Badan Pemeriksa Keuangan RI

Badan Pemeriksa Keuangan RI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan keuangan negara.

NILAI-NILAI DASAR

Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut:

INTEGRITAS
Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan. INDEPENDENSI
Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, ma

upun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi. PROFESIONALISME
Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Selamat memperingati Waisak bagi BPKawan yang merayakan.Semoga langkah kita selalu dibimbing kebijaksanaan dan hidup dal...
31/05/2026

Selamat memperingati Waisak bagi BPKawan yang merayakan.
Semoga langkah kita selalu dibimbing kebijaksanaan dan hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan.

Keluarga Besar BPK RI mengucapkan Selamat Idul Adha 1447 H bagi BPKawan yang menunaikannya. Semoga semangat berkurban me...
26/05/2026

Keluarga Besar BPK RI mengucapkan Selamat Idul Adha 1447 H bagi BPKawan yang menunaikannya.

Semoga semangat berkurban menumbuhkan kepedulian, memperkuat integritas, dan menghadirkan keberkahan bagi masyarakat Indonesia. 🇮🇩

Dinyatakan dalam kegiatan penyampaian IHPS II Tahun 2025 di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jakarta, 23 April 2026. ...
26/05/2026

Dinyatakan dalam kegiatan penyampaian IHPS II Tahun 2025 di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jakarta, 23 April 2026.

BPKawan.. Sebagai wujud komitmen dalam menjaga dan melestarikan sejarah bangsa, BPK menerima penghargaan atas Arsip Pend...
26/05/2026

BPKawan.. Sebagai wujud komitmen dalam menjaga dan melestarikan sejarah bangsa, BPK menerima penghargaan atas Arsip Pendirian ASEANSAI 2011 sebagai Memori Kolektif Bangsa dari Arsip Nasional Republik Indonesia pada 20 Mei 2026.

Arsip pendirian ASEANSAI merekam proses kepemimpinan, dialog, dan konsensus yang melandasi lahirnya sebuah institusi regional. Lebih dari sekadar dokumen administratif, arsip ini menjadi bagian dari memori bangsa yang dapat memberikan pembelajaran bagi generasi mendatang.

BENGALURU, Humas BPK - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghadiri the 5th BRICS Supreme Audit Institution (SAI) Leaders' ...
25/05/2026

BENGALURU, Humas BPK - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghadiri the 5th BRICS Supreme Audit Institution (SAI) Leaders' Summit (Pertemuan Tingkat Tinggi) 2026 yang diselenggarakan di Bengaluru, India, Kamis (7/5). Kegiatan ini merupakan forum strategis bagi lembaga pemeriksa negara anggota BRICS dalam memperkuat kerja sama guna mendorong akuntabilitas dan pembangunan berkelanjutan. Hadir dalam pertemuan, Ketua dan perwakilan dari SAI Brasil, Tiongkok, Mesir, India, Indonesia, Rusia, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab.
Pertemuan ini mengadopsi Deklarasi Bengaluru sebagai komitmen bersama SAI untuk memperkuat akuntabilitas dalam sistem mobilitas perkotaan melalui pendekatan audit yang terintegrasi, citizen-centric dan berbasis teknologi, serta menyepakati Rencana Kerja BRICS SAIs 2027-2028.

Dalam pernyataan, Ketua BPK, Isma Yatun, menekankan pentingnya peran SAI dalam pemeriksaan transportasi berkelanjutan sebagai respons untuk menjawab tantangan urbanisasi dan perubahan iklim sebagai upaya untuk mendorong ketahanan global. Hal ini sejalan dengan tema BRICS SAIs 2026 yaitu "Ease of Living with the Focus on Urban Mobility".

Selanjutnya: https://www.bpk.go.id/news/bpk-sampaikan-komitmen-untuk-mendorong-penguatan-peran-sai-dalam-pemeriksaan-transportasi-berkelanjutan-pada-pertemuan-tingkat-tinggi-brics-sai-2026

BPKawan.. BPK telah menyampaikan IHPS II Tahun 2025 kepada DPR dan DPD yang memuat ringkasan 685 Laporan Hasil Pemeriksa...
25/05/2026

BPKawan.. BPK telah menyampaikan IHPS II Tahun 2025 kepada DPR dan DPD yang memuat ringkasan 685 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang terdiri atas 7 LHP Keuangan, 237 LHP Kinerja, dan 441 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

Berdasarkan 685 LHP tersebut, BPK telah mendukung penyelamatan keuangan negara sebesar Rp42,87 triliun, melalui pengungkapan permasalahan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp18,53 triliun, serta pengungkapan permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp24,34 triliun.

Selain itu, BPK turut berperan dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara, di antaranya melalui dukungan pemberantasan korupsi serta penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Informasi lebih lengkap mengenai capaian dan manfaat hasil pemeriksaan dapat BPKawan baca dalam IHPS II Tahun 2025 yang dapat diunduh pada laman resmi BPK https://www.bpk.go.id/menu/renstra

17/05/2026

Hai BPKawan, selamat Hari Buku Nasional 17 Mei 2026.

Yuk, mampir ke Perpustakaan Riset BPK untuk melihat koleksi-koleksi tetang tata kelola keuangan negara. Atau bisa juga masuk ke Perpustakaan Digital BPK di www.library.bpk.go.id.

Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkanlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah Allah.Selamat memp...
14/05/2026

Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkanlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah Allah.

Selamat memperingati Kenaikan Yesus Kristus BPKawan.

JAKARTA, Humas BPK - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Perencanaa...
13/05/2026

JAKARTA, Humas BPK - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) terkait perencanaan, pemantauan dan evaluasi pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Hal ini disampaikan Anggota II BPK, Daniel Lumban Tobing, saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, di Jakarta, Selasa (5/5).

Laporan yang diserahkan terdiri dari LHP Kinerja atas Efektivitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pemenuhan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan Tahun 2023-2025 dan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2024 atas Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam sambutannya, Anggota II BPK menjelaskan bahwa pemeriksaan tematik ketahanan pangan merupakan bagian dari kontribusi BPK dalam mendukung agenda strategis nasional, khususnya pencapaian swasembada pangan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029.

Selanjutnya: https://www.bpk.go.id/news/bpk-apresiasi-upaya-kementerian-ppnbappenas-perkuat-pemantauan-ketersediaan-dan-keterjangkauan-pangan

JAKARTA, Humas BPK - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) mendorong penguatan tata kelola subsidi dan kompe...
12/05/2026

JAKARTA, Humas BPK - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) mendorong penguatan tata kelola subsidi dan kompensasi melalui sinergi yang lebih erat antara pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal tersebut disampaikan oleh Anggota VII BPK, Slamet Edy Purnomo, dalam kegiatan penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan atas belanja subsidi, kompensasi, Public Service Obligation (PSO) dan perhitungan harga pembelian cadangan pangan pemerintah pada BUMN operator dalam rangka dukungan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025, di Jakarta (30/4).

Dalam kesempatan tersebut, Anggota VII BPK mengapresiasi kerja sama seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran proses pemeriksaan. "Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh Direktur Utama maupun Direksi BUMN dan badan usaha terkait yang telah bekerja sama secara kooperatif dan komunikatif sehingga proses pemeriksaan ini berjalan lancar dan tepat waktu," ungkap Anggota VII BPK.

BPK mencatat adanya peningkatan kualitas pengelolaan subsidi yang tercermin dari menurunnya nilai koreksi subsidi kompensasi pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan perbaikan dalam sistem pengendalian serta meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara oleh BUMN.

Selanjutnya : https://www.bpk.go.id/news/bpk-dorong-penguatan-tata-kelola-subsidi-dan-kompensasi-bersama-bumn

Address

Jenderal Gatot Subroto Nomor 31
Jakarta
10210

Opening Hours

Monday 07:00 - 16:00
Tuesday 07:00 - 16:00
Wednesday 07:00 - 16:00
Thursday 07:00 - 16:00
Friday 07:00 - 16:00

Telephone

+622125549000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Badan Pemeriksa Keuangan RI posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Badan Pemeriksa Keuangan RI:

Shortcuts

Share

Category