Humas.Sumbar, Padang (2026)

14/05/2026

Bank Nagari Masuk Jajaran Bank Terbaik Dunia Versi Majalah Forbes, Gubernur Mahyeldi Berikan Apresiasi

PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi capaian Bank Nagari yang berhasil masuk dalam daftar bank terbaik dunia versi majalah bisnis internasional Forbes. Menurut Mahyeldi, itu menjadi bukti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumbar mampu bersaing, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional.

“Alhamdulillah, tentu kita sangat bersyukur. Bank Nagari masuk dalam salah satu bank terbaik versi Majalah Forbes. Ini pencapaian yang sangat membanggakan bagi Sumatera Barat,” kata Mahyeldi di Padang, Kamis (14/5/2026).

Mahyeldi menilai, capaian itu lahir dari sinergi kuat antara pemerintah daerah, manajemen Bank Nagari, serta dukungan masyarakat terhadap penguatan ekonomi daerah melalui BUMD.

“Kita terus berupaya membangun sinergi antara pemerintah daerah dengan jajaran pengurus Bank Nagari, termasuk BUMD lainnya. Keseriusan itu hari ini membuahkan hasil dan tentu prestasi ini patut kita syukuri bersama,” ujarnya.

Menurut Mahyeldi, keberhasilan Bank Nagari menjadi momentum penting untuk mendorong BUMD lain di Sumbar meningkatkan kualitas pelayanan, tata kelola, hingga kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kita berharap ke depan BUMD-BUMD lain di Sumbar juga bisa menjadi yang terbaik di tingkat nasional bahkan internasional. Dukungan pemerintah, kesungguhan manajemen, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utamanya,” katanya.

Ia optimistis, apabila seluruh pihak mampu menjaga komitmen dan profesionalismenya, bukan tidak mungkin akan semakin banyak BUMD Sumbar yang akan mendapat pengakuan luas di tingkat global.

“Kita yakin kalau semua memberikan yang terbaik, pemerintah daerah mendukung, masyarakat mendukung, dan manajemen bekerja sungguh-sungguh, maka hasilnya pun pasti akan baik. Tidak hanya di level nasional, tapi juga internasional,” ucap Mahyeldi.

Mahyeldi juga berharap prestasi Bank Nagari ini dapat menjadi motivasi baru bagi penguatan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap BUMD-BUMD yang ada di Sumbar.

“Mudah-mudahan ke depan semakin banyak BUMD kita yang mendapat apresiasi dan sorotan positif dari masyarakat luas,” pungkasnya. (adpsb/cen/bud)

14/05/2026

Gubernur Mahyeldi Dampingi Menaker RI Melakukan Kunjungan Kerja di Kota Padang

PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mendampingi Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli dalam kunjungan kerja ke Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Kamis (14/5/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan meresmikan pemanfaatan sumur bor dan fasilitas tempat wudhu baru di Masjid Raya Kenagarian Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Bantuan itu disalurkannya melalui lembaga kemanusiaan Human Initiative untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat pascabencana hidrometeorologi akhir 2025 lalu.

Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moralnya sebagai putra daerah yang ingin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kampung halaman.

“Ini sebagai tanggung jawab saya sebagai putra daerah sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain pembangunan sumur bor, Yassierli juga menyiapkan program pelatihan teknologi informasi (IT) bagi 3.100 generasi muda di Kecamatan Koto Tangah sebagai upaya peningkatan kompetensi dan kesiapan tenaga kerja muda.

“Kemarin kita berpikir kalau cuma sumur bor kurang seru. Maka kita tambahkan dengan bonus pelatihan IT untuk 3.100 anak muda Kecamatan Koto Tangah,” katanya.

Ia menyebut, Kementerian Ketenagakerjaan akan terus menghadirkan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari peningkatan kompetensi hingga pengembangan kewirausahaan. Sumatera Barat dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu daerah prioritas pelaksanaan program kementerian.

Sementara itu Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan fasilitas air bersih tersebut. Menurutnya, kehadiran sumur bor dan fasilitas tempat wudhu baru sangat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar air bersih di tengah masa pemulihan pascabencana.

“Kehadiran fasilitas air bersih ini menjadi jawaban atas kebutuhan mendasar masyarakat sekaligus bentuk nyata solidaritas kemanusiaan di tengah masa pemulihan,” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi berharap sinergi antara pemerintah, lembaga kemanusiaan, dunia usaha, dan komunitas sosial terus diperkuat agar proses pemulihan masyarakat pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan merata.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Walikota Padang Maigus Nasir, Presiden Human Initiative Tomy Hendrajati, unsur Forkopimda Provinsi Sumbar dan Kota Padang, pimpinan OPD Pemprov Sumbar dan Pemko Padang, serta Ketua Pengurus Masjid Raya Balai Gadang Firman, S.T. (adpsb/rmz/bud)

13/05/2026

Wagub Vasko Minta OPD Jemput Bola untuk Percepat Pembangunan Sumbar

PADANG — Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sumbar untuk lebih proaktif dalam mendukung Program Strategis Nasional (PSN) dan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Langkah itu dinilai penting untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal.

Menurut Vasko, pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya menunggu program dari pusat, tetapi harus bergerak cepat menyiapkan dukungan dan proposal usulan yang matang. Tujuannya, agar Sumbar mendapat prioritas dalam pelaksanaan program nasional.

“Pembangunan daerah tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi yang erat, kolaborasi multipihak, serta gerak bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, kita harus lebih proaktif,” tegas Wagub Vasko.

Arahan tersebut disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh Kepala OPD di Kantor Bappeda Sumbar, Rabu (13/5/2026).

Ia menilai, keterlibatan dalam mendukung PSN dan PKPN menjadi salah satu solusi strategis untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Apalagi, kondisi APBD saat ini relatif terbatas, sementara kebutuhan pembangunan di berbagai sektor masih sangat tinggi.

Wagub Vasko juga menekankan bahwa paradigma pembangunan saat ini telah berubah. Menurutnya, daerah yang paling siap akan lebih diprioritaskan dibanding daerah yang sekadar membutuhkan namun tidak menunjukkan kesiapannya.

“Kalau kita ingin lebih banyak program pusat masuk ke Sumbar, maka kesiapan daerah harus ditunjukkan sejak awal, mulai dari konsep, skema rancangan dukungan lintas sektor, hingga usulan proposal yang terukur,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Sumbar, Zefnihan mengatakan Pemprov Sumbar akan segera membentuk kelompok kerja khusus untuk mendukung percepatan suksesi program strategis nasional di daerah.

Ia menjelaskan, setiap program nantinya akan memiliki OPD pengampu utama yang didukung OPD lintas sektor. Tidak hanya ditingkat provinsi tapi juga akan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota.

“Ini bukan gerakan parsial, tetapi gerakan kolektif dan kolaboratif antara provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung program strategis nasional,” kata Zefnihan.

Sesuai arahan Wagub, lanjutnya, rancangan skema kerja dan bentuk dukungan ditargetkan rampung pada akhir Mei 2026 ini. Selanjutnya, itu akan dikemas dalam bentuk proposal usulan dan akan diajukan ke Pemerintah Pusat melalui Kemendagri dan Bappenas, agar Sumbar memiliki peluang lebih besar mendapatkan program nasional pada tahun 2027 nanti.

“Target kita jelas, Mei ini seluruh proposal usulan sudah masuk ke pusat sehingga pada 2027 nanti semakin banyak program nasional yang bisa dibawa ke Sumbar,” ujarnya.

Dukungan yang disiapkan Pemprov Sumbar tidak hanya mencakup program fisik, tetapi juga program nonfisik. Karena itu, seluruh OPD diminta segera mematangkan pemetaan kebutuhan sesuai bidang tugas masing-masing untuk kemudian diintegrasikan dalam bentuk proposal pengajuan ke pemerintah pusat. (adpsb/alf/bud)

13/05/2026

Rehabilitasi Lahan Rusak Ringan dan Sedang di Sumbar Tuntas

PADANG PARIAMAN — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyatakan rehabilitasi lahan pertanian rusak ringan dan sedang akibat bencana hidrometeorologi di Sumbar telah tuntas. Selanjutnya, pemerintah daerah akan mulai bergerak ke tahap lanjutan, termasuk penanganan lahan rusak berat dan sawah yang hilang.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat mengikuti kegiatan tanam padi serentak di lahan sawah yang sebelumnya terdampak bencana hidrometeorologi di Korong Tanah Taban, Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (13/5/2026).

“Alhamdulillah, sesuai arahan Pak Menteri, proses rehabilitasi lahan terdampak bencana kategori rusak ringan dan sedang, berhasil kita percepat dan tuntaskan. Hari ini adalah penanaman terakhir, artinya progres kita sudah 100 persen,” ungkap Gubernur Mahyeldi.

Mahyeldi menegaskan, keberhasilan rehabilitasi tersebut tidak lepas dari dukungan Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Sumatera V dan seluruh pihak terkait, termasuk Bupati/Walikota daerah terdampak. Total anggaran yang dikucurkan Kementerian Pertanian untuk rehabilitasi lahan rusak ringan dan sedang di Sumbar ini berjumlah sebesar Rp. 32,9 miliar.

“Komitmen Pak Menteri dan seluruh jajaran luar biasa, keberhasilan ini tidak lepas dari keseriusan beliau, mulai dari penyiapan anggaran hingga pengawasan langsung ke lapangan. Tahapan berikutnya, untuk kategori rusak berat dan hilang semoga bisa cepat juga, itu sedang kita koordinasikan,” ujarnya.

Kendati demikian, Mahyeldi juga mengingatkan akan ancaman baru yang juga perlu segera diantisipasi seluruh pihak terkait, yakni potensi musim kering dan dampak El Nino yang diperkirakan mulai terasa pada akhir Juni hingga Juli mendatang. Menurutnya, mempercepat proses tanam bisa menjadi solusi.

“Kemarin Pak Sekjen menekankan kepada kami agar segera melakukan pemetaan dan langkah antisipasi menghadapi musim kering atau El Nino. Penanaman harus dipercepat supaya panen tidak terganggu dan stok pangan tetap aman,” katanya.

Selain El Nino, Mahyeldi menilai tantangan terbesar saat ini justru pada penanganan lahan rusak berat dan sawah yang hilang akibat bencana. Ia menyebut terdapat sekitar 7.000 hektare lahan terdampak berat di Sumbar, termasuk lebih dari 4.000 hektare lahan yang hilang karena berubah menjadi aliran sungai atau tersapu longsor.

“Sebahagian dari lahan yang hilang itu, sekarang berubah menjadi sungai, ada juga yang benar-benar tergerus akibat lonsor. Karena itu, penanganannya perlu melibatkan lintas kementerian, tidak bisa hanya Kementerian Pertanian, tapi juga perlu melibatkan Kementerian PU dan kementerian lain. Inilah yang menjadi tatangan kita saat ini,” tegasnya.

Ia mengungkap, seluruh data tentang kerugian serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana telah dituangkannya dalam dokumen R3P atau Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Dokumen tersebut telah diserahkan ke Pemerintah Pusat melalui BNPB. Saat ini pemerintah daerah masih menunggu teknis penanganan dan besaran dukungan anggarannya dari pemerintah pusat.

“Kita sudah gerakkan semua simpul, mulai dari kabupaten, provinsi sampai kementerian. Tinggal sekarang kepastian anggaran. Mudah-mudahan Mei ini sudah mulai terlihat titik terang,” ucap Mahyeldi.

Mahyeldi juga mengingatkan potensi banjir dan longsor masih mengancam sejumlah daerah. Apalagi, saat ini curah hujan di Sumbar masih tergolong tinggi.

“Di Agam kemarin masih terjadi longsor, jalan putus dan area pertanian terganggu. Karena itu kita harus bergerak cepat sekaligus meminimalisir risiko banjir dan longsor berikutnya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian RI, Tedy Dirhamsyah mengapresiasi kecepatan Sumbar dalam memulihkan lahan pertanian terdampak bencana. Bahkan, menurutnya, Sumbar menjadi provinsi dengan progres terbaik dibanding daerah terdampak lainnya Aceh dan Sumatera Utara.

“Total lahan rusak ringan dan sedang di Sumbar mencapai 3.902 hektare dan progresnya luar biasa. Secara nasional rata-rata baru sekitar 14 persen, tapi Sumbar sudah memenuhi target Pak Menteri. Ini juara satu,” kata Tedy.

Ia menambahkan, Kementerian Pertanian juga telah menyiapkan sejumlah program antisipasi kekeringan, mulai dari irigasi perpompaan hingga pembangunan sumur dalam untuk menghadapi ancaman El Nino. Peruntukan program antisipatif tersebut akan disesuaikan dengan usulan yang masuk dari daerah.

“Kami siap memfasilitasi. Silakan segera diusulkan. Ada program irigasi perpompaan, sumur air dalam dan lainnya yang telah disiapkan kementerian untuk menghadapi musim kemarau,” ujarnya.

Menurut Tedy, capaian Sumbar tidak hanya sebatas percepatan tanam, tetapi juga sudah berhasil melakukan panen bahkan ekspor hasil pertanian. “Kemarin di Solok kami lihat sudah panen dan hasilnya diekspor. Jadi Sumbar bukan hanya tanam, tapi juga sudah panen. Ini yang menjadi perhatian Kementerian Pertanian,” katanya.

Di sisi lain, Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis mengungkapkan bencana banjir dan longsor telah memukul sektor pertanian di wilayahnya secara serius. Dikatakannya, total lahan sawah terdampak di Padang Pariaman mencapai 1.263,4 hektare, terdiri dari 446 hektare rusak ringan, 238,25 hektare rusak sedang, 450,7 hektare rusak berat, dan 100,5 hektare sawah hilang akibat terbawa arus sungai.

Selain itu, lahan jagung terdampak mencapai 570,35 hektare, dengan rincian 382,6 hektare rusak ringan, 71 hektare rusak sedang, 112,5 hektare rusak berat, dan 4,3 hektare lahan hilang.

“Untuk sawah rusak ringan seluruhnya sudah tertangani 100 persen sedangkan untuk lahan sawah yang rusak berat dan hilang sampai sekarang belum ada alokasi bantuan dari Kementerian Pertanian. Begitu juga lahan jagung yang terdampak. Kita berharap ini bisa segera,” kata John Kenedy Azis. (adpsb/cen/bud)

13/05/2026

Gubernur Mahyeldi: Potensi Wisata Mentawai Harus Dikelola Serius dan Berkelanjutan

PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi wisata kelas dunia yang harus dikelola secara serius, terarah, dan berkelanjutan agar memberi dampak nyata bagi perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat lokal.

Penegasan itu disampaikannya saat memimpin rapat pembahasan pengembangan strategis Kepulauan Mentawai di Istana Gubernuran, Selasa malam (12/5/2026).

Rapat yang diikuti jajaran OPD terkait di lingkup Pemprov Sumbar, unsur TNI AL, Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Padang, Loka Perikanan Budidaya Laut (LPBL) Pekanbaru, hingga asosiasi pariwisata Mentawai tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari investasi resort, pemanfaatan ruang laut, konservasi kawasan pesisir, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Mentawai punya potensi yang sangat besar. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dimaksimalkan secara terarah,” kata Mahyeldi.

Menurut Mahyeldi, Mentawai saat ini memiliki sekitar 400 titik surfing yang diyakini menjadi salah satu kawasan selancar terbanyak di dunia. Potensi tersebut dinilai sebagai modal besar untuk mendorong pariwisata internasional dan memperkuat posisi Mentawai sebagai destinasi wisata unggulan di Sumbar.

Selain itu, Mentawai juga memiliki kawasan mangrove yang luas dan berpotensi dikembangkan menjadi wisata edukasi dan wisata bahari berbasis lingkungan.

“Hutan mangrove disana juga luas, itu bisa dikembangkan menjadi peluang usaha masyarakat, sekaligus menjaga ekosistem pantai dan menjadi tempat pemijahan ikan,” ujarnya.

Namun di tengah besarnya potensi tersebut, Mahyeldi menyoroti pesatnya pertumbuhan resort di Mentawai yang dinilai perlu diimbangi pengawasan dan penataan regulasi yang lebih ketat. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar, jumlah resort di Mentawai saat ini mencapai sekitar 223 unit.

Menurutnya, pertumbuhan sektor pariwisata harus berjalan seiring dengan kepastian legalitas usaha, perlindungan lingkungan, dan optimalisasi kontribusi terhadap PAD daerah.

“Terdapat peluang besar untuk meningkatkan PAD dari pemanfaatan ruang laut dan aktivitas wisata di sekitar resort,” katanya.

Karena itu, Mahyeldi meminta seluruh OPD terkait segera melakukan sinkronisasi data, validasi jumlah resort, hingga penertiban legalitas usaha wisata yang beroperasi di Mentawai. Ia menyebut, kejelasan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan izin pemanfaatan kawasan laut penting dipertegas, agar tidak terjadi tumpang tindih aturan.

“Pemanfaatan wilayah laut harus tetap memperhatikan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap aturan zonasi wilayah pesisir,” tegas Mahyeldi.

Selain penataan resort, Mahyeldi turut mendorong pengembangan kawasan konservasi laut sebagai destinasi wisata bahari yang tetap terkendali dan ramah lingkungan.

Aspek aksesibilitas menuju Mentawai juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Mahyeldi mendukung usulan penambahan panjang landasan pacu Bandara Mentawai agar dapat melayani pesawat berkapasitas lebih besar.

“Kalau akses semakin mudah, wisatawan mancanegara juga akan semakin banyak datang ke Mentawai,” ujarnya.

Mahyeldi menegaskan pembangunan pariwisata Mentawai tidak boleh hanya menguntungkan investor, tetapi juga harus membuka ruang ekonomi yang luas bagi masyarakat lokal. Karena itu, ia mendorong peningkatan pelatihan tenaga kerja bagi pemuda Mentawai agar dapat terserap dalam sektor pariwisata dan industri resort.

“Pariwisata Mentawai harus tetap mengedepankan budaya lokal sebagai daya tarik utama,” katanya.

Sebagai langkah percepatan, Mahyeldi meminta pembentukan tim khusus lintas OPD untuk menangani pengembangan strategis Mentawai secara terpadu.

Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Syefdinon mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Mentawai. Program tersebut meliputi pengelolaan kawasan konservasi terumbu karang, pengembangan kampung nelayan, program bioflok, hingga integrasi kawasan mangrove sebagai potensi wisata masa depan.

“Potensi kelautan Sumatera Barat sangat besar dan harus dikelola secara terintegrasi,” kata Sefdinon.

Dalam rapat itu, Ketua Asosiasi Resort Mentawai turut menyoroti maraknya investasi asing di Mentawai yang dinilai belum seluruhnya berjalan sesuai aturan. Ia mengungkapkan hampir 90 persen resort di Mentawai merupakan penanaman modal asing (PMA), namun sebagian menggunakan nama lokal.

Menurutnya, hal seperti ini mesti ditertibkan sejak awal agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari. Termasuk dalam sisi eksploitasi lingkungan, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami khawatir daerah tidak mendapat manfaat apa-apa kalau tata kelolanya tidak dipersiapkan dengan baik sejak sekarang,” ujarnya.

Karena itu, asosiasi meminta Pemerintah Provinsi Sumbar melakukan audit lapangan dan penertiban terhadap resort yang melanggar aturan.

“Kami ingin pariwisata Mentawai maju, tapi maju yang bermartabat dan taat hukum,” tegasnya. (adpsb/cen/bud)

12/05/2026

Gubernur Mahyeldi: Ekonomi Sumbar Tumbuh Positif, Bukti Efektifnya Kerja Keras Bersama

PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyebut pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan I tahun 2026 menunjukkan tren positif. Di tengah sorotan soal tingginya angka pengangguran, ekonomi Sumbar justru tumbuh hingga 5,02 persen dibanding capaian tahun 2025, yakni sebesar 3,47 persen.

Hal itu disampaikan Mahyeldi saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan II sekaligus peluncuran aplikasi Kiat Sumbar di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Bank Indonesia Sumbar, Selasa (12/5/2026).

“Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita meningkat dibandingkan triwulan IV tahun 2025. Tahun 2025 lalu, pertumbuhan ekonomi kita berada di angka 3,47 persen, sekarang naik menjadi 5,02 persen,” kata Mahyeldi.

Menurut Mahyeldi, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama, mulai dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota hingga dunia usaha di Sumbar. Ia pun mengapresiasi peran para kepala daerah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun di sisi lain, Mahyeldi menyoroti masih tingginya angka pengangguran yang kini ramai menjadi perhatian publik. Menurutnya, itu akan dijadikannya sebagai fokus selanjutnya.

“Sekarang Gubernur Sumatera Barat disorot soal pengangguran, disebut nomor tiga tertinggi di Sumatera. Tapi pertumbuhan ekonomi 5,02 persen ini tidak disebut-sebut lagi,” ujarnya.

Mahyeldi mengatakan kondisi tersebut perlu dijelaskan secara menyeluruh kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melihat kondisi ekonomi daerah. Ia mengakui pengangguran masih menjadi tantangan besar, tetapi pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga merupakan capaian penting bagi Sumbar.

“Kita akui pengangguran masih menjadi tantangan. Tapi pertumbuhan ekonomi 5,02 persen ini adalah prestasi luar biasa dan hasil kerja bersama. Kedepan kita akan siasati, bagaimana pertumbuhan positif ini dapat menekan angka pengangguran, itu nanti yang akan menjadi fokus kita,” katanya.

Ia juga menegaskan pentingnya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan dunia usaha sangat menentukan stabilitas ekonomi Sumbar ke depan.

“Kalau inflasi bisa dikendalikan dengan baik, produktivitas bagus, daya beli masyarakat terjaga, ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Pemprov Sumbar juga meluncurkan aplikasi Kiat Sumbar atau Kendali Inflasi Aman dan Terjaga. Aplikasi tersebut dihadirkan untuk mempercepat koordinasi pengendalian inflasi dan distribusi antar daerah.

“Digitalisasi sekarang menjadi salah satu solusi percepatan. Kita harus mampu merespons perkembangan situasi dengan cepat dan memanfaatkan teknologi,” ujar Mahyeldi.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram mengatakan inflasi Sumbar hingga April 2026 masih terkendali dan berada dalam target nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.

“Ini hasil kerja keras dan sinergi antara gubernur, bupati, wali kota, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, dan seluruh stakeholder lainnya,” katanya.

Meski inflasi masih terkendali, BI mengingatkan adanya tantangan menjelang Iduladha 1447 Hijriah. Tantangan tersebut mulai dari meningkatnya konsumsi masyarakat, ancaman El Nino, hingga potensi terganggunya pasokan pangan akibat penurunan produksi di Pulau Jawa.

“Kalau produksi pangan di Jawa turun karena El Nino, mereka akan mencari pasokan ke daerah lain, termasuk Sumatera Barat. Ini harus diantisipasi agar kita siap,” ujar Ikram.

Ia juga menyoroti meningkatnya daya beli masyarakat seiring naiknya pendapatan petani dan pekebun, terutama dari komoditas sawit dan gambir. Kondisi itu dinilai positif, namun tetap perlu diwaspadai karena dapat memicu kenaikan konsumsi dan tekanan inflasi.

“Kalau pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi juga pasti naik. Ini yang harus kita jaga bersama,” katanya.

Selain itu, BI meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi terhadap risiko kenaikan harga pangan, distribusi energi, hingga potensi imported inflation akibat pelemahan nilai tukar rupiah.

Kegiatan HLM TPID Sumbar itu turut dihadiri para bupati dan wali kota, sekretaris daerah, kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, serta anggota TPID kabupaten dan kota se-Sumatera Barat. (adpsb/cen/bud)

12/05/2026

Mahyeldi dan Dubes India Bahas Hilirisasi Gambir hingga Kerja Sama Pendidikan

PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menerima kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorthy di Istana Gubernuran, Selasa (12/5/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai peluang kerja sama antara Sumatera Barat dan India, mulai dari investasi hilirisasi gambir, kesehatan, pendidikan, energi terbarukan hingga penguatan hubungan budaya.

Mahyeldi menyebut, pertemuan itu merupakan tindak lanjut komunikasi yang telah terjalin beberapa tahun terakhir antara Sumbar dan India, termasuk saat dirinya berkunjung ke Chennai dan Bihar untuk mempelajari pengentasan kemiskinan dan peluang kerja sama.

“India merupakan pasar terbesar gambir Sumbar. Karena itu, kita berharap pengusaha India dapat berinvestasi dalam pengembangan industri hilir gambir di daerah. Ini akan membuka lapangan kerja baru,” ujar Mahyeldi.

Dalam kesempatan itu, Mahyeldi juga menawarkan kawasan Padang Industrial Park sebagai lokasi potensial investasi bagi investor India.

Selain sektor investasi, kedua pihak turut membahas peluang kerja sama kesehatan dan pendidikan. Mahyeldi mengatakan, India membuka kesempatan pelatihan bagi ASN Pemprov Sumbar melalui program kursus jangka pendek, khususnya di bidang kesehatan dan pengentasan kemiskinan.

“India cukup maju di sektor kesehatan, termasuk pengembangan obat-obatan dan tenaga medis. Tadi juga dibahas peluang kerja sama rumah sakit dan obat-obatan dengan biaya lebih terjangkau,” katanya.

Di bidang budaya dan pariwisata, Pemprov Sumbar juga mendorong kolaborasi melalui event budaya Serak Gulo yang rutin digelar di Kota Padang setiap Desember. Mahyeldi bahkan mengundang langsung Dubes India untuk hadir bersama rombongan seni dan budaya India.

“Kita ingin mengolaborasikan budaya Serak Gulo dengan budaya India agar festival ini semakin besar dan menarik,” ujarnya.

Mahyeldi berharap hubungan Sumbar dan India ke depan dapat berkembang menjadi kerja sama sister province dengan salah satu provinsi di India, baik di sektor perdagangan, pariwisata maupun bidang lainnya.

Sementara itu, Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorthy mengaku terkesan dengan sambutan Pemerintah Provinsi Sumbar dan potensi yang dimiliki daerah tersebut.

“Sumatera Barat memiliki peluang besar untuk kerja sama ekonomi. Anda adalah produsen gambir terbesar di dunia, sementara India merupakan konsumen katekin terbesar yang dihasilkan dari gambir,” ujarnya.

Selain hilirisasi gambir, India juga membuka peluang investasi di sektor energi terbarukan dan kesehatan, termasuk kerja sama pendidikan antara Universitas Andalas dengan sejumlah universitas di India.

“Kami juga menawarkan program beasiswa dan pelatihan bagi pejabat Pemprov Sumbar. Banyak peluang kerja sama yang sudah dibahas, tinggal bagaimana menindaklanjutinya,”kata Sandeep. (adpsb/cen/bud)

12/05/2026

Gubernur Mahyeldi Tegaskan, Sumbar Siap Bergerak Bersama Pemerintah Pusat Percepat Eliminasi TBC

PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumbar untuk mendukung penuh percepatan eliminasi Tuberkulosis (TBC) melalui penguatan kolaborasi hingga tingkat nagari dan desa.

“Kami beserta seluruh jajaran, mulai dari provinsi, kabupaten/kota hingga nagari dan desa, siap bersinergi dengan pemerintah pusat dalam penanganan berbagai isu kesehatan,” tegas Mahyeldi.

Penegasan itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Eliminasi TBC Provinsi Sumbar yang turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus di Auditorium Gubernuran, Selasa (12/5/2026).

Menurut Mahyeldi, percepatan penanganan TBC membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat, termasuk camat, lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas hingga kader kesehatan, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini.

“Jangan sampai masyarakat datang ke rumah sakit ketika kondisi sudah parah. Itu yang perlu kita edukasi bersama,” ujarnya.

Mahyeldi juga menyatakan dukungan penuh terhadap Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digagas Kementerian Kesehatan RI sebagai langkah dalam memperkuat pendeteksian masalah kesehatan masyarakat secara dini.

Sementara itu Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus menegaskan Presiden RI Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap upaya pemberantasan TBC di Indonesia.

“Dalam satu tahun ada 126 ribu orang meninggal karena TBC. Padahal TBC bisa diobati dan tidak harus berujung kematian. Presiden minta ini kedepan bisa kita tekan,” kata Benjamin.

Oleh karena itu, sambungnya, percepatan eliminasi TBC menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat. Salah satu langkahnya, Kementerian Kesehatan terus berupaya meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk memperkuat fasilitas kesehatan di daerah.

“Ini provinsi ke-24 yang kami datangi. Kami ingin memastikan pemerintah pusat dan daerah bergerak bersama untuk mengatasi hal ini,” ujarnya.

Benjamin menegaskan penanganan TBC tidak dapat dilakukan sektor kesehatan semata, tetapi membutuhkan dukungan lintas sektor hingga tingkat pemerintahan paling bawah. Pemerintah pusat juga tengah menyiapkan program renovasi 8.000 rumah bagi masyarakat, termasuk pasien TBC yang membutuhkan.

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga mengusulkan agar pasien TBC dari keluarga kurang mampu dapat menerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mendukung pemenuhan gizi selama masa pengobatan.

Dalam paparannya, Benjamin mengungkapkan estimasi kasus TBC di Sumbar mencapai sekitar 25 ribu kasus. Namun, baru sekitar 15 ribu kasus yang berhasil ditemukan dan diobati.

“Artinya masih ada sekitar 10 ribu orang di Sumatera Barat yang belum mendapat penanganan intensif, inilah tantangan kita kedepan,” katanya.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, dr. Aklima menyebut estimasi kasus TBC di Sumbar pada 2024 mencapai 25.037 kasus. Namun, baru sekitar 62 persen kasus yang berhasil ditemukan dan diobati.

Guna percepatan penanganan, Ia menilai optimalisasi pelaksanaan CKG akan sangat membantu. Sebab, melalui CKG permasalahan kesehatan masyarakat akan bisa terdeteksi, meski pun penderitanya belum menyadari jika mereka menginap suatu penyakit.

“Masih banyak kasus yang belum ditemukan. Penguatan implementasi Cek Kesehatan Gratis, kami yakini bisa menjadi solusi,” jelasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPR RI Komisi IX Suir Syam, Sesditjen P2P Kementerian Kesehatan dr. Yudhi Pramono, Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan dr. Imran Pambudi, para kepala daerah, direktur rumah sakit, organisasi profesi, serta mitra program kesehatan se-Sumatera Barat. (adpsb/cen/bud)

Humas.Sumbar

14/05/2026

14/05/2026

13/05/2026

13/05/2026

13/05/2026

12/05/2026

12/05/2026

12/05/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category