Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB Halaman Resmi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia, Ahmad Haikal Hasan melakukan kunjungan ke kantor baru...
02/06/2026

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia, Ahmad Haikal Hasan melakukan kunjungan ke kantor baru BPJPH Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terletak di area Bale Kita, di bawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB pada Selasa (2/6).

Kedatangan Kepala BPJPH disambut langsung oleh Ibu Gubernur NTB, Sinta M. Iqbal, beserta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, H. Lalu Wiranata. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Gubernur Sinta menyampaikan apresiasi atas hadirnya kantor baru BPJPH di NTB, yang diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat dan pelaku usaha lokal dalam memperoleh layanan sertifikasi halal secara lebih mudah dan efisien.

Kepala BPJPH Indonesia, Ahmad Haikal Hasan, menekankan pentingnya keberadaan kantor regional BPJPH sebagai upaya memperkuat implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal di tingkat provinsi. Dengan adanya kantor baru ini, masyarakat NTB, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dapat memperoleh layanan sertifikasi halal dengan lebih dekat dan cepat.

Dengan hadirnya kantor baru BPJPH di NTB, diharapkan pelayanan sertifikasi halal menjadi lebih optimal, mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, dan memperkuat posisi NTB sebagai provinsi yang ramah bagi pelaku usaha halal.

Mewakili Gubernur Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Lalu ...
02/06/2026

Mewakili Gubernur Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Lalu Wiranata, hadir dalam acara serah terima ruang kelas baru di SDN 2 Sigar Penjalin, Lombok Utara pada Selasa (2/6).

Program pembangunan ruang kelas tersebut terlaksana melalui kerja sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia dengan sejumlah mitra yayasan internasional, yaitu ICCV Halal, Heart to Hati, Classroom of Hope, Happy Hearts Indonesia, dan Block Solutions. Kolaborasi ini menjadi wujud nyata kepedulian berbagai pihak terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan penyediaan fasilitas belajar yang aman, nyaman, serta berkelanjutan bagi para siswa.

Acara serah terima berlangsung dengan khidmat dan dihadiri oleh kepala BPJPH Indonesia, Ahmad Haikal Hasan atau yang biasa dipanggil Babe Haikal, pengurus yayasan mitra, pemerintah daerah serta seluruh pihak SDN 2 Sigar Penjalin.

Apresiasi yang tinggi diberikan oleh Babe Haikal kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan ruang kelas dan toilet baru SDN 2 Sigar Penjalin karena material yang digunakan merupakan hasil olahan daur ulang 1.5 juta botol plastik bekas.

Sementara itu, para mitra internasional yang terlibat menegaskan komitmen mereka untuk terus mendukung pembangunan fasilitas pendidikan yang ramah lingkungan dan tahan terhadap berbagai tantangan, termasuk risiko bencana.

Acara ditutup dengan penyerahan secara simbolis, pemotongan pita, peninjauan ruang kelas yang telah selesai dibangun, serta sesi foto bersama sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan program kolaboratif tersebut.

Dengan diresmikannya ruang kelas blok dan toilet SDN 2 Sigar Penjalin, diharapkan para siswa dapat menikmati proses pembelajaran yang lebih optimal serta menjadi motivasi bagi berbagai pihak untuk terus memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Barat.

Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2026, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Ba...
01/06/2026

Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2026, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar upacara apel pagi yang berlangsung khidmat pada Senin (1/6/2026). Kegiatan yang dipusatkan di halaman Kantor Disperindag Provinsi NTB ini diikuti oleh seluruh jajaran pejabat struktural, fungsional, serta staf ASN di lingkungan dinas.

Bertindak sebagai Pimpinan Apel, Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, H. Lalu Luthfi, ST., M.Si., memimpin langsung jalannya upacara yang dimulai tepat pukul 07.30 WITA.

Dalam amanatnya, H. Lalu Luthfi menekankan pentingnya mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kerja nyata sehari-hari, khususnya dalam memberikan pelayanan di sektor industri dan perdagangan.

"Pancasila bukan sekadar coretan sejarah atau hafalan semata, melainkan fondasi bergerak yang harus menjiwai setiap regulasi, inovasi, dan pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat NTB.

beliau juga mengajak seluruh pegawai untuk terus meningkatkan integritas, profesionalisme, dan kolaborasi demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Rangkaian upacara berjalan dengan tertib dan penuh nasionalisme, ditandai dengan pengibaran bendera Merah Putih, pembacaan teks Pancasila yang diikuti oleh seluruh peserta, serta pembacaan Pembukaan UUD 1945.

Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman hidup ya...
01/06/2026

Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026

Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mengajarkan kebersamaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mari jadikan momentum Hari Pancasila ini untuk mengingat kembali pentingnya persatuan dalam menjaga keutuhan bangsa.

SELAMAT HARI WAISAK31 Mei 2026Mari jadikan momentum Hari Waisak menjadi pengingat untuk terus menebarkan kasih sayang, m...
31/05/2026

SELAMAT HARI WAISAK
31 Mei 2026

Mari jadikan momentum Hari Waisak menjadi pengingat untuk terus menebarkan kasih sayang, memperkuat kebijaksanaan, dan menghargai kehidupan dengan penuh kesadaran.

UPTD BKP3D Ajukan Dokumen PPK-BLUD untuk Tingkatkan Kualitas PelayananMataram, 26 Mei 2026 — UPTD Balai Kemasan Promosi ...
31/05/2026

UPTD BKP3D Ajukan Dokumen PPK-BLUD untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Mataram, 26 Mei 2026 — UPTD Balai Kemasan Promosi dan Pemasaran Produk Daerah (BKP3D) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB secara resmi menyampaikan dokumen persyaratan administrasi pengajuan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) kepada Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi NTB.

Penyampaian dokumen dilakukan sebagai tindak lanjut surat pengajuan kepada Gubernur NTB terkait penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD pada UPTD BKP3D. Dokumen tersebut diterima untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi dan penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun dokumen yang disampaikan meliputi Surat Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja Pelayanan, Surat Pernyataan Kevalidan Data dan Dokumen, dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Tata Kelola, hingga dokumen Prognosis/Proyeksi Keuangan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB menyampaikan bahwa pengajuan PPK-BLUD ini menjadi langkah strategis dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan UPTD BKP3D kepada masyarakat, pelaku usaha, dan industri kecil menengah di Provinsi NTB agar lebih optimal, efektif, efisien, dan akuntabel.

Melalui penerapan PPK-BLUD, diharapkan UPTD BKP3D dapat semakin adaptif dalam mendukung pengembangan promosi, pengemasan, dan pemasaran produk daerah guna memperkuat daya saing UMKM NTB.

DISPERINDAG PROVINSI NTB TEMUKAN SEJUMLAH PELANGGARAN HET LPG 3 KG DAN KENDALA DISTRIBUSI MINYAKITA DI LOMBOK TIMUR, LOM...
31/05/2026

DISPERINDAG PROVINSI NTB TEMUKAN SEJUMLAH PELANGGARAN HET LPG 3 KG DAN KENDALA DISTRIBUSI MINYAKITA DI LOMBOK TIMUR, LOMBOK TENGAH, DAN LOMBOK BARAT

Mataram – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Bidang Perlindungan Konsumen Tertib Niaga dan Pengawasan Industri (PKTN-PI) melaksanakan kegiatan pengawasan distribusi dan peredaran barang kebutuhan pokok strategis, khususnya Minyakita dan LPG 3 Kg, di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat, pada tanggal 18-26 Mei 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut pengawasan perlindungan konsumen serta pengendalian distribusi barang kebutuhan pokok di daerah.
Pengawasan dilaksanakan dengan melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten setempat melalui pemeriksaan lapangan pada pasar rakyat, kios mitra Bulog, serta sejumlah pangkalan LPG 3 Kg.

Distribusi LPG 3 Kg Umumnya Normal, Namun Masih Ditemukan Pelanggaran HET

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa secara umum distribusi LPG 3 Kg di ketiga kabupaten berjalan normal dan tidak ditemukan indikasi kelangkaan pasokan pada saat pelaksanaan kegiatan.
Di Kabupaten Lombok Timur , pengawasan pada sejumlah pangkalan LPG di Kota Selong menunjukkan bahwa penyaluran LPG 3 Kg berlangsung normal dan penjualan dilakukan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Kabupaten Lombok Timur memiliki kuota LPG 3 Kg sebesar 38.591 tabung per bulan yang didistribusikan melalui 18 agen dan 758 pangkalan.
Sementara itu, di Kabupaten Lombok Tengah ditemukan satu pangkalan LPG 3 Kg yang menjual LPG subsidi di atas HET dengan harga berkisar antara Rp19.000 hingga Rp23.000 per tabung. Kabupaten Lombok Tengah memiliki kuota LPG 3 Kg sebesar 24.784 tabung per bulan yang didistribusikan melalui 12 agen dan 535 pangkalan.
Temuan serupa juga ditemukan di Kabupaten Lombok Barat . Tim pengawas menemukan satu pangkalan LPG 3 Kg, di kawasan Eks Pasar Gerung, menjual LPG subsidi dengan harga sekitar Rp20.000 per tabung atau di atas HET yang berlaku. Kabupaten Lombok Barat memiliki kuota LPG 3 Kg sebesar 20.343 tabung per bulan yang disalurkan melalui 15 agen dan 475 pangkalan.
Selain temuan pelanggaran HET, hasil penelusuran menunjukkan bahwa kebijakan distribusi LPG yang menempatkan pangkalan sebagai titik akhir penyaluran masih menimbulkan kendala bagi sebagian masyarakat, khususnya di wilayah yang jauh dari pangkalan. Tidak meratanya keberadaan pangkalan di seluruh desa menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan biaya transportasi tambahan untuk memperoleh LPG bersubsidi.

Kelangkaan LPG Sebelumnya Dipicu Tingginya Konsumsi

Khusus di Kabupaten Lombok Timur , hasil penelusuran menunjukkan bahwa kelangkaan LPG 3 Kg yang sempat terjadi beberapa waktu lalu bukan disebabkan oleh berkurangnya pasokan, melainkan karena meningkatnya konsumsi masyarakat pada periode kegiatan keagamaan serta adanya penggunaan LPG subsidi oleh sektor yang tidak berhak, seperti usaha peternakan ayam dan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti melalui pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha agar tidak lagi menggunakan LPG 3 Kg yang diperuntukkan bagi masyarakat sasaran.

Ketersediaan Minyakita Menjadi Perhatian Utama

Berbeda dengan LPG 3 Kg, hasil pengawasan terhadap Minyakita menunjukkan adanya permasalahan yang relatif seragam di ketiga kabupaten, yaitu keterbatasan pasokan dan ketidakpastian distribusi.
Di Kabupaten Lombok Timur , pengawasan di Pasar Pancor menemukan bahwa kios-kios mitra Bulog masih menjual Minyakita sesuai HET sebesar Rp15.700 per liter. Namun pedagang mengeluhkan pasokan yang terbatas dan tidak menentu. Ketika pasokan Bulog tidak tersedia, sebagian pedagang memperoleh Minyakita dari distributor lain dengan harga yang lebih tinggi sehingga produk tersebut dijual di kisaran Rp20.000 per liter.
Di Kabupaten Lombok Tengah , pengawasan di Pasar Renteng menemukan bahwa stok Minyakita sedang tidak tersedia. Penyaluran terakhir diketahui terjadi sekitar tiga minggu sebelum pelaksanaan pengawasan. Pedagang menyampaikan bahwa kuota yang diterima semakin sedikit, berkisar antara 20 hingga 30 dus setiap distribusi, sementara permintaan masyarakat tetap tinggi. Tidak ditemukan penjualan Minyakita dari distributor lain karena pedagang memilih menjual minyak goreng premium dibanding menjual Minyakita dengan harga di atas HET.
Sementara itu, di Kabupaten Lombok Barat , pengawasan di Pasar Gerung juga menemukan kondisi stok Minyakita yang kosong pada saat pemeriksaan. Penyaluran terakhir tercatat sekitar dua minggu sebelumnya. Tim memperoleh informasi bahwa pasokan baru dari Bulog akan kembali masuk pada hari yang sama. Namun demikian, ditemukan Minyakita yang berasal dari jalur distribusi non-Bulog dijual dengan harga sekitar Rp21.000 per liter. Selain itu, ditemukan p**a mitra Bulog yang menjual Minyakita seharga Rp16.000 per liter atau di atas HET yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.
Secara umum, pedagang di ketiga kabupaten menyampaikan keluhan yang sama, yaitu kuota Minyakita yang semakin terbatas, distribusi yang tidak menentu, dan tingginya permintaan masyarakat terhadap produk tersebut.

Pengawasan dan Pembinaan Akan Terus Diperkuat

Menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Bulog, ID Food, Pertamina, serta instansi terkait guna memastikan distribusi barang kebutuhan pokok berjalan sesuai ketentuan.
Beberapa langkah yang direkomendasikan antara lain peningkatan pasokan dan kepastian jadwal distribusi Minyakita, penambahan pangkalan dan subpenyalur resmi LPG di wilayah yang belum terjangkau, pelaksanaan inspeksi mendadak secara berkala, serta penguatan sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme distribusi LPG subsidi dan saluran pengaduan konsumen.
Ringkasan Temuan Utama
• Lombok Timur : Distribusi LPG 3 Kg normal dan sesuai HET; pasokan Minyakita terbatas, sebagian dijual di atas HET melalui jalur non-Bulog.
• Lombok Tengah : Distribusi LPG normal namun ditemukan satu pangkalan menjual LPG di atas HET; stok Minyakita kosong akibat keterbatasan pasokan.
• Lombok Barat : Distribusi LPG normal namun ditemukan satu pangkalan menjual LPG di atas HET; ditemukan penjualan Minyakita di atas HET baik dari jalur non-Bulog maupun sebagian mitra Bulog.
Dengan hasil pengawasan ini, Pemerintah Provinsi NTB berharap distribusi LPG 3 Kg dan Minyakita dapat semakin tepat sasaran, tersedia secara merata, dan dijual sesuai ketentuan yang berlaku demi melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen.

Halo sobat disperindag,Berikut rilis hasil pantauan Harga rata-rata Kebutuhan Pokok yang dipantau oleh tim PPDN Disperda...
29/05/2026

Halo sobat disperindag,
Berikut rilis hasil pantauan Harga rata-rata Kebutuhan Pokok yang dipantau oleh tim PPDN Disperdag NTB kerjasama dengan kontributor Bapok Dinas Perindag se-NTB. Jumat, 29 Mei 2026.

Mari bijak dalam memilih kebutuhan pokok, membeli sesuai kebutuhan😊

Rilis pantauan harga bahan pokok dapat juga dilihat melalui website: https://sp2kp.kemendag.go.id/

29/05/2026

Mari sukseskan Sensus Ekonomi (SE) 2026

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam halini Sekretaris Dinas, Lalu Luthfi, S.Sos., M....
29/05/2026

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal
ini Sekretaris Dinas, Lalu Luthfi, S.Sos., M.Si, Kepala Bidang PSDI, H. Agus Hidayatullah, ST., MT., dan Kasubbag Umum, Dewa Putu Rijaksana, SE., menerima kunjungan dari tim Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka pengecekan pelaksanaan sistem Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi terhadap penerapan kebijakan WFH yang diterapkan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB.

Pihak Disperindag NTB menyambut baik kegiatan tersebut dan menyampaikan bahwa pelaksanaan WFH di lingkungan kantor tetap diimbangi dengan sistem kerja yang efektif dan disiplin pegawai. Seluruh ASN diharapkan tetap menjaga kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat meskipun sebagian aktivitas dilakukan secara fleksibel.

Address

Jalan Langko No. 61
Mataram
83125

Opening Hours

Monday 07:30 - 16:00
Tuesday 07:30 - 16:00
Wednesday 07:30 - 16:00
Thursday 07:30 - 16:00
Friday 07:30 - 17:00

Telephone

+62370633736

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB:

Share