06/05/2026
# Bupati Lebak Sampaikan Apresiasi dan Harapan pada Pisah Sambut Kajari Lebak
Lebak – Bupati Lebak Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya menyampaikan apresiasi atas kinerja Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lebak lama, Onneri Khairoza dan menyampaikan harapan kepada Kajari Lebak baru Adi Rifani dalam acara pisah sambut Kajari Lebak yang digelar pada Selasa (5/5/2026)
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Lebak beserta istri, Kajari Lebak lama Onneri Khairoza beserta keluarga, Kajari Lebak baru Adi Rifani beserta keluarga, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua TP PKK LebakSekretaris Daerah, para Asisten dan Staf Ahli, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Lebak, pimpinan BUMD, pimpinan organisasi sosial politik dan kemasyarakatan, alim ulama dan tokoh masyarakat
Dalam sambutannya, Bupati menilai Kejaksaan Negeri telah berperan aktif dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Atas nama pribadi, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat Kabupaten Lebak, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Onneri Khairoza
,” ujar Bupati.
Ia menambahkan bahwa selama masa pengabdian, Kajari lama dinilai telah memberikan kontribusi nyata dalam pendampingan hukum, menjaga supremasi hukum, serta mengawal pembangunan agar tetap berjalan sesuai aturan.
Bupati juga menyampaikan bahwa hubungan antara Pemerintah Kabupaten Lebak dan Kejaksaan Negeri bukan sekadar kemitraan kerja, melainkan sudah seperti bagian dari keluarga besar Lebak.
Bupati juga mendoakan agar Onneri Khairoza sukses dalam menjalankan tugas di tempat yang baru.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut menyambut Kajari Lebak yang baru, Adi Rifani. Ia memperkenalkan kondisi Kabupaten Lebak sebagai daerah terluas di Provinsi Banten dengan karakter masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi adat istiadat.
“Kehadiran Bapak Adi Rifani sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Lebak yang baru merupakan energi baru bagi kami,” ungkapnya.
Bupati berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Kejaksaan dapat terus ditingkatkan, terutama dalam upaya pencegahan pelanggaran hukum melalui sosialisasi dan pendampingan.
