Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Halaman milik pemerintahan yang dipegang langsung oleh admin Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

🖐 Halooo Sobat Sulbar 🧐.⚖️🤝 PERJANJIAN TARUHAN ASET, APAKAH SAH MENURUT HUKUM? 🏠⚽🚗Pernahkah Anda mendengar atau bahkan m...
19/07/2026

🖐 Halooo Sobat Sulbar 🧐.

⚖️🤝 PERJANJIAN TARUHAN ASET, APAKAH SAH MENURUT HUKUM? 🏠⚽🚗
Pernahkah Anda mendengar atau bahkan menemukan kesepakatan seperti ini? 🤔
"Kalau tim favorit saya menang, mobil ini menjadi milik saya. Tapi kalau kalah, rumah saya menjadi milik Anda." ⚽🏠🚗
📌 Sekilas tampak seperti perjanjian biasa. Namun, apakah kesepakatan seperti itu sah dan dapat dipaksakan pelaksanaannya menurut hukum?
⚠️ Tahukah Anda bahwa tidak semua kesepakatan memiliki kekuatan hukum. Apabila suatu perjanjian menjadikan uang atau aset sebagai taruhan atas hasil pertandingan atau peristiwa yang belum pasti, perjanjian tersebut dapat bertentangan dengan hukum dan bahkan berpotensi memenuhi unsur tindak pidana perjudian.
📖 Lalu, apa dasar hukumnya? ✅ Bagaimana ketentuan dalam KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian? ✅ Kapan suatu kesepakatan dapat dianggap sebagai taruhan yang dilarang oleh hukum?
Yuk, simak infografis ini agar semakin memahami batas antara perjanjian yang sah dan taruhan yang melanggar hukum. ⚖️📚
💬 Menurut Anda, apakah perjanjian taruhan aset seperti ini dapat dibenarkan hanya karena dibuat atas dasar kesepakatan para pihak? Tulis pendapat Anda di kolom komentar! 👇😊




🖐 Haloo Sobqt Sulbar 🧐🧐 Benarkah setiap Keputusan Administrasi dapat dilegalisasi?Pernahkah Anda bertanya, mengapa ada p...
19/07/2026

🖐 Haloo Sobqt Sulbar 🧐

🧐 Benarkah setiap Keputusan Administrasi dapat dilegalisasi?
Pernahkah Anda bertanya, mengapa ada permohonan legalisasi yang ditolak, padahal dokumen tersebut merupakan dokumen asli?
Tahukah Anda bahwa keaslian fisik dan keutuhan isi dokumen menjadi syarat penting dalam proses legalisasi. Sedikit saja terdapat keraguan terhadap isi dokumen, pejabat yang berwenang tidak dapat melakukan legalisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
📌 Apa saja yang dimaksud dengan "terdapat keraguan terhadap keaslian isi"? 📌 Mengapa dokumen yang robek, mengalami penghapusan, perubahan, atau kehilangan halaman dapat ditolak untuk dilegalisasi? 📌 Apa dasar hukum yang mengatur hal tersebut?
Temukan jawabannya pada infografis ini. Memahami aturan legalisasi bukan hanya penting bagi aparatur pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat agar setiap dokumen administrasi tetap memiliki kepastian hukum dan nilai pembuktian yang sah.
Geser dan simak infografisnya!

🖐 Halooo Sobat Sulbar 🧐📚 Edukasi Hukum❓Hak mengadu ada batas waktunya. Sudahkah Anda mengetahuinya?🔍 Lihat infografis in...
18/07/2026

🖐 Halooo Sobat Sulbar 🧐

📚 Edukasi Hukum
❓Hak mengadu ada batas waktunya. Sudahkah Anda mengetahuinya?
🔍 Lihat infografis ini untuk memahami: ✅ Batas waktu pengaduan
✅ Jangka waktu pencabutan pengaduan
✅ Akibat hukum setelah pengaduan dicabut
⚖️ Pahami hukumnya, lindungi hak Anda




18/07/2026

🖐 Halooo Sobat Sulbar 🧐

📸 KOLASE SEPEKAN BIRO HUKUM
Edisi Pekan Ketiga | 13–17 Juli 2026

Satu pekan penuh dedikasi, kolaborasi, dan komitmen dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang taat hukum.

Selama periode 13–17 Juli 2026, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan berbagai agenda strategis, mulai dari koordinasi, pendampingan hukum, harmonisasi regulasi, hingga partisipasi aktif dalam forum nasional dan daerah melalui pertemuan luring maupun daring.

Setiap langkah yang dilakukan merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan hukum, serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berlandaskan kepastian hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Terima kasih kepada seluruh mitra kerja atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin. Biro Hukum akan terus berkomitmen memberikan layanan hukum yang profesional, adaptif, dan berintegritas untuk Sulawesi Barat.

⚖️ Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat
Profesional dalam Pelayanan, Kuat dalam Kepastian Hukum.




🖐 Halooo Sobat Sulbar 🧐📍 Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat Hadiri Diseminasi Program JAGA SULBARBiro Hukum Sekre...
17/07/2026

🖐 Halooo Sobat Sulbar 🧐

📍 Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat Hadiri Diseminasi Program JAGA SULBAR

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Pertemuan Diseminasi Program JAGA SULBAR (Jaringan Advokasi Gerakan Anti NAPZA Sulbar) yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat di Ruang Theater Kantor Gubernur Sulawesi Barat.

Kegiatan ini menjadi wadah penguatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di Sulawesi Barat. Melalui program JAGA SULBAR, seluruh pemangku kepentingan didorong untuk membangun komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan NAPZA.

Partisipasi Biro Hukum merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan kebijakan dan aspek hukum dalam implementasi program pencegahan penyalahgunaan NAPZA, sekaligus memperkuat koordinasi antarlembaga demi mewujudkan Sulawesi Barat yang lebih maju, sehat, dan berdaya saing.




🖐 Haloo Sobat Sulbar 🧐🌿 Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Rapat Asistensi dan Supervisi Implementasi Re...
17/07/2026

🖐 Haloo Sobat Sulbar 🧐

🌿 Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Rapat Asistensi dan Supervisi Implementasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, melalui virtual meeting.

Keikutsertaan Biro Hukum dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan aspek hukum dalam implementasi RPPLH sebagai pedoman pembangunan daerah yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui asistensi dan supervisi ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.




🖐 Haloo Sobat Sulbar 🧐🖋️ Jangan Sampai Keliru!Apakah Anda sudah mengetahui jenis Naskah Dinas yang ditandatangani oleh K...
17/07/2026

🖐 Haloo Sobat Sulbar 🧐

🖋️ Jangan Sampai Keliru!
Apakah Anda sudah mengetahui jenis Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dalam jabatan dan yang ditandatangani atas nama Gubernur?
Pemahaman mengenai kewenangan penandatanganan Naskah Dinas merupakan bagian penting dari tertib administrasi pemerintahan. Kesalahan dalam penandatanganan dapat berdampak pada keabsahan administrasi dan tata kelola pemerintahan.
Simak ketentuannya berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

🖐 Haloo Sobat Sulbar 🧐⚖️📜 KETETAPAN MPR BERADA DI ATAS UNDANG-UNDANG...❓ Lalu, mengapa Mahkamah Konstitusi tidak dapat m...
16/07/2026

🖐 Haloo Sobat Sulbar 🧐

⚖️📜 KETETAPAN MPR BERADA DI ATAS UNDANG-UNDANG...
❓ Lalu, mengapa Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengujinya?
💡 Simak penjelasan hukumnya berdasarkan Putusan MK Nomor 66/PUU-XXI/2023.



🖐 Haloo Sobat Sulbar 🧐Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Fokus Hukum yang diselenggarakan oleh ...
16/07/2026

🖐 Haloo Sobat Sulbar 🧐
Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Fokus Hukum yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI secara virtual melalui Zoom Meeting, dengan mengusung tema "Strategi Penyusunan Pendapat Hukum: Penguatan Legal Reasoning dan Evidence Based."

Kegiatan ini menjadi wadah peningkatan kapasitas aparatur dalam menyusun pendapat hukum yang berkualitas, objektif, dan berbasis pada analisis hukum yang kuat serta didukung oleh bukti (evidence based). Melalui penguatan legal reasoning, diharapkan setiap produk pendapat hukum mampu memberikan solusi yang tepat, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum.

Biro Hukum Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia guna menghadirkan layanan hukum yang profesional, adaptif, dan berintegritas dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik.




🖐 Haloo Sobat Sulbar 🧐🤝 Kepala Biro Hukum Dampingi Gubernur Sulbar Jajaki Kerja Sama dengan Yayasan BaKTIKepala Biro Huk...
15/07/2026

🖐 Haloo Sobat Sulbar 🧐

🤝 Kepala Biro Hukum Dampingi Gubernur Sulbar Jajaki Kerja Sama dengan Yayasan BaKTI

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mendampingi Gubernur Sulawesi Barat beserta jajaran dalam kunjungan kerja ke Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) di Makassar.

Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi dan menjajaki peluang kerja sama strategis dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta pengembangan program-program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Barat.

Kehadiran Biro Hukum dalam agenda tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap penyusunan dan penguatan aspek hukum dalam setiap rencana kerja sama, sehingga implementasinya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pembangunan daerah.




Address

Jln. H. Abd. Malik Pattana Endeng
Mamuju
91512

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category