Dinas Puprpkp Provinsi NTB

Dinas Puprpkp Provinsi NTB 🏋 Bekerja Keras | ⚡Bergerak Cepat | 🎯Bertindak Tepat


🌐 Informasi Publik DPUPR: https://shorturl.at/BW3JF

Senin, 1 Juni 2026. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP), dalam rangka mempe...
01/06/2026

Senin, 1 Juni 2026. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP), dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, seluruh jajaran pegawai mengikuti upacara yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Dinas, Bapak Ilham Ardiansyah, S.T., M.T. selaku Inspektur Upacara. Suasana upacara berlangsung tertib penuh nasionalisme saat Sekdis membacakan amanat tertulis dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Tahun ini, peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema yang sangat krusial, yaitu "Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Perdamaian Dunia". Dalam amanatnya, Kepala BPIP menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar jargon, melainkan bintang penuntun (leitstar) yang menjaga eksistensi bangsa di tengah badai zaman.

Di saat dunia dibayangi ancaman fragmentasi dan ketidakpastian geopolitik global, kita bersyukur memiliki Pancasila. Keberagaman kita tidak menjadi perpecahan, melainkan disatukan dalam ikatan suci nilai-nilai Pancasila, Lebih lanjut, amanat tersebut menyoroti peran strategis Indonesia di panggung internasional. Pancasila dinilai berhasil menjadi instrumen diplomasi yang kuat, memperkuat kontribusi nyata Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia. Salah satu bukti nyatanya adalah konsistensi Indonesia dalam menyuarakan hak-hak negara yang masih dijajah.

Ditekankan p**a bahwa kedamaian dan keadilan yang sejati bukan sekadar kondisi "tanpa perang", melainkan terwujudnya tatanan dunia yang adil dan makmur bagi seluruh umatmemberika. Di akhir amanat, Kepala BPIP melalui Sekdis memberikan instruksi tegas kepada seluruh aparatur negara dan elemen masyarakat. Pancasila harus dijadikan nilai luhur yang membumi, di mana setiap kebijakan publik yang diambil wajib berakar dan bersumber dari nilai-nilai Pancasila. ​Upacara ditutup dengan ucapan penuh semangat yang menggugah jiwa nasionalisme seluruh peserta Selamat Hari Lahir Pancasila, jayalah negaraku, Indonesia.

Selamat Hari Lahir Pancasila 2026
31/05/2026

Selamat Hari Lahir Pancasila 2026

Selamat Hari Raya Waisak 2570 BE / 2026 M
31/05/2026

Selamat Hari Raya Waisak 2570 BE / 2026 M

29/05/2026

Hari Raya Idul Adha melalui Ibadah Qurban bukan hanya menjadi tradisi yang dilakukan setiap tahun, melainkan pengingat bagi kita semua tentang pentingnya keikhlasan, pengorbanan, dan semangat berbagi kepada sesama. Melalui 7 ekor sapi dan 1 ekor kambing yang di Qurbankan hari ini, kami ingin menghadirkan kebahagiaan serta menyalurkan semangat positif Idul Adha agar benar-benar dirasakan manfaat dan kehangatannya oleh lingkungan sekitar.

​Acara diawali dengan sambutan hangat dari Kepala Dinas PUPRPKP, Lalu Kusuma Wijaya, S.T., M.T. Dalam arahannya, beliau menyampaikan bahwa ibadah Qurban ini merupakan wujud nyata rasa syukur, keikhlasan, serta kepedulian sosial seluruh keluarga besar PUPRPKP terhadap sesama.

Melalui kegiatan ini, Dinas PUPRPKP berharap semangat berqurban dan gotong royong dapat terus tertanam, tidak hanya dalam aspek spiritual tetapi juga dalam meningkatkan etos kerja pelayanan kepada masyarakat.

Segenap Keluarga BesarDinas PUPRPKP Provinsi NTBmengucapkan: Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 H 🐐🐄
26/05/2026

Segenap Keluarga Besar
Dinas PUPRPKP Provinsi NTB
mengucapkan: Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 H 🐐🐄

DPUPRPKP NTB Hadiri Rakor Desa Berdaya, Perkuat Sinergi Pembangunan Menuju NTB Makmur MenduniaDinas Pekerjaan Umum, Pena...
26/05/2026

DPUPRPKP NTB Hadiri Rakor Desa Berdaya, Perkuat Sinergi Pembangunan Menuju NTB Makmur Mendunia

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Provinsi NTB menghadiri Rapat Koordinasi bersama Kepala Desa/Lurah penerima Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2026 bertema “Sinergi Bersama Menuju NTB Makmur Mendunia: Kolaborasi Desa Berdaya untuk Kemandirian Pangan, Kelestarian Lingkungan, dan Pariwisata Kelas Dunia” di Hotel Grand Madani, Mataram, Senin (25/5/2026).

Kegiatan yang dipimpin Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, tersebut turut dihadiri Sekretaris DPUPRPKP Provinsi NTB, Ilham Ardiansyah, S.T., M.T., bersama perangkat daerah, kepala desa, dan lurah penerima program.

Dalam arahannya, Gubernur NTB menegaskan pentingnya memastikan program Desa Berdaya dirancang sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah agar memberikan dampak nyata terhadap pembangunan sosial ekonomi masyarakat desa.

Keikutsertaan DPUPRPKP Provinsi NTB dalam agenda tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan sinergi lintas sektor dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan, termasuk pengembangan kawasan permukiman, lingkungan, dan infrastruktur dasar menuju NTB Makmur Mendunia.

Dalam upaya memperkuat sistem penanggulangan bencana yang cepat, terkoordinasi, dan akuntabel, Pemerintah Provinsi Nusa ...
26/05/2026

Dalam upaya memperkuat sistem penanggulangan bencana yang cepat, terkoordinasi, dan akuntabel, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar kegiatan Konsultasi Publik draft Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Penetapan Kluster Logistik Penanggulangan Bencana Provinsi NTB. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Astoria pada Senin (25/5/2026) ini bertujuan menjaring masukan, saran, serta membangun komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan sebelum regulasi tersebut resmi ditetapkan.

Pelaksanaan konsultasi publik ini merujuk pada prinsip partisipasi dan transparansi yang diamanatkan oleh UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Pelaksana BPBD NTB, dilanjutkan dengan pemaparan materi serta draf SK oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD NTB yang mengupas tuntas struktur kluster, pembagian peran, mekanisme aktivasi, hingga Standar Operasional Prosedur (SOP) logistik.

Kegiatan ini dihadiri oleh lintas sektor penanggulangan bencana, mulai dari BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas PUPRPKP, TNI/Polri, PMI, NGO kebencanaan, Forum PRB NTB, akademisi perguruan tinggi, hingga para pelaku usaha logistik.

Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, para peserta memberikan berbagai masukan substantif yang dikelompokkan ke dalam empat poin utama yaitu Terkait Struktur dan Kelembagaan, Sumber Daya dan Pembiayaan, Mekanisme Operasional, Koordinasi dan Komunikasi. Sebagai bentuk komitmen nyata dari seluruh pihak yang hadir, kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan.

​Menindaklanjuti masukan tersebut, Tim Penyusun ditargetkan menyelesaikan revisi draf SK pada bulan Juni 2026. Selanjutnya, draf hasil revisi akan dibagikan kembali kepada peserta untuk validasi akhir sebelum masuk ke tahap harmonisasi di Biro Hukum Setda NTB. SK Gubernur ini ditargetkan resmi ditetapkan pada bulan Juni 2026, yang nantinya akan diikuti dengan sosialisasi masif serta penyusunan SOP teknis turunan demi mewujudkan respon bencana yang lebih solid di NTB.

Senin, 25 Mei 2026, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) menggelar rapat ko...
25/05/2026

Senin, 25 Mei 2026, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) menggelar rapat koordinasi komprehensif guna membahas persiapan penataan kawasan Jalan Mahoni, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang. Rapat ini fokus menyinkronkan penyusunan Detail jalan dalam rangka Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). Rapat yang dipimpin oleh Kepala Dinas, Bapak Lalu Kusuma Wijaya, S.T., M.T., dan didampingi oleh Kepala Bidang Perkim, Mulyadi, S.T., M.T.

Penataan yang berlokasi di wilayah Karang Kelok, Monjok Barat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman serta mengintegrasikan berbagai sektor pembangunan prasarana fisik di kawasan tersebut.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan teknis agar pengerjaan fisik di lapangan berjalan simultan dan tidak tumpang tindih. Berdasarkan hasil evaluasi kondisi eksisting di Jalan Mahoni, terdapat beberapa tantangan utama yang menjadi fokus pembenahan, antara lain optimalisasi drainase dan juga perbaikan pengerasan aspal.

Dalam arahannya, Kepala Dinas menekankan pentingnya akurasi perencanaan dalam dokumen DED. Beliau meminta tim teknis untuk menaruh perhatian ekstra pada penyelesaian masalah krusial seperti sistem drainase, pemetaan segmen jalan yang sempit, serta beberapa penataan yang harus diperhatikan secara mendetail.

Melalui program peningkatan PSU ini, pemerintah berkomitmen untuk mengubah wajah kawasan Karang Kelok, Monjok Barat menjadi lebih rapi, sehat, dan bebas dari permasalahan genangan, sekaligus mendongkrak kenyamanan mobilitas warga sekitar.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat komitmennya dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian ...
23/05/2026

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat komitmennya dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian demi mendukung ketahanan pangan nasional. Langkah strategis tersebut diikuti oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Provinsi NTB. Melalui Kepala Bidang Penataan Ruang, Ibu Dian Trismayati, ST., MT, Dinas PUPRPKP aktif berpartisipasi dalam Rapat Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang digelar di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTB pada Kamis (21/5/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil BPN NTB, Stanley, SE., S.SiT, MM. Agenda ini mempertemukan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan tata ruang, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-NTB, serta jajaran unsur pimpinan daerah. Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan untuk menyatukan visi dan langkah konkret dalam menekan laju alih fungsi lahan pertanian di Provinsi NTB.

Agenda utama pertemuan tersebut berfokus pada progres inventarisasi Lahan Baku Sawah (LBS). Upaya percepatan ini dilakukan sebagai langkah nyata daerah dalam mengimplementasikan kebijakan strategis nasional, yang merujuk pada dua payung hukum utama, yakni Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Saat ini, Pemerintah Provinsi NTB bersama jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota tengah bergerak melakukan identifikasi LBS secara detail dan komprehensif. Proses pemetaan ini mengutamakan validasi berbasis kondisi faktual di lapangan (ground checking). Melalui sinergi yang solid antara instansi agraria, tata ruang, dan pemerintah daerah ini, NTB diharapkan mampu menghasilkan database pangan yang valid. Langkah tersebut menjadi modal berharga bagi NTB untuk tetap berdiri kokoh sebagai salah satu lumbung pangan andalan nasional.

22/05/2026

DPUPRPKP NTB Dukung Suksesnya Sensus Ekonomi 2026 melalui Sosialisasi dan Ngibar Bersama BPS NTB

Dinas PUPRPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima kunjungan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB dalam kegiatan Sosialisasi dan Ngibar (Ngisi Bareng) Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan pada Jum'at, 22 Mei 2026, di Aula Pengga Dinas PUPRPKP Provinsi NTB. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala BPS Provinsi NTB, Dr. Wahyudin, MM, dan dihadiri oleh Kepala Dinas PUPRPKP Provinsi NTB, Lalu Kusuma Wijaya, S.T., M.T., beserta jajaran terkait dan para pelaku usaha jasa konstruksi.

Dalam sosialisasi tersebut, BPS Provinsi NTB menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan pendataan nasional yang bertujuan memperoleh data usaha yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan ekonomi. Dinas PUPRPKP Provinsi NTB dipilih sebagai salah satu lokasi awal pelaksanaan kegiatan di Provinsi NTB karena memiliki keterkaitan erat dengan berbagai pelaku usaha jasa konstruksi.

Kepala BPS Provinsi NTB menyampaikan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi sumber informasi penting untuk menggambarkan kondisi perekonomian daerah, memetakan potensi usaha, serta mendukung penyusunan berbagai program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Melalui kegiatan Ngibar (Ngisi Bareng), peserta mendapatkan pendampingan langsung dalam pengisian data usaha guna memastikan data yang dihimpun lengkap dan berkualitas. BPS juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 demi tersedianya data statistik yang valid dan terpercaya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas PUPRPKP Provinsi NTB menyambut baik pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendataan yang dilakukan oleh BPS Provinsi NTB. Menurutnya, keberadaan data yang akurat sangat penting dalam mendukung perencanaan pembangunan, khususnya pada sektor jasa konstruksi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur daerah

Address

Majapahit No. 8
Mataram

Opening Hours

Monday 07:30 - 16:00
Tuesday 07:30 - 16:00
Wednesday 07:30 - 16:00
Thursday 07:30 - 16:00
Friday 07:30 - 17:00

Telephone

+628123456789

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Dinas Puprpkp Provinsi NTB posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Dinas Puprpkp Provinsi NTB:

Share