Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum RI

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum RI Akun Resmi Inspektorat Jenderal
Kementerian Hukum RI

Kawal Aspirasi Publik, Inspektur Jenderal Kemenkum Pimpin Forum "Pasti Ada Solusi" Episode 2Jakarta – Kementerian Hukum ...
13/06/2026

Kawal Aspirasi Publik, Inspektur Jenderal Kemenkum Pimpin Forum "Pasti Ada Solusi" Episode 2

Jakarta – Kementerian Hukum (Kemenkum) kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan hukum yang prima kepada masyarakat melalui Forum Pengaduan Pelayanan Publik "Pasti Ada Solusi" Episode 2. Berlangsung di Graha Pengayoman, Jakarta, pada Jumat (12/6/2026), kegiatan ini dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Hendro Pandowo yang hadir mewakili Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang hadir secara daring.

Program inisiasi Kemenkum ini menjadi wadah strategis dan ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Melalui forum ini, Kemenkum secara proaktif mendengarkan, menanggapi, serta memberikan solusi atas berbagai aspirasi dan layanan hukum, khususnya di bidang Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU).

Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Jenderal menegaskan bahwa kehadiran Inspektorat Jenderal dalam mengawal program ini adalah untuk memastikan pelaksanaannya memberikan manfaat nyata yang langsung dirasakan publik. Hal ini sejalan dengan komitmen Kemenkum dalam mengimplementasikan nilai BerAkhlak.

Kehadiran langsung Inspektorat Jenderal diharapkan mampu menjamin transparansi penyelesaian pengaduan, sehingga setiap masukan dari masyarakat mulai dari Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, hingga warga umum yang hadir dapat ditindaklanjuti secara cepat dan terukur.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang turut hadir secara daring menyampaikan apresiasinya terhadap antusiasme masyarakat. Ia memastikan bahwa program ini dirancang sebagai bentuk tanggung jawab Kemenkum untuk merespons keluhan publik dengan perbaikan sistem dan regulasi.

"Ini adalah program yang sangat baik untuk mendengar masukan dari masyarakat seluruh Indonesia. Apapun keluhan Bapak dan Ibu terkait layanan publik di Kementerian Hukum, setiap kritik adalah upaya kami untuk melakukan perbaikan," kata Supratman.

Menteri Hukum juga menjamin kepastian tindak lanjut atas setiap pengaduan yang berlandaskan fakta. "Mudah-mudahan kendala masyarakat hari ini dapat kita selesaikan. Kalaupun memerlukan waktu, beri kami kesempatan, Insya Allah sepanjang laporan pengaduan itu benar apa adanya, pasti kami tindak lanjuti," tambahnya.

Program "Pasti Ada Solusi" diharapkan terus menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan publik. Langkah nyata ini menjadi bukti bahwa Kementerian Hukum terus berinovasi mendorong peningkatan kualitas pelayanan yang makin responsif, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hadir Sebagai Penjamin Mutu, Itjen Kemenkum Kawal Akses Bantuan Hukum di NTTKupang – Dalam upaya mewujudkan keadilan yan...
12/06/2026

Hadir Sebagai Penjamin Mutu, Itjen Kemenkum Kawal Akses Bantuan Hukum di NTT

Kupang – Dalam upaya mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum (Itjen Kemenkum) terus menjalankan fungsi strategisnya sebagai Quality Assurance. Pada Jumat (12/6/2026), tim audit Itjen meninjau langsung pelaksanaan Program Bantuan Hukum di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum Nusa Tenggara Timur untuk memastikan program tersebut benar-benar tepat sasaran.

Kegiatan ini bukan sekadar evaluasi manajerial, melainkan wujud nyata pengawasan untuk memastikan kehadiran negara dalam melindungi hak-hak kelompok rentan. Tim audit yang dipimpin oleh Fandyla, Auditor Madya Inspektorat Wilayah IV menekankan bahwa pendampingan melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH) mutlak harus diberikan kepada masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan proses hukum.

Guna menjamin layanan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya, tim audit Itjen mengambil langkah proaktif dengan turun langsung ke lapangan. Mereka melakukan wawancara komprehensif dengan para penerima bantuan hukum, yakni Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berada di Lapas Kupang, Rutan Kupang, serta LPP Kupang. Pendekatan langsung ini dilakukan untuk mengukur efektivitas kinerja OBH dari kacamata masyarakat sipil.

Langkah pengawasan dan pembinaan dari Inspektorat Jenderal ini disambut dengan komitmen tinggi oleh jajaran Kanwil Kemenkum NTT. Kepala Kantor Wilayah menegaskan bahwa hasil tinjauan ini menjadi landasan strategis untuk terus mengakselerasi kualitas pelayanan publik. Kolaborasi ini diarahkan pada optimalisasi kebijakan, penyerapan anggaran yang akuntabel, serta penguatan instrumen monitoring daerah.

Melalui sinergi yang terbangun harmonis antara jajaran pengawas dan pelaksana, pemantauan ini diharapkan dapat memacu standar kinerja OBH di tahun-tahun mendatang. Bagi seluruh Insan Pengayoman, evaluasi berkelanjutan ini menjadi bukti nyata komitmen kementerian untuk terus menghadirkan layanan hukum yang inklusif, berintegritas, dan berdampak langsung pada pemenuhan keadilan bagi masyarakat luas.

Di balik makanan kantor, selalu ada cerita dan makna.Mulai dari tanda kebersamaan, bentuk perhatian, hingga pengingat un...
12/06/2026

Di balik makanan kantor, selalu ada cerita dan makna.

Mulai dari tanda kebersamaan, bentuk perhatian, hingga pengingat untuk tetap menjaga integritas. Terima oleh-oleh? Tetap bijak, kenali batasannya, dan pastikan tidak mengarah pada gratifikasi ya, !



Perubahan itu pasti, tapi bagaimana cara kita meresponsnya? 🤔Di tengah dinamika transformasi kelembagaan saat ini, kita ...
11/06/2026

Perubahan itu pasti, tapi bagaimana cara kita meresponsnya? 🤔

Di tengah dinamika transformasi kelembagaan saat ini, kita dituntut untuk bergerak lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas. Tapi, apa sebenarnya "kompas" yang bisa memandu kita melewati masa transisi ini?

Melalui pembahasan pada Kegiatan SAPA Itjen, kita diingatkan kembali bahwa Adaptif bukanlah sekadar slogan, melainkan kunci keberlangsungan! Penasaran dengan pesan dan 3 perilaku nyata yang wajib kita wujudkan mulai hari ini?

Yuk , geser slide di atas sampai habis untuk tahu jawabannya! 👉✨



Irjen mendampingi Wakil Menteri Hukum dalam kegiatan Raker dengan Komisi XIII DPR RI Terkait dengan AnggaranJakarta – In...
11/06/2026

Irjen mendampingi Wakil Menteri Hukum dalam kegiatan Raker dengan Komisi XIII DPR RI Terkait dengan Anggaran

Jakarta – Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Hendro Pandowo mendampingi Wakil Menteri Hukum Prof. Edward Omar Sharif Hiariej dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Hukum terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2027. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu, 10 Juni 2026, bertempat di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI, Gedung Nusantara II Lantai 3, Senayan, Jakarta Pusat.

Rapat kerja tersebut dihadiri oleh jajaran Komisi XIII DPR RI, Wakil Menteri Hukum, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial.

Dalam pembahasan tersebut, Kementerian Hukum menyampaikan sejumlah target kinerja utama Tahun 2027, di antaranya Indeks Materi Hukum sebesar 0,53, Indeks Budaya Hukum sebesar 0,85, Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar 3,44, serta Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 90,42.

Selain itu, pagu indikatif Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp3,40 triliun, yang terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp1,90 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,50 triliun.

Pada kesempatan tersebut, turut disampaikan prioritas rencana kerja Inspektorat Jenderal Tahun 2027 yang mencakup penguatan pengawasan, implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, peningkatan akuntabilitas kinerja, pengawalan program prioritas nasional, serta peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Kementerian Hukum juga mengusulkan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp837,185 miliar. Usulan tersebut diarahkan untuk mendukung rehabilitasi dan revitalisasi sarana prasarana, penguatan literasi hukum dan bantuan hukum bagi masyarakat, dukungan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan penguatan teknologi informasi.

Adapun usulan tambahan anggaran Inspektorat Jenderal diarahkan untuk mendukung pemenuhan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi serta pelaksanaan audit kinerja.

Melalui keikutsertaan dalam rapat kerja ini, Inspektorat Jenderal menegaskan perannya dalam mengawal akuntabilitas, efektivitas, dan kualitas pelaksanaan program Kementerian Hukum, khususnya dalam mendukung perencanaan anggaran yang selaras dengan target kinerja dan prioritas pembangunan hukum nasional.

Itjen Kemenkum Audit Kinerja Program Bantuan Hukum di KaltengPalangkaraya – Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum (Itje...
11/06/2026

Itjen Kemenkum Audit Kinerja Program Bantuan Hukum di Kalteng

Palangkaraya – Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum (Itjen Kemenkum) terus menunjukkan komitmen kuatnya dalam mengawal program prioritas pemerintah demi mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui Inspektorat Wilayah II, Itjen menggelar Audit Kinerja Program atas Penyelenggaraan Bantuan Hukum Tahun Anggaran (TA) 2025 di Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah. Langkah pengawasan proaktif ini resmi dimulai melalui kegiatan entry meeting yang dilangsungkan di ruang kerja Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah pada Selasa (9/6/2026).

Inspektur Wilayah II, Ignatius Purwanto, menegaskan bahwa kehadiran Tim Auditor Itjen membawa misi penting untuk memastikan kemanfaatan program bantuan hukum benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Audit kinerja ini dirancang secara khusus untuk mengevaluasi tingkat efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan pelaksanaan layanan bantuan hukum di wilayah Kalimantan Tengah.

Berdasarkan data yang dihimpun, Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah telah mencatatkan realisasi anggaran Program Bantuan Hukum TA 2025 yang sangat baik. Anggaran yang dialokasikan negara ini merupakan instrumen penting untuk memfasilitasi pendampingan hukum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Guna meninjau langsung dampak positif dari realisasi anggaran tersebut, rangkaian audit yang berlangsung selama enam hari, mulai 8 hingga 13 Juni 2026 ini, tidak hanya berfokus pada evaluasi administratif. Tim Auditor Itjen Wilayah II secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengambilan sampel (sampling) data dan berinteraksi langsung dengan para penerima manfaat.

Proses pengumpulan data penerima bantuan hukum ini dilaksanakan secara sinergis pada satuan kerja di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dengan fokus peninjauan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palangkaraya dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Palangkaraya.

Kolaborasi yang solid antara Itjen Kemenkum, Kanwil Kemenkum Kalteng, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (P3H), serta jajaran pemasyarakatan ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah. Melalui evaluasi kinerja yang terukur, Itjen Kemenkum memastikan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum kedepannya akan terus meningkat dari segi kualitas pelayanan, sehingga hak-hak hukum masyarakat senantiasa terlindungi dengan paripurna.

Itjen Kemenkum Kawal Kualitas Program Bantuan Hukum di DIYYogyakarta – Guna memastikan masyarakat yang berhadapan dengan...
11/06/2026

Itjen Kemenkum Kawal Kualitas Program Bantuan Hukum di DIY

Yogyakarta – Guna memastikan masyarakat yang berhadapan dengan hukum mendapatkan akses keadilan yang maksimal dan tepat sasaran, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum (Itjen Kemenkum) melalui Inspektorat Wilayah III menggelar Audit Kinerja Program Penyelenggaraan Bantuan Hukum di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkum D.I. Yogyakarta. Langkah strategis ini secara resmi dimulai melalui entry meeting yang dilangsungkan di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum DIY, Rabu (10/6/2026).

Inspektur Wilayah III Kementerian Hukum, Kurniaman Telaumbanua, menegaskan bahwa audit kinerja ini merupakan wujud nyata pengawalan Itjen terhadap program prioritas pemerintah. Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 yang juga selaras dengan Asta Cita Nomor 7, Itjen hadir untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan bantuan hukum memenuhi asas ekonomis, efisien, dan efektif.

"Audit yang baik bertujuan untuk mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi. Tujuan besar kita adalah menyempurnakan sistem nasional agar kemanfaatan dari program bantuan hukum ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara langsung," jelas Kurniaman.

Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait dampak nyata di lapangan, Tim Auditor Itjen mengedepankan pendekatan yang humanis dan menyeluruh. Selama tujuh hari pelaksanaan audit, tim tidak hanya menelaah kelengkapan data administratif, tetapi juga akan turun langsung berdialog dengan 26 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di DIY, serta mewawancarai masyarakat penerima layanan bantuan hukum, baik di jalur litigasi maupun non-litigasi.

Langkah pengawalan dari Itjen ini disambut dengan antusiasme dan kesiapan penuh oleh jajaran Kanwil Kemenkum DIY. Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto, menyampaikan bahwa kehadiran Tim Audit Itjen merupakan momentum penting untuk mengeskalasi kualitas pelayanan publik di wilayahnya.

"Kami telah melaksanakan program bantuan hukum ini dengan maksimal. Kehadiran dan pendampingan dari Itjen tentu akan menjadikan tata kelola kami lebih baik lagi dalam memberikan layanan kepastian hukum kepada masyarakat," tutur Agung.

Berkat komitmen dan tata kelola kelengkapan data pendukung yang dinilai ideal, Itjen bahkan memproyeksikan Kanwil Kemenkum DIY sebagai pilot project atau percontohan nasional dalam hal pengelolaan bantuan hukum.

Hasil akhir dari serangkaian audit kinerja ini nantinya akan dirangkum menjadi rekomendasi strategis. Rekomendasi tersebut akan diserahkan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai landasan untuk terus memperkuat dan memperluas jangkauan manfaat program bantuan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kawal Akses Keadilan, Itjen Kementerian Hukum Pastikan Program Bantuan Hukum di Sumsel Tepat SasaranPalembang — Inspekto...
11/06/2026

Kawal Akses Keadilan, Itjen Kementerian Hukum Pastikan Program Bantuan Hukum di Sumsel Tepat Sasaran

Palembang — Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum (Itjen Kemenkum) terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal pemenuhan hak keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Komitmen ini diwujudkan melalui langkah proaktif pendampingan dan Audit Kinerja Program atas Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Rabu (10/6/2026).

Inspektur Wilayah IV Itjen Kemenkum Bambang Setyabudi menegaskan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan Itjen pada hakikatnya adalah untuk memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, program bantuan hukum adalah instrumen vital yang manfaatnya harus dirasakan langsung oleh akar rumput.

"Pemberian bantuan hukum harus dipastikan tepat sasaran dan diberikan secara selektif " tegas Bambang dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Sumsel tersebut.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah untuk periode 2025–2026, Itjen Kemenkum juga mengambil peran strategis untuk memastikan kualitas pelayanan publik tidak menurun. Bambang mendorong jajaran di daerah untuk memaksimalkan fungsi Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) agar pengelolaan anggaran bantuan hukum dapat berjalan efektif, efisien, dan berdaya guna maksimal bagi masyarakat.

Kehadiran dan peran aktif Itjen ini disambut sangat positif oleh jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, yang hadir bersama Kepala Bagian Umum, menunjukkan sikap terbuka dan apresiatif terhadap proses audit kinerja tersebut.

Pihak Kanwil Kemenkum Sumsel menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi konstruktif dari Itjen. Hasil audit ini dinilai sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) yang sangat berharga guna meningkatkan tata kelola dan kualitas penyelenggaraan bantuan hukum di masa mendatang.

Melalui sinergi yang harmonis antara fungsi pengawasan Itjen dan fungsi pelayanan di tingkat wilayah, Kementerian Hukum berharap akses keadilan bagi masyarakat marginal di Sumatera Selatan dapat semakin luas, terukur, dan berdampak nyata.

10/06/2026

Harus menjauh ya kalau ditawarin Gratifikasi!!😉👍



Kenal-kenalin: Apa itu Audit Kinerja? 🧐Sebagai pengawas internal, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum RI memiliki seb...
09/06/2026

Kenal-kenalin: Apa itu Audit Kinerja? 🧐

Sebagai pengawas internal, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum RI memiliki sebuah langkah penting yang disebut dengan Audit Kinerja.

Penasaran apa sebenarnya Audit Kinerja itu, apa saja yang dinilai, dan kenapa hal ini sangat penting bagi kemajuan instansi?

Yuk, temukan jawabannya dengan geser slide postingan ini sampai habis! 👉✨



Address

Jalan H. R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
South Jakarta
3489

Website

,

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum RI posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category