Dinas Kominfo Kabupaten Grobogan - Jawa Tengah

04/06/2026

"KOK DITOLAK"

Gempur Rokok Ilegal

04/06/2026

sobat Minkommm

Ayo ikuti pendataan pelaku usaha Kabupaten Grobogan

yuk Scan QR diatas untuk mendapatkan fasilitas pembuatan NIB dan Sertifikat Halal

27/05/2026

18/05/2026

Punya Keluhan Terkait Pelayanan Pendidikan? Laporkan ke Ombudsman Jateng! 📢

Halo ! Sebagai upaya menciptakan pelayanan publik yang bersih dan berkualitas di sektor pendidikan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah membuka Posko Pengawasan Substansi Pendidikan.

Jika Anda menemukan atau mengalami kendala, pungutan liar, maladministrasi, atau ketidakadilan dalam pelayanan pendidikan, jangan ragu untuk berkonsultasi maupun melapor kepada kami.

Semua layanan konsultasi dan pengaduan ini GRATIS alias tidak dipungut biaya apa pun! Bersama-sama, mari kita kawal integritas pendidikan di Jawa Tengah.

Hubungi kami dengan mudah melalui:
🟢 WhatsApp: 0811-998-3737

Jangan diam jika melihat kejanggalan. Suaramu, perbaikan pelayanan publik kita!



PendidikanJateng
BeraniLapor
StopMaladministrasi Jawa Tengah

29/04/2026

SELAMAT & SUKSES

Atas Dilantiknya

Drs. LILIK HENRY RISTANTO, M.Si.
Sebagai Kepala DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN DIGITAL PROVINSI JAWA TENGAH

Selamat Bergabung dan Semoga Amanah serta Membawa Keberkahan, Sinergi dan Kolaborasi untuk Jawa Tengah.

serta

SELAMAT & SUKSES

AGUNG HARYADI, S.E., MM.
atas jabatan barunya sebagai
Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah

Terima kasih atas dedikasinya selama menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

28/04/2026

Peluncuran Permenkomdigi Turunan PP Tunas

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan dari PP TUNAS untuk memperkuat pelindungan anak di ruang digital. Kebijakan ini merupakan langkah konkret negara dalam memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dan beraktivitas di internet secara lebih aman.

Mulai 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi seperti media sosial dan layanan jejaring akan mulai dinonaktifkan sesuai ketentuan. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman di internet, seperti paparan konten berbahaya, perundungan siber, hingga penipuan online.

Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan transformasi digital berjalan seiring dengan tanggung jawab melindungi generasi muda, sehingga ruang digital Indonesia menjadi lebih aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak.

25/04/2026

Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30
"Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita" 🇮🇩✨️