12/05/2026
PERNYATAAN SIKAP
IKATAN PELAJAR DAN MAHASISWA PAPUA (IPMAPA) SE-MALANG RAYA DAN FRONT RAKYAT INDONESIA UNTUK WEST PAPUA (FRI-WP) BERSAMA ALIANSI MAHASISWA PAPUA (AMP) KK MALANG
[Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Amakanie, Asik mase, Acemo, Nayaklak Wiwao...wa..wa..wa..]
Wilayah Papua terus digujur dengan pengiriman Militer. Sejak kekuasaan Indonesia menduduki Papua, Militer menjadi kekuatan yang terus digunakan negara untuk menjajah serta menguasai wilayah Papua.
Negara sudah menggunakan 24 Operasi militer di Papua, sejak 1962 hingga detik ini. Laporan Project Multatuli 2025, mencatat sebanyak 83.177 ribu tentara dan polisi di Papua saat ini, diantaranya 56.517 personel TNI dan 26.660 adalah personel Polri. Akibat pendropan militer kurang lebih 107.039 ribu warga sipil dalam pengungsian. Sejumlah kabupaten seperti Puncak Papua, Intan Jaya, Dogiyai, Puncak Jaya, Nduga, Lanny Jaya, Yahukimo, Maybrat, Tambrauw, Pegunungan Bintang dan daerah lainnya yang terus dihantui dengan operasi militer yang massif secara sistematis dan terstruktur.
Negara menggunakan pendekatan Militer dalam merespon berbagai persoalan di tanah Papua. Sejak disahkannya UU TNI per-maret 2025. Sehingga kita menyaksikan sebuah rezim yang berwatak militeristik.
Operasi Militer terus massif dilakukan di Papua. Termasuk yang juga terjadi di Dogiyai, pada 31 Maret -1 April 2026, yang menewaskan 8 orang warga sipil, termasuk anak berumur 12 tahun, serta pembunuhan terhadap Napison Tebai (21) seorang pelajar kelas XI, SMA Negeri Dogiyai, pada 10/05/2026.
Di Mimika, 7/05/2026.
Operasi militer berlanjut di Kemburu perbatasan Puncak Papua dan Puncak Jaya pada 13-15/04/2026, yang menewaskan 15 warga sipil termasuk kelompok rentan diantaranya anak berumur 5 tahun menjadi korban penembakan oleh Militer. Operasi terus berlanjut di Kabupaten Yahukimo pada 21/04/2026. Seorang ASN Yemis Yohame (35), tewas ditembak oleh TNI di perumahan Eselon 3, Distrik Dekai. Operasi terus berlajut di Puncak Jaya, pada 20/04/2026. Seorang warga Ony Enumbi (27), tewas tertembak oleh satuan tugas damai Cartenz di Desa Wiyugwi, Distrik Mulia.
Tidak hentinya Operasi Militer berlajut di Tembagapura, Mimika pada 07/05/2026, yang menewaskan 5 warga sipil di antarnya seorang pelajar Narlince Wamang (17), kelas XI SMA turut menjadi korban Ketika TNI melalukan penyisiran area dulang emas di Tembagapura, selain itu seorang balita menjadi korban tembakan oleh TNI.
Rangkain penangkapan, penyiksaan dan pemenjarahan terhadap warga sipil di Tambrauw per-maret sekitar 15 orang ditangkap dan disiksa di Polres Tambrauw serta penyiksaan terhadap warga sipil di Maybrat, Aifat selatan, Yusuf Sony yang sempat di interogasi oleh TNI pada 22/03/2026.
Dari pendropan Militer hingga penyerangan terhadap sejumlah warga sipil, Kami melihat Negra terus menggunakan pendekatan Militer dalam merespon setiap persoalan di seluruh tanah Papua.
Atas situasi tersebut di Dogiyai, Puncak Papua, Timika, Puncak Jaya, Yahukimo, Nduga, Pegunungan Bintang, Maybrat dan Tambrauw dan seluruh tanah Papua. Maka kami Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) se-Malang Raya dan Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua Bersama Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) KK Malang menyatakn sikap kami:
1. Usut Tuntas Pelanggaran HAM di Dogiyai, Puncak Papua, Puncak Jaja, Timika dan seluruh Tanah Papua
2. Mendesak segera membentuk Tim Investigasi Independen serta melibatkan semua pihak untuk tuntaskan Dogiyai berdarah, Puncak Berdarah dan seluruh Tanah Papua
3. Mendesak Negara Segera adili pelaku penembakan warga sipil TNI/Polri di Papua
4. Negara segera menyelesaikan pelanggaran HAM di seluruh Tanah Papua
5. Menuntut Negara segera beri perlindungan hukum terhadap pengungsian di Papua
6. Tarik Militer Organik dan Non-organik dari seluruh Tanah Papua
7. Hentikan Pembangunan Batalion Teritorial di seluruh Tanah Papua
8. Hentikan Pendekatan Militer dan Kekerasan di Tanah Papua dan tegakan Hukum seadil-adilnya
9. Stop Pembungkaman ruang Demokrasi di seluruh Tanah Papua dan Indonesia
10. Hentikan Proyek Strategis Nasional di seluruh Tanah Papua dan Indonesia
11. Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis bagi Orang Papua
DEMIKIAN PERNYATAAN SIKAP YANG KAMI BUAT, SEBAGAI BENTUK TUNTUTAN, SIKAP DAN TEKANAN TERHADAP OEPERASI MILITER DI SELURUH TANAH PAPUA YANG MENJADI AGENDA NEGARA.
Malang, Medang juang, tanah Kolonial, 12 Mei 2026
![[Nobar dan Diskusi]"Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita" Pesta Babi membedah narasi pembangunan pemerintah pusat yang...](https://img3.govern1.com/242/054/1298018242420541.jpg)
