Pemberdayaan Perempuan Sulawesi Barat

01/10/2024

24/09/2024

Mamuju, Senin 23 September 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan erlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat
Mengadakan Rapat Internal Lingkup DP3AP2KB dalam rangka evaluasi kedisiplinan pegawai dalam mengikuti Apel pagi,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat
dalam hal ini Bapak Amir, S.Sos berharap tidak ada lagi pegawai yang tidak ikut serta dalam Apel Pagi dengan alasan tertentu.

28/11/2021

Selamat Hari Korpri

19/11/2021

repost

Ramah Tamah Wagub Sulbar bersama Kepala BKKBN Pusat dr. Hasto Wardoyo di Rujab Wagub Sulbar, Kamis, 18 November 2021. Hadir Wabup Kab. Mamuju Ado Mas'ud dan sejumlah pimpinan OPD Lingkup Pemprov Sulbar, serta Instansi Vertikal dan para undangan lain.

19/10/2021

Majene, 14 Oktober 2021

Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. Sulbar mengadakan kegiatan Pengembangan Kader Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) di Hotel Grand Aulia Kab. Majene. Dihadiri oleh Bapak Arifuddin (Kanit PPA Polres Majene), Ibu Hj. Radiyah Zakariyah, S.Sos., MM (Kadis DPPPA), Ibu Hj. Djamila, SH., MH (Kadis P3AP2KB).

Dalam rangka mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan penghapusan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan perlu melibatkan semua pihak terutama masyarakat itu sendiri. Untuk itu adanya pengembangan kader untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman serta persepsi yang sama tentang pencegahan terjadinya kekerasan perempuan dalam keluarga atau rumah tangga, hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya dalam rumah tangga, serta tindakan yang harus dilakukan disaat terjadi kekerasan. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbunlnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara fisik, melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Perkembangan Dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaraan rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang kenyataannya terjadi sehinggadibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk mencegah, menangani bahkan menghapus kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan saat ini bukan lagi isu lokal melainkan merupakan isu global ditingkat nasional maupun internasional yang perlu disikapi dan ditindaklanjuti oleh semua pihak, termasuk para pemangku kepentingan dijajarkan pemerintah maupun para penegak hukum. Untuk menyikapi dan menindaklanjuti masalah tersebut, pemerintah pusat dan daerah termasuk di Provinsi Sulawesi Barat, kondisi ini tentunya perlu menjadi perhatian khusus kita bersama.

19/10/2021

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Kaji Banding Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bone dan Kota Pare-Pare yang dilaksanakan mulai tanggal 05 Oktober – 9 Oktober 2021.

Pemaparan evaluasi KLA dari Kabupaten Bone dan Kota Pare-Pare kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke fasilitas ramah anak seperti Pengadilan Negeri Ramah Anak, RBRA dan Puskesmas Ramah Anak.

Kegiatan kaji tiru ini dilaksanakan pada pukul 09.00 Wita pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 di ruang rapim sekretariat daerah Kabupaten Bone yang diawali dengan pembukaan oleh MC kemudian dilanjutkan dengan sambutan selamat datang oleh Wakil Bupati Bone, dalam sambutannya beliau menyampaikan selamat datang kepada rombongan kaji tiru dari Provinsi Sulawesi Barat semoga kedatangannya ke Bone membawa kesan yang baik.

Kunjungan ke kota Pare-Pare atau biasa disebut kota Ainun Habibie ini dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 08 Oktober 2021 pukul 09.00 sampai 12.00 Wita.

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh MC dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pare-Pare, dalam sambutannya beliau mengucapkan selamat datang kepada Tim KLA Provinsi Sulbar, selamat data di Kota Habibie Ainun semoga pulang nantinya bisa membawa kesan yang baik dari Kota ini. Kota pare-pare tahun 2021 mendapat predikat Nindya yang di evaluasi sebelumnya hanya mendapat Madya, ini adalah target dan alhamudillah terealisasi tapi untuk merealisasikan target tersebut pemkot pare-pare telah melakukan berbagai upaya seperti menerbitkan berbagai kebijakan yang pro anak, menambah alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan anak seperti yang tadinya di tahun 2019 hanya 11,4 milyar di tahun 2020 menjadi 87,13 miliar untuk 306 kegiatan. Besarnya dukungan pimpinan dan Tim Gugus Tugas juga menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan KLA di Kota Pare-Pare.

30/09/2021

Mamuju, 29 september 2021
Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. Sulbar mengadakan kegiatan Penyediaan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal di Wisma Paulle Jln. Umar Dar Kab. Mamuju. Dihadiri oleh ibu Wakil Gubernur Hj. Enny Anggraeny Anwar, Rustam Affandi, S.Pd., M.Pd (Ketua IGI Provinsi Sulawesi Barat), Prof. Dr. Gufran Darma Dirawan, ST., M.EMD (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulawesi Barat), Nur Yamin, STP., MM (Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat).

Dalam sambutannya Hj. Enny Anggraeny mengatakan “Angka perkawinan anak provinsi sulawesi barat berada pada angka 19,17 persen dan merupakan urutan tertinggi ketiga secara nasional. Salah satu dampak perkawinan anak yang cukup signifikan adalah kesehatan reproduksi. anak perempuan yang menikah pada usia anak berpotensi mengalami kehamilan resiko tinggi yakni kematian ibu, kematian bayi dan stunting. Pemerintah provinsi sulawesi barat telah berupaya mengambil langkah konkrit dalam menghadapi masalah perkawinan anak antara lain melalui peluncuran Surat Edaran Gubernur no. 12 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak dan Peraturan Daerah no. 1 tahun 2020 tentang Sistem Perlindungan Anak, Pembentukan Pokja Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak, pernyataan komitmen gerakan bersama perlindungan perempuan dan anak serta pernjanjian kerjasama tentang pembelajaran materi pendidikan kependudukan pada Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah/Sederajat yang diharapkan dapat menurunkan angka perkawinan anak dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia sulawesi barat. Dukungan, kolaborasi dan komitmen dari seluruh pihak sangat diharapkan dalam mencegah dan menangani perkawinan anak di provinsi sulawesi barat demi terbentuknya human capital yang unggul, maju dan malaqbiq menuju indonesia emas 2045.”

27/09/2021

Mamuju, 25 Desember 2021

Dinas P3AP2KB memperoleh penghargaan APE (Anugrah Parahita Ekapraya) Berdasarkan Surat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 72/Men/D.KG.05/9/2021 tentang Pemberitahuan Pemberian Penghargaan APE Tahun 2020 tanggal 20 September 2021.

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).

Kabupaten yang memperoleh penghargaan tersebut adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar.

27/09/2021

Mamuju, 22 September 2021

Terbentuknya kabupaten layak anak (kla) diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah dirubah dalam undang-undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dan diperkuat dengan perpres no. 25 tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten layak anak.

Mewujudkan kabupaten layak anak di provinsi sulawesi barat merupakan misi bapak gubernur sulawesi barat dalam misi 1 poin 7 yaitu mewujudkan 6 kabupaten menjadi kabupaten layak anak.

Tahun 2021 di provinsi sulawesi barat 2 kabupaten telah meperoleh penghargaan yaitu kabupaten polewali mandar dan kabupaten majene, 4 kabupaten lain yaitu kabupaten mamuju, mamuju tengah, pasangkayu dan mamasa sudah kategori tahap inisiasi yang selangkah lagi akan meraih penghargaan.

Pada kesempatan yang HUT Sulbar ke 17 Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar memberikan penyerahan penghargaan KLA Kategori Pratama untuk Kabupaten Majene dan Polewali Mandar atas komitmennya melakukan percepatan KLA di wilayahnya.

08/09/2021

Mamuju, 8 September 2021

Bertempat di ruang rapat Dinas P3AP2KB Sulbar melakukan lepas sambut Sekdis Lama dr. Hj. Marintani Erna Dochri dan Sekdis Baru dr. Hj. Indahwati Nursyamsi, M.Si serta melakukan penandatanganan penyerahan aset berupa 1 mobil Avansa.

07/09/2021

Mamuju, 7 September 2021

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan kegiatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 melalui via zoom. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Dinas P3AP2KB Sulbar, Mamuju.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ibu Wakil Gubernur Sulbar Hj. Enny Anggraeny Anwar, Sekretaris Daerah Prov. Sulbar DR. Muhammad Idris, M.Si, Wakil Bupati Polman H.M Natsir Rahmat dan beberapa dari Pimpinan Dinas Pemberdayaan Perempuan se-sulbar, Guru, serta Anak Forum Anak se-sulbar.

Dalam sambutannya Kadis P3AP2KB menyampaikan bahwa telah melakukan serangkaian upaya mulai dari pembentukan wadah partisipasi anak melalui forum anak, satuan Pendidikan yang ramah anak, Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas dan lain – lain.

Melalui momentum peringatan hari anak ini juga Ibu Wakil Gubernur memberikan piagam penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada 6 Kabupaten yang telah ikut berpartisipasi aktif dalam evaluasi KLA tahun 2021 dan selamat kepada Kabupaten Polman dan Majene atas komitmennya melakukan percepatan KLA di wilayahnya sehingga tahun ini telah menerima penghargaan KLA kategori pratama, ini masih tahap awal kita masih perlu merapatkan barisan, menyamakan persepsi, sehingga kebijakan dan program yang disusun saling bersinergi mewujdkan Sulawesi Barat sebagai Provinsi yang Layak Anak.