Desa Tanjung Bulan

15/01/2025

Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

14/01/2025

Desa untuk Indonesia
sorotan pengikut

14/01/2025

Selamat hari desa...

06/01/2025

MBG.....

, Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya sekadar memberikan makan bergizi untuk masyarakat, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan kemandirian pangan di desa.

Sesuai arahan Presiden Prabowo pada Rapat Terbatas yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan pada tanggal 3 Januari 2025. Dalam arahannya bahan baku program Makan Bergizi Gratis wajib berasal dari hasil pertanian lokal.

Hal tersebut tidak hanya memastikan gizi terbaik untuk masyarakat, tetapi juga memberdayakan petani dan pelaku usaha desa.

, mari kita wujudkan kedaulatan pangan bersama! 🙌

05/01/2025

vs
Prabowo SubiantoKementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiDesa Tanjung BulanSorotan

05/01/2025

Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

24/12/2021

Tempat yang indah di desa kita... Ini baru sebagian semoga selajutnya bisa lebih banyak lagi.

10/04/2021

Titik nol. Desa Tanjung Bulan mudah mudahan bisa realisasi sebelum lebaran. Serta menyerap tenaga kerja. PKTD.

21/09/2020

KALENDER KEGIATAN BPD BULAN SEPTEMBER Tahun 2020

1. Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, psl 46, 47 dan 52).

2. Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).

3. Pertemuan rutin sebagai ajang konsulidasi internal dan koordinasi eksternal dengan LKD, LAD, FKAPD, dan masyarakat. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50)

4. Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas Raperdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 6).

5. Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta
Permendagri 111/2014, psl 7).

6. Menginformasikan Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsurnya masing-masing (setelah diundangkan).
(Permendagri 111/2014, psl 13).

7. Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, psl 54).

8. Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas RKPDes untuk tahun anggaran berikutnya (batas akhir pengambilan keputusan). (Permendagri 114/2014, psl 29).

9. Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas Perubahan APBDes tahun anggaran berjalan, bila ada
perubahan (batas akhir pengambilan keputusan). (Permendagri 20/2018, psl 40 dan 42)