N.G.A "PERSONAL" Centre

14/12/2025

Mun ka'ang Sambas Dipaccah jadi tige Kabupaten Baru, Kab. Sambas Pesisir, Kab. Sambas Utara dan Kab. Sambas make dalam hal administrasi mungkin kitte akan labeh tejangkau dan dakat. Khususnye untok wilayah Kab. Sambas Pesisir, Kec. Selakau, Kec. Selakau Timur, Kec. Salatiga, Kec. Semparuk, Kec. Pemangkat. Dari wacana pemekaran Kabupaten tantu ndak jadi kemungkinan akan ade Kecamatan-Kecamatan baru agek, gaye juak Desa, kemungkinan bassar pun akan maccah juak, jadi makin ratelah pembangunan, makin sannanglah urusan administrasi.

Mudah-mudahan segere terealisasi, kanak aminkan oleh pemerintah pusat gune untok pemerataan pembangunan.

Untok jangkak panjangnye, kedappan sebagai wacana dari gabongan beberape Kabupaten Sambas yang mekar akan jadi Provinsi Baru, yakni Provinsi Sambas Raya. Mudahan-mudahan.

Ndak jaman kitte, jaman anak, jaman cuco' kaang, Semoge ajak👐

14/12/2025

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menghadiri seminar yang membahas percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kapuas Raya. Seminar tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Sintang, Sabtu (13/12/2025).

Pada kesempatan itu, Ria Norsan menyampaikan keyakinannya bahwa rencana pemekaran Kapuas Raya dapat terealisasi. Ia menegaskan, upaya pembentukan DOB tetap berlanjut meskipun kebijakan moratorium pemekaran daerah masih diberlakukan.

“Harapan kita saat ini adalah terwujudnya pemekaran Kapuas Raya. Perjuangan ini terus kita lanjutkan. Saya optimistis masih ada peluang dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Menurut Ria Norsan, berbagai kajian dan dokumen pendukung pembentukan Provinsi Kapuas Raya telah dipersiapkan. Seluruh berkas tersebut akan disatukan sebelum diajukan secara resmi ke pemerintah pusat.

Ia juga tidak menutup kemungkinan untuk menyampaikan langsung aspirasi tersebut kepada Presiden Republik Indonesia apabila diperlukan.

“Setelah seluruh kajian lengkap, akan kita sampaikan ke pemerintah pusat. Bahkan jika harus bertemu langsung dengan Bapak Presiden, itu akan kita lakukan,” katanya.

Selain kelengkapan administrasi dan akademik, aspek kesiapan infrastruktur juga telah menjadi perhatian. Ia menyebutkan, lahan untuk pembangunan kantor Gubernur Kapuas Raya maupun kantor DPRD Kapuas Raya sudah tersedia.

Lebih lanjut, Ria Norsan menjelaskan bahwa pemerintah pusat diproyeksikan memberikan dukungan pada fase awal pembentukan daerah baru tersebut, khususnya dalam tiga tahun pertama.

“Apabila Kapuas Raya resmi terbentuk, pemerintah pusat akan memberikan dukungan selama tiga tahun awal,” tutupnya. (mdy)

02/12/2025

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berhasil memperoleh izin khusus dari pemerintah pusat untuk pemekaran desa. Hal ini menjadikan Kubu Raya satu-satunya daerah di Indonesia yang moratorium pemekarannya dibuka.

Keberhasilan ini merupakan hasil dari kunjungan kerja Bupati Kubu Raya, Sujiwo, ke Kemendagri di Jakarta. Respons positif dari pemerintah pusat menjadi pendorong utama.

Bupati Sujiwo menyebut ini adalah buah dari proses kajian panjang dan memenuhi semua persyaratan yang ada.

“Beliau menyampaikan satu-satunya yang dibuka moratoriumnya tentang pemekaran desa adalah Kabupaten Kubu Raya,” ungkap Bupati Sujiwo.

Dari usulan yang diajukan, lima desa persiapan telah dinyatakan memenuhi semua persyaratan. Lima wilayah ini dipastikan layak dibentuk menjadi desa baru atau definitif.

Kelima desa tersebut adalah: Sungei Bati dan Sungai Enam di Kecamatan Kubu. Kemudian Pematang Tujuh dan Pematang Mayang di Kecamatan Sungai Ambawang.

Satu desa lainnya adalah Kuala Segedong yang akan dimekarkan di Kecamatan Kuala Mandor B. Pembentukan desa definitif ini akan segera diproses.

“Dari lima desa persiapan yang kita ajukan, (semua) sudah sangat memenuhi persyaratan. Artinya sudah layak untuk dibentuk menjadi suatu desa baru,” tegas Sujiwo.

Bupati Sujiwo menegaskan bahwa tujuan utama pemekaran ini bukan hanya menambah dana desa. Meskipun dana desa yang lebih besar akan menjadi konsekuensi logis.

Esensi penting dari pemekaran desa adalah mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat. Tujuannya adalah memperpendek rentang kendali pelayanan publik.

Ketika pelayanan publik maksimal, pergerakan ekonomi di daerah juga dipastikan akan terwujud. Inilah target utama yang ingin dicapai Pemkab Kubu Raya.

“Tujuan utama itu hanya memangkas, ya memperpendek rentang kendali pelayanan publik. Dan ini luar biasa dampaknya,” terang Bupati Sujiwo.

Dibukanya moratorium ini hanyalah langkah awal bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Pemkab telah menyiapkan target jangka panjang yang lebih besar.

Baca selengkapnya : https://www.kalbaroke.com/kubu-raya-diizinkan-mekarkan-5-desa-moratorium-dibuka-demi-layanan/

02/12/2025

02/12/2025