What are the opening hours?

Monday 08:00 - 16:30 Tuesday 08:00 - 16:30 Wednesday 08:00 - 16:30 Thursday 08:00 - 16:30 Friday 08:00 - 17:00

https://rupbasanmakassar.kemenkumham.go.id/

𝗥𝗨𝗣𝗕𝗔𝗦𝗔𝗡 𝗠𝗔𝗞𝗔𝗦𝗦𝗔𝗥, Jalan Rutan NO. 2 A, Makassar (2026)

07/11/2024

𝗘𝗻𝘁𝗿𝘆 𝗠𝗲𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗕𝗣𝗞 𝗠𝗲𝗻𝘂𝗷𝘂 𝗟𝗮𝗽𝗼𝗿𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘂𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗺𝗲𝗻𝗸𝘂𝗺𝗵𝗮𝗺 𝗬𝗮𝗻𝗴 𝗟𝗲𝗯𝗶𝗵 𝗕𝗮𝗶𝗸

Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melaksanakan Entry Meeting Pemeriksaan Interim BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2024. Entry meeting ini sebagai audit laporan keuangan akhir tahun Kemenkumham tahun 2024 sebagai saran menuju Laporan Keuangan Kemenkumham yang lebih baik.

Kegiatan yang bertempat digawangi oleh Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM Nico Afinta, serta perwakilan BPK RI sebagai penanggung jawab Ida Irawati,

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Nico Afinta dalam sambutannya mengatakan, bahwa entry meeting kali ini merupakan salah satu upaya Kemenkumham untuk meningkatkan kinerja organisasi.

“ Ini merupakan Salah satu upaya penting untuk mendorong perbaikan kinerja, dengan cara meningkatkan akuntabilitas Laporan Keuangan, dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) dan Komitmen kita dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, khususnya terkait pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan APBN, “ kata Nico di Ruang Rapat Soepomo, Gedung Sekretariat Jenderal, Jakarta, Selasa (05/11/2024).

Nico Afinta juga menginstruksikan agar Pejabat/Pegawai yang menjadi Auditor pada pelaksanaan pemeriksanaan, yang dilakukan selama 40 hari kedepan hingga 20 Desember 2024, dapat bersikap kooperatif, responsif, informatif serta tepat waktu dalam pemenuhan dokumen dan data dukung, sesuai permintaan Tim Pemeriksa BPK RI.

"Teman-teman di Keuangan dan jajaran terkait juga segera melakukan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan, sehingga berkontribusi positif terhadap penyajian laporan keuangan dan dapat mempertahankan Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI," tandas Nico.

Selain itu, Sekjen Kemenkumham menyampaikan 7 point yang menjadi atensi temuan berulang. Seperti Tertib Administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan kas, persediaan, aset, pendapatan, dan belanja. Kecermatan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan, dan Sistem Pengendalian Intern (SPI), Tertib penatausahaan Persediaan dan Aset.

"Maksimalkan sisa waktu yang ada untuk optimalisasi realisasi belanja maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, dan pastikan semua transaksi keuangan sudah lengkap dan terdokumentasi dengan baik," ujar Nico.

“Komunikasi setiap tahapan pemeriksaan merupakan hal penting. Hal ini harus diperhatikan agar pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan lancar.” Tambah Nico.

Acara ditutup dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Tim Pemeriksa Laporan Keuangan BPK, kepada Sekjen Kemenkumham.

Kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Interim BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2024 dilaksanakan secara daring dan luring.

Hadir secara langsung Tim Pemeriksa BPK, Para Kepala Biro Sekretariat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Sesditjen PAS), Sesditjen Kekayaan Intelektual (KI), Sesditjen Hak Asasi Manusia (HAM), Sesditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Sesditjen peraturan per Undang Undangan (PP), Ses Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Para Inspektur Wilayah Inspektorat Jenderal (Itjen) di lingkungan Kemenkumham. Hadir secara Luring seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumhan seluruh Indonesia.

04/11/2024

𝗥𝗮𝗽𝗮𝘁 𝗩𝗶𝗿𝘁𝘂𝗮𝗹 𝗣𝗲𝗿𝗰𝗲𝗽𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗹𝗮𝗸𝘀𝗮𝗻𝗮𝗮𝗻 𝗔𝗻𝗴𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗧𝗮𝗵𝘂𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗦𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗧𝗶𝗻𝗱𝗮𝗸 𝗟𝗮𝗻𝗷𝘂𝘁 𝗦𝘂𝗿𝗮𝘁 𝗞𝗲𝗽𝘂𝘁𝘂𝘀𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝘀𝗮𝗺𝗮 𝟯 𝗠𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶

Rupbasan Makassar - Senin (04/11/2024)_ pukul 15.30 s.d. selesai WITA, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Mengundang Kepala Satuan Kerja Pemasyarakatan seluruh Indonesia beserta Pejabat Pembuat Komitmen untuk menghadiri rapat virtual dalam rangka mempercepat program dan pelaksanaan anggaran tahun 2025, serta sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bersama Menteri Hukum, Menteri Hak Asasi Manusia, dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, menyelenggarakan rapat koordinasi yang dilaksanakan secara virtual melalui platform Zoom. Kepala Rupbasan Kelas I Makassar, A.Wirdani Irawati, A.Md.I.P., S.H., turut hadir dan berpartisipasi dalam rapat ini.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan kebijakan tanpa kompromi terhadap peredaran narkoba dan penggunaan handphone di Lapas/Rutan sebagai bentuk komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Selain itu, kewenangan pengelolaan Bahan Makanan (Bama) diinstruksikan untuk dikembalikan kepada Kepala Lapas/Rutan, dengan tujuan memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan internal. Menteri juga menegaskan bahwa segala aset atau kewenangan yang telah diambil dari institusi pemasyarakatan harus segera dikembalikan, agar dapat mendukung optimalisasi tugas dan fungsi pemasyarakatan. Pengelolaan Koperasi Lapas/Rutan pun diharapkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan narapidana, keluarga narapidana, serta petugas pemasyarakatan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang lebih tertib, aman, dan berpihak pada pembinaan yang positif bagi warga binaan.

Lebih lanjut, Peratuan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia dalam hal ini dibutuhkan persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persatuan RKA-K/L oleh DPR, Pemilihan penyedia dapat dilakukan sepanjang mendapatkan persetujuan PA dan kontrak bersifat tidak mengikat, dengan ketentuan Pejabat yang berwenang menandatangani kontrak mengadakan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia setalah DIPA disahkan. Apa bila pagu anggaran yang tersedia dalam RKA-K/L disetujui oleh DPR lebih kecil dari penawaran harga terkoreksi pemenang, progres pemilihan dapat dilanjutkan dengan melakukan negosiasi teknis dan harga selanjutnya Apabila anggaran tidak tersedia dalam DIPA maka proses pemilhan harus dibatalkan.

Tujuan Pengadaan PRA DIPA untuk mempercepat penyerapan/realisasi anggaran serta memberikan cukup waktu untuk proses pemilihan khususnya apabila terjadi sanggah banding, tender ulang atau pun tender gagal dan mengantisipasi keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan, memperkuat akuntabilitas pengelolaan, meningkatkan kesejahteraan narapidana dan petugas melalui koperasi, serta mempercepat serapan anggaran dengan pengadaan pra-DIPA sesuai peraturan, sehingga proses berjalan lancar dan mencegah keterlambatan pekerjaan.

31/10/2024

𝗔𝗦𝗧𝗔 𝗖𝗜𝗧𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡 & 𝗪𝗔𝗞𝗜𝗟 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡 𝗥𝗜.

31/10/2024

𝗦𝗘𝗟𝗔𝗠𝗔𝗧 𝗠𝗘𝗠𝗔𝗦𝗨𝗞𝗜 𝗠𝗔𝗦𝗔 𝗣𝗨𝗥𝗡𝗔 𝗕𝗛𝗔𝗞𝗧𝗜 𝗜𝗕𝗨... 🙏🏻

31/10/2024

𝗣𝗘𝗡𝗘𝗥𝗜𝗠𝗔𝗔𝗡 𝗧𝗜𝗧𝗜𝗣𝗔𝗡 𝗕𝗔𝗦𝗔𝗡 𝗗𝗔𝗥𝗜 𝗣𝗔𝗣𝗕𝗕 𝗞𝗘𝗝𝗔𝗥𝗜 𝗠𝗔𝗞𝗔𝗦𝗦𝗔𝗥 𝗕𝗘𝗥𝗨𝗣𝗔 𝗠𝗔𝗧𝗘𝗥𝗜𝗔𝗟 𝗕𝗢𝗡𝗚𝗞𝗔𝗥𝗔𝗡 𝗣𝗢𝗦 𝗝𝗔𝗚𝗔

Rupbasan Makassar - Dengan menggunakan pakaian Batik, pada hari Kamis (31/10) pukul 11.10 WITA, petugas Rupbasan Kelas I Makassar menerima Titipan Benda Sitaan (Basan) dengan Register B-II ( Tahap II ) berupa Bongkaran Material Pos Jaga Berbahan Dasar Seng dan Papan dari Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti ( PAPBB ) Kejari Makassar.

Adapun Basan ini dibawa dan dititipkan langsung oleh Gito Wahidin, S.H., ( Staf PAPBB ) sesuai dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Nomor: B-24/P.4.10.6/Kpa.5/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 dari hasil pelanggaran Tindak Pidana Pasal 167 KUHP An. Terdakwa, Hasanuddin Sija. yang diterima langsung oleh Kasubsi Administrasi dan Pemeliharaan ( Minhara ) Rupbasan Makassar, Syahruddin, S.H.I. di ruangannya.

Basan kemudian dilaksanakan registrasi dan identifikasi sekaligus pengecekan meliputi kondisi fisik dan keadaan mesin, yang setelahnya disimpan pada Gudang Terbuka, sesuai dengan Klasifikasi Jenis Barang yang diangkut menggunakan mobil pickup.

Syahruddin menyampaikan apresiasinya kepada staf yang bertugas di sela -sela pelaksanaan kegiatan ini, "Dengan pelayanan prima baik terhadap Masyarakat, Mitra APH, maupun Stakeholder Rupbasan Makassar, diharapkan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada Mitra Kerja Rupbasan secara cepat, tepat dan profesional.

Sementara itu, Andi Wirdani Irawati, A.Md.I.P., S.H., selaku Kepala Rupbasan Kelas I Makassar, memantau langsung proses kegiatan ini demi memastikan pelaksanaannya telah berjalan sesuai SOP yang berlaku.

31/10/2024

𝗣𝗶𝗺𝗽𝗶𝗻 𝗔𝗽𝗲𝗹 𝗣𝗮𝗴𝗶, 𝗞𝗮𝘀𝘂𝗯𝘀𝗶 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗮𝗺𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗲𝗹𝗼𝗹𝗮𝗮𝗻 𝗥𝘂𝗽𝗯𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗹𝗮𝘀 𝗜 𝗠𝗮𝗸𝗮𝘀𝘀𝗮𝗿: "𝗠𝗲𝗻𝘂𝗺𝗯𝘂𝗵𝗸𝗮𝗻 𝗕𝘂𝗱𝗮𝘆𝗮 𝗞𝗲𝗿𝗷𝗮 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗮𝗻 𝗘𝘁𝗶𝗸𝗮 𝗗𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗕𝗲𝗿𝗸𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗸𝗮𝘀𝗶"

Rupbasan Makassar - Pada hari ini, Kamis (31/10/2024) pukul 08:00 WITA, Kasubsi Pengamanan dan Pengelolaan Rupbasan Kelas I Makassar, Edy Susilo. pimpin Apel Pagi jajaran Staf di pelataran halaman kantor Rupbasan.

Pada apel pagi ini, Kasubsi Pengamanan dan Pengelolaan ini, memberi amanat pentingnya etos kerja profesional di tempat kita bekerja. Profesionalisme berarti bekerja dengan tanggung jawab dan menjaga etika, baik dalam berkomunikasi maupun dalam menjalankan setiap tugas yang diemban.

Kasubsi Pengamanan dan Pengelolaan hari ini. Dengan etos kerja yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, menghargai satu sama lain, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Mari kita jadikan profesionalisme ini sebagai standar dalam setiap langkah pekerjaan kita.

Adapun peserta Apel Pagi yang hadir pada hari ini, yaitu :
- Pejabat Struktural : 3 Orang
- Staf : 32 orang
Hadir : 25 orang
Tidak hadir : 10 orang
Keterangan :
- Sakit : 1 orang
- Cuti : _orang
- Terlambat : 8 orang
- Dinas Luar : - orang
- Tanpa Keterangan : 1 orang
Apel Pagi ditutup dengan Yel-Yel Pengayoman dan Pemasyarakata serta Do'a bersama.

30/10/2024

𝗝𝗮𝗴𝗮 𝗞𝗲𝗽𝗲𝗿𝗰𝗮𝘆𝗮𝗮𝗻 𝗣𝘂𝗯𝗹𝗶𝗸 𝗹𝗲𝘄𝗮𝘁 𝗞𝗼𝗺𝗶𝘁𝗺𝗲𝗻 𝗕𝗲𝗿𝗶 𝗟𝗮𝘆𝗮𝗻𝗮𝗻 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗢𝗽𝘁𝗶𝗺𝗮𝗹

Jakarta - Komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang optimal sangat penting artinya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi. Kepuasaan terhadap pelayanan yang diberikan tentunya akan semakin menumbuhkan kepercayaan publik dan meningkatkan citra positif terhadap instansi. Salah satu pelayanan yang harus diberikan secara optimal adalah pelayanan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Hantor Situmorang saat memberikan sambutan kegiatan Konsinyering PPID di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) Tahun 2024.

Lebih lanjut Hantor mengatakan, PPID di lingkungan Kemenkumham pada umumnya, dan Ditjen KI pada khususnya, harus memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi informasi dalam pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat.

“Pelajari tugas dan fungsi PPID, struktur PPIDnya. Jangan sampai PPID tidak tahu apa tugas dan fungsinya, dan harus lapor ke siapa terkait PPID,” kata Hantor di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Hal pertama yang harus diperhatikan, ujar Hantor, adalah melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan. Standar pelayanan ini menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan dan menjadi tolak ukur pengukuran kualitas pelayanan yang diberikan kepada publik.

“Kedua, pelayanan yang diberikan harus mengacu pada dasar hukum. Dalam pelayanan informasi publik melalui PPID, terdapat Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan keterbukan informasi publik,” katanya.

Berikutnya adalah petugas yang memberikan pelayanan harus memiliki kompetensi dibidangnya. Untuk itu, perlu dilaksanakan berbagai kegiatan guna peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola pelayanan.

“Diharapkan SDM pemangku tugas dan fungsi layanan PPID dapat memperoleh wawasan baru dan meningkatkan skill yang diperlukan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada publik,” ujarnya.

Aspek selanjutnya, lanjut Hantor, adalah pelayanan yang diberikan harus cepat dan tepat serta sesuai dengan maklumat pelayanan. Terakhir, informasi yang disampaikan mesti jelas dan akurat.

Selanjutnya Hantor mengapresiasi Ditjen KI yang telah menyelenggarakan Konsinyering PPID kali ini. Kegiatan konsinyering yang dilakukan sekarang ini merupakan aksi nyata yang dapat dilakukan untuk melakukan pengembangan dalam pelayanan PPID, serta peningkatan kualitas SDM para pemangku tugas dan fungsi PPID di lingkungan Ditjen KI.

“Saya harapkan melalui kegiatan ini seluruh peserta bisa meningkatkan skill dalam memberikan pelayanan yang optimal, sehingga nantinya dapat berimbas pada meningkatnya citra positif instansi kita,” tutup Hantor.

Sementara itu Sekretaris Ditjen (Sesditjen) KI, Anggoro Dasananto memandang dengan adanya keterbukaan informasi publik ini, transparansi bisa dilihat sebagai informasi untuk mengakses berbagai layanan terkait kekayaan intelektual. Hak masyarakat untuk mengakses informasi menjadi sangat penting, karena dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP mengamanatkan, bahwa mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia (HAM).

“Tentunya informasi (pelayanan yang ada di Ditjen KI) harus dapat diakses dengan mudah dan cepat, dengan adanya perkembangan teknologi informasi,” ujar Anggoro.

Lebih lanjut Sesditjen KI mengatakan, bahwa kegiatan Konsinyering PPID ini bukan hanya dilakukan untuk menggugurkan kewajiban, akan tetapi untuk memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang diKecualikan (DIK) di lingkungan Ditjen KI.

“Jadi dalam kegiatan konsinyering ini mudah-mudahan ada upaya dari Ditjen KI, bahwa harus ada yang diperoleh (manfaat), baik itu pemahaman, ataupun pengembangan regulasi yang berkaitan dengan pemenuhan informasi,” pungkasnya.

30/10/2024

𝗦𝗲𝗸𝗷𝗲𝗻 𝗞𝗲𝗺𝗲𝗻𝗸𝘂𝗺𝗵𝗮𝗺 𝗔𝗷𝗮𝗸 𝗣𝗲𝘀𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗦𝗞𝗗 𝗖𝗣𝗡𝗦 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗨𝘀𝗮𝗵𝗮 𝗧𝗲𝗿𝗯𝗮𝗶k

Jakarta - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi agenda tahunan yang selalu diminati pelamar kerja. Saat ini, seleksi CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berada di tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Nico Afinta, mengajak para peserta SKD untuk memberikan usaha dan kemampuan terbaik pada tes ini.

"Saya ucapkan selamat mengerjakan kepada seluruh peserta hari ini, tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda semua," ujar Nico saat memantau pelaksanaan SKD CPNS Kemenkumham di wilayah Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Nico mengecek seluruh tahapan penyelenggaraan SKD, mulai dari alur masuk peserta, registrasi, hingga ruangan pelaksanaan Computer-Assisted Test (CAT). Ia memastikan peserta CPNS mendapatkan pelayanan yang terbaik.

"Pelaksanaan SKD CPNS juga merupakan bentuk pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat, maka berikanlah pelayanan kita yang terbaik dalam memfasilitasi peserta CPNS," jelasnya di Gedung Olahraga Nanggala Cijantung, Jakarta.

Pada tahun 2024, sebanyak 437.779 peserta yang lolos pada seleksi administrasi mengikuti SKD CPNS Kemenkumham yang telah berlangsung sejak 19 Oktober 2024. Pelaksanaan tes SKD ini dibagi di tiap wilayah se-Indonesia, dilaksanakan oleh kantor-kantor wilayah Kemenkumham berkoordinasi dengan Kantor Regional Badan Kepegawaian (Kanreg BKN) setempat.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas sebelumnya menyampaikan bahwa Kemenkumham menunggu calon-calon Insan Pengayoman terbaik untuk bergabung dan mengabdi kepada bangsa dan negara. Hal ini juga kembali ditekankan oleh Nico dalam arahannya.

"Semua pasti akan tercapai jika ada kemauan. Apa yang kalian capai pada hari ini adalah karena usaha di hari-hari kemarin. Begitu juga yang akan kalian capai di esok hari karena usaha hari ini," pesan Nico.

30/10/2024

𝗗𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗥𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮 𝗠𝗲𝗻𝗶𝗻𝗱𝗮𝗸𝗹𝗮𝗻𝗷𝘂𝘁𝗶 𝗦𝘂𝗿𝗮𝘁 𝗘𝗸𝘀𝗲𝗸𝘂𝘀𝗶 𝗕𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗿𝗶 𝗣𝗔𝗣𝗕𝗕 𝗞𝗲𝗷𝗮𝗿𝗶 𝗠𝗮𝗸𝗮𝘀𝘀𝗮𝗿, 𝗥𝘂𝗽𝗯𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗸𝗮𝘀𝘀𝗮𝗿 𝗟𝗮𝗸𝘀𝗮𝗻𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗸𝗹𝗮𝘀𝗶𝗳𝗶𝗸𝗮𝘀𝗶𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗽𝗲𝗱𝗮 𝗠𝗼𝘁𝗼𝗿 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗚𝘂𝗱𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗲𝗿𝗯𝘂𝗸𝗮

Rupbasan Makassar - Pada bulan Oktober, pada hari ini Rabu (30/10/2024) pukul 13:00 WITA, Kasubsi Administrasi dan Pemeliharaan Rupbasan Kelas I Makassar, Syahruddin selaku Kasubsi Administrasi dan Pemeliharaan melaksanakan pemantauan secara menyeluruh terkait Tindaklanjut Eksekusi Baran dari PAPBB Kejari Makassar, guna memastikan Pelaksanaan Tersebut telah berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Dalam kegiatan ini seluruh Staf Administrasi dan Pemeliharaan (Minhara) dan dari pihak ketiga bersama sama membantu Pelaksanaan Eksekusi Pemindahan Kendaraan Roda Dua di area Gudang Terbuka dan sekitarnya.

Kegiatan ini merupakan rutinitas yang wajib dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai Pengelola Basan Baran.
Kegiatan ini diharapkan mampu mewujudkan Pelayanan Prima terhadap pengelolaan Benda sitaan dan Barang Rampasan negara yang dititipkan di Rupbasan Kelas I Makassar sebagai bentuk tanggung jawab ASN yang Handal dan Profesional.

Kepala Rupbasan, Andi Wirdani Irawati berharap kegiatan ini mampu membangun Cuture Set yang baik sebagai cerminan efektivitas kinerja yang tinggi dalam membangun citra dan Integritas organisasi.

30/10/2024

𝗚𝗲𝗹𝗮𝗿 𝗧𝗮𝗸𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗟𝗮𝗻𝗷𝘂𝘁𝗮𝗻, 𝗣𝗔𝗣𝗕𝗕 𝗞𝗲𝗷𝗮𝗿𝗶 𝗠𝗮𝗸𝗮𝘀𝘀𝗮𝗿 𝗚𝗮𝗻𝗱𝗲𝗻𝗴 𝗞𝗣𝗞𝗡𝗟 𝗦𝗮𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝗶 𝗥𝘂𝗽𝗯𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗸𝗮𝘀𝘀𝗮𝗿

Rupbasan Makassar - Menindaklanjuti Koordinasi oleh Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) Kejaksaan Negeri Makassar, St. Rosdianah, S.H., terkait pelaksanaan Taksasi Lanjutan pada hari ini, Rabu (30/10) Pukul 10:00 Wita, Kasubsi Administrasi dan Pemeliharaan ( Minhara ) Rupbasan Kelas I Makassar, Syahruddin, S.H.I menerima langsung kunjungan koordinasi dalam rangka Pengecekan dan Taksasi Barang Rampasan Negara ( BARAN ) dari Tim PAPBB Kejari beserta Tim dari KPKNL Makassar di ruang pelayanan informasi.
Jika sebelumnya taksasi baran berfokus kepada objek sitaan TPPU Narkotika berupa Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua, maka pada hari ini taksasi Baran dilaksanakan berfokus kepada Kontainer Berisi Kayu sebanyak 32 Unit yang telah dilaksanakan registrasi oleh Tim dari PAPBB sebelumnya.
Hal ini merupakan bentuk prosedur tindaklanjut terhadap pelaksanaan eksekusi yang telah sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Makassar yang dilaksanakan oleh pihak KPKNL untuk kemudian menjadi rujukan terhadap nilai atau harga acuan lelang atau penjualan langsung seperti sebelumnya.
Syahruddin bersama Staf, mendampingi langsung dua orang Tim Taksasi KPKNL, Yakni Sdr. Angga & Sdr. Hafsah, yang merupakan JFT Penilai KPKNL, beserta Sdr. Ancu PPNPM dari pihak Kejaksaan untuk membuka gembok Kontainer yang dibantu oleh Staf Minhara yang secara bersama-sama disaksikan instansi terkait termasuk Kepala Rupbasan Kelas I Makassar, Andi Wirdani Irawati, A.Md.I.P., S.H., yang di sela-sela kegiatannya mengikuti Zoom Meeting, berkesempatan turun langsung melaksanakan pengawasan serta pemantauan di lapangan.
Rencananya, dari hasil kegiatan taksasi Baran ini, akan dibuatkan Berita Acara Penaksiran sebagai bahan rekomendasi untuk proses lanjutan ke depannya.
Diharapkan dengan kegiatan ini, proses percepatan terkait eksekusi Baran ini dapat memberikan capaian target kinerja yang Optimal.

30/10/2024

𝗞𝗲𝗴𝗶𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗗𝗶𝘀𝗸𝘂𝘀𝗶 𝗞𝗲𝗯𝗶𝗷𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝘁𝗲𝗺𝗮 " 𝗣𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴𝗸𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗟𝗮𝘆𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗣𝗮𝘀𝗽𝗼𝗿 𝗥𝗜 𝗦𝗲𝗯𝗮𝗴𝗮𝗶 𝗗𝗮𝗺𝗽𝗮𝗸 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗜𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗲𝗯𝗶𝗷𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗲𝗻𝗸𝘂𝗺𝗵𝗮𝗺 𝗡𝗼𝗺𝗼𝗿 𝟭𝟴 𝗧𝗮𝗵𝘂𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗧𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝗴 𝗣𝗮𝘀𝗽𝗼𝗿 𝗕𝗶𝗮𝘀𝗮 𝗱𝗮𝗻 𝗦𝘂𝗿𝗮𝘁 𝗣𝗲𝗿𝗷𝗮𝗹𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗣𝗮𝘀𝗽𝗼𝗿"

Rupbasan Makassar - Rabu (30/10/2024)_ pukul 11.00 WITA, Kepala Rupbasan, Andi Wirdani Irawati, A.Md.I.P., S.H., beserta para jajaran pejabat dan Staf Rupbasan Kelas I Makassar Mengikuti pelaksanaan kegiatan Diskusi Kebijakan dengan tema Peningkatan Layanan Paspor RI Sebagai Dampak dari Implementasi Kebijakan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Paspor. Yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dengan 3 (Tiga) Narasumber yaitu Narasumber I (Satu) Bisri Musa, Narasumber II (Kedua) Imam Prawira, dan Narasumber III Dr. Romi Librayanto. Melalui Zoom Meeting.
Kementerian Hukum dan HAM mengubah Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 menjadi Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di bidang Keimigrasian, seiring dengan meningkatnya arus perjalanan internasional. Melalui inovasi di unit pelayanan Keimigrasian, perubahan regulasi ini diharapkan dapat memenuhi standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Penilaian efektivitas peraturan ini dapat dilakukan menggunakan indikator dalam UU Pelayanan Publik, yaitu hak, kewajiban, larangan, dan sanksi, guna memastikan pelayanan yang transparan dan akuntabel. Ujar Dr Romi Librayanto.
Lebih lanjut, Imam Prawira mengatakan Peningkatan Kuota dan Sistem Pengajuan Paspor Melalui M-Paspor. Dijelaskan bahwa M-Paspor, sebagai aplikasi berbasis digital untuk pengajuan paspor, kini dilengkapi dengan peningkatan kuota harian. Hal ini untuk memberikan kepastian layanan bagi masyarakat yang akan membuat paspor, khususnya dengan memperpanjang ketersediaan kuota hingga 90 hari ke depan dan Layanan Jemput Bola dan _Eazy Passport_serta Layanan Percepatan Penyelesaian Paspor pada Hari yang Sama. Pemberlakuan layanan percepatan ini memungkinkan pemohon untuk mendapatkan paspor yang selesai pada hari yang sama dengan pengajuan. Hal ini akan sangat membantu masyarakat yang membutuhkan paspor dalam waktu singkat.
Implementasi Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 membawa dampak positif pada peningkatan layanan paspor RI. Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian dan kemudahan akses bagi masyarakat, dengan sistem yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian dan kemudahan akses bagi masyarakat, dengan sistem yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan publik.

30/10/2024

𝗞𝗮𝘀𝘂𝗯𝘀𝗶 𝗔𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗺𝗲𝗹𝗶𝗵𝗮𝗿𝗮𝗮𝗻, 𝗟𝗮𝗸𝘀𝗮𝗻𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝗮𝘄𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝗸𝗮𝗹𝗮 𝗣𝗮𝗱𝗮 𝗚𝘂𝗱𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗲𝗿𝗯𝘂𝗸𝗮 𝗕𝗲𝗿𝘀𝗮𝗺𝗮 𝗦𝘁𝗮𝗳

Rupbasan Makassar - Pada bulan Oktober, pada hari ini Rabu (30/10/2024) pukul 08:45 WITA, Kasubsi Administrasi dan Pemeliharaan Rupbasan Kelas I Makassar, Syahruddin, S.H.I., turun langsung bersama Staf dalam rangka Giat Perawatan Berkala terhadap Benda Sitaan (BASAN) berupa Kendaraan Roda empat pada Gudang Terbuka dan sekitarnya.
Dalam kegiatan ini seluruh Staf Administrasi dan Pemeliharaan (Minhara) baik pria maupun wanita, secara bersama sama melaksanakan perawatan kendaraan dengan membersihkan kendaraan,pemanasan mesin kendaraan dan mendata kendaraan di area Gudang Terbuka dan sekitarnya.
Kegiatan ini merupakan rutinitas yang wajib dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai Pengelola Basan Baran.
Syahruddin selaku Kasubsi Administrasi dan Pemeliharaan melaksanakan pemantauan secara menyeluruh, guna memastikan pelaksanaan kegiatan Perawatan Berkala telah berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku.
Kegiatan ini diharapkan mampu mewujudkan Pelayanan Prima terhadap pengelolaan Benda sitaan dan Barang Rampasan negara yang dititipkan di Rupbasan Kelas I Makassar sebagai bentuk tanggung jawab ASN yang Handal dan Profesional.
Kepala Rupbasan, Andi Wirdani Irawati berharap kegiatan ini mampu membangun Culture Set yang baik sebagai cerminan efektivitas kinerja yang tinggi dalam membangun citra dan Integritas organisasi.

𝗥𝗨𝗣𝗕𝗔𝗦𝗔𝗡 𝗠𝗔𝗞𝗔𝗦𝗦𝗔𝗥

07/11/2024

04/11/2024

31/10/2024

31/10/2024

31/10/2024

31/10/2024

30/10/2024

30/10/2024

30/10/2024

30/10/2024

30/10/2024

30/10/2024

Address

Opening Hours

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Monday	08:00 - 16:30
Tuesday	08:00 - 16:30
Wednesday	08:00 - 16:30
Thursday	08:00 - 16:30
Friday	08:00 - 17:00