Badan Mutu KKP Makassar

03/09/2026

02/09/2026

BALAI PPMHKP MAKASSAR SUKSES KAWAL EKSPOR PRODUK PERIKANAN BERMUTU SULAWESI SELATAN

Salah satu komoditas yang menjadi perhatian dalam kegiatan ini adalah telur ikan terbang, produk perikanan bernilai ekonomi yang banyak diminati dan menjadi salah satu komoditas unggulan dari Sulawesi Selatan.

Melalui kegiatan surveilan, petugas memastikan proses penanganan dan pengolahan produk dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga telur ikan terbang yang dihasilkan tetap bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.

✨ Pengawasan yang konsisten menjadi langkah penting dalam menjaga kepercayaan konsumen sekaligus mendukung daya saing produk perikanan Indonesia di pasar domestik maupun internasional.

27/08/2026

✨ BALAI PPMHKP MAKASSAR SUKSES KAWAL EKSPOR IKAN BERMUTU SULAWESI SELATAN ✨

​Tahukah ?

​Produk perikanan yang aman dan berkualitas tidak hanya dihasilkan dari bahan baku terbaik, tetapi juga melalui sistem pengawasan yang ketat di setiap tahap pengolahannya.

​Melalui Surveilan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Badan Mutu KKP Makassar memastikan penerapan sistem jaminan mutu pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk produk Frozen Demersal Fish, Frozen Pelagic Fish, Frozen Tuna, Fresh Demersal Fish, Fresh Pelagic Fish, Fresh Tuna tetap berjalan secara konsisten.

​Setiap tahapan, mulai dari program prasyarat, pengendalian titik kritis, hingga proses pengolahan, diverifikasi agar produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan pangan serta siap bersaing di pasar domestik maupun internasional.

​Karena kepercayaan konsumen dimulai dari mutu yang terjaga.

​

27/08/2026

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT SEMESTER I TAHUN 2026

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional menggunakan aplikasi Layanan Pengaduan Online Rakyat atau disingkat SP4N LAPOR! merupakan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat secara daring yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik. Secara khusus, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah mengatur penyelenggaraan penanganan pengaduan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagai unit pelayanan publik, Badan Mutu KKP Makassar telah mengintegrasikan sistem penanganan pengaduan dalam aplikasi LAPOR!. Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu ini membuat masyarakat memiliki satu saluran pengaduan secara nasional. Pada Semester I tahun 2026, terdapat konsultasi tatap muka sebanyak 9 kali, 13 kali konsultasi melalui telepon/Whatsapp, dan Media Sosial sebanyak 3 kali. Adapun pengaduan melalui aplikasi LAPOR! sebanyak 24 kali dengan kategori permintaan informasi dan Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan sebanyak 1 kali. Pengaduan melalui tatap muka, telepon/WhatsApp dan aplikasi LAPOR! tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan tuntas.

Kantor Staf Presiden RI
KEMENTERIAN PANRB
Ombudsman RI Sulsel

15/08/2026

15/08/2026

Segenap keluarga besar Kementerian Kelautan dan Perikanan turut berduka sedalam-dalamnya atas bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Semoga masyarakat yang terdampak senantiasa diberikan kekuatan dan ketabahan, serta seluruh proses penanganan dan pemulihan dapat berjalan dengan baik.

Doa kami untuk seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Dokumentasi: Antara Foto

13/08/2026

SIARAN PERS
BADAN MUTU KKP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR : SP.227/SJ.5/VIII/2026

*BPPMHKP & Otoritas Kompeten Turki Gelar Joint Pre-Border Inspection Jaga Mutu dan Perluas Akses Ekspor Ikan Indonesia*

JAKARTA, (12/8) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama tim Ministry of Agriculture and Forestry, The Republic of Türkiye melakukan inspeksi bersama ke sejumlah unit pengolahan ikan (UPI) pada 10 - 15 Agustus 2026. Langkah ini sebagai upaya memperluas akses pasar ekspor produk perikanan Indonesia ke negara tersebut.

“Joint pre-border inspection terhadap beberapa perusahaan perikanan (UPI) sebagai prasyarat bagi mereka untuk segera menerbitkan approval number terhadap UPI yang akan melakukan ekspor,” ujar Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan atau Badan Mutu KKP, Ishartini dalam siaran resmi di Jakarta, Rabu (12/8).

Inspeksi selama lima hari itu menyasar tujuh UPI yang berlokasi di Jakarta, Banyuwangi, Sidoarjo dan Denpasar. Produk perikanan unggulan yang dihasilkan perusahaan yaitu tuna, ikan demersal, cephalopod, teripang, udang, bandeng, kepiting serta kerapu.

Dengan skema ini, tim KKP dan otoritas Turki dapat melihat langsung proses pengolahan dari hulu sampai hilir terutama yang berkaitan dengan sanitasi, higiene dan standar keamanan pangan.

UPI yang diinspeksi sebelumnya telah mengantongi sertifikasi mutu yang diterbitkan oleh Badan Mutu KKP sebagai competent authority (CA), yang menjadi syarat utama untuk memperoleh Approval Number dari otoritas Turki.

“Ini sangat penting bagi penambahan akses pasar dan daya saing produk perikanan kita,” tegas Ishartini.

KKP sendiri telah mengusulkan 63 UPI untuk mendapatkan Approval Number dari otoritas Turki. Usulan ini akan menambah daftar panjang UPI yang dapat melakukan ekspor ke Turki, dari yang semula hanya 72 UPI berdasarkan data per Juli 2027.

Sejauh ini Indonesia telah mengekspor 24 jenis komoditas perikanan diantaranya cephalopod, tuna, sarden, rumput laut dan udang dengan volume yang semakin meningkat dari 2.300 ton pada tahun 2024 menjadi 2.500 ton pada 2025.

HUMAS BADAN MUTU KKP