22/07/2020
Gerakan Pro DemokrasiMelawan Rezim Orde Baru:
Tragedi 27 Juli 1996
P***a 1965 nasib Partai Na''sional Indonesia (PNI) partai terbesar yang merupakan pemenang Pemilu tahun 1955 nasibnya serba tidak jelas. Partai yang dipimpin oleh Ali Sastroamijoyo dan Surahman tersebut menjadi pendukung B**g Karno dalam berbagai kebijakannya yang bersifat revolusioner tersebut kemudian terpecah dengan muncul kepemimpinan Osa Maliki dan Usep Raniwijaya yang didukung oleh rezim Orde Baru yang kemudian merebut kepemimpinan partai dalam Kongres Persatuan tahun 1966. Setelah memimpin selama 3 tahun, Osa Maliki kemudian meninggal dunia pada September 1966 dan kepemimpinan Partai jatuh ke tangan Hadisubeno. Pada masa Hadisubeno ini Partai Nasional Indonesia (PNI) menghadapi Pemilihan Umum 1971 dan sebagai Ketua Partai ia kemudian berusaha mengembalikan suara partai dengan mengingatkan para pendukungnya untuk semakin mencintai sosok B**g Karno. Namun kampanye Hadisubeno ini tidak bisa diteruskan karena ia meninggal pada bulan April 1971 sebeum Pemilihan Umum dilaksanakan pada bulan Juli tahun 1971.
MH Isnaeni yang menggantikan Hadisubeno dan memimpin Partai Nasional Indonesia (PNI) guna menghadapi Pemilihan Umum 1971 menghadapi persaingan dari kelompok baru bernama Golongan Karya yang di desain rezim Orde Baru untuk menang. Berbagai kebijakan dilakukan mulai dari adanya mono loyalitas kepada Golkar dengan Inpres No. 6 tahun 1970. Regulasi tersebut menyatakan, pegawai negeri hanya menyalurkan aspirasi politik melalui Golkar. Demikian juga kekuatan militer saat itu berada untuk mem-back up kemenangan Golkar. Akhirnya dalam Pemilu 1971 Golkar menjadi peringkat pertama dengan 62,8 persen suara (236 kursi DPR), Nahdlatul Ulama (NU) dengan 18,6 persen suara (58 kursi) dan Parmusi dengan 5,3 persen suara (24 kursi) dan Partai Nasional Indonesia sebagai pemenang Pemilu tahun 1955 berada di urutan keempat dengan memperoleh 20 kursi (6,9%).
Dalam Menghadapi Pemilu 1977 pemerintah rezim Orde Baru kemudian melakukan penyederhanaan Partai menjadi kelompok yaitu kelompok agama yang difusikan menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 5 Januari 1953 dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan fusi 4 partai yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Murba. Kepemimpinan MH Isnaeni sendiri tidak berlangsung lama karena adanya persaingan dengan Sunawar Sukowati maka Rezim Orde Baru kemudian menunjuk Sanusi Hardjadinata sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 20 Pebruari 1975 untuk mempersiapkan Kongres I pada 12-13 April 1976. Karena Sanusi Hardjadinata dianggap bersungguh-sungguh maka ia terpilih pada Kongres tersebut. Rezim Orde Baru yang merasa kecolongan kemudian berusaha menggantinya dengan memanfaatkan konflik internal dimana MH Isnaeni dan Sunawar Sukowati terus melakukan perlawanan. Pada 16 Oktober 1980 Sanusi Hardjadinata mengumumkan pengunduran dirinya dan kemudian digantikan oleh Sunawar Sukowati yang ditunjuk Rezim Orde Baru pada Kongres II pada 13-17 Januari 1981. Kepemimpinan Sunawar Sukowati meninggal pada 12 Januari 1986 dan kemudian diadakan Kongres III Partai pada 15-18 April 1986 yang hasilnya menyerahkan pada pemerintah kemudian muncullah Suryadi menjadi Ketua Umum. Dalam masa kepemimpinan Suryadi inilah Ibu Megawati Sukarnoputri dan Guruh Sukarnoputra di rayu untuk masuk partai dan kemudian berhasil mendongkrak perolehan suara partai.
Pada 21 Juli 1993, Suryadi terpilih kembali pada Kongres IV Medan namun kemudian terjadi kemelut sehingga pemerintah tidak mengakuinya. Rezim Orde Baru menilai Suryadi tidak loyal kepada pemerintah Orde Baru dengan mengusung putri-putri B**g Karno masuk partai sehingga mendorong suara signifikan. Pemerintah Orde Baru kemudian memutuskan mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya pada 2-6 Desember dengan calonnya yang bernama Budi Harjono, namun kali ini suara dari bawah menentang dengan memilih Megawati Sukarnoputri menjadi Ketua Umum. Upaya rezim Orde Baru untuk mengganti Megawati sebagai Ketua umum kemudian dilakukan dengan mengadakan Kongres Medan dengan cara melakukan pemaksaan kepada seluruh cabang untuk mengikuti Kongres Medan pada 22 Juni 1996.
Upaya yang dilakukan rezim Orde Baru ini kemudian mendapat perlawanan dari Grass partai dan bahkan kelompok-kelompok Pro Demokrasi. Perlawanan grass root terhadap Kongres Medan dilakukan di berbagai daerah seperti DKI Jakarta dipimpin Roy BB Janis, Jawa Tengah, Jawa Timur yang di pimpin Ir Sucipto maupun di Bali yang dipimpin oleh Ida Bagus Wesnawa. Perlawanan elemen Pro Demokrasi ini di dukung oleh beberapa elemen seperti Forum Demokrasi yang di pimpin oleh KH Abdurrahman Wahid, Marsilam Simanjuntak, Bondan Gunawan maupun Todung Mulya Lubis. Demikian juga kelompok buruh seperti Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang dipimpin oleh Mukhtar Pakpahan, elemen Partai Rakyat Demokratik (PRD) pimpinan Budiman Sujatmiko, elemen jurnalis yang tergabung dalam Pusat Informasi dan Jaringan Aksi Reformasi (PIJAR), elemen Mahasiswa seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) maupun Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Serikat Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi (SMID). Dukungan ini memuncak secara formal dalam bentuk “Gerakan Nasional Kembali Ke Cita- Cita Luhur Bangsa” pada 1 Juli 1996 yang di tanda tangani oleh puluhan tokoh.
Di kalangan grass root, gerakan melawan Kongres Medan di lakukan di berbagai Daerah maupun Cabang dan beberapa pucuk pimpinan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) seperti Arif Wibowo (sekarang Wakil Sekretaris jenderal) menggalang perlawanan baik di Jakarta maupun turun daerah sedang Alit Kelakan menggalang perlawanan di p**au Dewata dengan membentuk Gerakan Rakyat Bali (GRB) Pendukung Megawati. Berbagai perlawanan ini kemudian memanfaatkan adanya “Mimbar Demokrasi” di halaman kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro. P***a Konggres Medan yang memilih Suryadi, kantor DPP PDI Jalan Diponegoro kemudian direbut paksa oleh pendukung Suryadi yang di back up oleh pihak militer atas perintah Rezim Orde Baru sehingga menimbulkan korban jiwa dari pendukung Megawati yang kemudian dikenal dengan nama Sabtu Kelabu 27 Juli 1996. Disamping perebutan kantor Dewan Pimpinan Pusat di Jakarta, di berbagai daerah maupun cabang juga terjadi perebutan paksa kantor-kantor partai. Hal ini terus berlangsung sampai Suharto dilengserkan dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang di pimpin Ibu Megawati melaksanakan Kongres di Bali untuk membentuk Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan pada 8-10 Oktober 1998.
Di Kabupaten Lumajang, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sebelum Kongres Medan dipimpin oleh Sumirmo. Namun keberpihakannya kepada Kongres Medan yang menghasilkan pimpinan Suryadi membuatnya dijauhi para kader grass root dan setelah Suharto lengser Sumirmo pun dilengserkan. Nah, bagaimana yang terjadi berikutnya di Kabupaten Lumajang yang sejak Pemilihan Umum Tahun 1955 merupakan kandang banteng dimana Partai Nasional Indonesia (PNI) meraih urutan pertama dengan perolehan suara 119.747 yang disusul Nahdlatur Ulama (NU) myang mendapatkan suara 84.505.
