Jdih Kpu Flotim

15/04/2026

13/04/2026

Kutipan "Pemungutan suara adalah sakramen kewarganegaraan" (Voting is a civic sacrament) yang diucapkan oleh Pendeta Theodore Hesburgh, CSC (25 Mei 1917 – 26 Februari 2015) seorang imam Katolik Amerika dan Akademisi. Hesburgh menjabat sebagai presiden Universitas Notre Dame selama 35 tahun dari tahun 1952 hingga 1987, bersama dengan berbagai posisi yang ditunjuk di pemerintahan AS, termasuk sebagai ketua Komisi Hak Sipil Amerika Serikat .
, Kutipan Hesburgh memiliki makna mendalam mengenai tanggung jawab moral dan sakral dalam demokrasi. Dengan menyebut pemungutan suara sebagai "sakramen", Hesburgh menekankan bahwa memilih bukan sekadar hak politik biasa, melainkan tindakan moral yang suci, khusyuk, dan wajib. Memberikan suara adalah cara utama warga negara berpartisipasi dalam menentukan arah masa depan komunitasnya. Ini adalah komitmen nyata terhadap nilai-nilai demokrasi, bukan hanya sekadar ikut-ikutan.
Kutipan ini sering dikaitkan dengan perjuangan hak-hak sipil, mengingatkan bahwa hak pilih diperoleh melalui perjuangan berat, dan menggunakannya adalah cara menghormati mereka yang telah berjuang.
Singkatnya, Hesburgh menegaskan bahwa pemungutan suara adalah ritual kewarganegaraan tertinggi yang menghubungkan individu dengan tanggung jawab moral terhadap bangsa dan sesamanya.

11/03/2026

, diinformasikan bahwa pada hari ini informasi/produk hukum berikut telah dapat didownload di web JDIH KPU:
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 93 Tahun 2026 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupate/Kota.
Selengkapnya dapat diakses pada link: https://jdih.kpu.go.id/.../-tn...

11/03/2026

, Adagium "Legal certainty is the backbone of justice" (Kepastian hukum adalah tulang punggung keadilan) adalah kutipan terkenal dari ahli hukum Gustav Radbruch yang memandang keadilan tidak dapat terwujud tanpa adanya aturan hukum yang jelas, tegas, dan konsisten.
Kepastian hukum menjadi fondasi utama yang melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan menjamin perlindungan nyata bagi pencari keadilan.
Hukum yang tidak pasti atau berubah-ubah akan meruntuhkan keadilan, sama seperti tubuh manusia yang tidak bisa berdiri tanpa tulang punggung.
Adagium ini menekankan bahwa kepastian (konsistensi) aturan adalah prasyarat mutlak untuk mencapai keadilan. Hukum yang adil haruslah hukum yang pasti, tidak berubah-ubah, dan konsisten diterapkan.

06/03/2026

Kutipan "Memberi suara adalah tindakan emosional sekaligus intelektual" (Voting is as much an emotional act as it is an intellectual one) yang sering dikaitkan dengan Monica Crowley (seorang komentator politik dan penulis Amerika).
Bahwa menjadi pemilih yang baik harus seimbang: memiliki kepedulian (emosional) tetapi tetap rasional (intelektual). Memilih hanya dengan emosi bisa terjebak fanatisme, sementara memilih hanya dengan intelektual tanpa peduli bisa menjadi apatis. Voting yang ideal adalah perpaduan antara harapan hati dan pertimbangan pikiran yang matang.
Secara ringkas, Monica Crowley menyoroti bahwa pemilu adalah cerminan dari hati dan pikiran pemilih. Dan kutipan ini sering dikutip dalam konteks pemilu untuk menekankan pentingnya mempertimbangkan kedua aspek tersebut saat memberikan suara.

05/03/2026

, KPU Kabupaten Flores Timur melaksanakan Pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan serta Internalisasi Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum pada Kamis, 5 Maret 2026. Hadir dalam kegiatan ini Ketua dan Anggota KPU, Sekretaris, para Kasubag serta jajaran staf pada KPU Kabupaten Flores Timur.
Kegiatan yang dilaksanakan di aula lt. II Kantor KPU Kabupaten Flores Timur bertujuan untuk mensosialisasikan prosedur dan standarisasi dalam pelaksanaan tugas terutama dalam penyusunan Keputusan di lingkungan KPU Kabupaten Flores Timur.
Dalam Pemaparan terkait SOP (Standar Operasional Prosedur) Penyusunan Keputusan oleh Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Mikhael Lamabelawa menguraikan langkah-langkah dalam penyusunan keputusan mulai dari pengusulan draft keputusan hingga memperoleh persetujuan yang dibahas dalam rapat pleno serta penerbitan Salinan Keputusan.
Pemaparan dilanjutkan oleh Fungsional Analis Hukum, Mimi Unbanunaek yang memaparkan terkait teknis Penyusunan Keputusan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
Melalui internalisasi ini, diharapkan setiap sub bagian memahami alur dalam proses pembuatan/pengusulan produk hukum sehingga setiap keputusan disusun sesuai dengan tata cara hukum (prosedural), mengurangi kesalahan, serta dapat meningkatkan kualitas pembentukan keputusan di lingkungan KPU Kabupaten Flores Timur sesuai dengan tata cara pembentukan keputusan yang terencana, terpadu dan sistematis.

20/02/2026

, "Lex semper dabit remedium" yang berarti hukum akan selalu memberi obat atau hukum selalu memberikan solusi/jalan pemulihan menekankan bahwa setiap pelanggaran hak atau ketidakadilan pasti memiliki jalan keluar hukum untuk memulihkan hak tersebut atau mendapatkan ganti rugi.

Hukum tidak pasif dan tidak boleh tinggal diam saat terjadi ketidakadilan, melainkan menyediakan mekanisme pemulihan. Hukum menjadi pemecah masalah (solusi), bukan penghambat.

Asas ini menegaskan bahwa keadilan harus diupayakan dan sistem hukum wajib menyediakan sarana untuk memperbaikinya.

19/02/2026

, dalam demokrasi, kesetaraan hak bersuara adalah mutlak. Setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau kekuatan, memiliki bobot suara yang setara dalam menentukan arah bangsa.
Bagi Gandhi, demokrasi bukan sekadar mekanisme pemungutan suara, melainkan sebuah sikap batin di mana negara hadir untuk mendengarkan setiap jiwa, tanpa memandang seberapa "kecil" mereka terlihat di mata dunia.

13/02/2026

, diinformasikan bahwa informasi/produk hukum berikut telah dapat didownload di web JDIH KPU :Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.
Selengkapnya dapat diakses melalui scanbarcode dan link: https://jdih.kpu.go.id/.../ummt5jQomWx29-GZo1zR...

11/02/2026

"Saya merdeka karena saya ingin merdeka" , memiliki makna mendalam tentang kedaulatan jiwa dan tekad kuat.
Kemerdekaan sejati adalah hasil dari tekad, itikad, dan keberanian kolektif sebuah bangsa untuk berdaulat penuh, yang didorong oleh keinginan luhur diri sendiri, bukan hadiah/pemberian orang lain.