Bahwa setelah Bangsa Indonesia mengalami perubahan mondial yang bernama REFORMASI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada Tahun 1998, maka secara gradualistik perubahan tersebut bukan hanya sukses melakukan pergantian rezim dari Orde Baru ke Orde Reformasi di bawah kekuasaan sentralistik yang mengakhiri pemerintahannya setelah 32 tahun dalam genggamannya. Bahwa Reformasi nasional yang ditanda
i terjadinya perubahan system politik, system pemerintahan dan system kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, maka Indonesia secara esensil prinsipil telah menanggalkan system otoritarian, sentralistik dan system hegemonic. Indonesia telah melahirkan komitmen politik untuk keluar dari system pemerintahan yang nepotism, kolutif dan koruptif (NKK) dan menatap ke depan dengan system baru yang demokratis yang merupakan antitesa dari system sebelumnya. Bahwa Demokrasi yang merupakan kehendak bersama untuk Indonesia yang lebih berkeadilan, mapan dan sejahtera, maka jalan demokrasi tersebut mensyaratkan penciptaan pranata system ketatanegaraan dan kebangsaan yang dapat mewujudkan system politik multipartai, kebebasan berkehendak dan berserikat, kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum. Jalan demokrasi juga mengharuskan terwujudnya system pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik (clean government and good governance), dengan berlandaskan pada prinsip desentralistik, transparansi, akuntabel, acceptable dan kapabel. Seterusnya, jalan demokrasi pun memberikan tawaran solusi pada system social kemasyarakatan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat sipil (civil society) dengan memberikan ruang dan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk berkreasi dan memiliki akses luas di dalam segala bidang kehidupan seperti politik, ekomomi, pemerintahan dan pelayanan. Terutama kesempatan masyarakat terbuka lebar untuk pemenuhan hak-hak dasarnya, kesempatan memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak dan sebagainya. Bahwa system demokrasi hanya dapat terwujud secara riil mengarungi desas-desas kehidupan nasional untuk mencapai cita-citanya apabila system tersebut mampu mengantar bangsa ini lepas dari masa transisi baik politik maupun system social hingga menjadi bangsa yang kuat secara politik, mapan secara ekonomi dan tangguh secara cultural. Kekuatan, kemapanan dan ketangguhan sebagai suatu bangsa dapat terwujud jika secara epistemologis bangsa Indonesia dapat melakukan perubahan tatakelola system ketatanegaraan yang baru setalah melembagakan system demokrasi yang baku. Bahwa sebagai manifestasi dari keinginan untuk mewujudkan kelmbagaan system demokrasi yang baku tersebut, menjadi inspirasi dan menggugah jiwa dan semangat nasionalitas untuk mengambil bagian dalam poros pembangunan demokrasi, sebagai bentuk apresiasi dan peran serta dalam mengawal dan mewujudkan bangunan demokratisasi hingga ke pintu gerbang peradaban nasional yang makmur-sentosa. Bahwa sebagai bentuk apresiasi dan peran serta dimaksud, maka sebagai bagian dari stakeholders bangsa ini, telah bertekad dan berkomitmen kuat untuk berperan aktif dalam gerak dinamis proses demokratisasi kebangsaan dengan membentuk sebuah lembaga non-pemerintah (non-govermental organization), atau lembaga swadaya masyarakat yang bernama:
LEMBAGA POROS PEMBANGUNAN DEMOKRASI INDONESIA
DISINGKAT LEMBAGA sPEDISIa
Bahwa sebagai kerangka dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai suatu organisasi yang konsen terhadap perkembangan demokrasi kebangsaan, maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa disusunlah ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA Lembaga sPEDISIa dengan berdasar kepada:
Pertama, Konsisten berdiri di garda terdepan untuk mengawal jalannya proses demokrasi;
Kedua, Komitmen menjadi lembaga agregasi dalam merealisasikan Soko Guru Demokrasi;
Ketiga, Political Will untuk melakukan pendidikan politik dan pendewasan politik sebagai manifestasi dari hakikat demokrasi;
Keempat, Kehendak bersama untuk menjadi pilar pergerakan dinamika demokrasi sebagai jalan untuk mewujudkan tatakelola system ketatanegaraan yang berazaskan clean government dan good governance;
Kelima, Nawacita Bangsa untuk melembagakan system demokrasi agar tercipta kehidupan social yang berkeadilan dan berkeadaban yang menjadikan bangsa ini kuat secara politik, mapan secara ekonomi dan tangguh secara cultural.
