Berita Mempawah Kal-Bar

03/09/2026

HERMAN HABIBULLAH: KALIMANTAN BARAT DALAM KABUT ASAP, SAATNYA BERSATU MENCARI SOLUSI

Mempawah, Kalimantan Barat — Hari ini

Aktivis Mempawah, Herman Habibullah, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi Kalimantan Barat yang saat ini kembali menghadapi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

> “Kalimantan Barat hari ini seakan hampir gelap diselimuti kabut asap. Ini bukan persoalan yang bisa kita hadapi dengan saling menyalahkan. Ini adalah persoalan bersama yang membutuhkan kepedulian dan tindakan nyata.”

Herman mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk bersama-sama dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam mencari solusi serta langkah penanganan yang tepat.

Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, kritik akan jauh lebih bermanfaat apabila disertai dengan gagasan, solusi, dan tindakan nyata.

> “STOP saling menyalahkan. Jangan sampai energi kita habis untuk menyalahkan pemerintah ataupun satu sama lain. Yang kita perlukan saat ini adalah solusi, bukan provokasi ke sana kemari.”

Herman juga mengajak masyarakat untuk mengambil peran sesuai kemampuan masing-masing, baik dalam menjaga lingkungan, memberikan informasi yang benar, maupun mendukung upaya penanganan Karhutla.

> “Mari kita satukan langkah. Karena satu aksi nyata jauh lebih baik daripada seribu teori tanpa aksi.”

HERMAN HABIBULLAH Habibullah Mempawah
Aktivis Mempawah, Kalimantan Barat





Hjah Erlina
Hj. Erlina
Prabowo Subianto
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Divisi Humas Polri
polda kalbar
Polres Mempawah
Muhammad Farizi

16/07/2026

16/07/2026

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melemparkan peringatan keras terkait potensi krisis tenaga pendidik yang mengancam dunia pendidikan di Bumi Khatulistiwa.

Hal ini menyusul fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa Kalbar masih didera kekurangan guru dalam jumlah masif.

Saat ini, kebutuhan guru untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB di Kalbar diperkirakan telah menembus angka lebih dari 5.000 orang.

Jumlah fantastis tersebut bahkan belum mengalkulasi kekurangan guru di tingkat SD dan SMP yang tersebar di 14 kabupaten/kota.

Ketua PGRI Kalbar, Muhamad Firdaus, menegaskan bahwa persoalan ini harus menjadi atensi super serius dari pemerintah daerah.

Sebab, jika tidak diimbangi dengan rekrutmen yang masif dan berkelanjutan, jurang kekurangan guru akan semakin melebar akibat banyaknya guru senior yang memasuki masa pensiun setiap tahunnya.

“Berdasarkan data di lapangan, kekurangan guru untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB sederajat sudah pasti di atas 5.000 orang. Itu belum termasuk kebutuhan guru SD dan SMP yang datanya ada di masing-masing kabupaten dan kota. Artinya, Kalimantan Barat memang masih mengalami kekurangan guru dalam jumlah besar,” ujar Muhamad Firdaus kepada Tribun Pontianak, Selasa 14 Juli 2026.

Firdaus membeberkan hitung-hitungan matematis terkait penyelesaian masalah ini. Menurutnya, defisit ribuan tenaga pendidik tersebut mustahil dipulihkan hanya lewat satu kali rekrutmen.

Apabila pemerintah pusat dan daerah hanya mampu mengangkat rata-rata 1.000 guru per tahun, maka Kalbar setidaknya membutuhkan waktu hingga lima tahun ke depan agar kebutuhan kelas dapat terpenuhi secara ideal.

“Kekurangan 5.000 guru merupakan angka yang sangat besar. Kalau setiap tahun hanya ada sekitar 1.000 guru yang diangkat, maka diperlukan lima angkatan atau lima tahun berturut-turut untuk memenuhi kebutuhan tersebut, baik melalui pengangkatan ASN maupun PPPK,” jelasnya.

16/07/2026

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyepakati sertifikat rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah kini digratiskan. Kesepakatan itu pun tertuang dalam program Sertifikasi Sektor Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.⁣
⁣
Ada tiga kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program Sertifikasi Sektor Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Pertama, penerima bantuan perumahan pemerintah, seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) maupun program bedah rumah.⁣
⁣
Kedua, masyarakat penerima Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), khususnya untuk peningkatan status Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Ketiga, masyarakat yang membangun rumah secara mandiri dan masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah.⁣
⁣
Selain pekerja formal yang dapat menunjukkan slip gaji sesuai kriteria MBR, program Sertifikasi Sektor Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah juga membuka akses bagi pekerja sektor informal.⁣

16/07/2026