16/03/2026
Bupati H. Zurdi Nata, S.Ip menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bengkulu yang diselenggarakan di Aula Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu pada Senin (16/03/2026).
Kegiatan HLM tersebut dipimpin oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Ir. H. Mian, yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu.
Pertemuan ini dihadiri oleh para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Bengkulu sebagai forum koordinasi strategis dalam upaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di masing-masing daerah, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 1447 H.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Bengkulu menyampaikan harapan agar kegiatan HLM dapat memberikan dampak nyata bagi pengendalian inflasi di daerah.
“Mewakili Gubernur, saya menyampaikan kepada seluruh peserta HLM agar pertemuan hari ini benar-benar dapat memberikan manfaat dalam upaya mengatasi inflasi di seluruh daerah di Provinsi Bengkulu,” ujar Wakil Gubernur.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kepahiang memaparkan kondisi pengendalian inflasi di Kabupaten Kepahiang. Ia menyampaikan bahwa dalam menghadapi HBKN Ramadan dan Idul Fitri 1447 H, secara umum kondisi di Kabupaten Kepahiang relatif terkendali dan tidak terdapat kendala yang signifikan.
Namun demikian, terdapat dinamika tersendiri dalam pengendalian inflasi di Kepahiang karena daerah ini tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga sebagai produsen beberapa komoditas pangan, salah satunya bawang merah dan cabai merah. Saat terjadi panen besar cabai merah atau bawang di Kepahiang, harga komoditas tersebut justru mengalami penurunan sehingga berdampak pada terjadinya deflasi di daerah tersebut.
Selain itu, Bupati juga menyampaikan bahwa permasalahan pasokan gas LPG 3 kilogram di Kabupaten Kepahiang saat ini sudah mulai melandai. Kondisi tersebut terjadi setelah diterbitkannya surat edaran Bupati Kepahiang yang menegaskan bahwa pemerintah daerah akan melaporkan serta merekomendasikan pencabutan izin bagi pangkalan gas yang terbukti melakukan pelanggaran atau permainan distribusi.
Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan Penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) Government to Government (G2G) komoditas pengendalian inflasi antara Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kepahiang. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar daerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas strategis, sehingga pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif.
Melalui forum HLM TPID ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta instansi terkait semakin kuat sehingga pengendalian inflasi di Provinsi Bengkulu dapat berjalan lebih efektif, stabil, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
