Bagik papan pringgabaya

08/12/2025

Cerita di rantau dengan warga Bampak

Apakah yang perlu dicari dalam hidup ini..?
Mencari yang TIDAK ADA disekitar kita...! Ataukah mencari yang ADA di sekitar kita..!

Ini adalah pertanyaan filosofi warga perantau Ikatan Pemuda Bina Karya - IPBK Bampak desa Pemdes Bagik Papan

pertanyaan ini menimbulkan dua persepektif

Jawaban pertama mencari yang TIDAK ADA, misalnya kita tidak ada uang maka perlu kita cari untuk mengadakan uang itu ada di sekitar kita.
jika sudah ada mengapa kita cari..?

Jawaban kedua
Menyanggah jawaban pertama dengan alasan bagaimana mungkin mencari sesuatu yang TIDAK ADA, sampai kiamat juga tidak akan jumpa,
uang itu ada maka kita cari keberadaan uang itu di mana...?
Jika uang tidak ada di dunia mengapa kita cari....?

Daei kedua jawaban ini yang mana satu jadi pilihan anda...??

MENCARI YANG ADA ATAU MENCARI YANG TIDAK ADA...?

13/10/2025

12/10/2025

ADA DUA MURID ALMARHUM TGH, MUHAMMAD SALEH HAMBALI DI DESA BAGIK PAPAN.

ALFATIHAH UNTUK KEDUA MURID BELIAU

Biografi Singkat TGH. Muhammad Shaleh Hambali (Tuan Guru Bengkel)

TGH. Muhammad Shaleh Hambali adalah ulama besar dari Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dikenal luas sebagai pendiri Perguruan Darul Qur’an dan penulis kitab-kitab agama berbahasa Melayu yang mudah dicerna, seperti Ta'limush Shibyani.

Tuan Guru Haji Muhammad Shaleh Hambali
Julukan
Tuan Guru Bengkel (diambil dari nama desa kelahirannya)

Kelahiran
Jumat, 7 Ramadhan 1313 H (sekitar 1893 M atau 1896 M)
Wafat
1968 M
Tempat Lahir
Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat
Orang Tua
Hambali dan Halimah (alias Inaq Fatimah)
Garis Keturunan
Diketahui memiliki silsilah keturunan dari Raja Selaparang

1. 🎓 Masa Pendidikan Awal dan di Tanah Suci
TGH. Muhammad Shaleh Hambali menunjukkan ketekunan dalam belajar agama sejak usia dini:

Pendidikan Lokal: Pada usia 7 tahun, beliau mulai belajar Al-Qur'an dan ilmu tajwid kepada Bapak Ramli (Guru Sumbawa) di Desa Bengkel. Beliau juga menimba ilmu agama kepada TGH. Abdul Hamid Pagutan.

Merantau ke Mekkah: Pada usia belasan tahun (sekitar 1908 atau 1912 M), beliau berangkat ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji dan melanjutkan menuntut ilmu. Beliau bermukim di sana selama kurang lebih sembilan tahun (hingga sekitar tahun 1921).

Guru-Guru di Mekkah: Selama di Tanah Suci, beliau banyak belajar ilmu Fikih, Tauhid, Tafsir, dan Tasawuf. Guru beliau sangat banyak, baik ulama lokal Mekkah maupun ulama Nusantara yang bermukim di sana, di antaranya:

Ulama Lokal: Syekh Said al-Yamani, Syekh Hasan bin Syekh Said al-Yamani, Syekh Alawi Maliki al-Makki, dan lain-lain.
Ulama Nusantara: TGH. Umar Kelayu (Lombok), TGH. Muhammad Irsyad (Sumbawa), KH. Muchtar (Bogor), dan lainnya.

2. 🕌 Perjuangan dan Kiprah Dakwah di Lombok

Sekembalinya ke Lombok pada tahun 1921, beliau langsung terjun dalam gerakan dakwah dan pembaharuan:
Pendirian Perguruan Darul Qur’an: Beliau mendirikan Yayasan Perguruan Darul Qur’an Wal Hadits di Desa Bengkel. Pendirian lembaga ini merupakan respons langsung terhadap kondisi masyarakat Sasak yang saat itu banyak menganut Islam Waktu Telu, bertujuan memurnikan dan mengajarkan Islam Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) secara sempurna.

Metode Dakwah: Beliau aktif mengadakan pengajian keliling (halaqah) ke berbagai kampung di Lombok untuk fokus mengajarkan ilmu-ilmu fardu 'ain (kewajiban dasar).
Tokoh NU: TGH. Muhammad Shaleh Hambali juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang berjasa besar dalam membesarkan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) di NTB.

3. ✍️ Karya-Karya Monumental
Tuan Guru Bengkel adalah ulama yang sangat produktif dan inovatif dalam penulisan. Untuk mengatasi kendala bahasa Arab di kalangan masyarakat awam, beliau menulis kitab-kitabnya dalam Bahasa Melayu (beraksara Arab Pegon) agar mudah dipahami. Beberapa karyanya yang paling terkenal:

1. Ta'limush Shibyani Bighayatil Bayan
Fardhu 'Ain (Tauhid, Fikih, Tasawuf)
1935 M

2. Luqhtatul Jawharati fi Bayanil Ghina Iwalmutaqqirati
Fikih/Harta
1933 M

3. Hidayatul Atfali fi Tajwidi Kalam Ilahil Muta'ali
Ilmu Tajwid dan Nasihat Anak
1934 M

4. Washiyyatul Mustafa Li Ali Al-Murtadha
Hadis/Wasiat
1937 M

5. Al-Mawa'izus Shalihiyyati Fil Ahaditsin Nabawiyyati
Hadis (Terjemah dari Mawaidh al-Usfuriyah)
1945 M

6. Manzharul Amradi fi Bayani Qith A'thin Minal I'tiqadi
Aqidah (Tauhid) (Edisi/Editor)
1949 M

7. Intan Berlian (Perhiasan) Laki Perempuan
Fikih Keluarga/Pernikahan
1951 M

8. Jamuan Tersaji pada Manasik Haji
Manasik Haji
1952 M

9. Risalah Kecil Pada Menyatakan Thawaf Perempuan yang Haid atau Nifas
Fikih (Masalah Wanita)
1954 M

10. Cempaka Mulia Perhiasan Manusia
Akhlak (Tasawuf)
1956 M

11. Bintang Perniagaan pada Kelebihan Perusahaan
Fikih Muamalah/Keutamaan Usaha
1957 M

12. Jalan Kemenangan pada Menyatakan Jalan Taubat yang Sebenarnya
Tasawuf (Taubat)
1964 M

13. Tujuh Belas Wirid (Ratiul Barakah)
Kumpulan Wirid/Doa
1965 M
14. Permaiduri
1969 M (Tahun terbit, kemungkinan ditulis lebih awal)
15. Ilmu Mantiq
Ilmu Logika
1969 M (Tahun terbit, kemungkinan ditulis lebih awal)
16. Piagama Beserta Ayat Al-Qur'an
(Tidak diketahui)

17. Al-Lu'lu' al-Mantsur
Hadis (disebutkan sebagai karya TGH Umar Kelayu yang diedit oleh TGH Shaleh Hambali)

Akhir Hayat dan Kharisma

TGH. Muhammad Shaleh Hambali adalah sosok yang sangat kharismatik, dikenal memiliki kepribadian yang zuhud (tidak gila harta dan pangkat), dan sangat tekun beribadah. Beliau bahkan sempat menulis doa-doa di rumah sakit menjelang wafatnya pada tahun 1968 M. Beliau meninggalkan wasiat utama kepada para santrinya: menjaga persatuan, belajar pada guru yang beraliran Ahlussunnah wal Jama'ah, dan memelihara Perguruan Darul Qur'an.

Alfatihah untuk TGH. MUHAMMAD SALEH HAMBALI DAN DUA MURIDNYA DI DESA BAGIK PAPAN.

02/10/2025

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) telah melakukan perubahan pada syarat pendaftaran, dengan mengubah usia maksimal dari 22 tahun menjadi 24 tahun dan tinggi badan minimal dari 163 cm menjadi 158 cm untuk calon prajurit Bintara dan Tamtama.

Dalam pernyataannya di Jakarta pada Rabu (1/10), Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menjelaskan bahwa penyesuaian syarat ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jumlah pasukan yang meningkat di TNI AD.

"Namun, kami tidak mengurangi kualitas, karena tinggi badan seseorang tidak selalu berbanding lurus dengan kekuatan," kata Jenderal Tandyo seperti yang dilaporkan oleh Antara.

Ia menambahkan bahwa perubahan ini terutama ditujukan untuk TNI AD karena saat ini Angkatan Darat sedang dalam fase pengembangan, terutama terkait dengan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP).

BTP sendiri merupakan satuan infanteri baru yang dibentuk oleh TNI AD untuk mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam program ketahanan pangan, di samping menjalankan fungsi pertahanan negara.

Batalyon ini akan ditempatkan di setiap kabupaten atau kota, dengan lahan seluas 30 hektar, serta dilengkapi dengan prajurit yang memiliki kemampuan tempur dan keterampilan di berbagai bidang, seperti pertanian, perikanan, konstruksi, dan kesehatan.

Dengan adanya BTP, diharapkan dapat meningkatkan kontribusi TNI AD dalam pembangunan masyarakat sekaligus menjaga keamanan dan ketahanan negara.


sumber: merdeka.com

01/10/2025

ARAQ KE MASI MONGGOK AMPAR ( BENIH PADI ) KADU REGANG...!???

REGANG: Kecerdasan Desain dalam Alat Pikul Tradisional

REGANG adalah sebuah alat pikul tradisional yang menonjolkan kecerdasan desain dan perhitungan fungsional yang cermat, menjadikannya lebih dari sekadar alat angkut biasa. Berbeda dengan pikulan lain yang mungkin hanya mengandalkan tali atau keranjang gantung, REGANG memiliki struktur terintegrasi yang dirancang khusus untuk efisiensi dan stabilitas.

Struktur Unik REGANG:

Palang Pikul Utama: Terdiri dari sebilah bambu atau kayu yang kokoh, memanjang secara horizontal. Bagian inilah yang diletakkan di atas pundak pemikul, berfungsi sebagai tumpuan utama seluruh beban.
Kerangka Penyangga Beban (Kaki Segitiga Terintegrasi): Ini adalah jantung dari keunikan REGANG. Dari palang pikul utama, turun empat bilah bambu atau kayu yang diikat sedemikian rupa sehingga membentuk empat buah segitiga (dua di setiap sisi pemikul). Struktur segitiga ini tidak hanya berfungsi sebagai "kaki" penopang saat diletakkan di tanah, tetapi yang terpenting, ia membentuk permukaan datar atau rak tempat beban diletakkan secara langsung.

Keunikan: Berbeda dengan keranjang yang digantung, beban pada REGANG bertumpu langsung pada kerangka ini, memberikan stabilitas dan kekokohan yang lebih besar. Sudut-sudut dari kerangka segitiga ini juga berperan sebagai penahan sisi beban agar tidak mudah bergeser.

Fungsi dan Analisis Perhitungan Desain:

Desain REGANG bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari perhitungan empiris yang matang untuk mengatasi tantangan pengangkutan di lingkungan pertanian:
Stabilitas Pusat Gravitasi yang Optimal:
Distribusi Beban (Lancip Bawah, Melebar Atas): Beban (misalnya ikatan benih padi) disusun dengan posisi lancip ke bawah dan melebar ke atas. Ini memastikan sebagian besar massa beban terkonsentrasi di bagian atas, dekat dengan palang pikul yang menumpu di pundak.

Analisis:

Distribusi ini secara cerdas menempatkan Pusat Gravitasi (Center of Gravity) dari beban setinggi mungkin dan sedekat mungkin dengan titik tumpu (pundak pemikul). Hal ini krusial untuk:

Meminimalkan Ayunan Lateral:
Beban tidak akan berayun liar atau berlebihan ke samping, menjaga keseimbangan pemikul, terutama saat berjalan di pematang sawah yang sempit dan tidak rata.

Kestabilan Dinamis: Alat ini bergerak harmonis dengan tubuh pemikul, mengurangi energi yang terbuang untuk menyeimbangkan.
Perlindungan Beban yang Efisien:
Susunan Benih Padi (Daun Luar, Akar Dalam): Ketika mengangkut benih padi, para petani secara spesifik menyusunnya dengan daun menghadap ke luar dan akar menghadap ke dalam (ke arah pemikul).

Susunan ini adalah strategi cerdas untuk melindungi bagian vital dari benih (akar) dari potensi kerusakan akibat benturan, gesekan, atau paparan langsung saat perjalanan. Daun yang lebih kuat berfungsi sebagai lapisan pelindung alami.

Kenyamanan Ergonomis (bagi Pemikul):

Meskipun memikul beban berat selalu menantang, desain REGANG dengan pusat gravitasi yang terkontrol dan distribusi beban yang merata pada kerangka, dapat mengurangi ketegangan pada otot tertentu dan memungkinkan efisiensi energi yang lebih baik selama proses pengangkutan.
Kesimpulan:

REGANG adalah contoh cemerlang dari kearifan lokal dan kecerdasan rekayasa tradisional. Setiap bilah dan setiap detail penempatan beban pada REGANG memiliki perhitungan fungsional yang mendalam, dirancang untuk memaksimalkan stabilitas, melindungi beban, dan mendukung efisiensi kerja petani dalam kondisi medan yang menantang. Ini adalah bukti nyata bahwa desain yang sederhana bisa menyimpan kompleksitas dan efektivitas yang luar biasa

Apa namanya di tempat Anda..????.

30/09/2025

RAOS DENGAN BAGIK PAPAN RAOSANG SIRKUIT MANDALIKA,👇👇👇

Rute Penerbangan Musiman ke BIZAM: Strategi Jitu Mengisi Kursi Sirkuit Mandalika.

Bandara Internasional Lombok (BIZAM) atau Lombok International Airport (LOP) merupakan gerbang utama menuju kawasan wisata super prioritas Mandalika dan Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika. Meskipun telah sukses menjadi tuan rumah MotoGP dan WSBK, tantangan utama yang dihadapi adalah meningkatkan aksesibilitas—khususnya dengan membuka rute penerbangan langsung dari berbagai penjuru Indonesia tanpa harus selalu transit di Jakarta atau Denpasar.

Untuk mengatasi keterbatasan rute reguler yang kurang ekonomis di luar musim balap, strategi Rute Penerbangan Musiman (Ad-Hoc atau Charter) muncul sebagai solusi yang cerdas dan realistis.
Memanfaatkan Momentum Acara Besar
Penerbangan musiman adalah skema ideal di mana maskapai membuka rute langsung baru untuk jangka waktu terbatas, biasanya 1–2 minggu sebelum hingga beberapa hari setelah acara besar (seperti MotoGP, WSBK, atau event internasional lainnya).

Strategi ini memiliki tiga manfaat utama:
Efisiensi Waktu dan Biaya: Penonton dan tim balap dari daerah tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam transit di hub seperti CGK atau DPS, sehingga perjalanan menjadi lebih cepat dan nyaman.

Uji Pasar (Market Testing): Memberi kesempatan kepada maskapai untuk mengukur potensi permintaan real dari suatu daerah. Jika rute musiman (misalnya, Manado-Lombok) terbukti sukses besar, maskapai lebih yakin menjadikannya rute reguler.

Kapasitas Kursi Terjamin: Memastikan ketersediaan kursi yang melimpah selama periode puncak acara, sehingga harga tiket tetap kompetitif dan mencegah lonjakan harga ekstrem.

Usulan Rute Musiman Berdasarkan Tiga Zona Indonesia
Pemerintah, penyelenggara acara (MGPA/ITDC), dan maskapai perlu berkolaborasi untuk mengaktifkan rute musiman dari tiga zona strategis di Indonesia:

1. Zona Barat (Sumatra dan Kepri)
Rute Usulan Musiman
Target Pasar
Keunggulan Strategis
Medan (KNO) – LOP
Wisatawan dari Sumatra Utara.
Mengakomodasi pasar Sumatra Utara tanpa harus transit di Jawa.
Batam (BTH) – LOP
Warga Kepri, serta wisatawan asing dari Singapura/Malaysia.
Batam dapat berfungsi sebagai mini-hub regional dan menjaring penonton asing yang terbang dari negara tetangga ke Batam terlebih dahulu.

2. Zona Tengah (Kalimantan dan Sulawesi)
Rute Usulan Musiman
Target Pasar
Keunggulan Strategis
Samarinda (AAP) / Balikpapan (BPN) – LOP
Masyarakat Kalimantan Timur dan pebisnis dari IKN.
Penting untuk menghubungkan calon Ibu Kota Negara dengan destinasi wisata olahraga di NTB secara cepat.
Manado (MDC) – Makassar (UPG) – LOP
Wisatawan dari Sulawesi Utara dan pasar Sulawesi.
Menghubungkan potensi pariwisata ekstrem timur (diving) dengan Lombok (balap dan pantai).

3. Zona Timur (Nusa Tenggara dan Papua)
Rute Usulan Musiman
Target Pasar
Keunggulan Strategis
Kupang (KOE) – LOP
Memperkuat koneksi antar-provinsi Nusa Tenggara.
Memudahkan pergerakan wisatawan domestik di wilayah timur, termasuk koneksi dari Papua yang biasanya transit di Kupang atau Makassar.

Langkah Realisasi Rute Musiman
Untuk mewujudkan strategi ini, langkah-langkah berikut harus diambil:
Penetapan Kalender Acara: Jadwal acara besar (MotoGP, WSBK) harus ditetapkan jauh-jauh hari agar maskapai dapat merencanakan rotasi armada dan pengajuan izin slot penerbangan (dari Kementerian Perhubungan) secara ad-hoc.

Insentif Operasional: Pemerintah Daerah atau ITDC dapat bekerja sama dengan maskapai untuk memberikan insentif, seperti keringanan biaya pendaratan (landing fee) atau promosi bersama (co-branding), agar rute musiman ini lebih menarik secara komersial.
Kampanye Bersama: Melakukan kampanye pemasaran yang terintegrasi antara tiket balap dengan penawaran penerbangan langsung dari kota-kota tersebut, misalnya dalam bentuk paket travel.

Dengan mengadopsi model penerbangan musiman ini, Mandalika dapat memastikan arus masuk penonton yang lancar dan optimal, menjadikan Sirkuit Mandalika tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan acara, tetapi juga dalam aspek logistik dan aksesibilitas.

29/09/2025

Website Desa Lombok Timur: Jutaan Dana Desa Hilang dalam Jurang Minim Transparansi

LOMBOK TIMUR –29/09/2025
Investasi besar-besaran dari Dana Desa (DD) yang dialokasikan untuk pengembangan Website Desa di Lombok Timur ternyata belum berbanding lurus dengan manfaatnya.

Ditemukan, mayoritas platform Sistem Informasi Desa (SID) yang dibangun dengan biaya jutaan rupiah ini berada dalam kondisi tidak terawat dan gagal menjalankan fungsi vitalnya sebagai media transparansi anggaran.
Ancaman Nyata Akuntabilitas Publik
Fungsi utama website desa adalah memublikasikan dokumen penting seperti APBDes, Laporan Realisasi Anggaran, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Namun, investigasi menunjukkan, update informasi anggaran di banyak website desa hanya dilakukan sporadis, bahkan nihil.
Ketiadaan informasi ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dampaknya sangat merugikan:

Erosi Kepercayaan:
Masyarakat tidak dapat memverifikasi penggunaan dana desa, menimbulkan kecurigaan, dan melemahkan fungsi kontrol sosial.

Inefisiensi Anggaran: Biaya renewal domain (.desa.id) dan hosting yang wajib dibayar setiap tahun menjadi pengeluaran sia-sia, padahal dana tersebut bisa dialihkan untuk program lain yang lebih mendesak.

Bukan Hanya Anggaran, Layanan Juga Stagnan
Website yang seharusnya menjadi front office digital desa juga gagal dioptimalkan sebagai alat pelayanan.
Fitur seperti pengajuan surat online atau e-complaint dibiarkan kosong, memaksa warga tetap harus antre dan menghabiskan waktu di kantor desa. Inilah kerugian ganda—uang terbuang, efisiensi pelayanan pun gagal dicapai.

Solusi Mendesak: Komitmen SDM dan Pemerintah Daerah
Mengatasi masalah ini bukan lagi soal membeli software baru, melainkan soal komitmen manajemen dan sumber daya manusia.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui dinas terkait harus segera mengambil langkah tegas:

Audit Kepatuhan: Melakukan audit rutin yang fokus pada keterbaruan data APBDes sebagai indikator kinerja perangkat desa.

Insentif dan Pelatihan: Mengalokasikan anggaran untuk insentif yang layak bagi operator website agar termotivasi melakukan update berkala, serta menyediakan pelatihan teknis yang berkelanjutan.

Jika kondisi ini dibiarkan, maka Dana Desa yang digelontorkan untuk digitalisasi hanya akan menjadi proyek seremonial, sementara hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang transparan terus terabaikan.

BAGIMANA DENGAN WEBSITE DI DESA ANDA...?
SUDAH DIMANFAATKAN SESUAI DENGAN FUNGSINYA SEBAGAI PUSAT INFORMASI YANG TRANSFARAN...???

Silahkan komen di kolom komentar!

29/09/2025

TRANSFARANSI ANGGARAN DESANTE.

LEQ WEBSITE DESA O% PENGGUNAAN ANGGARAN.

Tujuan diadakannya Website Desa (yang sering disebut sebagai Sistem Informasi Desa/SID) sangat fundamental dan diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 86.
Tujuan utama website desa ini adalah sebagai jembatan digital untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan partisipatif.
Berikut adalah tiga pilar tujuan utama website desa:
1. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan (Wajib Hukum)
Ini adalah tujuan terpenting dan sering menjadi fokus pengawasan. Website berfungsi sebagai media resmi desa untuk keterbukaan informasi publik.
* Penyebaran Anggaran: Memublikasikan dokumen wajib seperti APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), dan Laporan Realisasi Anggaran secara up-to-date.
* Tujuannya: Agar masyarakat dapat mengawasi dan mengontrol penggunaan dana desa, yang merupakan kunci akuntabilitas.
* Publikasi Kegiatan: Menginformasikan kegiatan pembangunan, pengadaan barang dan jasa, serta musyawarah desa secara cepat dan luas.
* Tujuannya: Memastikan semua pihak mengetahui program yang sedang berjalan dan hasil yang dicapai.
2. Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik
Website desa dirancang untuk mentransformasi pelayanan dari manual (tatap muka) menjadi digital, sehingga lebih cepat dan mudah.
* Layanan Administrasi Cepat: Menyediakan fitur Layanan Mandiri atau formulir daring (online) untuk pengajuan surat-surat keterangan (misalnya surat pengantar KTP, SKTM, dll.).
* Tujuannya: Mengurangi waktu antrean di kantor desa dan menghemat biaya serta waktu tempuh bagi warga.
* Basis Data Kependudukan: Mengelola data kependudukan (monografi desa) secara terintegrasi dan akurat, sehingga mempermudah validasi data untuk program bantuan sosial atau perencanaan pembangunan.
* Tujuannya: Memastikan program pemerintah tepat sasaran, karena didukung oleh data real-time.
3. Promosi Potensi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Website desa juga memiliki peran sebagai media komunikasi dua arah dan promosi kekayaan lokal.
* Promosi Potensi Ekonomi: Menampilkan dan mempromosikan potensi desa wisata, UMKM, dan produk unggulan lokal.
* Tujuannya: Menarik investor, wisatawan, atau pasar dari luar, yang sangat relevan untuk daerah seperti Lombok Timur.
* Media Komunikasi Dua Arah: Menyediakan wadah untuk saran, kritik, atau pengaduan (e-complaint) dari warga.
* Tujuannya: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja pemerintah desa, serta membangun komunikasi yang lebih dekat.
Singkatnya, website desa tidak hanya untuk mempercantik desa secara digital, tetapi merupakan mandat undang-undang dan alat penting untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik (Good Village Governance). Kegagalan mengoptimalkannya, seperti yang Anda soroti di Lombok Timur, berarti kegagalan mencapai ketiga tujuan fundamental ini.

IRIT DESANTE BELANJA???

28/09/2025

Isu petanahan dengan semua dinamikanya bisa dibilang sudah sampai pada tahap stadium IV. Ini terjadi bukan tanpa sebab, mulai dari sistem tata kelola administrasi. Sistem kepemilikan sampai minimnya akses warga ttg pertanahan di Indonesia.

Ini menyebabkan banyaknya lahan milik warga yg belum mempunyai SHM. Karena yang dikejar pemerintah justru PBB, bukan perbaikan administrasi kepemilikan. Jika kita hitung persentase warga yg memiliki SHM sangat minim. Terbukti banyaknya kasus sengketa lahan yang diawali dengan tanah yg tanpa Hak Milik.

Bagaimanapun sistem yg dibuat oleh pemerintah pusat tidak akan memperbaiki keadaan. Sebelum para pengemban kebijakan ini memberikan akses dan pelayanan maksimal ke warga. Sehingga warga dengan sadar mendaftarkan hak miliknya tanpa takut diperas CALO.

LombokPost – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram kembali menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan tanah negara yang berada di Desa Bagik P***k, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.

Kedua tersangka tersebut yakni AAP, Kepala Desa Bagik P***k, dan BMF, mantan Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor BPN Lombok Barat. Penetapan sekaligus penahanan dilakukan pada Jumat (26/9) sekitar pukul 14.00 Wita.

“Ada dua orang yang kami tetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Kades Bagik P***k dan satu orang lagi pegawai BPN Lobar,” ungkap Kasi Intelijen Kejari Mataram, M Harun Alrasyd kepada Lombok Post.

Kasus ini bermula pada 2018 lalu, ketika tersangka AAP mengajukan permohonan sertifikat atas sebidang tanah pertanian seluas 3.757 meter persegi di Subak Karang Bucu, Desa Bagik P***k. Padahal, lahan tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, sebelumnya berstatus tanah pecatu Dusun Karang Sembung yang masuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

27/09/2025

KETAHUI TUGAS BPD

Tugas utama BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya mencakup tiga fungsi utama:

Legislasi,
Pengawasan
Representasi.

3 Fungsi Utama BPD dan Tugas Detailnya
BPD memiliki tiga fungsi utama yang diterjemahkan menjadi tugas-tugas spesifik:

1. Fungsi Legislasi (Menetapkan Peraturan Desa)
Tugas BPD yang paling utama adalah bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan kebijakan desa:
* Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes). BPD berhak mengajukan, membahas, dan menyepakati semua Peraturan Desa (termasuk yang diajukan oleh Kepala Desa) dan Peraturan Bersama Kepala Desa.
* Membahas dan Menetapkan APBDes. BPD ikut membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diusulkan oleh Kepala Desa.

2. Fungsi Pengawasan (Mengawasi Kinerja Kepala Desa)
BPD bertindak sebagai pengawas jalannya pemerintahan desa:
* Mengawasi Pelaksanaan Peraturan Desa dan APBDes. BPD memantau apakah semua kegiatan dan program desa, termasuk penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), telah dilaksanakan sesuai dengan Perdes dan APBDes yang telah disepakati.
* Melakukan Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD). BPD menelaah dan memberikan catatan atas laporan tahunan Kepala Desa mengenai pelaksanaan tugasnya.

3. Fungsi Representasi (Menampung dan Menyalurkan Aspirasi)
BPD adalah jembatan antara masyarakat desa dengan Pemerintah Desa:
* Menampung Aspirasi Masyarakat. BPD wajib mendengarkan, menerima, dan mencatat semua usulan, keluhan, atau harapan dari warga desa.
* Menyalurkan Aspirasi. BPD menyampaikan hasil penampungan aspirasi tersebut kepada Kepala Desa untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan (seperti RKPDes dan APBDes).

Tugas-Tugas Lainnya

Selain tiga fungsi utama di atas, BPD juga memiliki tugas penting lain:

BPD menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa, mulai dari pembentukan panitia hingga penetapan hasil Pilkades.

Pembentukan Lembaga Desa
BPD menetapkan atau mengusulkan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD),
Lembaga Adat Desa (LAD),
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Usulan Pemberhentian Kepala Desa

Dalam kasus tertentu yang diatur oleh undang-undang (misalnya melanggar sumpah/janji), BPD berhak mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.

Intinya, BPD memiliki kedudukan yang setara dengan Kepala Desa.
Kepala Desa melaksanakan Pemerintahan Desa (eksekutif), sedangkan BPD menetapkan Peraturan Desa dan mengawasi (legislatif dan kontrol).