Pajak Mojokerto

30/01/2025

kini telah tersedia panduan Coretax DJP bagi penanggung jawab (PIC), impersonate, dan penambahan role akses bagi wajib pajak badan. Silakan unduh pada tautan pajak.go.id/reformdjp/coretax.

Jika butuh informasi lebih lanjut, silakan untuk menghubungi Kring Pajak di 1500 200 atau Twitter/X kring_pajak atau Helpdesk Kantor Pajak terdekat.

23/01/2025

, pembuatan faktur pajak keluaran dengan kode faktur 04 DPP Nilai Lain sesuai dengan PMK-131/2024 dan PER-1/PJ/2025 kini dapat dilakukan menggunakan Coretax DJP.

Simak infografis berikut untuk informasi lebih lanjut!

---

, the creation of output tax invoices with code 04 in accordance with PMK-131/2024 and PER-1/PJ/2025 can now be done using Coretax DJP.

Check out the infographic for more details!

📸

21/01/2025

, membuat faktur pajak dalam jumlah banyak dengan mudah melalui skema impor file XML di Coretax DJP.

Jika butuh informasi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi Kring Pajak di 1500 200 atau Helpdesk Kantor Pajak terdekat.

-——————————

, you can now easily create multiple tax invoices using the XML file import scheme in Coretax DJP.

for further information, feel free to contact Kring Pajak at 1500 200 or the nearest Tax Office Helpdesk.

21/01/2025

Lupa EFIN? Tenang, Cek Info Ini

Jika , lupa EFIN untuk lapor SPT Tahunan Tahun Pajak 2024, bisa mengikuti panduan di yang ada di infografis ini.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Kring Pajak di 1500200 atau kantor pajak terdaftar.
--
Forgot Your EFIN? Don’t Worry, Check This Out!

, if you’ve forgotten your EFIN for filing your Annual Tax Return for Tax Year of 2024, you can follow the guide provided in this infographic.

For further assistance, you can contact Kring Pajak at 1500200 or visit your registered tax office.

21/01/2025

, mulai 16 Januari 2025, pengusaha kena pajak (PKP) tertentu yang membuat faktur pajak melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh DJP, dapat membuat faktur pajak dengan aplikasi e-Faktur.

Adapun untuk pelaporan SPT Masa PPN mulai Januari 2025 oleh seluruh PKP tetap menggunakan aplikasi Coretax DJP.

Simak infografis berikut untuk informasi lebih lanjut!

21/01/2025

, sekarang Anda bisa mendapatkan sertifikat digital atau kode otorisasi DJP melalui coretaxdjp.pajak.go.id.

Kode otorisasi adalah tanda tangan elektronik yang diterbitkan oleh DJP, untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak secara digital.

Pastikan untuk mengikuti langkah-langkah yang ada dan siapkan dokumen yang diperlukan. Cek infografis berikut untuk informasi lebih lanjut!

———————————

, you can now obtain your digital certificate or DJP authorization code through coretaxdjp.pajak.go.id.

The authorization code is an electronic signature issued by DJP, in order to conduct your tax rights and to fullfil your tax obligations digitally.

Make sure to follow the provided steps and prepare the necessary documents. Check the infographic below for more information!

21/01/2025

, sejak 1 Januari 2025 pendaftaran NPWP bisa dilakukan melalui coretaxdjp.pajak.go.id.

Dengan layanan terbaru ini, Anda dapat mendaftar NPWP kapan saja dan di mana saja.

Pastikan untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan dan ikuti langkah-langkahnya di infografis berikut.

——————

, from 1st January 2025 on, the TIN registration process is available through coretaxdjp.pajak.go.id.

With this new service, you can register your TIN anytime and anywhere.

Make sure to prepare the required documents and follow the steps in the infographic below.

15/01/2025

20/12/2024

, pemerintah merancang kebijakan PPN sesuai prinsip keadilan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar akan memberikan kontribusi lebih tinggi, sementara kelompok yang kurang mampu tetap dilindungi atau bahkan mendapatkan bantuan berupa insentif pajak.

Pemerintah akan menerapkan skema tarif 12% secara selektif yang berfokus pada keberpihakan kepada masyarakat kecil, sehingga prinsip keadilan sosial tetap terjaga.

Pemerintah turut menyertakan berbagai stimulus dalam Paket Kebijakan Ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan dalam skema kebijakan penerapan PPN.

Mari bersama membangun Indonesia yang lebih sejahtera melalui sistem perpajakan yang adil berimbang untuk masyarakat.
--
the government has designed a VAT policy based on the principle of fairness to support the well-being of the people.

Those with greater economic capacity will contribute more, while vulnerable groups will be protected or even receive tax incentives.

The government plans to implement a selective 12% VAT rate, focusing on safeguarding lower-income groups to uphold the principle of social equity.

Various economic stimulus measures are also included in the VAT policy framework to promote inclusive and equitable growth.

Let’s work together to build a more prosperous Indonesia through a fair and balanced taxation system for all.

04/12/2024

penerapan barang dan jasa tertentu yang tidak dikenakan PPN merupakan prinsip keadilan bagi barang dan jasa tertentu yang dianggap penting untuk kebutuhan dasar masyarakat.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai pengecualian PPN tersebut, dapat mengunjungi pajak.go.id.
--
, the exemption of certain goods and services from VAT reflects the principle of fairness, focusing on essential goods and services deemed crucial for basic societal needs.

For more detailed information about these VAT exemptions, can visit pajak.go.id.