Nieuw Guinea Raad Fraksi Bomberai

Nieuw Guinea Raad Fraksi Bomberai Lembaga Representatif Politik Bangsa Papua Wilayah Bomberai

03/11/2024

DUKA NASIONAL BANGSA PAPUA
YUSTINUS IYAI KETUA KNPB DOGIYAI MENINGGAL DUNIA

Komite Nasional Papua Barat Wilayah Dogiyai telah mengumumkan Duka Nasional Bangsa Papua bahwa Telah Meninggal Dunia Ketua KNPB wilayah Dogiyai, atas nama Yustinus Iyai pada 03 November 2024 pukul 15.00 Waktu Papua Barat. Almarhum Yustinus Iyai meninggal Dunia di Dogiyai, Meepago, Papua Tengah dan Jenazahnya sedang berada di Rumah Duka Dogiyai.

Kronologis:
Yustinus Iyai dipilih sebagai Ketua KNPB Wilayah Dogiyai dalam Konfrensi Pertama KNPB Wilayah Dogiyai menggantikan ketua KNPB Wilayah Dogiyai yang terdahulu Saugas Goo.

Dalam perjalanan kepemimpinannya Yustinus Iyai, Ketua KNPB Wilayah Dogiyai menderita sakit Paru-paru dan lambung sejak bulan Mei 2024 sampai ia menghembuskan napas terakhirnya di Dogiyai, Pada Minggu 03 November 2024.

Semoga Arwahnya diterima oleh Allah Bangsa Papua di Surga. Selamat jalan kawanšŸ«”šŸ’”šŸ˜­

Pemilihan Dewan New Guinea. Di rumah kepala desa yang dihias dengan daun lontar, penduduk desa bergiliran masuk untuk me...
30/10/2024

Pemilihan Dewan New Guinea. Di rumah kepala desa yang dihias dengan daun lontar, penduduk desa bergiliran masuk untuk memberikan suara mereka kepada para pemilih, yang nantinya akan memilih anggota Dewan Wilayah Hollandia Januari 1961.

At 82, Antonio Soares is blind and frail, carefully tended by his family. But time has not dimmed his memory of Sept. 7,...
21/10/2024

At 82, Antonio Soares is blind and frail, carefully tended by his family. But time has not dimmed his memory of Sept. 7, 1983, the day that Indonesian soldiers arrived in Kraras, East Timor (also called Timor-Leste). Indonesia had occupied East Timor for nearly eight years by that point. Earlier that year, Indonesian forces had reached a tentative cease-fire with the remaining Timorese resistance.

East Timor’s politicians are keeping quiet about Prabowo Subianto’s alleged war crimes.

Nieuw Guinea Raad atau disingkat NGR adalah lembaga representatif politik bangsa Papua yang didirikan pada tanggal 5 Apr...
17/10/2024

Nieuw Guinea Raad atau disingkat NGR adalah lembaga representatif politik bangsa Papua yang didirikan pada tanggal 5 April 1961 di Holandia, west Papua. Lembaga ini berfungsi sebagai penyanggung jawab politik bangsa Papua atau Rumah Politik Bangsa Papua yang mana dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan terwujudnya Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional, Hak asasi manusia dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Nieuw Guinea Raad telah dihudupkan kembali oleh bangsa Papua pada tanggal 5 April 2012 di holandia, Jayapura Papua dengan nama Parlemen Nasional West Papua (PNWP), kemudian telah terjadi perubahan nama kembali ke Nieuw Guinea Raad (NGR) pada tanggal 21 Juni 2021 dalam Konfrensi Nasional Ke II Parlemen Nasional West Papua di Yalimo, Wilayah Lapago serta di deklarasikan hasil perubahannya pada tanggal 6 Desember 2021 di Moanemani Dogiyai, Wilayah Meepago, West Papua. Hingga hari ini Generasi muda sedang menjalankan roda kelembagaan sebagai lembaga representatif politik bangsa Papua di seluruh teritorial West Papua.

Nieuw Guinea Raad - NGR

Memahami Nieuw Guinea Raad dan Perjuangan Menuju Hak Penentuan Nasib Sendiri.Sejarah NGRUsai perang dunia ke- II, PBB me...
17/10/2024

Memahami Nieuw Guinea Raad dan Perjuangan Menuju Hak Penentuan Nasib Sendiri.

Sejarah NGR

Usai perang dunia ke- II, PBB memberikan mandat kepada seluruh negara yang melakukan penjajahan kepada bangsa-bangsa lain agar segera memberikan kemerdekaan atau hak penentuan nasib sendiri kepada bangsa yang dijajah (Pasal 73 Piagam PBB). Atas dasar itu, Belanda mendaftarkan Nederland Nieuw Guinea (Papua), Nederland Hindie (indonesia) & Nederland Antilen (Suriname) ke dalam Daftar Dekolonisasi PBB p***a pembentukan PBB 26 Juni 1945.

Untuk mewujudkan penentuan nasib sendiri bagi Nederland Niuew Guinea(Papua), Belanda mempersiapkan Papua sebagai suatu bangsa tersendiri maka Belanda menjalankan program 20 tahun pembangunan terhitung 1951-1970. 10 Tahun pembangunan pertama terhitung 1951-1960 menjalankan Program Pelatihan dan Pendidikan dan tahapan berikut adalah 10 tahun persiapan kader-kader Politik dan Birokrasi.

Setelah 10 tahun persiapan, Belanda kemudian memperiapkan badan politik bagi bangsa Papua yang diberi nama Nieuw Guinea Raad. Nieuw Guinea Raad(NGR) adalah parlemen West Papua pada masa penjajahan Belanda. Nieuw Guinea Raad dalam bahasa Belanda adalah Dewan Nieuw Guinea seperti halnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) versi kolonial Indonesia saat ini. Nieuw Guinea Raad/Parlemen pada waktu itu dibentuk oleh Belanda untuk menjawab tuntutan PBB tentang pemberian kemerdekaan bagi wilayah-wilayah terjajah (Piagam PBB Pasal 73). Sehingga Belanda sebagai penjajah dibawah tanggungjawab Dewan Perwalian (Piagam PBB Pasal 66-67) membentuk Nieuw Guinea Raad sebagai alat politik bangsa Papua. Sementara persiapan Papua sebagai sebuah pemerintahan tersendiri, Belanda mengaktifkan sistem pemerintahannya di Papua yang bernama Nederland Nieuw Guinea (Pemerintah Otonom Belanda) dengan kepala pemerintahan seorang Gubernur (Gubernement). Pemerintahan Belanda itulah yang kemudian menyetujui pembentukan Dewan Nieuw Guinea atau Nieuw Guinea Raad yang kemudian merekrut keanggotaannya dari wakil-wakil Papua yang terdidik.

Nieuw Guinea Raad dibentuk pada 5 April 1961 sebagai badan representasi rakyat di West Niuew Guinea (Papua Barat). Kemudian pada 19 Oktober melakukan sidang dan menetapkan atribut kebangsaan Papua (bendera, Lagu Kebangsaaan, Nama Bangsa, Seomboyan, Lambang Negara) yang kemudian di deklarasikan dalam sebuah upacara pengibaran bendera pertama kali pada 1 desember 1961.

Tujuan NGR

NGR dilahirkan sebagai badan politik Rakyat Papua yang bertujuan untuk mengakomodir aspirasi politik bangsa Papua untuk menjawab menentukan nasib sendiri sesuai mandat Dekolonisasi dan Piagam PBB.

NGR juga dilahirkan sebagai suatu alat kelengkapan pemerintahan Otonomi Nederland Nieuw Guinea, yakni sebagai alat kelengkapan yang menjalankan fungsi pengawasan atas program 20 tahun Pembimbingan Nederland Niew Guinea (1951-1960-1970) sampai penentuan nasib sendiri terlaksana.

NGR menjadi PNWP

Sejak terjadi aneksasi (Pencaplokan West Papua ke Indonesia) 1 Mei 1963, Nieuw Guinea Raad tidak dapat bekerja karena ekspansi Militer Indonesia p***a sengketa Politik antara Belanda dan Indonesia. Dimana atas desakan perjanjian Niew York dan Perjanjian Roma, Belanda terpaksa menyerahkan administrasi Nederland Nieuw Guinea (West Papua) ke tangan UNTEA dan kemudian UNTEA menyerahkan kepada Indonesia. Sejak saat itu bangsa Papua tidak lagi memiliki lembaga bangsa yang dapat mengakomodir aspirasi rakyat Papua Barat untuk menentukan masa depan politiknya. Kehilangan badan politik bangsa Papua ini melahirkan berbagai idealisme kaum terdidik untuk mencari jalan keluar menuju pencapaian hak penentuan nasib sendiri bangsa Papua.

Terhitung sejak saat itu lahir berbagai organsisasi pembebasan Papua Barat, mulai dari Organsiasi Papua Merdeka (OPM 1965) yang dipelopori oleh bekas-bekas polisi Belanda (PVK) dengan perjuangan bersenjata yang kemudian berjlanjut pada dideklarasikannya Negara Republik Papua Barat oleh Zet Yafet Rumkorem 1971. Deklarasi 1971 itu kemudian melahirkan Militer TPN (Tentara Pembebasan Nasional) yang kini dikenal dengan TPNPB (Hasil KTT Byak 2012) yang terus melakukan perjuangan bersenjata untuk merebut kedaulatan bangsa Papua dari Kolonialisme Indonesia.

Selain perjuangan bersenjata yang dilakukan oleh TPN-OPM, pada tahun 1988 Dr. Thom Wanggai melakukan gebrakan dengan melahirkan-mendeklarasikan Negara Republik Melanesia Barat yang berasumsikan 25 tahun akhir masa pendudukan Indonesia di West Papua berdasarkan perjanjian Roma 30 September 1962. Akan tetapi upaya itu dibungkam oleh Kolonialisme Indonesia sehingga Dr. Thom Wanggai terbunuh oleh militer Indonesia.

Perjuangan terus berlanjut, dimana pada 1997-tuan Maikel Karet melakukan Deklrasi Negara Repuublik Papua Barat di Belgia memanfaatkan status krisis ekonomi Indonesia p***ah Reformasi, akan tetapi deklarasi itu juga tidak membuahkan hasil kemerdekaan bagi bangsa Papua. Kemudian pada tahun 2000, lahirlah FORERI (Forum Rekonsisiliasi Rakyat Irian) yang kemudian membentuk Presidium Dewan Papua(PDP) yang dipercayai sebagai wadah nasional Papua ke dua setelah NGR.

Presidium Dewan Papua (PDP) kemudian melahirkan Kongres II Papua yang mencetuskan Perubahan nama Irian menjadi Papua dan juga beberapa resolusi seperti Otonomi Khusus bagi provinsi Papua dan Pelurusan sejarah Papua. Dan setahun Kemudian Theis Eluway terbunuh oleh militer Indonesia sehingga perjuangan Papua yang didorong oleh PDP tak berjalan baik. Dengan terbunuhnya Theys Eluway yang adalah pemimpin karismatik pada saat itu, perjuangan bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri menjadi terdegradasi. Banyak aktifis, pemuda dan rakyat mulai tercerai berai dan mecari-cari solusi penyelasaian konflik politik di tanah air West Papua. Sehingga lahir berbagai macam organsiasi perlawanan di Papua seperti WPNA (2004), PARJAL 2005, Front PEPERA 2006, FNMPP 2007, dan KNPB pada 2008.

Dan melalui program politik KNPB untuk mewujudkan persatuan Nasional bangsa Papua, KNPB membentuk Dewan Nasional sebagai alat pemersatu rakyat untuk memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bangsa Papua. Dewan Nasional itu diberi nama Nieuw Guinea Raad Parlemen Nasional West Papua (PNWP) yang merupakan reingkarnasi (perwujudan) dari pada NGR (Nieuw Guinea Raad 1961). PNWP dideklarasikan pada 5 April 2012 di lapangan Theys Eluway sesuai dengan tanggal dimana NGR dilahirkan pada 5 April 1961. Deklarasi PNWP itu sebagai bentuk perwujudan Nieuw Guinea Raad yang terkubur lama karena sengketa politik antara Belanda dan Indonesia.

Parlemen Nasional West Papua yang beranggotakan berbagai perwakilan Rakyat dari seluruh wilayah di Papua dibangun untuk menjawab kebutuhan persatuan nasional untuk menjawab penentuan nasib sendiri bangsa Papua.

Sejak terbentuk tahun 2012, PNWP kemudian melakukan sidang-sidang tahunan dan melegitimasi Benny Wenda sebagai Diplomat West Papua di luar negeri dan juga melahirkan beberapa resolusi Politik lainnya seperti Penolakan New York Agreement, Roma Agreement, PEPERA 1969, juga mendesak Internasional Suppervised Vote untuk Pengawasan Referendum di West Papua.

Sebagaimana Struktur Nieuw Guinea Raad pada masa penjajahan Belanda yang memiliki struktur Dewan Daerah (Streek Raad), PNWP juga memiliki dewan-dewan Daerah yang dibenri nama Parlemen Rakyat Daerah (PRD) sebagai badan politik di setiap daerah.

Baca Juga: Papua Sudah Lama Memikul Salib Derita Menuju Puncak Kemenangan Iman
Sampai dengan 2016, Parlemen telah bekerja sebagai badan representasi politik di West Papua, dengan menjalankan tugasnya sebagai badan aspiratif dan legitimasi rakyat Papua.

Perubahan PNWP kembali ke NGR

Tentunya kita semua akan bertanya mengapa terjadi perubahan nama Parlemen Nasional West Papua kembali kepada Nieuw Guinea Raad. Ada beberapa alasan atau asumsi yang menjadi dasar perubahan nama Parlemen Nasional West Papua ke Nieuw Guinea Raad, antara lain :

Akar Sejarah

Sesuai dengan gambaran awal bahwa NGR adalah alat politik bangsa Papua pertama yang dilahirkan dibawah semangat dekoloniasai PBB dan Dewan Perwalian PBB.Dimana Belanda secara sadar dibawah mandat Piagam 73 PBB menjalankan kewajibannya mempersiapkan Papua sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Dengan dalil itu maka Belanda membentuk Nieuw Guinea Raad sebagai lembaga politik bangsa Papua pertama tahun 1961.

Dengan lahirnya NGR itulah maka rakyat Papua yang terakomodir sebagai representasi rakyat Nieuw Guinea (Papua) secara sadar merayakan hari lahirnya Negara sebagai perwujudan sebuah bangsa dalam sebuah manifeto politik berisi nama Bangsa ā€œPapuaā€, Bendera Bangsa ā€œBintang Kejoraā€, Lagu Kebangsaan ā€œHai Tanahku Papuaā€, Lambang Negara ā€œBurung Mambrukā€, Semboyan Bangsa ā€œOne People, One Soulā€. Embrio bangsa Papua ini diakui dan disahkan oleh Pemerintah Belanda dalam beberapa ketetapan pemerintah Nederland Nieuw Guinea : Bendera kebangsaan; ā€œBENDERA BINTANG FAJAR mendapat ketetapan ā€œGOUVERNEMENTSBLAD VAN NEDERLANDS-NIEUW-GUINEAā€ Tahun 1961 No. 68. Nama Bangsa; PAPUA BARAT. Mendapat ketetapan ā€œGOUVERNEMENTSBLAD VAN NEDERLANDS-NIEUW-GUINEAā€ Tahun 1961 No. 69.Lagu Kebangsaan; HAI TANAHKU NIEUW GUINEA, mendapat ketetapan GOUVERN EMENTSBLAD VAN NEDERLANDS-NIEUW-GUINEA 1961 No. 70.

Dan kemudian Negara west Papua itu di deklarasikan dalam sebuah upacara pengibaran bendera Bintang Kejora pertama kali di seluruh Papua berdampingan dengan bendera Belanda 1 Desember 1961.

Persatuan

Persatuan Nasional merupakan kebutuhan bangsa Papua saat ini. Hal itu yang mendorong KNPB sebagai media rakyat untuk mewujudkan sebuah persatuan nasional di dalam negeri revolusi. Dimana p***a tenggelamnya PDP tahun 2001, KNPB sebagai media rakyat berpikir tentang pentingnya persatuan nasional sehingga melahirkan PNWP sebagai alat politik bangsa Papua untuk mengakomodir rakyat Papua dari berbagai wilayah yang terdiri dari berbagai faksi dan organisasi gerakan untuk mewujudkan hak penentuan nasib sendiri.

Dengan melihat pentingnya wadah Nasional ini, maka pada 5 april 2012 diluncurkan Parlemen Nasional West Papua (PNWP) di Lapangan Theys Eluway-Sentani. Tidak hanya PNWP, di wilayah-wilayah juga dibangun dewan-dewan daerah sebagai badan representase wilayah yang diberi nama Parlemen Rakyat Daerah (PRD).

Parlemen yang dibentuk dengan tujuan mewujudkan persatuan nasional itu berjalan dalam dinamika politik yang rumit.Dimana pada tahun 2014, PNWP yang tadinya ditargetkan bisa menjadi alat persatuan nasional bangsa Papua di dalam negeri itu malah dipandang sebagai sebuah faksi tersendiri dalam Deklarasi Persatuan gerakan perjuangan untuk pembebasan nasional (Unitet Liberation Movement for West Papua/ULMWP).

Kemudian pada tahun 2017, usai KTT ULMWP pertama di Papua Nugini, ULMWP membentuk struktur Trias Politikal dengan dalil tuntutan keanggotaan ULMWP di forum MSG (Melanesian Spearhead Group), PNWP lalu berubah secara sepihak menjadi komite legislatif ULMWP tanpa sebuah persetujuan dewan-dewan dalam mekanisme PNWP).

Dengan perubahan itu maka tujuan persatuan yang awalnya digaungkan dalam PNWP menjadi kabur dan harus mencari format baru.Dari dinamika politik yang ada, maka melalui Konferensi ke II PNWP di Yalimo pada bulan Juli 2021, terjadi perubahan nama PNWP menjadi Nieuw Guinea Raad tanpa menghilangkan fungsi dan status sebagai wadah persatuan Nasional di dalam negeri.

Dengan perubahan PNWP ke NGR, status NGR kini kembali pada rel awal yakni sebagai lembaga politik bangsa Papua yang mana secara Juridis/Hukum memiliki legitimasi Hukum dari Pemerintah Nederland atas mandat Piagam PBB yang siap mengawal semua proses politik sampai pada terwujudnya penentuan nasib sendiri bangsa Papua.

Alat Legitimasi

Sebagai wadah nasional, Nieuw Guinea Raad memiliki dasar Konsitutif yang kuat dibawah mandat Piagam PBB pasal 73, dan juga Konstitusi Nederland. Dimana NGR merupakan induk yang melahirkan Negara West Papua 1961 memiliki hak untuk mendorong semua proses politik menuju pencapaian penentuan nasib sendiri bangsa Papua.

NGR juga dipandang sebagai representatif rakyat Papua di dalam negeri agar dapat menjadi satu-satunya wadah nasional yang mampu membuktikan kepada dunia bahwa alat politik bangsa yang pernah dibentuk tahun 1961 itu masih tetap hidup untuk mewujudkan hak penentuan nasib sendiri.

Hal itu juga bertujuan agar sebagai Induk yang melahirkan ideologi pembebasan nasional ini benar-benar ada dan melegitimasi semua proses perjuangan baik di dalam negeri maupun di internasional.

Alasan Hukum

Alasan lain mengapa Parlemen Nasional West Papua di ubah menjadi Nieuw Guinea Raad adalah karena NGR memiliki dasar Konstitutif yang kuat yang dapat dipertanggungjawabkan secara poliitik dan hukum, karena Dalam proses terbentuknya Embrio Negara 19 Oktober 1961, NGR sendiri dilahirkan oleh pemerintahan Belanda atas desakan mandat PBB tentang Pemberian Kemerdekaan bagi wilayah-wilayah terjajah (Piaam PBB pasal 73) dan dibawah mandat Perwalian (PBB pasal 66-67 Piagam) juga Resolusi PBB Nomor 1514 tahun 1960.

Karena memiliki dasar konstitutif yang kuat, NGR akan dipandang sebagai badan resmi yang memiliki kewenangan dalam melegitimasi proses politik kepada seluruh gerakan perjuangan untuk terus berjuang mewujudkan. Dalam hal ini, NGR adalah subjek hukum yang akan mempertanggungjawabkan semua proses politik bangsa Papua di hadapan Hukum Internasional.

Dasar Falsafah (NGR – Nou Nia Rat)

Dipandang dari sudut falsafah, Nieuw Guinea Raad memiliki makna persatuan dalam suatu tatanan keluarga yang kuat. Hal itu diambil dari sebuah kata dalam bahasa Ihandin (Pak-Pak/Fak-Fak) yakni ā€œNou Nia Ratā€ dari masing-masing penggalan kata, ā€œNouā€ yang artinya ā€œbapaā€, Nia yang artinya ā€œmamaā€ dan ā€œRatā€ yang artinya ā€œanakā€. Jadi arti kata jadi ā€œNou Nia Ratā€ memiliki makna keluarga yang jika dibawa dalam makna politik akan merujuk pada Niuw Guina Raad yang adalah Parlemen atau Dewan Nieuw Guinea-Papua Barat yang merupakan satu kesatuan keluarga bangsa Papua yang memiliki ikatan yang sangat kuat dalam pengertian Nasionalisme bangsa Papua.

Selanjutnya makna filosofis bangsa ini telah dimuat dalam Moto Bangsa Papua yang di tetapkan oleh dewan NIeuw Guinea 1961 yakni ā€œOne People, One Soulā€.

Demikian gambaran umum tentang Nieuw Guinea Raad sebagai lembaga politik bangsa Papua. Dan NGR itu sendiri bukan rumah pribadi atau kelompok tetapi NGR adalah rumah bersama dan rumah Bangsa Papua.

Selamat datang ketua KNPB pusat Agus Kosay dan Benny Morip di kantor KNPB di Emawa.Bebas dari Penjara: Lawan Para Agen K...
03/09/2024

Selamat datang ketua KNPB pusat Agus Kosay dan Benny Morip di kantor KNPB di Emawa.

Bebas dari Penjara: Lawan Para Agen Kolonial Perusak KNPB

Kami tidak ada toleransi atau kompromi sedikit pun terhadap orang Papua kerja sama dengan musuh Indonesia untuk kriminalisasi Aktvis KNPB maupun sesama aktivis Papua merdeka lainnya sedang berjuang.

Hari ini, kita merayakan kebebasan Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Agus Kosay, dan Benny Murib, yang setelah satu tahun mengalami penderitaan dan ketidakadilan di penjara, akhirnya dibebaskan.

Pembebasan mereka adalah kemenangan besar bukan hanya untuk mereka berdua, tetapi juga untuk perjuangan yang mereka wakili.

Kasus kriminalisasi yang menimpa Agus Kosay mengungkapkan betapa dalam dan terperincinya permainan agen intelijen kolonial yang menyusup dalam gerakan perjuangan. Terutama dalam tubuh KNPB, kelompok Alen Halitopo digunakan secara licik untuk memecah belah kekuatan KNPB. Kelompok ini, yang bekerja sama dengan penjajah, menciptakan "KNPB Gadungan" di Sentani dan menyebarkan propaganda kolonial melalui selebaran-selebaran berisi tuduhan palsu terhadap pengurus KNPB.

Taktik keji ini dirancang untuk memancing konflik dan kekacauan. Agus Kosay dan Benny Murib, yang saat itu hanya ingin meminta klarifikasi dari kelompok Alen Halitopo, malah diintimidasi. Ketika Agus beserta pasukannya membela diri, penjajah memanfaatkan kesempatan ini untuk mengkriminalisasi mereka. Kelompok yang dipiara kolonial ini juga didukung oleh Buchtar Tabuni dan Bazoka Logo, yang memiliki tujuan untuk melemahkan KNPB demi ambisi pribadi dan kedudukan dalam perjuangan.

Namun, apa yang menjadi pelajaran penting dari kasus ini adalah sikap bijaksana Agus Kosay. Meskipun terdesak, ia dengan tegas menolak semua tawaran untuk balas dendam, baik dengan melapor balik ataupun memerintahkan pasukannya untuk membalas tindakan kelompok Alen Halitopo. Sikap ini menunjukkan kedewasaan dan kepemimpinan yang tinggi, di mana Agus Kosay memilih untuk memaafkan musuhnya dan tidak terjebak dalam permainan adu domba yang dirancang oleh penjajah.

Pembebasan mereka adalah keberhasilan perjuangan melawan segala bentuk penindasan dan manip**asi kolonial dalam melemahkan KNPB. Kepada bangsa Papua, khususnya anggota KNPB, sangat penting untuk selalu waspada terhadap pejuang-pejuang yang dipakai sebagai agen kolonial.

Musuh akan terus beroperasi dengan memanfaatkan ambisi dan oportunisme di dalam bangsa sendiri untuk menghancurkan perjuangan yang telah dibangun dengan susah payah. Kesadaran dan kehati-hatian menjadi kunci dalam menjaga integritas perjuangan dan menghindari perangkap yang dirancang untuk melemahkan gerakan kemerdekaan.

Selamat datang kembali, Ketua Umum KNPB Pusat, Agus Kossay dan Benny Murip

Welcome the central KNPB chairman Agus Kosay and Benny Morip to the KNPB office in Emawa.

Free from Prison: Fight the KNPB's Destructive Colonial Agents

We do not have the slightest tolerance or compromise towards Papuans, collaborating with Indonesia's enemies to criminalize KNPB activists and other fellow independent Papuan activists who are fighting.

Today, we celebrate the freedom of the General Chair of the West Papua National Committee (KNPB), Agus Kosay, and Benny Murib, who after one year of suffering and injustice in prison, were finally released.

Their release was a major victory not only for the two of them, but also for the cause they represented.

The criminalization case that befell Agus Kosay revealed how deep and detailed the colonial intelligence agents' play was in infiltrating the struggle movement. Especially within the KNPB, Alen Halitopo's group was used cunningly to divide the KNPB's strength. This group, in collaboration with the colonialists, created a "fake KNPB" in Sentani and spread colonial propaganda through leaflets containing false accusations against KNPB officials.

These vicious tactics are designed to provoke conflict and chaos. Agus Kosay and Benny Murib, who at that time only wanted to ask for clarification from the Alen Halitopo group, were instead intimidated. When Agus and his troops defended themselves, the colonialists took advantage of this opportunity to criminalize them. This colonial-backed group was also supported by Buchtar Tabuni and Bazooka Logo, whose aim was to weaken the KNPB for the sake of personal ambition and position in the struggle.

However, what is an important lesson from this case is Agus Kosay's wise attitude. Even though he was under pressure, he firmly rejected all offers of revenge, either by reporting back or ordering his troops to retaliate against the actions of Alen Halitopo's group. This attitude shows high maturity and leadership, where Agus Kosay chose to forgive his enemies and not get caught in the game of fighting against each other designed by the invaders.

Their release was a success in the struggle against all forms of colonial oppression and manip**ation in weakening the KNPB. It is very important for the Papuan people, especially KNPB members, to always be alert to fighters who are used as colonial agents.

The enemy will continue to operate by exploiting ambition and opportunism within the nation itself to destroy the struggle that has been built with great difficulty. Awareness and caution are key in maintaining the integrity of the struggle and avoiding pitfalls designed to weaken the independence movement.

Welcome back, General Chair of the Central KNPB, Agus Kossay and Benny Murip

Diam itu bukan jalan yang kita lalui selama ini, sebenarnya kita sudah terdidik dengan gaya kita sendiri di jalanan ini....
28/08/2024

Diam itu bukan jalan yang kita lalui selama ini, sebenarnya kita sudah terdidik dengan gaya kita sendiri di jalanan ini. Hanya inilah jalan dan kehidupan kita sampai menang.

Invasi militer Indonesia di West Papua menyebabkan pengungsi warga sipil di West Papua.  Menurut data humanrightsmonitor...
12/08/2024

Invasi militer Indonesia di West Papua menyebabkan pengungsi warga sipil di West Papua. Menurut data humanrightsmonitor.org/ saat ini sudah sebanyak 76,919 ribu orang, yang tersebar di beberapa daerah, yakni;

1). Nduga 56.981 mengungsi sejak 02 Desember 2018;

2). Puncak 2.724 mengungsi sejak 2021;

3). Intan Jaya 5.859 mengungsi sejak 26 Oktober 2021;

4). Maybrat 3.387 mengungsi sejak 02 September 2021;

5). Pegunungan Bintang 2. 252 orang dari Distrik Kiwirok mengungsi sejak 10 Oktober 2021;

6).Yahukimo 2.343 orang dari Distrik Suru-suru mengungsi sejak 20 November 2021. Pengungsian terus bertambah sepanjang 2023, Kabupaten Yahukimo 674 warga dari 8 Distrik mengungsi sejak 21 Agustus 2023.

7). Fakfak 500 Orang Mengungsi dari distrik (kramongga) sejak 16 Agustus 2023.

8). 2.600 orang mengungsi sejak 12 April 2024.[16]


Sorotan

Pengakuan Belanda atas RIS dan Proklamasi Nieuw Guinea...?"West Papua Tidak Termasuk Dalam RIS"Dalam buku SEJARAH SOSIAL...
10/08/2024

Pengakuan Belanda atas RIS dan Proklamasi Nieuw Guinea...?
"West Papua Tidak Termasuk Dalam RIS"

Dalam buku SEJARAH SOSIAL DAERAH IRIAN JAYA DARI HOLLANDIA KE KOTABARU ( 1910 - 1963), BAB V HOLLANDIA SETELAH KONPERENSI MEJA BUNDAR (1950 - 1963), menyatakan:

1. Sejak pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 itu melalui pejabat
pemerintahannya di Irian Jaya, yakni J .P.K. van Eechoud, dikeluarkanlah suatu Proklamasi yang isinya menyatakan bahwa terhitung sejak hari dikeluarkannya proklamasi itu, pemerintahan umum di irian Jaya dilaksanakan atas nama Ratu Juliana,
pucuk pimpinan Pemerintah Belanda.

2. Secara langsung proklamasi ini berarti bahwa penduduk Irian Jaya mulai saat itu dijadikan "Gubernemen Nieuw Guinea" dan diperintah oleh seorang gubernur yang pada waktu itu dipercayakan kepada J.K.P. van Eechoud sebagai penjabat.

3. Seperti telah disinggung di muka, lrian Jaya sebelum ini berkedudukan sebagai keresidenan.

Berikut adalah proklamasi tersebut:

PROCLAMA TIE

Ingezetenen van Nieuw Guinea !
Ingevolge de besluiten ter Ronde Tafel Conferentie genomen, zal op deze dag aan de Republiek Indonesia Serikat de
soucereiniteit Ā·Ā· over Indonesia worden overgedragen, met de uitzondering van de voormalige Residentie Nieuw-Guinea . Yanaf deze dag zijt gij alien ingezetenen van het Gouvernement Nieuw Guinea, alwaar het algemeen bestuur zal worden uitgeoef end door de Gouverneur in naam van onze geeerbiedige Koningin. Smeken wij den Allerhoogste zijn Zegen te schenken aan dit land en bidden wij dat Hij ons onder de leiding van Hare Majesteit Koningin Juliana moge voeren naar voorspoed en vrede.

Hollandia 27 Desember 1949
De waarnemend Gouverneur van
Nieuw-Guinea Was getekend: J .P.K. van Eechoud

4. Proklamasi ini sejalan dengan peraturan perundangan yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah Kolonia} Belanda menjelang penyerahan kedaulatan itu yang disebut sebagai Besluit Bewindsregeling Nieuw Guinea (Keputusan Tentang Peraturan Urusan
Pemerintahan Nieuw Guinea).

5. Dengan demikian Peraturan ini merupakan dasar bagi ketatanegaraan bagi lrian Jaya yang mengandung ketentuan berbagai hal yang berhubungan dengan pengaturan pemerintahan di seluruh wilayah Irian Jaya: Dinas Pemerintahan Umum, Dewan Perwakilan Nieuw Guinea, Urusan
Pengadilan , Agama, Pendidikan , Kesehatan Sosial, Kemakmuran
Rakyat, Perniagaan, Pelayaran , Keuangan dan sebagainya.

6. Selanjutnya Keputusan ini terdiri dari 181 pasal, diundangkan dan dimuat dalam Nederlands Staatsblad. no . J. 599 dan dimuat p**a dalam Gouivernementsblad van Nieuw Guinea no . 36 tahun 1955.

7. Tentunya pengesahan Keputusan ini dilakukan oleh Staten General (Majelis Wakil Rakyat (bersama-sama dengan
ratu Belanda dan menteri yang bersangkutan.

8. Untuk menyesuaikan tata pemerintahan di lrian Jaya dengan Keputusan di atas, "Gubernur Nieuw Guinea" mengeluarkan Keputusan no. 43 tahun 1950 yang dimuat dalam Gouvernementsblad van Nieuw Guinea no. 11 , 14 Juni tahun 1950.

9. Adapun isi dari Keputusan ini adalah membatalkan semua Keputusan yang menyangkut status lrian Jaya sebagai Neo Landschap.

10. Dengan pembatalan ini maka Irian Jaya merupakan daerah jajahan langsung dari Kerajaan Belanda bahkan pada tahun 1952 dinyatakan sebagai propinsi seberang Lautan bersama-sama Suriname dan Kep**auan Antillen, berdasarkan
Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda."

Jadi 2 hal penting yang terjadi pada waktu yang sama, 27 Desember 1949, yaitu:

1. Belanda Mengakui Kemerdekaan Indonesia Serikat (RIS) di dalam momen KMB di Den Haag

2. Belanda Memproklamasikan Nieuw Guinea di Kota Hollandia (Jayapura)

Dengan demikian, West Papua tidak termasuk dalam RIS.

04/08/2024

Kekerasan militer di Papua termasuk semua represi terhadap perjuangan rakyat harus kita hadapi dengan memperkuat persatuan rakyat Papua dan Indonesia. Mempertahankan demokrasi, meluaskannya, termasuk mengakui hak-hak demokratis rakyat Papua adalah kepentingan bagi rakyat Papua dan sejatinya termasuk kepentingan rakyat Indonesia.

Papua Milik Kami!ā€œNegara mana yang ingin ditindas oleh kekuasaan asing? Atau siapa yang ingin miliknya dirampok dengan t...
04/08/2024

Papua Milik Kami!

ā€œNegara mana yang ingin ditindas oleh kekuasaan asing? Atau siapa yang ingin miliknya dirampok dengan tidak adil? ā€¦ā€ (Dead Sea Scroll)

Pada hakikatnya manusia diciptakan untuk hidup bebas tanpa dihantui oleh siapapun dan atas nama apapun. Semua manusia di dunia ini memiliki etika keteraturan yang mengatur dinamika hidup mereka. Bahkan hewan pun memiliki keteraturannya tersendiri. Meskipun demikian, demi kekuasaan dan kepentingan ekonomi politik, negara memaksakan masyarakat untuk tunduk pada aturan hukum yang sangat mengikat sambil menghilangkan etika keteraturan yang ada sebelum jauh terbentuknya negara modern ini.

Indonesia merupakan negara yang memiliki aturan hukum yang melampaui keteraturan sosial yang dimiliki oleh masyarakat demi kepentingan kekuasaan dan ekonomi politik. Kepentingan ini p**a yang kini membuat penegakan aturan hukum bersifat transaksional. Rakyat kecil berada pada posisi korban sejak dulu hingga kini. Begitu juga dengan kehidupan rakyat negeri Mambruk (Papua). Mereka (rakyat negeri Mambruk) dipaksakan untuk tunduk pada kekuasaan yang menindas hingga kini sejak 1963 .

Berbagai macam persoalan seakan-akan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan rakyat negeri Mambruk, harkat dan martabat menjadi taruhan demi kebebasan di atas negeri warisan leluhurnya. Segala-galanya yang dimiliki oleh rakyat dan alam Mambruk dikeruk habis-habisan, keunggulan serta prestasi yang diraih oleh anak negeri Mambruk dianggap tidak penting dan ancaman bagi mereka yang berjaya di atas negeri Mambruk ini, stereotip berbagai bentuk label yang bertujuan untuk membunuh karakter selalu dialamatkan kepada anak negeri Mambruk.

Semua kenyataan yang dihadapi oleh rakyat negeri Mambruk, menunjukkan wajah kolonialis dan kapitalis yang sebenarnya. Dan rakyat negeri Mambruk harus pahami bahwa itulah cara-cara kolonialis dan kapitalis demi kepentingan kekuasaan ekonomi politik.

Pembangunan apapun yang dibuat oleh negara kolonialis hanya untuk memperkuat hegemoni di atas penderitaan rakyat negeri Mambruk. Karena itu, tidak ada yang perlu dibanggakan di dalam negara kolonialis ini. Rakyat Papua harus mengambil sikap untuk lawan sistem kepentingan kolonial yang menindas.

Perlawanan dan perjuangan ini membutuhkan pengorbanan harta benda, bahkan nyawa dan itulah konsekuensi dalam perjuangan ini. Jika rakyat negeri Mambruk membiarkan kenyataan tersebut, kolonial akan leluasa menguasai dan mengendalikan kehidupan sosial sekehendak hatinya.

Rakyat negeri Mambruk, terutama generasi muda harus sadar bahwa kolonialis dan kapitalis merampas semua yang kita miliki, mereka (kolonialis dan kapitalis) menginjak-injak harkat dan martabat kita, mereka membunuh melalui berbagai macam cara (terutama tima panas dan penyebaran penyakit paling mematikan AIDS), mereka menyiksa serta memperkosa wanita negeri Mambruk yang merupakan lambang kegagahan pria dan semua itu tak pantas kita hadapi karena kita adalah manusia yang memiliki hak untuk hidup, hak untuk bebas, dan hak untuk memiliki seperti mereka di seberang sana.

Pengorbanan dalam perjuangan bukan untuk ditangisi lalu dibiarkan. Bukan juga untuk merelakan sambil berdoa sepanjang siang dan malam meminta Tuhan untuk membebaskan dari penderitaan dan penindasan.

Ingat, kata Pastor dan Pendeta, bahwa Tuhan selalu menyayangi dan mengasihi segala bangsa ciptaan-Nya, entah itu kolonialis, kapitalis dan rakyat tertindas. Kolonialis dan kapitalis pun selalu berdoa agar kepentingannya tetap berjalan dan Tuhan pasti akan mengabulkan.

Karena itulah doa harus disertai dengan tindakan nyata. Pengorbanan harus menjadi spirit dalam perjuangan. Pengorbanan dalam perjuangan harus dimaknai sebagai sebuah tugas yang diwariskan kepada generasi yang tersisa. Para pejuang yang mengabdikan diri dan berkorban dalam perjuangan ini demi mempertahankan apa yang kita miliki, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengusir kaum kolonialis dan kapitalis, mereka telah berusaha agar anak cucu selamat dari pemusnahan ini. Dan mereka telah berusaha mempertahankan kebesaran kita, mereka telah berusaha mengangkat harkat dan martabat kita sebagai manusia, mereka telah berhadapan dengan berbagai macam moncong senjata, namun tak pernah memadamkan bara juangnya hingga timah panas menembusi tubuh mereka.

Kita pernah merdeka dan kita memiliki alat kelengkapan negara seperti dia yang berjaya di negeri ini, yakni: bendera Bintang Kejora, semboyan ā€œone people one soulā€, lambang negara Burung Mambruk, dan bentuk negara Republik of West Papua dan lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua. Inilah dasar perjuangan kita untuk mengakhiri semua persoalan yang terjadi di negeri Mambruk.

Generasi muda negeri Mambruk merupakan tulang punggung bangsa. Rakyat dan alam Mambruk gantungkan harapan akan kebebasan kepadamu. Rakyat negeri Mambruk mengharapkan engkau mengubah air mata ini menjadi mata air kehidupan. Rakyat negeri Mambruk mengharapkan tangisannya digantikan dengan suara tarian ā€œwaitaā€, bunyi tifa dan sebagainya seperti yang dulu pernah ada. Rakyat menggantungkan harapan hidup yang bahagia secara kolektif agar tersenyum bersama lambang kebesaran kita ā€œBintang Kejoraā€, dan semua harapan ini ada dipundakmu generasi muda negeri Mambruk.

Tidak perlu ada yang diragukan dalam perjuangan ini karena sejujurnya tanah ini milik kita; gunung ini milik kita; sungai ini milik kita; batu ini milik kita; pohon ini milik kita; dan segalanya yang ada di atas maupun di dalam negeri Mambruk ini adalah milik kita yang telah dan sedang dirampas oleh kaum kolonialis dan kapitalis. Dan sebenarnya, kebebasan ini hak kita, seperti yang pernah dituliskan dalam lembaran negara kolonialis ini.

Generasi muda negeri Mambruk, kembalikanlah tanah ini kepadamu; kembalikanlah gunung ini kepadamu; kembalikan sungai ini kepadamu; kembalikanlah batu ini kepadamu; kembalikanlah pohon ini kepadamu; dan kembalikanlah semua ini kepadamu, karena itulah yang Tuhan berikan kepadamu, dan Tuhan pasti di pihakmu.

Demi kebenaran, demi kebebasan, demi harkat dan martabat, dan demi hak sebagai manusia, berjuang melawan kolonialis dan kapitalis adalah harga mati. Engkau yang dari timur, dan yang dari barat, engkau yang dari utara dan yang dari selatan, engkau yang dari gunung dan yang dari pesisir negeri Mambruk, berjuang melawan dan membebaskan negeri Mambruk dari kepentingan kolonialis dan kapitalis adalah warisan kita sejak 1 Desember 1961.

Warisan ini harus dimiliki dan diperjuangkan sampai lambang kebesaran ini berkibar di negeri Mambruk, sampai mengembalikan harkat dan martabat, dan sampai kita kembalikan segalanya yang mereka rampas. Katakanlah dengan sesungguhnya bahwa saya adalah pewaris perjuangan ini dan bertanyalah di mana warisan itu? Berjuanglah karena warisanmu adalah perjuangan itu sendiri.

Kita Lawan Demi Cinta

Negeri Mambruk ini adalah ā€œIbuā€ yang memberikan penghidupan kepada kita pemilik negeri ini. Kita menjalankan berbagai macam aktivitas di atas negeri ini. Kita memanfaatkan dan menjaga segala-galanya yang terdapat di atas maupun di dalam tanah ini. Bukankah semua ini membuat kita bangga dan semakin cinta padanya?

Negeri ini menyediakan segala-galanya agar kita memanfaatkan, melestarikan dan mewariskan kepada anak cucu kita di sepanjang masa. Kita katakan Ibu, kita katakan Cinta dan kita katakan Bangga karena itulah yang negeri ini buat dan berikan kepada kita.

Namun, tidak cukup hanya kata Ibu, tidak cukup hanya kata cinta dan tidak cukup hanya kata Bangga, lalu tidak memelihara, tidak menjaga dan tidak melestarikannya. Ibu kita telah dan sedang direbut dan disiksa, Cinta kita telah dan sedang diperkosa dan kebanggaan kita telah dan sedang dihancurkan.

Saat ini, negeri yang kita katakan Ibu ini, negeri yang kita katakan Cinta ini dan negeri yang kita katakan Bangga ini membutuhkan kepedulian kita. Negeri ini membutuhkan bukti konkrit atas kata Ibu, kata Cinta dan atas kata Bangga kita. Tidak boleh ada yang menjual Ibu ini, tidak boleh ada yang menggadaikan dan mengkhianati Cinta ini dan tidak boleh ada yang menghancurkan kebanggaan ini.

Semua itu merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya untuk membesarkan sang bayi ā€œnasionalismeā€ negeri Mambruk yang telah lahir atas kawin paksa. Marilah kita memelihara dan membesarkan bayi itu meskipun akan melewati jalan yang berliku-liku dan kita harus mengakui bahwa itulah resiko yang harus kita tanggung dalam upaya memupuk dan memelihara bayi itu. Namun, satu hal signifikan yang perlu kita ketahui bahwa dalam perjuangan demi kebenaran banyak musuh akan menghampiri silih berganti.

Anak negeri Mambruk, katakan Ibu pada negeri ini, lihatlah dan pandanglah apa yang terjadi pada Ibumu. Anak negeri Mambruk, katakan Cinta pada negeri ini, dan lihatlah apa yang terjadi pada Cintamu. Dan katakan bangga pada negeri Mambruk ini, ketahuilah apa yang terjadi pada kebanggaanmu.

Siapa yang ingin Ibu kita disiksa dan dibunuh atas nama kepentingan yang merendahkan harkat dan martabat ini? Siapa yang ingin cinta kita direbut dan diperkosa oleh orang yang tidak pernah kita kenal dalam hidup ini? Siapa yang ingin kebanggaan kita dihancurkan oleh orang yang tidak jelas latar belakangnya ini?

Selamatkanlah Ibumu yang telah merelakan segalanya untukmu. Lindungilah cintamu yang telah menyerahkan keseluruhan dirinya. Dan, jagalah kebanggaanmu yang telah membesarkan keberadaanmu.

Atas nama Ibu, atas nama Cinta dan atas nama Bangga, kita akan melihat betapa beratnya beban dan persoalan yang dihadapi oleh negeri Mambruk. Tanpa Ibu, tanpa cinta dan tanpa bangga pada negeri ini, ibarat kita berjalan dalam kegelapan malam yang diciptakan oleh para penguasa negara ini demi kepentingan kekuasaan dan ekonomi politik.

Kita lawan demi Ibu, kita lawan demi Cinta dan kita lawan demi kebanggaan. Mati di atas kebenaran adalah terhormat di mata anak negeri, di mata alam Mambruk dan di mata Sang Pencipta alam semesta yang begitu luas ini.

Tulisan berjudul ā€œKawan, Negeri Ini Milikmu!ā€, pernah dimuat di buletin ā€œEmageka Manaaā€ milik Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Paniai (Ipmapan) kota studi Yogyakarta-Solo. Atas izin penulis, artikel ini dipublikasikan lagi di situs Suara Papua.

Address

Jayapura
91110

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nieuw Guinea Raad Fraksi Bomberai posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Nieuw Guinea Raad Fraksi Bomberai:

Share