Lapas Kelas IIB Purwakarta

15/05/2026

Senin lalu, Menteri Imigrasi dan Pemasyaraktan, Agus Andrianto bersama jajaran Polda Lampung melaksanakan konferensi pers terkait pengungkapan kasus tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atas temuan praktik love scamming di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Bumi.

Kasus ini menjadi peringatan serius bahwa segala bentuk pelanggaran di lingkungan pemasyarakatan harus ditindak secara tegas tanpa pandang bulu. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen penuh untuk memberantas praktik penyalahgunaan kewenangan, termasuk penggunaan handphone ilegal dan tindak pidana yang melibatkan warga binaan maupun petugas.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Agus Andrianto telah menginstruksikan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mendalami seluruh pihak yang terlibat, serta memastikan penegakan aturan dilakukan secara tegas dan tuntas.

Program zero handphone, pungutan liar, dan narkoba yang terus kami jalankan bukan sekadar slogan, melainkan bentuk komitmen nyata dalam membangun sistem pemasyarakatan yang bersih, tertib, dan berintegritas.

Menteri Imipas juga menegaskan bahwa setiap petugas yang terbukti menyalahgunakan jabatan atau terlibat dalam pelanggaran hukum tidak hanya akan dicopot dari jabatannya, tetapi juga diproses secara pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada ruang bagi oknum yang mencederai kepercayaan masyarakat dan nama baik institusi.

Agus Andrianto juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam berinteraksi di media sosial, terutama dengan pihak yang tidak dikenal, agar tidak menjadi korban penipuan maupun pemerasan digital. Selain itu, masyarakat tidak perlu ragu untuk melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran di lingkungan pemasyarakatan maupun Imigrasi.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, penguatan integritas aparatur dan penegakan hukum yang tegas harus terus menjadi prioritas dalam menghadirkan institusi yang profesional, akuntabel, dan dipercaya masyarakat

14/05/2026

08/05/2026

Staff Menteri Imipas Kunjungi Lapas Purwakarta, Dorong Optimalisasi Layanan

Purwakarta - Diawali dengan Shalat Jum'at berjamaah, Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Ida Asep Somara, mengunjungi Lapas Purwakarta, 8 Mei 2026. Kunjungan ini bertujuan untuk monitoring sekaligus memberikan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta mendorong program ketahanan pangan di lingkungan lapas.

Dalam kunjungannya, Ida Asep Somara disambut langsung oleh Kalapas Purwakarta, Mizan Muhami, beserta jajarannya. Ida Asep Somara menekankan pentingnya optimalisasi peran lapas dalam mendukung program kementerian dan aturan vertikal.

Kunjungan diawali dengan peninjauan langsung ke blok hunian, serta sejumlah fasilitas lapas, termasuk area sarana asimilasi terbatas, dimana terdapat lahan untuk program kemandirian pertanian, peternakan hingga perkebunan yang dikelola oleh warga binaan dan mendapat pendampingan dari petugas lapas purwakarta serta pihak eksternal sebagai wujud kolaborasi dalam pelaksanaan program-program kementerian imigrasi dan pemasyarakatan.

Kunjungan ini juga merupakan bagian dari agenda penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan. Diharapkan melalui kegiatan ni, dapat memperkuat koordinasi antara pusat dan unit pelaksana teknis di daerah, serta menjadi momentum strategis dalam mewujudkan Lapas Purwakarta yang humanis, adaptif, dedikatif, edukatif.

(Tim Humas Lapas Purwakarta)

08/05/2026

Lapas Purwakarta Gelar Ikrar Pemasyarakatan Bersih Dari Handphone Ilegal, Narkoba dan Penipuan

Purwakarta - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Purwakarta menggelar kegiatan ikrar bertajuk "Pemasyarakatan Bersih Dari Handphone Ilegal, Narkoba dan Penipuan", Jum'at 08 Mei 2026 di area Aula Serbaguna Lapas Purwakarta. Mengusung tema “Lapas/Rutan Bersih, Aman, Tertib, dan Berintegritas”, pelaksanaan apel juga dirangkaikan dengan razia barang terlarang hingga tes urine secara acak kepada petugas lapas dan warga binaan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang meminta seluruh lapas dan rumah tahanan di Indonesia melaksanakan ikrar serentak, guna memperkuat komitmen pemberantasan barang terlarang di lingkungan pemasyarakatan.

Kepala Lapas Kelas IIB Purwakarta, Mizan Muhami mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi bentuk komitmen petugas pemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas.

“Seluruh lapas dan rutan di Indonesia melaksanakan ikrar dan razia serentak. Ini merupakan bentuk komitmen kami untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang, terutama handphone ilegal, narkoba, serta berbagai modus penipuan di lapas,” ujar Kalapas Mizan.

Kalapas Mizan juga menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan toleransi kepada siapa pun yang terbukti terlibat dalam pelanggaran tersebut.

“Bagi siapa saja yang terbukti melanggar aturan, terlibat, membantu, ataupun membiarkan terjadinya pelanggaran terkait handphone ilegal, narkoba, dan penipuan, akan ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Menurut Mizan, tantangan dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan saat ini semakin kompleks. Peredaran handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan dinilai menjadi ancaman serius yang dapat mengganggu stabilitas keamanan sekaligus mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan.

Selain memperkuat pengawasan keamanan, Kalapas Mizan akan terus mendorong warga binaan agar tetap produktif melalui program ketahanan pangan dan pembinaan keterampilan.

02/05/2026

Senyum pengunjung adalah kebahagiaan kami. Terima kasih atas kepercayaan dan testimoni hangat terhadap pelayanan kunjungan di Lapas Purwakarta. Kami hadir untuk melayani dengan sepenuh hati.

29/04/2026

Kunjungi Lapas Purwakarta, Rieke Diah Pitaloka Dorong Optimalisasi Tata Kelola Pemasyarakatan

Purwakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menekankan pentingnya pendekatan rehabilitasi pasca-putusan pidana narkotika sebagai solusi komprehensif mengatasi keterbatasan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas), mengingat lebih dari separuh penghuni lapas merupakan kasus narkotika. Hal tersebut disampaikan Rieke saat mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Purwakarta, Rabu 29 April 2026.

“Lebih dari 52 persen penghuni lapas merupakan kasus narkotika, dari sekitar 270 ribu penghuni lapas di Indonesia, sekitar 140 ribu di antaranya terkait kasus narkotika, Untuk itu, kami mendorong lahirnya regulasi baru yang mengintegrasikan berbagai aturan, seperti Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Narkotika, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 dan KUHP 2025, khususnya terkait penanganan pasca-putusan pidana narkotika,” ujarnya.

Menurut dia, perubahan perspektif dalam hukum pidana nasional yang tidak lagi berorientasi pada pemenjaraan perlu diikuti dengan kebijakan yang menempatkan rehabilitasi sebagai prioritas, dengan klasifikasi yang jelas.

“Fokusnya pada penyusunan peraturan pemerintah mengenai penanganan pasca-putusan pidana narkotika dengan pendekatan rehabilitasi sebagai prioritas,” katanya.

Terkait kondisi lapas yang masih mengalami kelebihan kapasitas (overcrowding), Rieke menilai hal tersebut dipicu belum adanya metode khusus dalam penanganan pasca-putusan pidana narkotika. Ke depan, mekanisme tersebut akan diatur lebih komprehensif melalui kebijakan yang tengah disusun.

Selain itu, lanjut Rieke, DPR juga mendorong integrasi sistem pemasyarakatan dengan sistem pemerintahan daerah melalui pendekatan desentralisasi. Kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dinilai penting agar pemasyarakatan dapat menjadi bagian dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dengan integrasi tersebut, penanganan narapidana, termasuk rehabilitasi kasus narkotika, diharapkan dapat melibatkan pemerintah daerah secara lebih aktif.

“Langkah ini diharapkan mampu mendorong pengelolaan pemasyarakatan yang lebih baik, lebih manusiawi, dan berkelanjutan. Termasuk kami akan mendorong optimalisasi pelayanan Kesehatan disini dengan mewajibkan Warga Binaan ikut dalam program BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Pada kunjungannya di Lapas Purwakarta, Rieke meninjau langsung area blok hunian, sarana prasarana seperti klinik, balai Latihan kerja, hingga menyapa para Warga Binaan, didampingi oleh Kalapas Purwakarta, Mizan Muhami dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, Kusnali.

(Tim Humas Lapas Purwakarta)

28/04/2026

Selamat ulang tahun Bapak Komjen. Pol. Drs. Yan Sultra Indajaya, S.H.

Semoga selalu diberi kesehatan, umur panjang, kemudahan dalam menjalankan tugas, serta senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Terima kasih atas dedikasi dan teladan kepemimpinan yang menginspirasi.

27/04/2026

Lapas Purwakarta Gelar Tasyakuran HBP Ke-62, Perkuat Sinergi dan Komitmen Pelayanan Prima

Purwakarta - Tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 Tahun 2026 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Purwakarta menjadi momentum penguatan sinergi antar-instansi sekaligus refleksi peningkatan kualitas pelayanan Pemasyarakatan. Kegiatan yang digelar di Aula Serbaguna Dr. Sahardjo Lapas Purwakarta, Senin 27 April 2026 tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan.

Kegiatan diikuti jajaran pegawai Lapas Purwakarta serta tamu undangan khususnya JAJARAN Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan stakeholder di antaranya Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, Polres Purwakarta, Kodim 0619 Purwakarta, Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta, Kesbanglinmas Purwakarta, BRI Cabang Purwakarta, PT. Nusa Farm Indonesia, PT. Indo Jaya Sukses Makmur dan beberapa pihak yang senantiasa menjadi partner dalam mendukung peningkatan pembinaan produktifitas maupun kerohanian Warga Binaan hingga dukungan dalam bentuk Pembangunan infrastruktur.

Kepala Lapas Purwakarta, Mizan Muhami, menyampaikan bahwa peringatan HBP menjadi momentum refleksi untuk memperkuat kualitas pelayanan dan kerja sama lintas sektor.

“Momentum ini menjadi pengingat bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat pembinaan, dan menjaga kerja sama dengan para mitra,” ungkapnya.

Sementara itu, rangkaian kegiatan diawali dengan mengikuti Tasyakuran HBP ke-62 secara nasional yang terpusat di Auditorium Prof. Muladi, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, Tangerang, bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto, serta jajaran pemasyarakatan se-Indonesia.

Dalam arahannya, Menteri Agus menegaskan pentingnya kerja nyata dalam pelayanan Pemasyarakatan. “Pemasyarakatan harus terus hadir dengan kerja nyata, memberikan manfaat luas, dan memastikan pelayanan prima kepada masyarakat,” ujarnya melalui sambungan virtual.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menambahkan bahwa integritas menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan tugas. “Pengabdian harus semakin profesional, bersih, dan berdampak,” katanya.

Usai kegiatan nasional, acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan 62 tahun Pemasyarakatan Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pemberian piagam penghargaan kepada stakeholder pendukung, bantuan pendidikan beasiswa kepada anak dari pegawai, hingga pemberian gerobak usaha.

Suasana tasyakuran berlangsung hangat dan mencerminkan kuatnya kolaborasi antarinstansi dalam mendukung Pemasyarakatan yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Peringatan HBP ke-62 di Lapas Purwakarta menjadi ruang refleksi atas perjalanan Pemasyarakatan dalam menghadirkan layanan yang lebih berdampak bagi masyarakat.

(Tim Humas Lapas Purwakarta)