BKD Provinsi NTB

01/06/2026

30/05/2026

Dirgahayu ke 78 BKN RI - 30 Mei 2026

12/05/2026

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Abul Chair, melantik 35 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, Selasa (12/5), di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB.

Pejabat yang dilantik berasal dari berbagai instansi, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BKD, Bappeda, BPBD, Satpol PP, serta sejumlah rumah sakit milik Pemprov NTB.

Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa pejabat fungsional memiliki peran penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik. Ia mengatakan birokrasi saat ini harus lebih fleksibel, cepat, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil kerja.

Menurutnya, ASN tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga dituntut mampu menghadirkan inovasi dan solusi untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Sekda juga mengingatkan seluruh pejabat yang dilantik untuk menjaga integritas, meningkatkan kompetensi, dan menerapkan nilai ASN BerAKHLAK dalam bekerja.

Pelantikan ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov NTB dalam membangun birokrasi modern, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era transformasi digital.

06/05/2026

Mataram — Badan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar rapat strategis guna membahas usulan tarif layanan dari UPTD Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi (UPPK) milik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 6 Mei 2026, di Ruang Rapat TMDU Bapenda NTB, dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan penting.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Biro Hukum Provinsi NTB. Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah lanjutan dalam proses penyusunan sekaligus penyempurnaan kebijakan pendapatan daerah yang berbasis layanan.

Pembahasan dilakukan secara komprehensif untuk menyamakan persepsi antarinstansi, memastikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku, serta memvalidasi komponen pembentuk tarif layanan yang diusulkan. Dalam forum tersebut, UPTD UPPK BKD NTB memaparkan sejumlah jenis layanan yang berpotensi menjadi sumber pendapatan daerah.

Hasil pembahasan awal menunjukkan bahwa seluruh layanan assessment kompetensi diarahkan masuk dalam kategori Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPAD). Sementara itu, layanan seperti sewa ruang Computer Assisted Test (CAT) dan ruang simulasi diusulkan untuk dimasukkan dalam skema retribusi daerah.

Sebagai bahan penguatan kebijakan, peserta rapat juga membandingkan penerapan tarif layanan serupa di beberapa daerah lain, seperti Provinsi Bali, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Studi komparatif ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas terkait standar tarif dan mekanisme layanan yang efektif.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam meningkatkan tata kelola pendapatan daerah yang transparan menuju NTB Makmur Mendunia.

05/05/2026

12 Kebijakan ProASN dari BKN hadir untuk memberi kemudahan layanan, kepastian karier, dan sistem yang makin transparan bagi seluruh ASN. 🇮🇩

Siapa nih sobat BKN yang sudah merasakan kemudahannya? Share di kolom komentar ya 🙌

29/04/2026

BKD Provinsi NTB Sosialisasikan Fitur Kinerja Harian pada Aplikasi E-Kinerja BKN

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar sosialisasi fitur kinerja harian pada aplikasi E-Kinerja BKN secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (29/4/2026). Kegiatan ini dibuka oleh Kepala BKD Provinsi NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M.Si. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa implementasi sistem merit dan penguatan manajemen kinerja ASN perlu didukung oleh pelaporan kinerja yang terukur, objektif, dan berkelanjutan. Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan hal tersebut adalah melalui pemanfaatan fitur kinerja harian pada aplikasi E-Kinerja BKN.

Sosialisasi ini menghadirkan narasumber Sry Wahyuningsih, S.STP., MH selaku Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, serta Ihdiyat Rea Bustani, S.STP., M.A.P sebagai Analis SDM Aparatur Ahli Muda. Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan secara komprehensif penggunaan fitur kinerja harian pada aplikasi E-Kinerja BKN, mulai dari tata cara pengisian, ketentuan pelaporan, hingga solusi atas kendala yang sering dihadapi ASN dalam implementasinya.

Peserta terlihat antusias mengikuti jalannya kegiatan, khususnya pada sesi diskusi dan tanya jawab yang membahas berbagai kondisi teknis di lapangan, seperti pengisian kinerja saat tugas luar, cuti, lembur, maupun kondisi lainnya.

Melalui kegiatan ini, BKD Provinsi NTB berharap seluruh perangkat daerah dapat melakukan uji coba pengisian kinerja harian melalui E-Kinerja Training secara konsisten dan optimal sebelum fitur kinerja harian diterapkan secara penuh.

Selain itu, peserta yang mengikuti kegiatan juga memperoleh sertifikat sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dalam sosialisasi tersebut.

28/04/2026

📢 SOSIALISASI FITUR KINERJA HARIAN PADA APLIKASI E-KINERJA BKN

Halo Bapak/Ibu ASN 👋

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan implementasi penggunaan fitur pelaporan kinerja harian, BKD Provinsi NTB akan menyelenggarakan Sosialisasi pada :

🗓 Rabu, 29 April 2026
⏰ 09.00 WITA s.d selesai
💻 Zoom Meeting
🆔 Meeting ID: 828 4891 7129
🔐 Passcode: ntb
📄 Free Sertifikat bagi peserta.

👉 Ikut. Pahami. Terapkan.

16/04/2026

Mataram, 16 April 2026 – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmen pembangunan dengan fokus pada pengentasan kemiskinan dan reformasi tata kelola dalam Musrenbang NTB 2026 di Hotel Lombok Raya.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyebut kemiskinan masih menjadi tantangan utama dengan angka di atas 10 persen dan sekitar 2 persen tergolong ekstrem. Ia menegaskan, visi “NTB Makmur Mendunia” harus diawali dari kesejahteraan masyarakat.

Pemprov NTB menargetkan nol desa miskin ekstrem pada 2029 serta penurunan kemiskinan menjadi satu digit. Pembangunan difokuskan dari desa dengan alokasi Rp472 miliar serta Rp51 miliar untuk sektor pertanian dan irigasi. Program Desa Berdaya menjadi andalan dengan intervensi prioritas di ratusan desa.

Di sektor ekonomi, peningkatan nilai tukar petani menjadi indikator positif. Ke depan, ketahanan pangan dan pariwisata ditetapkan sebagai penggerak utama pertumbuhan, didukung investasi strategis.

Dalam tata kelola, Pemprov NTB telah melunasi utang daerah sebesar Rp632 miliar, sehingga memasuki tahun anggaran tanpa beban utang. Reformasi birokrasi juga diperkuat, termasuk penguatan BUMD dan Bank NTB Syariah.

Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menyampaikan Musrenbang menjadi forum strategis untuk menyusun arah pembangunan partisipatif menuju RKPD 2027, dengan ratusan usulan dari berbagai pemangku kepentingan.

Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani, menilai kinerja anggaran NTB cukup baik, namun mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi pajak dan investasi.

Dengan kolaborasi lintas sektor, NTB optimistis mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

15/04/2026

Dalam rangka memperkuat tata kelola organisasi serta implementasi sistem merit di lingkungan akademisi, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menyelenggarakan kegiatan Penilaian (Asesmen) Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural bekerja sama dengan UPTD Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi (UPPK) BKD Provinsi NTB. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta dan secara resmi dibuka oleh Kepala BKD Provinsi NTB di Ruang Computer Assisted Test (CAT) UPTD UPPK pada Rabu, 15 April 2026.
Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan profil kompetensi pegawai secara objektif, baik bagi pejabat yang sedang menjabat maupun talenta yang dipersiapkan untuk mengisi jabatan strategis di masa mendatang.
Dalam laporannya, Plt. Kepala UPTD UPPK menyampaikan bahwa peserta berjumlah 30 orang yang berasal dari berbagai unsur jabatan di lingkungan rektorat dan fakultas, dengan rincian sebagai berikut:
5 orang Pejabat Administrator (Kepala Bagian Tata Usaha) yang tersebar di seluruh fakultas dan unit kerja rektorat.
12 orang Calon Pejabat Administrator yang berasal dari unsur Kepala Subbagian Tata Usaha serta pejabat fungsional ahli muda, antara lain Arsiparis, Pustakawan, Pengelola Keuangan APBN, Pengembang Teknologi Pembelajaran, dan Pranata Humas.
13 orang Calon Pejabat Pengawas yang berasal dari formasi Pranata Keuangan APBN Penyelia, Pengolah Data dan Informasi, serta Penelaah Teknis Kebijakan.
Dalam sambutannya, Kepala BKD Provinsi NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M.Si, menekankan bahwa asesmen ini merupakan instrumen penting dalam manajemen talenta. Ia menyampaikan bahwa penilaian ini bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan langkah strategis untuk memastikan setiap jabatan di UIN Mataram diisi oleh individu yang memiliki kompetensi manajerial yang mumpuni serta kepekaan sosial kultural yang tinggi, guna membangun birokrasi kampus yang profesional dan adaptif.

10/04/2026

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, melantik Abul Chair sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Provinsi NTB dalam acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Kamis (9/4).

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa jabatan Sekda merupakan posisi karier tertinggi dalam birokrasi daerah yang bersifat profesional, bukan politis. Ia mengibaratkan peran Sekda sebagai pengendali operasional pemerintahan.

“Kalau di perusahaan ini seperti CEO. Urusan internal, ini adalah Sekda. Jadi gubernur ke dalam itu adalah Sekda. Gubernur dan Wakil Gubernur keluar, tapi ke dalam gubernurnya adalah Sekda. Karena sehari-hari yang mengendalikan operasi dari pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat, sebetulnya adalah Sekda,” jelasnya.

Gubernur berharap, dengan latar belakang dan pengalaman yang dimiliki Abul Chair, pembenahan tata kelola birokrasi dan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB dapat segera terwujud.

Ia juga menyampaikan bahwa selama satu tahun terakhir, dirinya bersama Wakil Gubernur telah fokus membangun fondasi pemerintahan yang kuat sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan.

“Kami menghabiskan waktu satu tahun, pak Sekda, untuk membangun fondasi karena saya memilih tidak untuk berlari dengan suasana rapuh. Saya memilih untuk berlari sedikit lebih pelan tetapi dengan fondasi yang kuat. Dengan bapak sekarang sudah dilantik hari ini, insyaa Allah kita sudah cukup kuat untuk melangkah,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur turut menyampaikan apresiasi kepada Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, Lalu Moh. Faozal dan Inspektur Provinsi NTB, Budi Herman yang telah mengisi kekosongan jabatan Sekda dan membantu jalannya pemerintahan.

Acara pelantikan turut dihadiri Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Ketua DPRD Provinsi NTB Baiq Isvie Rupaeda, Ketua TP PKK Provinsi NTB Sinta M. Iqbal, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB.