DPRD Provinsi SULUT

27/07/2017

http://web9.manadoline.com/perjuangkan-gaji-guru-smasmk-angouw-silangen-lobi-kemenkeu/

IKLAN Perjuangkan Gaji Guru SMA/SMK, Angouw-Silangen Lobi Kemenkeu MANADO– Untuk memperjuangkan gaji guru SMA/SMK yang belum ter-cover dalam APBD, Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw bersama Sekretaris Provisi,Edwin Silangen  Kaban Keuangan, Praseno Hadi mendatangi Kantor Direktoral Jenderal Perimbangan...

23/07/2017

#

Setelah UU Pemilu ditetapkan dengan berbagai isu krusial dan perdebatan, ada dua hal yang menarik untuk dilihat dalam menghadapi Pemilu serentak tahun 2019. Kedua hal tersebut adalah urusan PT 20-25% untuk setiap calon presiden yang lagi ramai karena mengunakan basis hitungan masa lalu dan konversi suara ke kursi.

1. Pilpres.

Pilres 2019 dilaksanakan bersamaan dengan Pileg (Pemilu Legislatif). Yang membingungkan juga tentang syarat pencalonan Presiden (PT) berdasarkam perolehan kursi Parpol.

Nah kalo pilpres bersamaan dgn pileg, pake ukuran yg mana? mau pake ukuran yang lalu sebagaimana usulan beberapa parpol apakah tidak rancu dan justru membuka persoalan baru? Untuk hal ini, bukankah terkesan sudah memakai dua aturan baik yang lama maupun yang baru ? Padahal aturan itu sudah dipakai wktu pilpres 2014. Sementara kalau juga mau pakai hasil parpol 2019 yang belum diketahui, bagaimana caranya?

2. Konversi suara ke kursi.

Namanya keren "Sainte Lagua Murni", ia masuk dalam rumpun metode perhitungan suara divisor. Sederhananya, Sainte lagua murni tidak mengenal Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang sudah menjadi barang hapalan politisi dan mereka yang mendaftar menjadi Panwas dan KPU. Tapi, Sainte lagua mengunakan rumus bilangan pembagi angka ganjil (1,3,5,7,9 dst) pada penetapan kursi.

Secara teori, konversi suara Sainte Lagua Murni, akan menguntungkan Partai kelas menengah-atas dan Partai yang mempunyai kantong-kantong suara besar di satu wilayah. Misalnya, saat konversi suara ke kursi di Jawa Timur, akan sangat menguntungkan PKB dan merugikan PAN dan PKS. Tapi pada saat bersamaan akan merugikan PKB di wilayah-wilayah lain yang hanya berharap sisa kursi.

Metode "Sainte Lagua Murni", akan membuat Parpol bekerja keras merebut suara sebanyak-banyaknya di satu dapil. Pada akhirnya semua dapil menjadi dapil "neraka" bagi Parpol. Kita tidak akan lagi mendengar suara politisi atau Parpol yang berharap di kursi sisa.

Saya menunggu Keputusan MK, apa hasilnya hehehe

22/07/2017

http://www.redaksisatu.com/2017/07/olly-tak-terbukti-od-dan-e-ktp-politik.html?m=1

Situs Media Online Redaksi Satu

14/05/2017

Ukuran paling puncak bagi seseorang, di mana kita berdiri ketika tantangan dan kontroversi sedang muncul, bukan dimana kita berdiri ketika keadaan sedang nyaman.

Orang yang menyadari dirinya, akan menjadi bebas dan tidak pernah dipenjara oleh rasa bosan. Kebenasan terakhir yang akan kita miliki adalah saat menentukan sikap ketika dihadapkan pada keadaan dan situasi tertentu.

Happy Sunday..., Pastinya Akan Sukses (PAS)

16/04/2017

01/03/2017

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey bersama Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw hari ini, Senin (27/2) menerima Kunjungan Kerja Tim Komisi 2 DPR RI.
Kunjungan Komisi II DPR RI yang dipimpin ketua komisinya Zainudin Amali ini dalam rangka reses masa persidangan tahun 2017. Selanjutnya dilakukan pertemuan dan dialog di ruang rapat C.J. Rantung Kantor Gubernur yang ikut dihadiri beberapa kepala daerah Kabupaten/Kota m, Sekprov dan para pejabat eselon Pemprov.

01/03/2017

Gubernur Olly Dondokambey, Ketua DPRD Andrei Angouw dan Sekprov Edwin Silangen bersama Forkopimda serta jajaran pejabat eselon pemprov Sulut pada acara Temu Kenal Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara yang baru Mangihut Sinaga, malam ini, Senin (27/2) di Graha Bumi Beringin Manado.

01/03/2017

Roring: ASN dan THL kurang disiplin.

Kalau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) dilingkungan keasistenan III Setdaprov Sulut kurang disiplin harus ditindak pak.
Kalau memang tetap demikian sepantasnya dievaluasi dan diberi sanksi, biar nda terima 'gaji buta'. Pengawasan dan evaluasi perlu, tapi ketegasan lebih penting jika kumabal.

01/03/2017

Opini!
Open Bidding: kualitas atau loyalitas?

OPEN BIDDING (Lelang Terbuka) pengisian 12 jabatan eselon II segera dilakukan Pemerintah Provinsi Sulut dalam waktu dekat.

Setelah rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dipastikan tahapan seleksinya akan dimulai oleh tim seleksi yang diketuai Sekprov. Terdapat 10 eselon II yang selama ini berstatus pelaksana tugas dan dua jabatan kosong untuk staf ahli pemerintahan serta Kadis Capil dan KB.

Tentunya setelah jabatan-jabatan ini didefinitifkan, diharapkan akan semakin memacu akselarasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Sulut.

Tim seleksi tentunya sudah punya parameter profesional, tapi yang paling penting adalah bagaimana para calon pejabat ini mampu beradaptasi dengan keinginan user dalam hal ini ODSK. Punya visi yang jelas dan sejalan dengan visi dan pola pikir ODSK menjadi satu hal yang sangat penting.

Kualitas dan kapasitas seorang pejabat bukan semata-mata dia sangat kapabel dalam tugas dan pengabdian. Ini memang syarat formal, tapi pejabat yang 'sejalan' dengan pola pikir ODSK sangat dibutuhkan saat ini. Apalah artinya kehebatan seorang pejabat tapi justru hanya menunjukkan loyalitas semu.

Kata 'sejalan' disini tentunya harus termaknai secara lebih luas bahwasanya calon pejabat ini paham dan mengerti apa yang sedang diperjuangkan oleh ODSK saat ini. Jangan hanya menempel dan jadi benalu, karena hanya bekerja sesuai tupoksinya tapi tidak punya ide-ide brilian dalam menggaungkan program yang benar-benar spektakuler untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Searah, sehati, sejiwa dan sealur-pikir dengan rencana-rencana besar ODSK kedepannya sudah merupakan tuntutan mutlak. Gubernur dan wagub adalah jabatan politis dalam pemerintahan. Sehingga sebagai user mereka tentunya membutuhkan pengawal-pengawal yang paham artikulasi politik pemerintahan yang lebih luas dan tidak sekedar terkungkung dalam tupoksi SKPDnya.

Jika ada faktor x disini, maka itu adalah suatu keniscayaan. Dan itu lumrah jika memang harus ada orang-orang dekat ODSK harus diperjuangkan dalam jabatan sepanjang hal itu bukan didasarkan pada nepotisme dan koncoisme.

Sekali lagi, sealur-pikir harus dimaknai lebih luas dalam politik pemerintahan agar terhindar dengan apa yang dinamakan 'menggunting dalam lipatan'. Semoga!

01/03/2017

KEK-Tol dipacu, pembebasan lahan harus tuntas.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung serta jalan Tol Manado-Minut-Bitung akn segera dipacu agar segera terealisasi dan bisa selesai hingga akhir 2018.
Hal ini sebagai tindak lanjut hasil rapat terbatas Presiden Joko Widodo dan wapres Jusuf Kalla bersama sejumlah menteri dengan Gubernur Sulut Olly Dondokambey lalu.
Dalam rakor antara Kementrian Perekonomian RI dengan Pemprov Sulut bersama pihak terkait di Manado, Selasa (28/2) kemarin, Gubernur menjelaskan bahwa program ini sudah diinstruksikan Presiden Joko Widodo untuk dipercepat pengerjaannya dan bisa tuntas di akhir 2018.
Megaproyek KEK yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, memang bukan sekedar program. Hal ini karena mendorong perkonomian nasional dan tentunya bagi Sulawesi Utara.
"Segala persoalan dilapangan harus cepat diatasi, untuk itu semua pihak terkait harus membahasnya," tegas Gubernur. Selain revisi teknis dilapangan hingga proses percepatan administrasi, permasalahan penting yang perlu menjadi perhatian dan cukup menyita waktu adalah masalah pembebasan lahan.
Secara teknis dilapangan, untuk KEK masih terdapat 2,1 hektar lahan yang masih akan dibebaskan dari total 538 hektar, dan untuk jalan tol terdapat 154 bidang lahan direvisi dan 194 bidang lahan masih dibutuhkan.
Mudah-mudahan ada rencana aksi yang lebih profesional dan komprehensif supaya masyarakat yang kena pembebasan lahan tidak dirugikan.
Penyelesaian dan penuntasan masalah ini setidaknya akan tuntas sesuai dengan fungsi masing-masing baik Pemprov Sulut, Pemkab Minut, Pemkot Bitung serta Pemerintah Pusat melalui Kementrian Perekonomian dan ATR BPN.

21/02/2017

http://dprdsulut.com/rri-sulut-audensi-dengan-ketua-dprd-sulut/

Senin, 20 Februari 2017, Radio Republik Indonesia (RRI) Sulut melakukan audensi dengan Ketua DPRD Sulawesi Utara. 4 orang karyawan RRI yang menyambangi rumah dewan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Stasiun (Kepsta) Drs. Adi Pramono didamping dua orang Kabid dan wartawan RRI Senior Audi Kandores...

28/01/2017

Saya mengucapkan Selamat Merayakan Tahun Baru Imlek 2568 bagi yang merayakan,
Xīn Nián Kuài Lè