West Papua National Parliament

West Papua National Parliament West Papua National Parliament or (PNWP) is the Representative Political Institutions of west Papua indigenous people in west Papua.

Rex Horoi yang akan ditunjuk sebagai Special Envoy untuk West Papua di MSG. PM Solomon Islands, Manasseh Sogavare telah ...
23/03/2016

Rex Horoi yang akan ditunjuk sebagai Special Envoy untuk West Papua di MSG.

PM Solomon Islands, Manasseh Sogavare telah mengisyaratkan bahwa Rex Horoi - Direktur dari Foundation for the People of the South Pacific - akan mengambil posisi segera.

Rex Horoi akan bertanggung jawab untuk memastikan dukungan MSG untuk memasukan West Papua ke daftar Dekolonisasi PBB atau C24. Ini sesuai rencana tahun lalu, bahwa negara itu menunjuk utusan khusus untuk melobi pemerintahan Kepulauan Pasifik untuk mendukung West Papua dimasukan dalam daftar dekolonisasi.

Terima Kasih PM. Solomon Island

Di Sidang HAM PBB, Kepulauan Solomon Dorong Tim Pencari Fakta PIF Ke Papua.Ini pernyataan Solomon Islands di sesi ke-31 ...
17/03/2016

Di Sidang HAM PBB, Kepulauan Solomon Dorong Tim Pencari Fakta PIF Ke Papua.

Ini pernyataan Solomon Islands di sesi ke-31 Dewan Ham PBB, 15 Maret 2016 di Jenewa

PERNYATAAN SOLOMON ISLANDS
PADA SESI KE-31 DEWAN HAK ASASI MANUSIA
Jenewa, pada 15 Maret 2016

Terima kasih Pak Presiden,

Pertama, izinkan saya mengucapkan selamat atas terpilihnya Anda. Salomon Islands adalah pemegang jabatan ketua dari Melanesian Spearhead Group (MSG), dan anggota Forum Kepulauan Pasifik. Ketika MSG memberikan status pengamat kepada Gerakan Serikat Pembebasan Papua Barat (ULMWP) dan keanggotaan asosiasi kepada Pemerintah Indonesia, ini adalah dasar pikiran bahwa dialog antara kedua pihak pada isu-isu yang mempengaruhi Papua Barat bisa ditempa.

Selanjutnya, Kepulauan Solomon mendorong Pemerintah Indonesia untuk membangun dialog damai dengan perwakilan dari Papua Barat.

Bapak Presiden

Memang, kami memuji adopsi pada tahun 2001 Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Papua, di mana kerangka, lebih banyak sumber daya yang tersedia untuk proyek pembangunan di wilayah Papua Barat termasuk perawatan kesehatan dan layanan pendidikan. Kami juga menghargai perhatian meningkat yang diberikan oleh Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo untuk Papua Barat, sejak pemilihannya tahun 2014.

Kami, bagaimanapun, sangat prihatin dengan laporan berkelanjutan kasus di Papua Barat penangkapan sewenang-wenang, eksekusi, penyiksaan, perlakuan buruk dan pembatasan kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat, terutama dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia. Kesempatan kekerasan menunjukkan pola yang kuat diskriminasi rasial yang merugikan masyarakat adat Melanasian Papua di tanah mereka sendiri. Kami menganggap bahwa Adat Papua sedang demografis terpinggirkan, menyusun hanya beberapa diperkirakan 43% dari populasi. Akses untuk pengamat hak asasi manusia internasional untuk Papua Barat, termasuk wartawan dan organisasi hak asasi manusia juga telah dilaporkan sebagai terbatas.

Munculnya buta huruf dan tingginya angka kematian ibu dari 500 per 100.000 menunjukkan bahwa akses ke layanan pendidikan dan kesehatan bagi orang Papua telah memburuk. Akibatnya, orang asli Papua kini mengalami pertumbuhan penduduk jauh lebih rendah daripada orang-orang di bagian lain dari Indonesia atau Melanesia.

Kami mendorong Pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan Dewan terutama dengan memfasilitasi akses ke Papua Barat untuk Prosedur Khusus PBB berencana untuk mengunjungi Indonesia khusus untuk Mandat tentang Kebebasan Berekspresi, Asosiasi dan Majelis sebagai prioritas.

Akhirnya, Kepulauan Solomon sangat mendorong dan mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk secara positif menanggapi permintaan dari ketua Pemimpin Forum Pasifik, hak terhormat Bapak Peter O'Neill, Perdana Menteri Papua Nugini, untuk memungkinkan misi pencari fakta hak asasi manusia yang akan dikirim ke Papua Barat untuk memastikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di sana.

Terima kasih Pak Presiden

http://webtv.un.org/watch/item4-general-debate-39th-meeting-31st-regular-session-human-rights-council/4801934246001

General Debate Under Agenda Item:4 - Human rights situations that require the Council’s attention

Tuan Benny Wenda di GhanaDiplomat bangsa Papua, Tuan Benny Wenda, hanya berjarak 2 meter dengan President Ghana, John Dr...
12/03/2016

Tuan Benny Wenda di Ghana

Diplomat bangsa Papua, Tuan Benny Wenda, hanya berjarak 2 meter dengan President Ghana, John Dramani Mahama, saat menghadiri perayaan kemerdekaan negara Ghana yang ke- 59, pada 7 Maret 2016. Nampak pada foto, Presiden yang duduk ditengah sedang tertawa dengan Reverend Dr Fred Deegbe dari the Christian Council of Ghana (CCG).

Sewaktu bertemu Tuan Benny Wenda, dia mengatakan kalimat ini : "God made people and wants people everywhere to be free" ; (Bhs. Indonesia = TUHAN menciptakan manusia dan ingin agar dimana pun manusia harus bebas").

Pendeta senior yang pernah menjabat sebagai Sekertaris Umum pada CCG smile emotikon sejenis PGI di Indonesia ) pada Juni 2003 - April 2013 ini kemudian berjanji akan menaikan isu Papua pada pertemuan Dewan Gereja dalam waktu dekat ini, yang akan dilaksanakan di USA.

Ghana memiliki juga 2 pribadi, yang memiliki relasi hubungan internasional, yakni mantan Sekjen PBB, Koffie Anand dan Hakim pada Pengadilan Penjahat Perang Internasional, Akua Kuenyehia.

Saat ini, Koffie Anand bekerja di "the Elders", yang didirikan oleh Mantan Uskup Agung Afrika Selatan, Desmon Tutu, yang telah berjanji pada Benny Wenda, pada akhir tahun lalu : " Jika engkau bertemu lagi denganku, Papua telah merdeka". Kami yakin, kehadiran Tuan Benny Wenda di Ghana, sudah pasti atas jasa baik dari mantan Uskup Agung Afrika Selatan ini, Desmon Tutu yang menjadi tokoh dibelakang layar.
Perang diplomatik.

Ghana adalah negara pendiri Pan Afrika, yang memiliki "jasa" guna memerdekakan sekitar 30-an negara di Afrika. Negara ini memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan China dan Iran.
Dengan kejadian ini, dapat dikatakan, pintu rumah Afrika sudah dibuka bagi dukungan untuk kemerdekaan Papua. Itulah sebabnya, hanya dalam hitungan 14 hari, Indonesia buru-buru melakukan pertemuan OKI, guna menghimpun 59 negara Islam, dengan alasan pembicaraan terkait Palestina. Hal ini dilakukan guna menaikan harga tawar politiknya di dunia internasional. Indonesia berjaga-jaga, agar jika persoalan Papua dibicarakan pada Sidang Umum PBB, maka dia ingin memastikan, bahwa negara-negara Islam berada dibelakangnya.

Justru tindakan ini, seakan memicu sebuah efek domino. Israel melakukan reaksi balasan, sebab pada minggu lalu, Israel mengirimkan utusan khusus ke Pasific bertemu dengan PM Solomon Islands, guna membahas relasi kerjasama. Kami yakin, sudah tentu, persoalan Papua, menjadi salah satu agenda pertemuan antar kedua negara. Israel mulai memantau persoalan Papua.

Papuan people expressing support for the meeting Benny Wenda as a diplomat of the Papuan people and the President of Gha...
03/03/2016

Papuan people expressing support for the meeting Benny Wenda as a diplomat of the Papuan people and the President of Ghana on March 4, 2016 in Ghana because Right to Self-determination is a human rights element that should be respected by every nation and every country in the world. The indigenous population of Papua West Papua is a nation that has the right to self-determination.

The struggle for independence the indigenous Papuan West Papua as an independent and sovereign are lofty ideals for prosperity and well-being of the indigenous West Papuans based Human Rights.

Produk Hukum NKRI diatas teritori West Papua sebagai bekas Koloni Netherland New Guinea adalah Hukm Ilegal karena Semuan...
15/08/2015

Produk Hukum NKRI diatas teritori West Papua sebagai bekas Koloni Netherland New Guinea adalah Hukm Ilegal karena Semuanya dipaksakan untum mempertahankan kakinya di Bumi West Papua.

Internasionalisasi Persoalan West Papua semakin ada titik terang dengan Berkipranya Para Diplomat dalam menjalankan tugasnya Masing-masing. Indonesia tidak akan menangkis Masalah Pelanggaran HAM dari Kenyataan di Meja Komisi HAM PBB. Kalau ada Barang Bukti dan Saksi berarti Perkara sudah Lengkap. Tinggal Giring Indonesia ke Meja yang setara dengan bangsa-bangsa di Dunia sehingga Indonesia jangan merasa terganggu kalau Masalah West Papua ada di Afrika, Melanesia, Pasifik, Eropa dan Amerika.

PAPUA MENUJUH MERDEKA

Pada tanggal 4-5 April 2012, 23 Parlemen Rakyat Daerah mengadakan Konferensi Nasional West Papua di Jayapura guna memben...
10/08/2015

Pada tanggal 4-5 April 2012, 23 Parlemen Rakyat Daerah mengadakan Konferensi Nasional West Papua di Jayapura guna membentuk Parlemen Nasional West Papua. Momen tanggal 4-5 April adalah hari yang sangat bersejarah bagi rakyat West Papua, dimana pada tanggal tersebut pertama kalinya rakyat West Papua dibawah administrasi pemerintah koloni Kerajaan Belanda terbentuk Nieuw Guinea Raad atau Dewan New Guinea. Dewan New Guinea terbentuk dan akhirnya menetapkan Bendera Nasional West Papua ( Bintang Fajar), Lagu nasional West Papua (Hai Tanahku Papua), Nama Pulau Papua (West Papua), Penduduk Papua dan Menetapkan tanggal 1 Desember 1961 sebagai hari Lahirnya Embrio Negara West Papua. [ 530 more words. ]

https://westpapuanationalparliament.wordpress.com/2015/08/11/terbentuknya-parlemen-nasional-west-papua-sebagai-lanjutan-dari-new-guinea-raad

Pada tanggal 4-5 April 2012, 23 Parlemen Rakyat Daerah mengadakan Konferensi Nasional West Papua di Jayapura guna membentuk Parlemen Nasional West Papua. Momen tanggal 4-5 April adalah hari yang sa...

Komite Nasional Papua Barat ( KNPB) adalah sebuah wadah yang didirikan dengan tujuan mediasi rakyat West Papua dalam ger...
07/08/2015

Komite Nasional Papua Barat ( KNPB) adalah sebuah wadah yang didirikan dengan tujuan mediasi rakyat West Papua dalam gerakan Pembebasan Nasional Papua Barat dengan agenda bersama, untuk menuntut hak penentuan nasib sendiri dan menjadikan Referendum sebagai jalan tengah dalam medudukan persoalan West Papua secara demokrasi, adil dan beradab. Dengan kata lain hadirnya KNPB sebagai media nasional untuk mendukung dan mendorong agenda IPWP dan ILWP. [ 930 more words. ]

https://westpapuanationalparliament.wordpress.com/2015/08/07/eksistensi-parlemen-nasional-west-papua-pnwp/

Komite Nasional Papua Barat ( KNPB) adalah sebuah wadah yang didirikan dengan tujuan mediasi rakyat West Papua dalam gerakan Pembebasan Nasional Papua Barat dengan agenda bersama, untuk menuntut ha...

Pertemuan Para Senior Negara-Negara Melanesia di Solomon Island pada 18 Juni 2015 dan Dalam pertemuan Tersebut para Seni...
04/08/2015

Pertemuan Para Senior Negara-Negara Melanesia di Solomon Island pada 18 Juni 2015 dan Dalam pertemuan Tersebut para Senior Pimpinan Melanesian Spearhead Group (MSG) Merekomendasikan west Papua (ULMWP) untuk ditetapkan menjadi anggota MSG akan tetapi dalam Sidang Putusan KTT MSG ke 20 24-26 Juni 2015 West Papua (ULMWP) diterima sebagai Pengamat (Observer).

Rakyat Papua Bersatu dan bangkit untuk Lawan. Papua sedang Menujuh Pembebasan Total. Mari bersatu untuk Lawan Kolonialis dan Kapitalis di Tanah West Papua.

RAKYAT PAPUA BERSABAR MENUNGGU KEPUTUSAN DEWAN KOMITE ULMWP UNTUK AGENDA KERJA KEDEPANHimbauan ini ditunjukan kepada 23 ...
02/08/2015

RAKYAT PAPUA BERSABAR MENUNGGU KEPUTUSAN DEWAN KOMITE ULMWP UNTUK AGENDA KERJA KEDEPAN

Himbauan ini ditunjukan kepada 23 Parlemen Rakyat Daerah (PRD) sebagai lembaga representative Poltik di Setiap daerah yang ada dari sorong Sampai Merauke dan Kepada Seluruh rakyat bangsa West Papua yang ada diatan Pulau Papua Tidak terprovokasi dengan Manuver Politik dari Pihak manapun baik manuver Poltik dari Negara Indonesia maupun dari Gerakan Perjuangan pembebasan bangsa West Papua.

Dewan Komite The United Liberation Movement for West Papua - ULMWP akan mengeluarkan arahan Politik dalam waktu dekat diseluruh Papua atas kesepakatan bersama.

Bangsa West Papua melakukan syukuran atas west Papua (ULMWP) diterima sebagai anggota Observer di Melanesian Spearhead Group (MSG) dalam bentuk apasaja bisa dilakuakan.

Parlemen Nasional West Papua - West Papua National Parliament

KETUA
TTD
BUCHTAR TABUNI

Edward Nipake Natapei Tuta Fanua`araki, Mantan Perdana Menteri Vanuatu telah Meninggal Dunia Pada usia 61 Tahun.Ia Lahir...
02/08/2015

Edward Nipake Natapei Tuta Fanua`araki, Mantan Perdana Menteri Vanuatu telah Meninggal Dunia Pada usia 61 Tahun.

Ia Lahir pada 17 Juli 1954 dan meninggal pada 28 Juli 2015. Ia adalah seorang politikus dari Vanuatu . Ia terpilih Perdana Menteri Vanuatu pada dua kesempatan terpisah selama dua periode terpisah, dan sebelumnya Menteri Luar Negeri singkat pada tahun 1991, yang bertindak Presiden Vanuatu Dari jam 2 bulan Maret 1999 sampai 24 Maret 1999 (selama waktu di mana ia adalah Ketua Parlemen ) dan Wakil Perdana Menteri. Dia adalah Presiden Vanua'aku Pati , sebuah sosialis , Anglophone partai politik.

Rakyat Bangsa West Papua sangat sedih mendengar berita untuk kematian tragis mantan Perdana Menteri Vanuatu dan pahlawan sejati untuk perjuangan kemerdekaan Papua Barat, Edward Natapei. Mr Natapei adalah seorang pendukung vokal pembebasan Papua Barat dan memberikan kontribusi yang begitu banyak untuk membantu orang-orang Papua Barat bersatu dan mendapatkan dukungan dari Internasional.

Selamat Jalan Sang Pejuang Bangsa West Papua dan Pejuang Bangsa Melanesia.

Oleh: Parlemen Nasional West Papua

Yoseni Agapa (15) were killed in firing by the Indonesian military in Ugapuga, Dogiyai District, Papua, on Thursday, Jun...
02/07/2015

Yoseni Agapa (15) were killed in firing by the Indonesian military in Ugapuga, Dogiyai District, Papua, on Thursday, June 25th, 2015 at 10:00.

Although Indonesia opposed the speech Ockto Mote, Sekrejaris General ULMWP in Summit Melanesian Spearhead Group (MSG), but on June 25, 2015 Indonesian Military Shooting Dead in School Children Dogiay District, Papua.

29/06/2015

PNG Ignores West Papua at Its Own Peril

By Dr Jim Elmslie

Honiara, Jubi – When considering the West Papuan application for MSG membership, Papua New Guinea should look closely at its own national interests.

These national interests are threatened by the explosive demographic changes and economic development currently underway across West Papua, but particularly along the 800 kilometer border with Indonesia.

PNG’s faces the very real risk of large numbers of West Papuan refugees destabilizing the entire western portion of the country, and the inevitable Indonesian military incursions that would follow.

The core of this threat is the fact that West Papua has suffered a demographic catastrophe since the Indonesian military takeover in 1962. Since 1971 the Papuan portion of the population has declined from 96% to less than 50% across the whole country.

In urban areas migrants make up the overwhelming majority, although in most rural areas Melanesians are still the majority. However as the migrant population continues to grow at 10.82%, while the Papuan population grows at only 1.84%, if current policies continue the Papuans will make up less than a third of the population by 2020 and thereafter be a dwindling minority.

Where this is relevant to PNG is that the two population groups: Christian Melanesian Papuans, and Muslim Asian Migrants, are fundamentally very different.

Furthermore research by Indonesian scholar, Cypri Dale, in the Keerom area between Jayapura and the PNG border near Vanimo, shows that the two groups live very different lives.

In this region in 2010, 60% of the population were migrants and 40% Papuans (using the above growth rates for the two groups would put the current population breakdown at 70:30 respectively in 2015). The two groups live in clearly defined areas with migrant regions containing almost all the sealed roads; electricity supply; running water; doctors and health facilities; schools, and government services, with the exception of military posts, most of which were in the Papuan areas. Economic and social development has been effectively ‘captured’ by the migrants.

Furthermore the two groups fear and mistrust each other: the migrants considering the Papuans backward and dangerous, while the Papuans are resentful of the migrants and terrified of the Indonesian military and police, who always side with migrants when conflicts arise.

Worse still, recent anecdotal reports have indicated that the police and soldiers are arming migrants. All this is creating a powder keg environment where even a small conflict can quickly escalate. The Papuans will lose these conflicts and the potential, or perhaps inevitability, of refugees is obvious. As are the consequences for PNG by having large numbers of refugees on its side of the border.

A key driver of this corrosive development is the loss of Papuan traditional land, both from the increasing number of migrant farmers establishing and expanding their operations, and by the establishment of large scale (over 20,000 hectare) oil palm plantations.

Massive oil palm plantations are planned or underway across West Papua, with the biggest single development in the Merauke region (on PNG’s southern border region). The Merauke Integrated Food and Energy Estate will comprise of as much as 5 million hectares, with the first 1.25 million hectares fast tracked two weeks ago by President Jokowi to be completed in three years. The local landowners have not been consulted at all.

One possible action to slow or halt these processes is the recognition of traditional lands rights. Mechanisms already exist on a national scale for these rights to be granted under Indonesian law, as shown by Australian land rights researcher, Clancy O’Donnell.

Specifically these laws are the Indonesian Forestry Law 1999 and the Village Law 2014. These laws would enable traditional land owners to determine how their land is used, thus empowering them to stop the establishment of oil palm plantations. All they need is the provincial legislature in Jayapura to pass enabling legislation for the national laws to be triggered.

Here’s the rub. Many Indonesians, starting with President Jokowi, believe that it is in the national interest of Indonesia to develop these regions with more plantations and more migrants to work on them. They don’t want the process impeded by Papuan land rights, so the enabling laws are not passed.

This illustrates that PNG and Indonesia have fundamentally different national interests over West Papua. For PNG this is crucial: the country has enough grave problems without having its north coastline (Vanimo to Wewak) burdened with large numbers of refugees.

Indonesia is mostly concerned about ensuring the sovereignty of the Papuan provinces and sees this best achieved by marginalizing the Papuans and developing the border – except that this creates the problems outlined above.

In the end this might prove to be a disastrous choice for Indonesia. It may well result in large scale intercommunal violence that damages Indonesia’s international image and actually promotes international support for the West Papuan independence movement.

How can these problems be tackled? One way is by giving the Papuan umbrella group, the United Liberation Movement for West Papua membership in the MSG.

This would put pressure on Indonesia to start dealing fairly with its Melanesian citizens by recognizing their land rights through the implementation of enabling legislation in the provincial assembly, as well as reigning in gross human rights abuses that have reached epidemic proportions in 2015 (largely in response to the ULMWP bid for the MSG).

This need not question Indonesia’s sovereignty over West Papua, but would be an expression of support for West Papuan self-determination, particularly on the ground in villages where most West Papuans live.

If the MSG gives membership to Indonesia this chance will have been lost. Indonesian officials, whatever their race, will be obliged to follow Jakarta’s orders. Even if the representatives are the Governors of the Indonesia’s Melanesian provinces, as has been suggested) their ability to talk openly will be severely curtailed: former Papua Governor, J*p Salossa, is widely believed to have been poisoned in 2005 (a common tactic in West Papua) when he criticized Jakarta, although he was buried without an autopsy; yet another murky death in a land where many thousands have died mysteriously, or simply disappeared.

ULMWP is the only organization that can talk openly about the problems that exist in West Papua. Clearly this organization’s aim is independence for West Papua. This is because it is almost a universal sentiment amongst West Papuans that only through independence will they be able to live in peace and freedom, with their basic land and human rights respected.

They are rapidly gaining support throughout the region and across the world, driven by social media broadcasting gruesome evidence of ongoing gross human rights violations. It is actually in Indonesia’s interests to engage in meaningful dialogue with the West Papuans under the auspices of the MSG, something they would be forced to do if ULMWP was admitted.

The geographic centre of the debate over West Papua would shift from Jakarta to Port Vila, where the MSG is headquartered. This would be a good thing too.

It would force Jakarta to develop a clear policy on West Papua rather than the fractured and contradictory profusion of policies that now exist: even when the President announces policies such as allowing the entry of journalists, or the end of transmigration, he is immediately over ruled by ministers and bureaucrats. When the President himself cannot explain government policy it is clearly in a shambles.

As with all conundrums opportunity lurks: common ground must be sought and creative win-win policies pursed. For PNG that clearly lies with including UMLWP in the MSG as a way of protecting its western regions from refugees fleeing the humanitarian disaster unfolding in West Papua.

For Indonesia it would force the country to come to terms with its Melanesian subjects, not through marginalization, dispossession and annihilation – which will actually increase international support for West Papuan independence while running the very real risks of mass violence and even genocide, but through dialogue and negotiation.

And for the West Papuans themselves, victims as they are of an arbitrary European imposed border, any improvement in their basic rights would be a real gain, although they are unlikely to give up their calls for independence any time soon.

Dr Jim Elmslie is Visiting Scholar at the Centre for Peace and Conflict Studies, University of Sydney. His book, Irian Jaya Under the Gun: Indonesian Economic Development versus West Papuan Nationalism, was published by University of Hawaii Press in 2002.

Address

Jayapura
99901

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when West Papua National Parliament posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to West Papua National Parliament:

Share