 10 Juni 2026.

DJPP menetapkan 10 RUU prioritas nasional dan 12 kegiatan strategis untuk memperkuat tata kelola regulasi yang digital, terintegrasi, dan berbasis teknologi informasi, demi mewujudkan reformasi regulasi yang adaptif dan akuntabel.

Jakarta – DJPP melalui Direktorat Harmonisasi PP I kembali menggelar rapat lanjutan harmonisasi Rancangan Perpres tentan...
12/06/2026

Jakarta – DJPP melalui Direktorat Harmonisasi PP I kembali menggelar rapat lanjutan harmonisasi Rancangan Perpres tentang Peraturan Pelaksanaan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara virtual pada Rabu, 10 Juni 2026.

Rancangan Perpres ini disusun untuk mewujudkan tata kelola pembentukan peraturan yang lebih komprehensif, responsif, dan berbasis teknologi informasi, guna meningkatkan kepastian hukum dan mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam sistem hukum nasional.

Address

Jalan Hr. Rasuna Said Kav X6/1-3, RT. 7/RW. 4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi
South Jakarta
12940

Opening Hours

Monday 08:00 - 15:00
Tuesday 08:00 - 15:00
Wednesday 08:00 - 15:00
Thursday 08:00 - 15:00
Friday 08:00 - 15:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category