03/06/2026
📢 Focus Group Discussion (FGD) Seri II
Tema:
“Reformulasi Desain Desentralisasi Fiskal yang Berkeadilan:
Telaah Kritis atas Pengawasan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD)”
Desentralisasi fiskal merupakan salah satu pilar penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Namun, efektivitas implementasi UU HKPD masih memerlukan berbagai evaluasi dan penyempurnaan agar mampu mewujudkan hubungan keuangan pusat dan daerah yang lebih adil, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI bersama BRIN, KPPOD dan PSHTK UKSW menyelenggarakan
FGD Seri II yang menghadirkan para pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, serta lembaga kajian kebijakan guna membahas tantangan dan peluang reformulasi desain desentralisasi fiskal di Indonesia.
🗓 Rabu, 3 Juni 2026
🕘 09.00 – 13.00 WIB
📍 Gedung B DPD RI
💻 Zoom Meeting
Meeting ID: 97181663187
Passcode: 324510
🎙 Narasumber:
* Yorrys Raweyai (Wakil Ketua DPD RI)
* Dr. Subandono, S.E., M.Ec. (Direktur Sistem Perimbangan Keuangan DJPK-Kemenkeu RI)*
* Dr. Afni Zulkifli, S.A.P., M.Si. (Bupati Siak)
* Riatu Mariatul Qibthiyyah, S.E., M.A., Ph.D. (Akademisi LPEM FEB UI)
* Herman N. Suparman (Direktur Eksekutif KPPOD)
🎤 Moderator:
Eduardo Edwin Ramda (Analis Kebijakan KPPOD)
Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan masukan strategis bagi penguatan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola desentralisasi yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
