Komite Riset Aksi Agraria

Komite Riset Aksi Agraria Komite Riset Aksi Agraria merupakan inisiatif untuk mengembangkan perspektif hak-hak petani kecil/mi Kegiatan tersebut diorganisir oleh Perkumpulan HuMA.

Komite Riset Aksi Agraria digagas dalam satu diskusi di kegiatan Pelatihan Analisis Data Konflik Agraria di Palopo. Pengalaman terlibat dalam penanganan masalah / konflik agraria, pertemuan dengan aktivis gerakan agraria, mendesakkan pentingnya pembentukan Komite ini.

Dalam riset yang saya lakukan, saya merefleksikan kondisi ini dan menyebutnya dengan istilah “palm-nationalism” atau “sa...
08/05/2026

Dalam riset yang saya lakukan, saya merefleksikan kondisi ini dan menyebutnya dengan istilah “palm-nationalism” atau “sawitisasi” nasionalisme. Kondisi ini mengkhawatirkan karena orientasi pada identitas berpotensi menutupi persoalan utama, yakni keadilan dan tata kelola.

Bukan sekadar komoditas, kelapa sawit sudah diposisikan sebagai simbol nasionalisme atau palm-nationalism atau sawitisasi.

Sudah jatuh tertimpa tangga. Peribahasa ini menggambarkan nasib para petani Cot Girek, Aceh Utara yang berupaya memperta...
17/04/2026

Sudah jatuh tertimpa tangga. Peribahasa ini menggambarkan nasib para petani Cot Girek, Aceh Utara yang berupaya mempertahankan lahan mereka karena sejak lama berkonflik dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional 6. Alih-alih mendapat hak, mereka justru alami kriminalisasi dan intimidasi. Tambah lagi, mereka juga korban bencana banjir akhir tahun lalu.

Teranyar, 4 April lalu kondisi kembali memanas dengan penangkapan lima petani. Berbagai kalangan menilai, penangkapan lima petani desa itu oleh polisi gabungan Polda Aceh, Polda Lampung, dan Polda Sumatera Selatan 4 April lalu, wujud ketidakberpihakan negara kepada rakyat.

Sudah jatuh tertimpa tangga. Peribahasa ini menggambarkan nasib para petani Cot Girek, Aceh Utara yang berupaya mempertahankan lahan mereka karena sejak lama berkonflik dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional 6. Alih-alih mendapat hak, mereka justru alami kriminalisasi dan intimidasi. Tamb...

Kini Seboyo rata dengan tanah. Pemukiman warga maupun pepohonan telah tumbang. Tak ada satu rumah warga tersisa. Kawasa...
13/04/2026

Kini Seboyo rata dengan tanah. Pemukiman warga maupun pepohonan telah tumbang. Tak ada satu rumah warga tersisa. Kawasan itu berubah menjadi tumpukan-tumpukan batu kerikil.

Eksavator hingga truk lalu-lalang mengangkut material di area itu. Presiden Joko WIdodo pernah datang pada Rabu 1 Maret 2023.

Bersama perwakilan dua 27 keluarga, Jawi menyaksikan langsung kedatangan Jokowi beserta rombongan.

Kala itu, Jokowi memimpin peletakan batu pertama pembangunan PLTA Mentarang Induk di Seboyo.

“Itu pertama kali lihat presiden langsung, sebelumnya cuman lihat di TV saja.”

Kunang-kunang kerlap kerlip melintasi orang-orang yang sedang berkumpul di satu teras rumah di RT05 Desa Harapan Maju, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, penghujung tahun lalu. Mereka bercengkrama walau tak saling memandang rupa. Tak ada cahaya maupun lampu yang menyinari perm...

In Papua, palm-oil-driven deforestation doubled, reaching 7,333 ha cleared compared with 3,510 ha in 2024, marking the h...
19/03/2026

In Papua, palm-oil-driven deforestation doubled, reaching 7,333 ha cleared compared with 3,510 ha in 2024, marking the highest annual level since 2018. This pattern suggests an eastward shift in plantation expansion from Sumatra and Kalimantan, where remaining land availability has become increasingly limited, toward Papua.

Industrial palm oil mill surrounded by large-scale oil palm plantations in Kalimantan

Sudah lima tahun kami memperjuangkan hak. Namun pemerintah daerah belum memberikan tanggapan berarti untuk menetapkan se...
06/03/2026

Sudah lima tahun kami memperjuangkan hak. Namun pemerintah daerah belum memberikan tanggapan berarti untuk menetapkan secara legal formal hak masyarakat adat sebagaimana amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” katanya saat Mongabay hubungi.

Masyarakat Adat Wambon Kenemopte, katanya, sedang menghadapi masalah serius karena tanah adat kedatangan investasi. Proyek dan bisnis yang merusak hutan dan alam itu membuat mereka sulit berburu, meramu, menokok sagu dan mencari kehidupan di hutan.

Puluhan perwakilan Masyarakat Adat Papua dari Suku Wambon mendatangi Kantor Bupati Boven Digoel, akhir Februari. Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten Boven Digoel segera menetapkan dan mengesahkan pengakuan wilayah adat. Desakan ini karena Pemerintah Boven Digoel tak kunjung mengakui dan menetapkan....

Mendung menyelimuti langit Dusun Kulo Dalam, kampung di pedalaman Halmahera Tengah (Halteng) di akhir Oktober tahun 202...
07/02/2026

Mendung menyelimuti langit Dusun Kulo Dalam, kampung di pedalaman Halmahera Tengah (Halteng) di akhir Oktober tahun 2025. Dusun ini berbatasan langsung dengan Taman Nasional Ake Tajawe Lolobata, Kota Tidore Kepulauan. Mereka hidup dari hutan yang tersisa.

Selain warga Kulo, ada juga Suku Tobelo Dalam atau O’hongana Manyawa tersebar di kawasan hutan ini. Bedanya, warga Tobelo Dalam tidak membuat perkampungan layaknya seperti warga Kulo.

Mendung menyelimuti langit Dusun Kulo Dalam, kampung di pedalaman Halmahera Tengah (Halteng) di akhir Oktober tahun 2025. Dusun ini berbatasan langsung dengan Taman Nasional Ake Tajawe Lolobata, Kota Tidore Kepulauan. Mereka hidup dari hutan yang tersisa. Selain warga Kulo, ada juga Suku Tobelo Dala...

Perkebunan sawit menjadi mesin deforestasi terbesar di Sumatera. Data terbaru Badan Pusat Statistik Nasional menunjukkan...
02/02/2026

Perkebunan sawit menjadi mesin deforestasi terbesar di Sumatera. Data terbaru Badan Pusat Statistik Nasional menunjukkan, luasan kebun sawit resmi mencapai lebih dari 17% dari luas Sumatera.

Luas itu belum termasuk izin perkebunan sawit yang tumpang tindih.

Menurut Anggi, akar masalahnya adalah UU Kehutanan seharusnya melindungi justru mengakomodir kawasan hutan untuk tereksploitasi. “Pemerintah melihatnya uang, uang. Padahal, hutan memiliki banyak fungsi penting.”

Pemerintah pusat mulai menimbang mengembalikan kebun-kebun sawit berizin di Sumatera menjadi hutan kembali pasca bencana Sumatera. Bagaimana pandangan organisasi masyarakat sipil soal wacana ini termasuk mengenai tata kelola selama ini? Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala B...

Raden Rafiq Sepdian Fadel Wibisono, Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, menyebut, tumpang susun citra satelit dengan konses...
21/01/2026

Raden Rafiq Sepdian Fadel Wibisono, Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, menyebut, tumpang susun citra satelit dengan konsesi menunjukkan sudah sekitar 25,5% dari 34.350 hektar Kecamatan Kuripan yang saat ini perusahaan kuasai.

Peta sebaran Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) juga menunjukkan sekitar 12.567 hektar lahan di sembilan desa berada dalam fungsi budidaya. Sekitar 461 hektar di Desa Jarenang, Asia Baru, Kabuau, dan Jambu berada dalam KHG dengan fungsi lindung.

Kehadiran perusahaan sawit, PT Tasnida Agro Lestari (TAL) menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat di Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan (Kalsel). Tak hanya mengancam sistem penggembalaan kerbau rawa, organisasi masyarakat sipil pun menilai perusahaan beroperasi di lahan g...

Secara administratif, kedua pulau yang bersebelahan itu masuk Desa Ngas, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun. Melalui cit...
12/01/2026

Secara administratif, kedua pulau yang bersebelahan itu masuk Desa Ngas, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun. Melalui citra satelite Google Earth, jejak kerusakan kedua pulau itu tampak begitu jelas. Terlihat wajah pulau pulau yang gersang, hanya menyisakan sedikit pepohonan di tepian pulau

Belum juga hilang dari ingatan pulau di Raja Ampat, Papua, yang rusak karena tambang nikel, kondisi serupa terjadi di Kepulauan Riau (Kepri). Ada dua pulau di Kepri yang kondisinya hancur kena tambang, yakni, Propos dan Kas. Lahan-lahan itu milik warga yang mereka sewakan kepada perusahaan. Pasca pe...

Organisasi masyarakat sipil di Sumatera Utara (Sumut) menyebut provinsi ini belum mampu menyelesaikan berbagai masalah d...
02/01/2026

Organisasi masyarakat sipil di Sumatera Utara (Sumut) menyebut provinsi ini belum mampu menyelesaikan berbagai masalah di tingkat tapak, mulai dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kriminalisasi, pembungkaman, hingga konflik pertanahan atau agraria. Penyebabnya, kebijakan yang salah dari penguasa, dan keberpihakan terhadap korporasi.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) mencatat 90 pelanggaran HAM tahun ini. Naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya 42 kasus.

Organisasi masyarakat sipil di Sumatera Utara (Sumut) menyebut provinsi ini belum mampu menyelesaikan berbagai masalah di tingkat tapak, mulai dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kriminalisasi, pembungkaman, hingga konflik pertanahan atau agraria. Penyebabnya, kebijakan yang salah dari peng...

Aris Adrianto, Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Bukit Gajah Berani, geram melihat hutan yang dulu hijau berubah penuh ...
01/11/2025

Aris Adrianto, Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Bukit Gajah Berani, geram melihat hutan yang dulu hijau berubah penuh lubang. Air sungai berubah keruh kecoklatan.

“Kami sudah lapor ke KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) dan kehutanan provinsi, tapi tak ada hasil,” katanya.

  Suara alat berat bergemuruh memecah kesunyian Hutan Bukit Gajah Berani di Desa Birun, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, Jambi. Siang dan malam, selama berbulan-bulan alat berat itu merobohkan ribuan pohon, mengaduk-aduk tanah demi butiran emas. Tak ada papan izin, tak ada batas kawas...

Address

Jakarta

Telephone

++62821 23848007

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Komite Riset Aksi Agraria posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Komite Riset Aksi Agraria:

Shortcuts

Share