Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

12/06/2026

🕵️‍♂️ Kenalin, ini ! Jeli melihat, sigap mengawasi.

Dari manipulasi data pemilih, praktik terlarang, hingga keamanan kotak suara—tidak ada yang luput dari pantauan kaca pembesar Siwasri! Kenapa harus se-detail itu? Karena setiap suara Anda adalah masa depan bangsa yang harus dijaga keadilannya.

Ingat, pemilu yang bersih dimulai dari kepedulian kita bersama. Yuk, ikut ambil bagian menjadi pemilih yang cerdas dan ikut mengawasi! 👁️💼

12/06/2026

11/06/2026

11/06/2026

“Dapat info pemilu di grup sebelah, langsung sebar?” Eitss.. tunggu dulu! 🛑✋

Daripada jempol kita ikut andil menyebarkan berita yang gak jelas, mending kita jadi agen penyebar kebaikan. Caranya gampang banget:
👉 Pastikan kebenaran berita lewat akun resmi atau website Bawaslu.
👉 Kalau nemu akun penyebar hoaks? Langsung laporkan!

Yuk edukasi orang-orang terdekat kita biar gak gampang kemakan isu fiktif. Sosmed bakal jadi tempat yang seru dan bermanfaat kalau kita semua jadi pengguna yang cerdas! 😉

Gimana, hari ini udah cek informasi resmi di bawaslu.go.id belum?

10/06/2026

🗣️: “Apakah semua warga negara punya hak pilih?”
🗣️: “Apa saja syarat menjadi pemilih dalam Pemilu?”
🗣️: “Bagaimana cara cek statusku apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum?”

yang masih bertanya-tanya soal siapa saja yang berhak memilih, yuk Awasmin jelaskan melalui berikut ✍🏻😉

10/06/2026

Sering dengar istilah “Black Campaign” vs “Negative Campaign”? Biar ga salah paham, yuk kenali bedanya! 🤔👇

Banyak yang mengira keduanya sama, padahal secara hukum beda banget lho!

Negative Campaign (LEGAL): Ini adalah kritik berbasis fakta, data nyata, dan rekam jejak program paslon. Tujuannya agar publik bisa memverifikasi dan menilai secara objektif.
Black Campaign / Kampanye Hitam (ILEGAL): Ini murni serangan menggunakan informasi bohong (hoax), fitnah, atau isu SARA yang sengaja disebar untuk memprovokasi masyarakat.

Ingat, kampanye hitam bukan cuma merusak demokrasi, tapi ada Sanksi Pidana yang siap menjerat pelakunya:
UU No. 7 Tahun 2017 (Pasal 521): Pidana penjara hingga 2 tahun & denda maksimal Rp 24 Juta.
UU No. 1 Tahun 2024 / UU ITE (Pasal 27A & 28 ayat 2): Pidana penjara hingga 6 tahun & denda maksimal Rp 1 Miliar jika disebarkan via media sosial/digital!

Saring sebelum sharing. Yuk, jadi pemilih yang cerdas dan jaga ruang digital kita tetap sehat! 🛑❌