Aliansi Gerakan Reforma Agraria Kalimantan Barat

Aliansi Gerakan Reforma Agraria Kalimantan Barat AGRA (Aliansi Gerakan Reforma Agraria) Sebagai Organisasi Massa yan menghimpun kaum tani, nelayan dan suku bangsa minoritas secara terus menerus.

Kaum Tani Indonesia adalah golonan masyarakat mayoritas dalam masyarakat Indonesia. saat ini, tidak kuran dari 70% dari total populasi masyarakat Indonesia, bekerja sebaai petani. Sepanjang sejarah masyarakat Indonesia, kaum tani merupakan salah satu golongan masyarakat yang paling setia dan aktif dalam berbagai upaya perjuanan melawan penjajahan, penindasan, dan segala bentuk penhisapan manusia a

tas manusia. Darah, keringat, harta, dan keteguhan kaum tani Indonesia inilah yang menjadi salah satu modal pokok dalam perjuangan nasional hingga berhasil mendirikan Negara Republik Indonesia melalui Revolusi Nasional Agustus 1945.

PERKUAT DAN PERLUAS KEKUATAN KAUM TANI se-KALIMANTAN menuju KAMPANYE BESAR HARI TANI NASIONAL (HTN) 2016 untuk melawan s...
12/08/2016

PERKUAT DAN PERLUAS KEKUATAN KAUM TANI se-KALIMANTAN menuju KAMPANYE BESAR HARI TANI NASIONAL (HTN) 2016 untuk melawan seluruh kebijakan anti Kaum Tani-Masyarakat Adat, menolak segala bentuk Kriminalisasi, Intimidasi, Kekerasan dan TEROR terhadap Kaum Tani yang mempertahankan Tanahnya dari Monopoli Tanah Skala Besar (Perkebunan Sawit, Pertambangan BESAR, Hutan Tanaman Industri (IPHHK-HTI), HPH/IUPHHKHA, TAMAN NASIONAL & Program Konservasi asing lainnya & Mega-Proyek Infrastruktur) serta Menuntut Dinaikkannya Harga KARET.







(KadesOlak2)

17/11/2014

Menaikan Harga BBM
Menunjukan Bahwa Jokowi- Jk Adalah Rezim Anti Rakyat
Dan Penghamba Imperialisme (Pimpinan Amerika Serikat).
Kenaikan harga BBM (18/11), telah di Umumkan oleh Jokowi di Istana Presiden untuk jenis premium dari Rp. 6500 menjadi Rp. 8500/liter sementara solar dari Rp. 5500 jadi Rp.7500/liter, tanggal 18 November 2014 pukul 00.00 WIB adalah tindakan anti rakyat dari Jokowi dan membuktikan bahwa jokowi adalah rezim penghamba kepentingan asing di Indonesia.
Kenaikan harga BBM oleh pemerintahan baru ini di umumkan di tengah turunya harga minyak dunia dan gencarnya penolakan dari rakyat seperti yang dilakukan di Kalimantan Barat, Makassar Sulawesi selatan, Medan Sumatra Utara dan Kalimantan Timur serta Propinsi Lainnya di Indonesia. Kenaikan harga BBM tentu saja akan berpengaruh terhadap kehidupan rakyat secara keseluruhan dan yang akan paling kena dampaknya adalah kaum tani, nelayan, pemuda mahasiswa dan rakyat dipedesaan, karena kebutuhan pokok tentu akan melambung. Kebijakan Pengurangan atau penghapusan subsidi Energi (Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Nabati (BBN), Listrik, (LPG) yang esensinya adalah menaikan harga BBM, BBN, Listrik dan Gas, ini merupakan mandat Asing (Imperialis) yang di tuangkan dalam tiga dokumen penting mengenai kebijakan liberalisasi sektor energi, pertama tertuang dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, Januari 2000), kedua tertuang dalam dokumen Indonesia Country Assistance Strategy (World Bank, 2001) ketiga tertuang dalam dokumen USAID dengan judul Energy Sector Governance Strengthened yang initinya dari dokumen ini adalah pengaturan sektor energi lebih efisien dan transparan dengan jalan pengurangan Subsidi Enegri dan melibat sektor swasta dan asing dalam urusan hajat hidup orang banyak atau dengan kata lain privatisasi . Sehingga memaksa negara-negara jajahan atau setengah jajahan seperti Indonesia harus tunduk terhadap skema tersebut.
Tiga dokumen itulah yang mendasari pemerintahan SBY selama 10 tahun berkuasa mengeluarkan kebijakan pengurangan subsidi BBM yang esensinya adalah menaikan harga BBM dan ini akan dilanjutkan oleh Jokowi-JK. Ini cukup untuk membuktikan bahwa pemerintahan Jokowi-JK adalah pemerintahan yang anti rakyat atau pemerintahan Boneka dari kepentingan monopoli Internasional terutama Imperialisme AS. Jadi penyebab kenaikkan harga BBM di Indonesia adalah adanya monopoli sumber-sumber minyak yang ada di bumi pertiwi oleh kapitalisme monopoli internasional khususnya AS.
Situasi Kaliamantan Barat
Kenaikan harga BBM akan mempersulit kaum petani, nelayan dan rakyat di pedesaan Kalimantan Barat mengalami penderitaan berlipat dengan naiknya harga kebutuhan pokok sejak satu bulan lalu. diKubu Raya, banyak nelayan kecil yang tidak bisa melaut karena tidak bisa mendapatkan solar sejak 2 bulan yang lalu, Pertamina Kalimantan Barat mengatakan bahwa stok BBM diKalimantan Barat mencukupi, tetapi Faktanya antrian panjang BBM disetiap SPBU-SPBU di Kalbar sudah sejak 2minggu lalu terjadi. Terlebih lagi minimnya pengawasan dari pemerintah, baru-baru lalu kita menyaksikan Penangkapan 500 ton Minyak di Siantan, Penangkapan Mobil truck penyeludup minyak di bagian hulu yang diperuntukan bagi industri, hal ini menunjukan bahwa tidak ada yang menjamin bahwa BBM diKalbar akan mencukupi. Selain itu juga kebutuhan bahan pokok rakyat melambung tinggi. Diseluruh kota kenaikan harga kebutuhan pokok sudah terjadi seperti bawang merah, gula, telur dan daging ayam dengan kisaran kenaikan Rp. 1000 s/d 3000 rupiah, bahkan untuk harga cabe kenaikan mencapai 100 % baru rencana kenaikan harga BBM saja harga barang-barang dipasaran mulai merangkak naik, terlebih lagi harga BBM sudah naik.
Dampak lain yang dirasakan oleh kaum tani adalah akan semakin terjerumusnya kaum tani dan rakyat di pedesaan kedalam jeratan kemiskinan. Hutang, tidak ada lapangan pekerjaan, kehidupan yang tidak menentu, pekerjaan serabutan, hal ini akan menyebabkan semakin sulitnya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin tinggi dan lebih jauh lagi akan dengan terpaksa melepaskan tanahnya karena tidak sanggup memproduktifkan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Perampasan tanah semakin merajalela diseluruh pelosak negeri, khususnya Kalimantan Barat yang luasannya telah habis (minus 2juta ha) dibagi-bagi untuk Perkebunan Kelapa Sawit, Hutan Tanaman Industri, Tambang dan Areal Proyek Konservasi. Akibat krisis energi sejak tahun 2008/2009 yang diakibatkan monopoli bahan bakar fosil oleh negara besar (imperialisme), sekaligus kedok dari Imperialis untuk mendorong bahan bakar alternatif dari bahan bakar fosil (BBM) menjadi bahan bakar nabati (BBN) hal ini menjadi salah satu pemicu terjadi perampasan tanah besar-besaran milik kaum tani untuk dikonversi menjadi Industri Kelapa Sawit, Hutan Tanaman Industri, Tambang.
“Pencabutan subsidi adalah salah satu faktor semakin miskinnya penduduk di pedesaan, pendapatan petani dari hasil produksi semakin menurun drastis karena biaya untuk sarana produksi pertanian seperti pupuk, benih, obat-obatan harganya semakin tidak terjangkau oleh kaum tani, sementara harga jual produk pertanian semakin menurun karena pasar dibanjiri oleh produk impor dari Luar negeri, hal ini akan berdampak sistemik anak-anak pedesaan akan banyak putus sekolah, biaya kesehatan yang akan semakin mahal. Kartu TriSAKTI Jokowi adalah skema Pembodohan bagi Rakyat Indoensia, program BPJS saja belum beres, sampai saat ini dan menjadi lumbung komersialisasi para Kapitalis Birokrat. Pada kenyataannya sector MIGAS diKUASAI ASING sehingga penggunaan MIGAS bukan diperuntukan untuk pemenuhan Industri Nasional tetapi sebagian besar diperuntukan bagi kepentingan Negara Imprealisme (Pimpinan AS).
Karena itu AGRA Kalimantan Barat, menolak dengan tegas kenaikan harga BBM dan menyerukan kepada seluruh kaum tani, Nelayan dan Masyarakat Kalimantan Barat untuk mempersiapkan diri dalam rangka menolak kebijakan anti rakyat tersebut.
Jayalah Perjuangan Massa,!!!

28/07/2014

Keluarga Besar Aliansi Gerakan Reforma Agraria Wilayah Kalimantan Barat mengucapkan:

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 H.
Minal Idin Wal Faidzin, Mohon Maaf Lahir & Bathin.

Semoga Kita tetap selalu berada di tengah-tengah massa.Memperkuat Keyakinan Kita terhadap sebuah perjuangan yang sesungguhnya tiada henti dan tiada rasa lelah menghadapi semua persoalan.

Tetap semangat dan jaga selalu kesehatan kawan dan pimpinan di seluruh penjuru tanah air.

Jaya Selalu Perjuangan Massa.
Panjang Umur Perlawanan Rakyat Melawan Penindasan.

Salam Demokrasi !!!

TOLAK FASISMEDAN ANTI KAUM TANI-NELAYAN DAN SUKU BANGSA MINORITASWUJUDKAN REFORMA AGRARIA SEJATI------------------------...
08/07/2014

TOLAK FASISME
DAN ANTI KAUM TANI-NELAYAN DAN SUKU BANGSA MINORITAS
WUJUDKAN REFORMA AGRARIA SEJATI
-----------------------------------------------------------------------------------
Pontianak, 8 Juli 2014.

di Tengah Krisis Akut Imprealisme dan Krisis Kronis dalam Negeri.

Imperialis Amerika Serikat (AS) kembali menebar ilusi lewat agenda Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tentang jalan demokratis Palsu untuk perubahan yang menentukan. Melalui operator terpercaya yakni rezim kapitalis birokrat (kabir) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), imperialis tak segan menggelontorkan dana segar untuk membiayai proyek demokrasi palsu lewat agenda Pemilu. Untuk itu, bantuannya diberikan ke dalam dana APBN sebesar Rp 16 triliun, atau hampir dua kali lipat dari Pemilu 2009, demi memantapkan Indonesia sebagai negeri Bonekanya yang efektif di bawah dominasi AS. Pemilu 2014 tak memiliki perbedaan dengan tahun-tahun sebelumya sebagai skema reformasi sistem politik imperialis yang dikemudikan borjuasi komprador dan tuan tanah.

Sejak tahun 1998, imperialis AS melalui agennya diIndonesia yakni USAID (US Aid atau Bantuan AS) memberikan bantuan besar reformasi sistem politik dan Pemilu dengan nama proyek: Support and StrengthenDemocratic Initiatives an ElectoralProcesses In Indonesia (SSDIEPI) atau Bantuan dan Penguatan Inisiatif Proses Demokrasi Pemilu di Indonesia. Program ini ditandatangani oleh Ketua Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) saat itu, Hadi Sumarto, dengan direktur misi USAID yakni Desaix Myers yang menghasilkan terselenggaranya Pemilu 1999 yang diikuti 48 partai dan pemilih yang tersebar di ribuan pulau. Sebagai rejim komprador, pemerintahan Habibie menuruti sepenuhnya skema politik AS seperti mengeluarkan Keppres No.16 tahun 1999 tentang pendirian Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu versi demokrasi palsu AS. Lalu, apa saja bantuan USAID melalui program SSDIEPI? Pertama, Mendesain ulang sistem Pemilu. Kedua, Memperbaiki administrasi Pemilu termasuk memberikan bantuan kotak surat suara dan sarana lainnya. Ketiga, Pendidikan pemilih (voter education). Keempat, Bantuan pengawasan Pemilu termasuk mendatangkan pengamat dari luar negeri. Untuk melegitimasi Pemilu di Indonesia berhasil dan demokratis di mata internasional, pemerintah AS mengutus mantan presidennya yakni Jimmy Carter ke Indonesia untuk mengawasi langsung dan memberikan pujian. Kelima, Mediasi atau abitrase partai politik pasca pemilu yang hakekatnya adalah negosiasi politik khas demokrasi palsu yang melahirkan politik dagang sapi.

Imperialis AS menempatkan proyek demokrasi palsu tersebut sebagai usaha transisi demokrasi yang kemudian semakin “maju”dengan keberhasilan menghasilkan paket perundangan politik sejak tahun 2002 yakni: UU Pemilu, UU Susduk, UU Pemilu Presiden dan Wakil, UU Pemilu, UU Majelis Konstitusi, UU Parpol. Faktanya, perundangan sesungguhnya ialah pembentukan monolitik politik untuk menjamin efisiensi dan efektifitas keberlangsungan politik fasis yang dibungkus dalam mekanisme demokrasi palsu a la imperialis AS.Imperialis AS tentu menginginkan Pemilu layaknya sebagai pesta yang meriah yang dirayakan rakyat untuk mengalihkan perhatian dari masalah-masalah utama yakni penghisapan dan penindasan di bawah dominasinya.Tak cukup itu, rakyat mendapatkan ancaman fasis jika memiliki pendapat lain di luar Pemilu. Ternyata, hak pilih sebagai hak telah berubah menjadi kewajiban untuk memilih. dipergunakan adalah pasal 292 dan 293, termasuk pasal 308 UU No.8 tahun 2012 tentang Pemilu. Dalam Pasal 308 berbunyi: “ Setiaporang yang dengan sengajamenggunakan kekerasan dan/atau menghalangi seseorangakan melakukan haknya untukmemilih, melakukan kegiatanyang menimbulkan gangguanketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara,atau menggagalkan pemungutansuara dipidana dengan pidanapenjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyakRp 24.000.000 (dua puluh empatjuta rupiah).” Pasal 308 sendiri seperti pasal sebelumnya (292 dan 293) memang tidak secara vulgar mengatur tentang sikap untuk tidak menggunakan hak pilih dapat dikatakan sebagai tindakan pidana.

Kaki Tangan Imprealisme AS, Melanjutkan Skema Penindasan dan Penghisapan di Kaum Tani dan Rakyat Keseluruhan.

Prabowo merupakan mantan jenderal zaman diktatur fasis Soeharto yang berhasil membangun figur barunya sebagai pebisnis sukses (setelah dipecat dari karier militernya) dan memiliki hubungan erat dengan komunitas bisnis Yahudi yang didapatkan sejak berhubungan erat dengan raja Abdullah dari Yordania. Ia tak dilihat lagi oleh para penbisnis sebagai jenderal fasis pembunuh rakyat, penculik aktivis pro demokrasi, anti Tionghoa. Wall Street Journal (media rujukan kapitalis besar monopoli) justru menampilkan profi l Prabowo sebagai mantan jenderal yang kompeten sebagai presiden Indonesia. Tetapi borok Prabowo tidaklah dapat di tutupi, sebagai jendral yang fasis anti kaum tani dan rakyat. Prabowo tidak pernah menyatakan dan bertindak anti imperialis AS sebagai biang kemiskinan, ketertindasan, dan keterbelakangan di saat keduanya bicara kedaulatan energi dan pangan, anti neo liberalisme, dan pro rakyat miskin. Keduanya tidak pernah juga mengatakan masalah feodalisme di Indonesia masih eksis yang menyebabkan terbelakangnya pertanian Indonesia dan sulitnya membangun industri nasional yang kuat dan mandiri.

Fundamental Adalah Ilusi, Pemerintahan Nasionalis Dan Populis Adalah Mimpi Tanpa Reformasi Agraria.

Seratus bahkan seribu kali pemilu, tak akan mengubah wajah Indonesia. Peranan historis pemilu di Indonesia tidak akan melampaui apa yang telah digariskan oleh imperialis Amerika Serikat sejak Indonesia berstatus sebagai negeri yang di dominasi secara politik dan ekonomi melalui Konferensi Meja Bundar (KMB), Den Haag, 1949. PEMILU harus tetap menghasilkan pemerintahan boneka, parlemen boneka, pengadilan boneka yang mengabdi pada kepentingan imperialisme dan feodalisme. Jokowi dan Prabowo Subianto. Imperialisme AS dan sekutunya, para borjuasi besar komprador dan para tuan tanah besar akan memastikan mereka semua menjadi kaki tangannya dengan uang dan senjata ! Tidak akan ada perubahan fundamental yang bisa dihasilkan oleh pemilu di negeri yang di dominasi Imperialisme. Bahkan untuk melahirkan pemerintahan nasionalis yang bisa mengubah Indonesia menjadi negeri kapitalis saja, tidak akan diberi kesempatan!

Dari keadaan di atas maka Pemilu 2014 tak ada beda dengan Pemilu sebelumnya sebagai operasi legitimasi sistem demokrasi palsu a la imperialis AS untuk dapat melanjutkan Indonesia sebagai negeri Dominasi Imprealisme AS dengan memanfaatkan feodalisme sebagai basis sosialnya. Pemilu demokrasi palsu hakekatnya korup karena dari system yang korup dan memiliki tujuan yang korup. Jelas, kenyataan membuktikan Pemilu 2014 sendiri menunjukkan krisis dalam sistem yang sudah rapuh dan kronis kerusakannya. Pemilu tak bicara keadaan dan jalan keluar derita dan kemiskinan rakyat. Saat ini, rakyat harus berdaulat secara politik dengan membangun organisasi-organisasi yang militan, patriotic dan demokratis untuk memperjuangkan hak-hak demokratisnya baik secara politik, ekonomi dan kebudayaan dari sebuah system yang menindas dan menghisap, tanpa reformasi agraria sejati, dominasi imprealisme dan feodalisme akan tetap menjadi akar persoalan rakyat hari ini.

HIDUP KAUM TANI ….!!!
JAYALAH PERJUANGAN MASSA…..!!!
WUJUDKAN REFORMA AGRARIA SEJATI….!!!

DUKUNGAN DAN SOLIDARITAS SEPENUHNYA SELURUH RAKYAT DISEGALA PENJURU NEGERI KEPADA PETANI KARAWANG YANG BERJUANG MEMPERTA...
25/06/2014

DUKUNGAN DAN SOLIDARITAS SEPENUHNYA SELURUH RAKYAT DISEGALA PENJURU NEGERI KEPADA PETANI KARAWANG YANG BERJUANG MEMPERTAHANKAN HAK ATAS TANAH.

PEMERINTAH HARUS BERTANGGUNG JAWAB PENUH TERHADAP NASIB RAKYAT.

PEMERINTAH TIDAK AKAN PERNAH MEMBERIKAN JAMINAN SERTA KESEJAHTERAAN KEPADA RAKYAT. PEMERINTAH YANG TIDAK ADA UPAYA DAN TINDAKAN SEDIKITPUN PEMBELAAN KEPADA KAUM TANI MEMBUKTIKAN BAHWA PEMERINTAHAN YANG ANTI RAKYAT.

PANJANG UMUR PERLAWANAN KAUM TANI, DAN PANJANG UMUR SOLIDARITAS !!!

LONG LIFE PEOPLE STRUGGLE !!!

DAN

15/06/2014

Mari Membantu Sesama dengan memberikan sedikit Rezeki Kita. Sekecil apapun bantuan yang anda berikan sangatlah berarti bagi kesembuhannya.

Salah satu Masyarakat Kal-Bar yaitu Evan Jenihin (28 tahun asal Kapuas Hulu) yang menderita Tumor Ganas Stadium Lanjut pada usus (sudah 2x Operasi di Pontianak) sejak tanggal 8 Juni 2014 sampai saat ini ditolak untuk Rawat inap di RS. Kanker Dharmais di Jakarta.

keluarga kemudian bersepakat untuk memasukkan Jenihin ke Rumah Sakit terdekat agar mendapatkan perawatan cepat dan Intensif. Sekitar Pukul 08.00 WIB, Jenihin kemudian dimasukkan ke Rumah Sakit Medi Rose, Pulogadung-Jakarta Timur.

Saat ini Jenihin berada di rumah sakit Medi Rose, untuk melanjutkan perawatan dan di tangani secara khusus. “Deposito biaya perawatan” yang dibayarkan masih kurang karena memang keterbatasan ekonomi yang dimiliki. Jenihin dan keluarga harus bisa mengumpulkan dana yang cukup.

Dengan keadaan kesehatan dan ekonomi Jenihin yang sangat memperihatinkan tersebut, AGRA sebagai Organisasi yang mendampingi bersama organisasi buruh, mahasiswa, migran dan NGO berinisiatif untuk melakukan penggalangan dana dari berbagai sumber, baik dari Internal organisasi, jaringan maupun masyarakat luas.

Kami mengajak kepada Saudara-saudara sekalian untuk bersedia memberikan bantuannya dalam bentuk apapun, baik tenaga, material dan financial ataupun bentuk lainnya. Kebutuhan yang paling mendesak saat ini adalah kebutuhan tenaga dan financial untuk biaya Registrasi (Deposito) yang masih nunggak Rp. 2.000.000 (sebelumnya Rp. 4.000.000), namun dikurangi menjadi Rp. 3.000.000 setelah kamar perawatannya dipindahkan ke Kamar biasa. Kebutuhan tersebut belum termasuk kebutuhan untuk biaya perawatan dan obat-obatan.

BAGI SAUDARA-SAUDARA YANG INGIN LANGSUNG MEMBERIKAN BANTUANNYA BISA MELALUI NO REKENING : BNI 0178567578 Atas Nama : Muh. Hasan Harry Sandy Ame. L. (Konfirmasi Bila Sudah Memberikan Bantuannya)

Contact Person:
Muh. Hasan Harry Sandy Ame. L. : +6287885594382 (Koordinator Team Pendamping).
Indra : +6285787232483 / (Koordinator Penggalangan Dana) - (Kal-Bar)

Terima Kasih untuk segala bentuk bantuannya.
Semoga Tuhan Membalas Kebaikan Kita Semua. Amin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sudah empat hari Jenihin (28), petani miskin penderita tumor ganas asal pedalaman Kapuas Hul...
12/06/2014

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sudah empat hari Jenihin (28), petani miskin penderita tumor ganas asal pedalaman Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, terkatung-katung di Jakarta. Rumah Sakit Kanker Dharmais, Slipi, Jakarta Barat, tempat Jenihin dirujuk berkukuh menolak memberikan fasilitas rawat inap. Pihak RS Dharmais beralasan, kondisi pasien masih stabil, selain itu, semua kamar rawat telah terisi penuh.

Ibu, Istri dan sejumlah kerabat Jenihin yang tidak puas terhadap pelayanan RS Dharmais mengadukan kasus tersebut kepada kalangan media massa. Sandhy, kawan pasien, menuding pelayanan bagi Jenihin berbelit-belit karena si sakit mendaftar dengan asuransi Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) kelas 2, yakni jalur layanan untuk masyarakat miskin.

“Sudah kebiasaan mereka. Kalau begini caranya kami akan melaporkan ke Komnas HAM,” ujar Sandhy, dihubungi melalui ponselnya, Rabu (11/6).

Berbekal ongkos sekadarnya hasil patungan keluarga dan kawan-kawannya, Jenihin berangkat ke Jakarta Sabtu (7/6). Sedianya, keluarga yang mendampingi akan membawa Jenihin ke RS Dharmais hari Senin (9/8) karena paham bahwa loket BPJS tidak buka pada hari Ahad. Tapi karena kondisinya memburuk, yakni Jenihin terus-terusan muntah, Ahad (8/9) siang, keluarga membawa pemuda kurus itu ke RS Dharmais.

Uki, kerabat yang lain menceritakan, setibanya di RS Dharmais Jenihin langsung dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) karena kondisinya yang sangat lemah. Tadinya keluarga berharap, Jenihin bisa dapat segera mendapat kamar inap, sementara mereka berencana mengurus administrasi BPJS Senin keesokan harinya.

Namun ternyata dr. Lady Pranodia, dokter jaga yang memeriksa Jenihin menyatakan bahwa kondisi dia masih stabil dan tidak perlu dirawat inap. Padahal menurut Uki, oleh sejumlah dokter di Pontianak, Kalbar, Jenihin didiagnosa mengidap tumor akut pada usus, bahkan pernah mendapat operasi pengangkatan usus beberapa bulan yang lalu.

Saat Republika mengunjungi langsung Ahad (8/6) malam kemarin, Jenihin terbaring lemah di sudut ruang IGD. Dia hanya mampu menganggukkan kepala ketika disapa, sementara raut wajahnya meringis menahan sakit di perutnya. Meski pihak keluarga memohon agar sementara waktu pasien diberi kamar, sang dokter tetap menolak. “Dia malah menyarankan kami mengontrak kamar di belakang rumah sakit,” ujar Uki.

Sandhy, kerabat Jenihin melanjutkan, karena tidak punya uang, dengan sedikit memaksa, keluarga memohon agar Jenihin yang masih kesakitan malam itu diizinkan menginap di IGD. Keesokan paginya, meski telah mengurus administrasi BPJS, ternyata belum juga ada kepastian kapan Jenihin bisa mendapatkan kamar. “Katanya dia (Jenihin) harus menjalani pemeriksaan MSCT Scan, kami lalu disarankan untuk kembali besok (Selasa),” tutur Sandhy.

Sejak Selasa hingga Rabu, alih-alih mendapatkan kepastian dirawat inap, Jenihin bahkan gagal kesulitan mendapat pemeriksaan scan yang dijanjikan dengan alasan harus mengantre. Selama empat hari terakhir, Jenihin ditampung di kantor sebuah organisasi sosial di daerah Rawamangun, Jakarta Utara. Alhasil, selama itu juga Jenihin yang semakin ringkih dan terus meringis sakit harus bolak-balik Rawamangun-Slipi yang jaraknya lumayan jauh dan menguras bekal keluarga yang semakin menipis.

Ketika dikonfirmasi, pimpinan humas RS Dharmais Edward Halimi menyangkal pihaknya menelantarkan pasien Jenihin. Menurut Erward, semua sudah sesuai prosedur, termasuk diagnosa dokter atas pasien yang tidak perlu dirawat inap. Edward menjelaskan, tidak adanya kamar untuk Jenihin terjadi karena terbatasnya ruangan yang tersedia.

“Bisa dibayangkan, kami hanya punya 387 kamar. Sementara ratusan orang mengantre. Kami ini kan rumah sakit rujukan se-Indonesia,” ujar Edward, dijumpai di kantornya, Rabu (11/6).

11/06/2014

RS. Dharmais Tolak Pengguna BPJS.

WE Online, Jakarta - Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta menolak perawatan seorang pengguna Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS), Jenihin (28 Th), yang menderita tumor ganas stadium lanjut. Berikut ini kronologis penolakan petani miskin asal pedalaman Putusibau, kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, tersebut oleh RS Dharmais.

Minggu, 8/6/2014

Petani miskin pengguna BPJS ini datang ke RSK Dharmais bersama keluarganya dengan membawa surat rujukan yang ditanda tangani oleh dr. Djajono Nuradi Sp.B. yang bertugas di Rumah Sakit Daerah (RSUD) dr. Soedarso, Pontianak, beserta hasil pemeriksaan laboratorium dan persyaratan BPJS lengkap. Sampai di RSK Dharmais, Jenihin diberikan infus dan dibaringkan di tempat tidur instalasi gawat darurat (IGD). Ia pun menjalani pemeriksaan laboratorium.

Setelah pemeriksaan laboratorium, dokter yang memeriksa, yaitu dr. Lady Pranandia, meminta Jenihin untuk pulang dengan keterangan bahwa kondisi kesehatan Jenihin stabil dan belum perlu mendapatkan perawatan inap. Melihat keadaan Jenihin yang lemas, keluarga meminta kepada pihak rumah sakit untuk membiarkan Jenihin dirawat inap agar bisa mendapatkan perawatan cepat dan tepat. Akan tetapi, pihak rumah sakit tetap menolak permintaan tersebut dengan tambahan alasan bahwa kamar sudah penuh (tidak tersedia) sehingga Jenihin terpaksa berbaring di ranjang IGD.

Perawat IGD memanggil Nuwuk (Istri Jenihin) untuk membawa Jenihin pulang. Ridwan, salah satu teman Jenihin (Pimpinan Nasional AGRA), kembali bernegosiasi dengan perawat dan dokter yang berjaga malam, tetapi salah seorang perawat menanyakan penjamin atas perawatan Jenihin selama BPJS belum diberlakukan (karena hari Minggu BPJS tutup). Ridwan menuntut perawatan terlebih dahulu dan mengesampingkan prosedur.

"Apapun kondisinya dan apapun prosedur yang harus kami lalui akan kami jalankan asalkan saudara kami diurus dan dibiarkan untuk menginap. Jika dia butuh tambahan infus atau obat-obatan lainnya mohon agar diberikan," tegasnya.

Akhirnya, Jenihin dibolehkan menginap dengan catatan bahwa ia harus siap dipindahkan ke kursi roda jika ada pasien lain yang membutuhkan tempat tidur.

Senin, 9/6/2014

Pagi hari Jenihin sudah dipindahkan ke kursi roda karena tempat tidur akan digunakan oleh pasien lain. Sepanjang hari Jenihin kemudian hanya bisa duduk di kursi doda dan/atau berbaring di bangku panjang yang tersedia di sejumlah ruang tunggu rumah sakit.

BPJS yang diharapkan bisa menjadi penjamin untuk mempermudah proses penanganan baru bisa diselesaikan pukul 12.00 WIB. Baru kemudian Jenihin dapat dibawa ke poliklinik Patologi yang ditangani oleh dr. Adjoedi. Setelah mengantre cukup lama, Jenihin mendapatkan penanganan sekitar pukul 14.00 WIB. Dokter Adjoedi menerangkan hal yang sama bahwa kondisi pasien masih stabil jadi belum membutuhkan perawatan inap. Dokter Adjoedi menambahkan Jenihin baru bisa mendapatkan penanganan jika melakukan pemeriksaan lab ulang (cek darah) dan melakukan radiologi baru meminta persetujuan BPJS.

Ketika ditanya prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan perawatan inap, Suster Helen (asisten dr. Adjoedi) menerangkan bahwa kamar sudah penuh sehingga Jenihin tidak bisa mendapatkan perawatan Inap.
Hingga pukul 20.00 WIB keluarga kemudian bersepakat untuk membawa Jenihin keluar rumah sakit dan menginap di Kantor Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) yang berkedudukan di Jalan Ketang-ketang, Rawamangun, Jakarta Timur.

Hari Selasa (10/6/2014) ini keluarga berencana untuk membawa Jenihin kembali ke RSK Dharmais guna melakukan MSCT-Scan di laboratorium radiologi RSK Dharmais.

Penulis: Cahyo Prayogo

10/06/2014

Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi berjanji, memeriksa kasus dugaan penolakan Rumah Sakit Kanker Dharmais terhadap petani miskin bernama Janihin.

10/06/2014

Pernyataan Sikap
Aliansi Gerakan Reforma Agraria Kalimantan Barat
--------------------------------------------------------------------------------------
Warga Masyarakat Adat, Tinggal di Pedalaman Hulu Kapuas
Di Tolak Berobat diRumah Sakit Dharmais Jakarta
--------------------------------------------------------------------------------------
Evan Jenihin merupakan petani miskin yang berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu (Pedalaman Kalimantan Barat) berusia 28 tahun menderita tumor usus stadium 4 (empat) sejak tahun 2013, dan sudah dilakukan operasi pemotongan usus sepanjang 3cm. Evan sudah menjalani perawatan di beberapa rumah sakit yang ada di Pontianak diantaranya, RS. Promedika (Juli 2013), RS. Kharitas Bhakti (Mei-2014), RS. St. Antonius (2014), RSUD. Soedarso (2014). Namun tidak ada perkembangan yang baik, dan akhkirnya harus dirujuk ke Rumah Sakit Dharmais-slipi-Jakarta.

Pihak RSUD Sudarso Pontianak mengeluarkan rujukan terhadap pasien ke RS. Darmais karena di Vonis mengalami sakit tumur ganas di usus besar stadium lanjut, Kangker usus ganas. Pasien telah dua kali operasi pada Juli 2013 oleh RS Promediaka Pontianak, yang ke dua operasi pada Mei 2014 di RS Kharitas Bhakti Pontianak, oleh Dokter yang sama.

Karena belum juga,mengalami perubahan yang signifikan atas sakit yang diderita, pihak rumah sakit RSUD Sudarso Pontianak memberikan rujukan pasien untuk berobat ke Jakarta di RS Darmais Jl. Letjen S. Parman Kav. 84-86. Harapan pasien dan keluarga ketika berada di Rumah Sakit Dharmais Jakarta, ada peluang kesembuhan atas sakit yang diderita,” harapan berbanding terbalik dengan kenyataan” sejak di bawa ke Rumah Sakit Dharmais-slipi (Jakarta08/06/2014). Pasien mendapatkan penolakan. Menurut Dr. Lady Prano menyatakan bahwa Pasien belum memerlukan rawat inap. Mendengar pernyataan dokter, Nuwuk (26) istri pasien menyatakan sangat kecewa, “kami jauh-jauh datang dari pedalaman untuk mencari kesembuhan ke Jakarta apalagi kami bawa kesini atas rujukan Rumah sakit RSUD Soedarso di Pontianak tapi disini kami ditolak berapa besar biaya yg kami harus keluarkan, transportasi kami saja sangat mahal, belum hal-hal lain yang tidak terduga”.

Dian Marlia Pimpinan GSBI (Gabungan Serikat Buruh Independen) yang juga mengantar pasien ke rumah sakit geram atas sikap dari pihak Rumah Sakit, mengapa kami selama ini menolak tentang BPJS karena kami sudah meyakini bahwa program BPJS hanyalah bisnis dan hanya mengeruk keuntungan semata Atas kondisi yang demikian, pihak keluarga dan kerabat pasien terus berupaya mencoba berkoordinasi kepada pihak Pihak Rumah Sakit, namum hasilnya nilih, sampai Ketika pihak Rumah Sakit di Tanya, “standar apa yang menetapkan pasien untuk mendapatkan rawat inap ?” Dokter Rumah Sakit Dharmais tersebut tidak biasa menjawab.

Tidak ada pertimbangan/opsi/alternatif bagi pasien yang telah mendapatkan rujukan, program layanan BPJS,untuk dapat perlakukan baik saja, dari pihak RS Dharmais. Sampai diruangan IGD saat pasien kesakitan bagian perut akibat bekas operasi, bahkan perlakuan pihak RS Dharmais mengeluarkan pasien dari ruangan IGD ke Ruangan tunggu, sampai akhirnya pihak keluarga dan kerabat, memutuskan untuk dibawa kembali ke Sekretariat AGRA Pusat di Jakarta.

Atas dasar Perlakukan yang tidak adil oleh pihak RS Dharmais, AGRA Propinsi Kal-Bar. MENYATAKAN SIKAP:
Mengecam tindakan pihak RS Dharmais yang tidak berkeprirasa kemanusiaan.
Meminta kepada Menteri Kesehatan Bertanggung Jawab atas prilaku pihak management RS Dharmais Jakarta.
Kaum tani, nelayan dan masyarakat adat bersatu, mengecam pihak RS Dharmais yang diskriminatif terhadap pelayanan antara pasien yang miskin dan yang kaya.

Salam Demokrasi !!!

27/05/2014

Pernyataan Sikap
Aliansi Gerakan Reforma Agraria

ATAS PENANGKAPAN 5 WARGA DESA BATU DAYA KEC. SIMPANG DUA, KABUPATEN KETAPANG KALIMANTAN BARAT.

Bebaskan warga Desa Batu Daya , pecat kapolda Kalimantan Barat dan Kembalikan Tanah masyarakat Adat yang telah di rampas oleh PT. Swadaya Mukti Prakarsa

Senin Pagi pukul 06.00 wib tanggal 5 Mei 2014 warga desa Batu Daya kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat dikejutkan dengan adanya rombongan polisi, brimob dan orang perusahaan PT. Swadaya Mukti Prakarsa (SMP).

Sebelum masuk desa, rombongan satuan brimob tersebut berpasan dengan Antoniyus Sintu dan Libertus di Km 28 wilayah desa Batu Daya saat keduanya dalam perjalanan menuju tempat kerja di PT. SMP/FR, dengan mengendari Sepeda motor, tiba-tiba rombongan polisi menghadang dan menondongkan senjata laras panjang dan kemudian meangkap Antonius Sintu dan memborgol tangnnya yang kemudian dimasukan di Mobil dalmas, sedangkan Libertus berhasil melarikan diri ke Hutan.

Setelah melakukan penangkapan terhadap Antonius sintu, rombongan Brimor melanjutkan perjalanan memasuki desa Batu Daya menuju rumah Bpk. Anyun langsung menangkap dan memborgolnya tanpa menunjukkan surat perintah penangkapan. kemudian rombongan di bagi menjadi dua tim, satu tim menuju rumah Bpk. Bethlyawan (Kades Batu Daya), sedangkan tim lainnya menuju rumah Bpk. Yohanes Singkul (Ketua BPD).

Dirumah pak Bethlyawan rombangan tersebut dipertanyakan oleh Leni marliyana Istri Kades atas maksud kedatangan pihak brimop, namun oknum brimob justeru mengarahkan senjata laras panjang kepada Leni marliyana, milihat kejadian itu Bpk Bethlyawan bereaksi dan menyatakan “bila mau menangkan saya dan istri tangkap sekalian anak kami karena tidak ada yang mengurus” akhirnya polisi hanya menangkap Bpk. Bethlyawan dan membiarkan Istri dan anaknya.

Sedangkan rombongan lain yang berada di rumah Bpk. Yohanes Singkul, mengepung rumah dan menodongkan senjata terhadap Jidin (25) yang bekerja sebagai tukang dirumah pak Yohanes Singkul, seorang polisi mempertanyakan kebenaran rumah tersebut apakah milik Bpk. Yohanes, karena katakutan dan tidak mengerti Jidin tidak menjawab.

Kemudian rombongan polisi tersebut masuk dengan cara mendobrak pintu rumah, 8 orang polisi masuk pintu depan kemudian mendobrak tiga pintu kamar masing-masing kamar Ibu Teten yang sedang berbaring karena demam, yang kedua kamar Bpk. Rudi (adik ipar) pak. Yohanes Singkul yang juga dalam keadaan sakit karena struk, dan kamar Dedi saputra menantu Bpk. Yohanes Singkul.

Sedangkan 4 orang polisi masuk melalui pintu belakang dan bertemu dengan ibu Dandang (istri) Bpk. Yohanes singkul yang sedang memasak. Kemudian mempertanyakan dimana keberadaan Yohanes Singkul, karena tidak mendapat jawaban ke empat polisi langsung mengeledah dan menemukan Bpk. Yohanes Singkul didalam Toilet dan langsung menyergap dan menangkap, satu orang megang leher, dua orang memukul kaki kiri dan kanan juga memukul kepala Bpk. Yohanes singkul, sehingga tersungkur dan langsung menyeretnya, melihat kejadian tersebut sang istri mengatakan “dia bukan binatang kok dipukul” mendapat pertanyaan tersebut salah seorang polisi manghardik “diam ini akan diurus baik-baik” kemudian Ibu Dandang menjawab “kalau diurus baik-baik kenapa terus dipukul dan tidak dijemput dengan baik-baik, jangan diseret seperti itu”

Kejadian penangkapan ini, disaksikan oleh para Ibu dan anak-anak di depan rumah pak. Yohanes, melihat banyak warga, salah seorang brimob menodongkan sejata sambil mengatakan “Kalian jangan ikut campur, cepat masuk rumah”. Melihat kejadian penangkapan penangkapan yang disertai dengan pemukulan dan kekerasa, Puram Jorben Marinel (30) yang merupakan anggota limnas Batu Daya (tetanggga pak. Yohanes Singkul) melakukan pembelaan atas penangkapan yang mekudian terjadi tarik-menarik terhadap Pak. Yohanes dan meminta kepada polisi untuk tidak melakukan tindak kekerasan, mendapat protes dari pak Jorben 6 orang polisi mengepung dan satu orang lagi memukul muka Bpk. Jorben dan kemudian menangkap dan membawa menuju Polda Kalimantan Barat.

Dalam perjalanan menuju Pontianak, rombongan Brimob yang membawa 5 orang warga desa Batu daya berhenti dipersimpangan jalan, arah ke Ketapang dan ke arah polsek Simpang dua, pada saat berhenti rombongan polisi didatangi oleh pihak menejemen PT. SMP yakni Bpk. Hidayat Nasution (kordinator menejer), Bpk. Tri Brata (askep umum) dan dua orang satpam, kemudian mereka berkomunikasi tetapi tidak diketahui topik pembicaraan oleh ke 5 orang yang ditangkap, kemudian rombongan melanjtkan perjalanan.

Di sekitar kawasan simpang ampar rombongan Polisi yang melakukan penangkapan tersebut berhenti untuk makan siang, sebelum makan dan istiraht salah satu polisi bertanya kepada wagra yang ditangkap “siapa pelaku pelemparan batu terhadap polisi saat kejadian di Camp Perusahaan PT. SMP pada tanggal 26 Oktober 2013” atas pertanyaan itu ke 5 orang yang ditangkap tidak memberikan jawaban, kemudian polisi tersebut melanjutkan pertanyaannya “siapa yang bernama Bpk. Anyun” kemudian salah seorang menjawab dan sambil mengangkat tangan “saya pak” lalu polisi tersebut langsung melayangkan tangannya ke muka Bpk. Anyun, tindakan polisi ini di tegor dan diingatkan oleh polisi lainnya untuk tidak melakukannya lagi.

Sesampai di polda Kalbar pada pukul 15.00 Wib, ke 5 orang yang di tangkap di bawa menuju ruang penyidik polda Kalbar dan diambil gambarnya, selesai di photo kemudian mereka dimintai keterangan (BAP).

Keosokan harinya tanggal 6 Mei, kelima warga baru diminta untuk menandatangani surat perintah penangkapan tertanggal 5 Mei 2014. Kemudian 3 orang di bebeskan yakni Antoniyus Sintu, Bethlyawan dan Puram jorben Marinel, sedangkan 2 orang lainnyadi tahan yakni Bpk. Anyun dan Bpk. Yohanes Singkul.

Dari kornologis diatas mengambarkan bahwa pengkapan yang dilakukan oleh aparat keamana dalam artian polisi dan berimob terhadap warga desa batu daya kecamatan simpang dua kabupaten ketapang provinsi kalimantanbarat terkesan di paksakan serta menginjak-injak aturan hukum yang berlaku. (Baca KUHAP pasal 17 dan penjelasannya).

Atas perbuatan penagkapan yang tidak manusiawi tersebut diatas dengan ini kami dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria menyampaikan tuntutan sebagai berikut :
1) Bebaskan lima petani desa batu daya kecamatan simpang dua kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat yang telah ditangkap oleh satuan polisi dan berimob kapolda kalimantan barat secara tidak manusiawi .
2) Kami minta kepada Kapolri agar mencopot dan mengadili kapolda kalimantan barat sebagai orang yang bertanggung jawab dalam penagkapan yang tidak manusiawi terhadap lima warga desa batu daya kecamatan simpang dua kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
3) Kembalikan tanah warga masyarakat desa batu daya yang di duga telah diramapas oleh PT. Swadaya Mukti Prakarsa.
4) Hentikan kriminalisasi terhadap kaum tani diseluruh indonesia yang menuntut hak atas tanahnya di kembalikan.
5) Laksanakan Reforma Agraria Sejati

Bersama ini juga kami menyerukan kepada seluruh kaum tani

1)Perkuart persatuan kaum tani dengan membentuk organisasi massa yang demokratis nasional.
2) Perhebat terus perjuangan untuk pelaksanaan reforma agraria sejati.
3) Untuk seluruh pihak agar mendukung perjuangan kaum tani di desa Batu daya dalam hal mempertahankan hak atas tanahnya.

JayalahPerjuangan Massa !!!

Address

Pontianak

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Aliansi Gerakan Reforma Agraria Kalimantan Barat posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Aliansi Gerakan Reforma Agraria Kalimantan Barat:

Share