Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Public & Government Service, Jl. Abd. Malik Pattana Endeng, Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat, Mamuju.

Pengawas internal pemerintah daerah yang membantu gubernur memastikan pemerintahan berjalan sesuai aturan, efektif, dan bebas penyimpangan, serta berperan sebagai APIP dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan

Mamuju – Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menghadiri kegiatan Rekonsiliasi Data dan Iuran Wajib Peme...
18/07/2026

Mamuju – Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menghadiri kegiatan Rekonsiliasi Data dan Iuran Wajib Pemerintah Daerah, Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda, Kelas III Aktif, Kontribusi Iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), dan Kepala Desa sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 di Maleo Hotel and Convention Mamuju, Kamis (16/7/2026). Dalam kegiatan tersebut, M. Natsir didampingi Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah II, Wahidah Harun.

Kegiatan dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sulawesi Barat, Habibi Azis, yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam memastikan validitas data kepesertaan serta ketepatan pembayaran iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) guna mendukung keberlanjutan pelayanan kesehatan.

Rekonsiliasi ini bertujuan menyelaraskan data kepesertaan dan pembayaran iuran JKN agar pengelolaan anggaran berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan.

Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menyampaikan bahwa rekonsiliasi data merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Menurutnya, data yang valid menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat untuk menjamin keberlangsungan Program JKN, sementara sinergi antarpemangku kepentingan menjadi kunci dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Forum ini juga membahas evaluasi realisasi pembayaran iuran hingga Triwulan II Tahun 2026, proyeksi kebutuhan anggaran hingga akhir tahun, serta penguatan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kecukupan anggaran dan ketepatan pembayaran iuran JKN. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dan meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Sulawesi Barat.

Mamuju – Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, bersama Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah II, Wahidah Har...
16/07/2026

Mamuju – Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, bersama Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah II, Wahidah Harun, dan Tim APIP Irban Wilayah II menghadiri Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Wilayah I Kementerian PANRB secara daring, Rabu (15/7/2026).

Evaluasi tersebut diikuti Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, Tim SAKIP Pemprov Sulbar, serta perangkat daerah yang menjadi sampel evaluasi sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021.

Dalam kesempatan itu, Sekprov Sulbar, Junda Maulana memaparkan tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2025, hasil evaluasi internal, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), serta kinerja indikator makro Provinsi Sulawesi Barat.

Inspektur Sulbar, M. Natsir, mengatakan bahwa evaluasi SAKIP merupakan momentum untuk memperkuat akuntabilitas kinerja dan memastikan seluruh program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Inspektorat sebagai APIP akan terus mengawal implementasi rekomendasi hasil evaluasi agar perbaikan tata kelola berjalan secara berkelanjutan.

Sinergi seluruh perangkat daerah menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas implementasi SAKIP dan mewujudkan pemerintahan yang semakin akuntabel serta berorientasi pada hasil," ujar M. Natsir.

Mamuju – Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menghadiri Rapat Koordinasi Pra Evaluasi Sistem Akuntabili...
14/07/2026

Mamuju – Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menghadiri Rapat Koordinasi Pra Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Lantai II Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin (13/7/2026).

Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, bertujuan memantapkan kesiapan perangkat daerah menghadapi Evaluasi SAKIP Tahun 2026 oleh Kementerian PANRB yang dijadwalkan pada 15 Juli 2026. Hadir p**a Inspektur Pembantu Wilayah II, Wahidah Harun, jajaran APIP Irban Wilayah II, perangkat daerah yang menjadi sampel evaluasi, serta tim pendamping Pemprov Sulbar.

Sekda Junda Maulana menegaskan pentingnya kesiapan substansi dan kelengkapan dokumen pendukung agar target mempertahankan predikat BB dengan peningkatan nilai sebagai langkah menuju predikat A pada 2027 dapat tercapai.

Inspektur Sulbar, M. Natsir, menyampaikan bahwa evaluasi SAKIP merupakan momentum untuk memastikan seluruh program pemerintah memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat. Menurutnya, sinergi antara Inspektorat, Biro Organisasi, dan perangkat daerah menjadi kunci dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Sementara itu, Wahidah Harun menjelaskan bahwa APIP telah melakukan pendampingan kepada perangkat daerah yang menjadi lokus evaluasi, terutama dalam pemenuhan eviden dan penyelarasan perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja sesuai ketentuan Kementerian PANRB.

Pelaksanaan rapat ini juga mendukung visi Pancadaya Gubernur Sulawesi Barat, khususnya misi memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel melalui peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Mamuju – Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah Khusus Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan internalisasi...
14/07/2026

Mamuju – Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah Khusus Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan internalisasi semboyan "Mellete Diatonganan" melalui pemasangan stiker pada laptop dan komputer yang digunakan seluruh pegawai, Senin (13/7/2026).

Kegiatan yang dipimpin oleh Irban Wilayah Khusus, Khairani, ini bertujuan memperkuat budaya integritas, kejujuran, dan profesionalisme di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pemasangan stiker pada perangkat kerja diharapkan menjadi pengingat bagi setiap ASN untuk senantiasa menginternalisasikan nilai-nilai "Mellete Diatonganan" dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menegaskan bahwa Mellete Diatonganan bukan sekadar slogan, melainkan nilai yang harus menjadi karakter setiap ASN.

Menurutnya, APIP dituntut menjaga integritas, independensi, dan objektivitas.

Sementara itu, Khairani menyampaikan bahwa pemasangan stiker bertujuan menginternalisasikan nilai "Mellete Diatonganan" agar senantiasa menjadi pengingat bagi setiap ASN dalam menjalankan tugas selalu dilandasi integritas, objektivitas, profesionalisme, dan keberanian menegakkan kebenaran.

Melalui kegiatan ini, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat berharap budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas dan keberanian menegakkan kebenaran semakin mengakar di lingkungan ASN.

Inspektorat Dearah Provinsi Sulawesi Barat mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Mamuju ke - 486 Tahun, 14 Juli 2026. ...
14/07/2026

Inspektorat Dearah Provinsi Sulawesi Barat mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Mamuju ke - 486 Tahun, 14 Juli 2026.

" Mamuju Marendeng "

Mamuju – Tim Tindak Lanjut Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakil...
11/07/2026

Mamuju – Tim Tindak Lanjut Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Pemantauan Kerugian Daerah (PKD) di Ruang Rapat Tindak Lanjut Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang berlangsung selama empat hari, Senin–Kamis (6–9 Juli 2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat penyelesaian tindak lanjut atas kerugian daerah melalui koordinasi yang intensif antara Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan penyelesaian penggantian kerugian daerah serta memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Pemantauan dihadiri oleh Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, didampingi Sekretaris Inspektorat, Abdul Syahid Hasan, Auditor Ahli Madya Kisman, serta Tim Tindak Lanjut Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat bersama Tim BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menyampaikan Pemantauan ini menjadi momentum untuk memastikan setiap penyelesaian kerugian daerah berjalan secara optimal," ujar M. Natsir.

Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara Inspektorat Daerah dan BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat menjadi faktor penting dalam mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Melalui kegiatan Pemantauan Kerugian Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan serta menyelesaikan kewajiban penggantian kerugian daerah secara tepat waktu. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat akan terus memperkuat fungsi pembinaan, pengawasan, dan koordinasi guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel di Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju – Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melalui Inspektur Pembant...
11/07/2026

Mamuju – Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melalui Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah II melaksanakan Ekspose dan Penyerahan Naskah Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan Audit Ketaatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat, di Aula Kantor Dinkes PPKB Sulbar, Selasa (7/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Sulbar dan jajaran Dinas Kesehatan PPKB Provinsi Sulawesi Barat sebagai auditi. Ekspose merupakan tahapan akhir Audit Ketaatan yang bertujuan menyampaikan hasil pemeriksaan, temuan, serta rekomendasi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Inspektur Pembantu Wilayah II, Wahidah Harun, menegaskan bahwa audit ketaatan merupakan instrumen pembinaan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas perangkat daerah.

*"Hasil pemeriksaan hendaknya dipandang sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan,"* ujarnya.

Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, mengajak seluruh perangkat daerah untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan serta membangun budaya kepatuhan dan pengendalian intern yang kuat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Melalui kegiatan ini, Inspektorat Sulbar terus memperkuat perannya sebagai APIP yang tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga pembinaan dan pendampingan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Mamuju – Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertema "Akseleras...
07/07/2026

Mamuju – Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertema "Akselerasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Disiplin Anggaran Menuju Sulbar Mandiri" dalam rangka penyusunan Laporan Eksekutif Daerah Semester I Tahun 2026 di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Senin (6/7/2026).

Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, tersebut diikuti Inspektur Pembantu Wilayah II Wahidah Harun, Bapenda, BPKAD provinsi dan kabupaten, serta para pemangku kepentingan lainnya secara luring maupun daring.

Dalam sambutannya, Junda Maulana menegaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci mewujudkan kemandirian fiskal Sulawesi Barat. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien serta optimalisasi potensi daerah guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, M. Natsir menyatakan bahwa Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) siap mendukung penguatan tata kelola keuangan daerah melalui pengawasan yang efektif dan berbasis pencegahan.

"Peningkatan PAD dan disiplin anggaran harus diiringi penguatan tata kelola dan sistem pengawasan yang efektif. Inspektorat Daerah berkomitmen mengawal pengelolaan keuangan agar berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah," ujar M. Natsir.

Melalui kegiatan ini, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, sekaligus mendukung terwujudnya Sulawesi Barat yang Maju dan Sejahtera.

Mamuju – Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, bersama jajaran Inspektur Pembantu (Irban) dan seluruh ASN...
07/07/2026

Mamuju – Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, bersama jajaran Inspektur Pembantu (Irban) dan seluruh ASN Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Apel Virtual Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Zoom Meeting di Aula Kantor Inspektorat Daerah, Senin (6/7/2026).

Apel yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, ini diikuti seluruh perangkat daerah. Dalam arahannya, Sekda menyampaikan bahwa apel virtual akan dilaksanakan rutin setiap Senin pertama setiap bulan sebagai sarana koordinasi, evaluasi, dan penguatan sinergi dalam mendukung visi "Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera" melalui implementasi Panca Daya. Ia juga menekankan pentingnya disiplin ASN, kolaborasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menanggapi hal tersebut, Inspektur Daerah M. Natsir menegaskan komitmen Inspektorat Daerah untuk terus mengawal pelaksanaan program pembangunan melalui fungsi pengawasan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas.

"Arahan Sekretaris Daerah menjadi pengingat bagi seluruh ASN untuk terus meningkatkan disiplin, profesionalisme, dan integritas. Inspektorat Daerah siap menjadi mitra strategis perangkat daerah agar setiap program pemerintah berjalan efektif, akuntabel, dan memberi manfaat bagi masyarakat," ujar M. Natsir.

Melalui kegiatan ini, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas.

**Mamuju** – Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melalui Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah II melaksanakan **Ent...
04/07/2026

**Mamuju** – Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melalui Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah II melaksanakan **Entry Meeting Audit Ketaatan** di Kantor Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (2/7/2026).

Kegiatan dipimpin oleh Inspektur Pembantu Wilayah II, Wahidah Harun, bersama Tim Pemeriksa Irban Wilayah II, dan diterima oleh jajaran Biro Organisasi yang diwakili Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik.

Dalam pertemuan tersebut, Biro Organisasi menyatakan komitmennya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan audit dengan menyediakan data, dokumen, dan informasi yang diperlukan. Sementara itu, Wahidah Harun menjelaskan bahwa Audit Ketaatan bertujuan menilai kepatuhan perangkat daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku, sekaligus memberikan rekomendasi konstruktif guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas kinerja.

Di tempat terpisah, Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menegaskan bahwa Audit Ketaatan merupakan bagian dari fungsi pembinaan APIP untuk memastikan setiap perangkat daerah melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

*"Melalui audit ini, kami ingin memberikan rekomendasi yang bersifat konstruktif sehingga tata kelola pemerintahan semakin efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,"* ujar M. Natsir.

Entry Meeting ini diharapkan memperkuat koordinasi antara Tim Pemeriksa dan Biro Organisasi sehingga pelaksanaan Audit Ketaatan dapat berjalan efektif, objektif, independen, serta memberikan nilai tambah bagi peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Address

Jl. Abd. Malik Pattana Endeng, Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
Mamuju
91512

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:00
Tuesday 08:00 - 16:00
Wednesday 08:00 - 16:00
Thursday 08:00 - 16:00
Friday 07:30 - 16:30

Website

, ,

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category