Ecosoc Rights

13/07/2017

Selain isu status C&C, masalah lain yang juga membayangi industri minerba adalah status lahan reklamasi dan tunggakan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

13/07/2017

Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, NTT, baru terbentuk pada 2002. Desa yang berlokasi sejauh 12 kilometer dari ibukota ka...

27/02/2017

Kami warga berdaya yang tegak berdiri di atas tanah gusuran ini

18/09/2016

SUDAH lama saya berusaha memahami eksekusi para narapidana narkoba yang dengan gigih dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi sejak awal masa pemerintahannya. Pertanyaan saya yang paling besar adalah: Apa kegunaan hukuman mati ini? Apa yang ingin diperlihatkan oleh pemerintahan ini kepada …

09/08/2016

Eliaser Yentji Sunur akan dicalonkan kembali sebagai bupati Lembata, NTT, dalam Pilkada mendatang oleh hampir semua partai. Pencalonan ini sungguh mengecewakan dan menyakiti masyarakat Lembata. Ada empat alasan penting mengapa Eliaser tidak pantas untuk dicalonkan kembali sebagai bupati. Eliaser...

12/07/2016

11/02/2016

HIKAYAT SI MISKIN
Pikiran Rakyat, Oktober 23, 2007
Oleh JAKOB SUMARDJO

MENJADI miskin di Indonesia itu tidak bermakna. Orang miskin dianggap tidak ada. Yang ada dan bermakna itu adalah uang dan kekuasaan. Mereka yang memiliki banyak uang dapat berbuat apa saja, termasuk membeli kekuasaan. Dan kekuasaan untuk mendera mereka yang miskin. Mereka yang miskin adalah orang-orang usiran. Mereka adalah orang-orang kalah.

Pedagang-pedagang kaki lima mempertahankan nafkah hidup mereka dan bentrok dengan petugas-petugas. Perempuan-perempuan tua menangisi kios-kios darurat mereka yang dihancurkan pihak ketertiban kota. Mereka ini orang-orang yang dirampas nafkah hidupnya. Penderitaan mereka sama dengan para pejabat yang dicopot dari jabatannya. Stres dan depresinya sama, kalau saja para pejabat kota itu merefleksi diri apabila diperlukan sama oleh kekuasaan yang lebih atas, yakni dirampas sumber kemakmuran mereka.

Mereka yang digusur dari tempat tinggalnya yang resmi atau tidak resmi. Kekuasaan dan uang jeli melihat peluang sekecil apa pun untuk dijadikan alasan merebut lahan rakyat. Lahan-lahan strategis di kota-kota besar diteliti kelemahan-kelemahan legalitasnya untuk direbut dan dijadikan tempat pengembangan modalnya yang raksasa. Ikan besar memangsa ikan-ikan kecil untuk mempertahankan hidupnya. Taring-taringnya yang tajam adalah uang, dan tenaganya adalah kekuasaan negara.
Apakah tugas negara-negara? Untuk apa negara dibentuk? Bagaimana negara ini dulu dibentuk?

Tugas negara adalah melindungi rakyatnya dan memberikan kesejahteraan pada rakyat. Semua kekayaan negara ini dipergunakan untuk memberikan kesejahteraan pada rakyat. Semua kekayaan negara ini dipergunakan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Bukankah negara ini terbentuk oleh kekuatan rakyat? Bukankah para pemimpin dan partai-partai politik itu sejak zaman pergerakan nasional tak ada maknanya tanpa didukung oleh rakyat? Pemerintah kolonial bukan takut pada para pemimpin dan partai-partai politik, tetapi takut terhadap kekuatan rakyat yang ada di belakangnya. Inilah sebabnya para pemimpin yang populer lebih ditakuti penjajah daripada pemimpin cerdas yang didukung oleh sedikit massa rakyat. Begitu p**a hanya partai-partai besar yang anggotanya massal ditakuti oleh pemerintah kolonial.

Rakyat adalah alasan mengapa negara ini ada. Dan setelah negara ini berusia lebih dari 60 tahun, rakyat menjadi mangsa negara. Tanah dan tempat hunian mereka direbut. Sumber kehidupan mereka dimatikan. Hutan-hutan mereka (adat) digasak tanpa menghormati sama sekali tradisi yang telah ribuan tahun usianya.

Lantas siapa yang akan melindungi rakyat? Melindungi rakyat miskin itu?
Kisah hikayat si miskin kontemporer ini masih terus berlanjut. Layar kaca dan surat kabar masih akan dipenuhi kisah-kisah pengusiran rakyat miskin ini. Di negara-negara maju hikayat si miskin ini ada di luar layar. Si miskin itu menjadi tanggungan negara. Ada dana sosial khusus untuk rakyat miskin mereka. Dari mana uangnya? Dari mereka yang kaya raya. Dari pajak kaum pengusaha, artis, selebritis yang kaya raya. Pajak mereka yang tinggi bukan tanpa alasan demi melindungi rakyatnya yang kurang beruntung, si miskin. Kaum miskin dilindungi oleh negara. Padahal banyak negara di Eropa yang merupakan warisan dari kekuasaan-kekuasaan sebelumnya, malah merupakan musuh rakyat. Namun mereka justru peduli pada rakyatnya yang miskin.
Di negara yang tingkat kemiskinan rakyatnya masih tinggi seperti Indonesia, kerja Departeman Sosial merupakan tugas negara yang sesungguhnya. Negara itu Departemen Sosial itu sendiri. Ke mana larinya kekayaan negara ini? Ke mana pajak-pajak itu disalurkan? Untuk dijadikan modal negara agar kelak dapat menyejahterakan rakyatnya? Berakit-rakit dahulu berenang-renang kemudian? Atau untuk mengatasi kemiskinan?

Bukankah mereka yang diusir, didera, digusur, seharusnya malah dilindungi dan dibela oleh negara? Mereka yang tidak bekerja diberi tunjangan hidup. Mereka yang tak mampu pergi ke rumah sakit diberi santunan kesehatan. Mereka yang tak mampu menyekolahkan anak-anaknya diberi tunjangan pendidikan. Karena orang-orang miskin milik negara. Kemiskinan itu sendiri produk negara.

Akan tetapi, yang terjadi sebaliknya. Justru mereka yang berusaha bekerja semampunya di pinggir-pinggir jalan dirampas pekerjaannya. Mereka yang hidup dari menarik becak dibatasi ruang geraknya. Mereka yang memiliki rumah di tempat-tempat strategis diusir lewat pengadilan. Mereka yang menampung para pekerja di perusahaan dimatikan bidang usahanya.
Ke mana si miskin mengadukan nasibnya, kalau negara sendiri tidak peduli akan keberadaannya?

Mereka lari ke luar negeri untuk menjual tenaga sebagai kuli dan pembantu rumah tangga. Si miskin mencari jalannya sendiri untuk meneruskan hidup. Di sini pun apabila mereka mendapatkan masalah dengan para majikan mereka, negara tetap tidak peduli. Negara tidak memiliki payung hukum untuk melindungi warga miskinnya di tanah orang. Hanya peristiwa-peristiwa spektakuler saja negara mau turun tangan setelah itu si miskin tetap dibiarkan mengais rezekinya sendiri-sendiri.
Apa gunanya negara?

Si miskin milik siapa? Di zaman kuno, si miskin adalah milik bersama. Miskin bersama makmur bersama, dalam lingkungan kecil terbatas. Itulah gunanya ada lumbung-lumbung kampung. Namun di masyarakat kerajaan, kemiskinan mulai menggejala sebagai kelompok marginal, akibat munculnya feodalisme dan lembaga besar bernama negara (kerajaan). Si miskin muncul ketika negara muncul. Di zaman lembaga kerajaan, kemiskinan tidak dipedulikan, seperti negara modern sekarang di Indonesia.
Akan tetapi, kita tidak sedang membangun kembali negara kerajaan. Indonesia adalah negara republik. Dengan demikian negara modern Indonesia merupakan kombinasi organisasi kampung yang egaliter dengan organisasi besar kerajaan feodal. Kombinasi akan berjalan sehat apabila pluralisme organisasi kampung menampung persoalan kemiskinan mereka yang diserahkan ke organisasi negara untuk dipecahkan. Dari bawah ke atas dan kembali ke bawah dengan solusi yang beragam.
Memecahkan kemiskinan dari pusat negara merupakan kerja raksasa yang kurang realistik. Kerja demikian memerlukan adanya hierarki kekuasaan yang monolitik. Keras, ketat, otoriter. Dan itu berhasil dilakukan oleh Cina. Indonesia tidak mau diperlakukan demikian. Tidak mau dari atas ke bawah. Itulah sebabnya dibangun otonomi daerah.

Namun otonomi daerah tak memecahkan apa pun tentang kemiskinan kalau cara kerja lama tetap diberlakukan. Daerah-daerah hanya memindahkan sistem pusat di daerah masing-masing, jadi tetap dari atas ke bawah, hanya terbatas di daerah-daerah. Belum terbangun sistem hubungan dari bawah ke atas, dan dari atas ke bawah. Kemiskinan tetap menjadi urusan negara pusat dan atas.

Kemiskinan adalah urusan kampung, daerah. Dan daerah hanya mampu mengatasinya dengan bantuan negara yang memiliki strategi nasionalnya. Kalau kemiskinan diselesaikan di tingkat kampung, tingkat daerah, negara tugasnya hanya menghimpun kekayaan nasional yang kemudian didistribusikan ke daerah-daerah miskin yang sama sekali tak mampu mengatasi kemiskinan daerahnya. Otonomi adalah memecahkan kemiskinan daerahnya sehingga tak perlu warganya lari kerja sebagai TKI ke luar negeri, bahkan lari ke daerah lain yang lebih makmur.

Indonesia ini terlalu besar, terlalu luas dan terlalu banyak. Namun demikian, sistem negara kerajaan yang cocok, yaitu feodalistik dan otoriter, tetapi setiap kali negara berbuat demikian, rakyat berontak. Dan ketika sistem kampung yang egaliter diberikan, persoalan tak jelas ujung pangkalnya karena alamat kritik kekuasaan menjadi tak jelas. Siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab?

Hikayat si miskin di Indonesia hanya dapat dipecahkan dalam sistem paradoksal, dari kekuasaan bawah ke atas, dari kekuasaan atas ke bawah. Kondisi sekarang ini tak jelas, apakah kita menganut dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. ***

Penulis, budayawan tinggal di Bandung.

04/02/2016

PROYEK REKLAMASI DAN POROS MARITIM

Salah satu janji Jokowi saat Pilpres adalah menjadikan Indonesia POROS MARITIM. Tapi anehnya poros maritim tak lagi terdengar khabar beritanya dan tak jelas lagi nasibnya. Yang terjadi justru maraknya proyek reklamasi alias penimbunan laut untuk kepentingan komersial di berbagai daerah. Yang lagi ramai dibicarakan adalah reklamasi Teluk Benoa dan reklamasi Teluk Jakarta. Adakah hubungan antara POROS MARITIM dan PROYEK REKLAMASI? Akademisi dari Universitas Indonesia, Rocky Gerung, menyatakan, "POROS MARITIM itu artinya tarik garis lurus dari Teluk Benoa ke Teluk Jakarta. Lalu timbun lautnya." Miris, bukan? Cita-citanya poros maritim, realisasinya kok menimbun laut.

Dari catatan wartawan Jakarta Post, ada yang aneh dengan REKLAMASI TELUK JAKARTA yang tengah dilancarkan Gubernur Ahok. Di jaman Foke hanya satu ijin diberikan untuk reklamasi p**au, Di jaman Jokowi tidak satupun ijin dikeluarkan. Tapi di saat Ahok baru satu bulan dilantik jadi gubernur, ia langsung keluarkan ijin reklamasi untuk Podomoro. Dalam setahun Ahok keluarkan 4 ijin reklamasi dan ia juga pura-pura nggak tahu tentang p**au C yang sudah separuh jadi. Ijin untuk p**au G diberikan pada Desember 2014 untuk Podomoro. Lalu ijin untuk p**au F, I, dan K diberikan pada bulan Oktober dan Nopember 2015.

Ijin p**au F untuk Jakpro, ijin p**au I untuk Jaladri Eka Pakci dan ijin p**au K untuk PT PJ Ancol. Pulau yang sudah jadi adalah p**au D, anak perusahaan Sedayu, keluar di jaman Foke. Menurut Google Earth ada separuh p**au yang dempet dengan p**au D sudah jadi. Kemungkinan itu adalah p**au C. Tapi dari Oktober sampai sekarang wartawan minta salinan dokumen terkait reklamasi belum dapat. Pulau G sedang proses reklamasi. Perencanaan terkait reklamasi tidak terbuka dan tidak melibatkan warga. Masing-masing developer bikin perencanaan dan publik hanya terima hasil akhir.

Darimanakan para developer itu mendapatkan bahan untuk menimbun dan membuat p**au? Menurut catatan wartawan Jakarta Post, Tempo pada Juni 2014 pernah membuat laporan bagus tentang pengerukan pasir untuk reklamasi. Dikatakan bahwa Bupati Kep**auan Seribu dulu, Tri Margono, mendapatkan laporan dari warga bahwa lima p**au di Kep**auan Seribu hilang. Untuk yang Podomoro wartawan Jakarta Post mendapatkan laporan, pasir untuk penimbun didapatkan dari Pulau Tunda, Banten. Kapal pasir untuk p**au G sudah mulai mengeruk. Pulau G seluas 160 hektar butuh kira-kira 20 juta meter kubik pasir. Untuk total 17 p**au, 5155 hektar atau separuh kota Bogor akan butuh kurang lebih 664 juta meter kubik pasir. Dan seluruh proses ini dilakukan secara tertutup. Wartawan sulit mendapatkan akses. Proses yang tidak transparan jelas mengindikasikan adanya penyalahgunaan wewenang. Masuk akal kalau Gubernur Ahok meminta Presiden Jokowi menghapuskan AMDAL.

Berbeda dengan reklamasi Teluk Benoa, reklamasi Teluk Jakarta kurang mendapatkan respon dari masyarakat. Dari berita yang muncul di media, hanya ada kelompok nelayan dan aktivis lingkungan yang memberikan perhatian atas kasus reklamasi. Mereka melawan reklamasi dengan menempuh jalur hukum. Mereka menggugat ijin reklamasi yang diberikan Gubernur Ahok. Selain dari mereka, belum terdengar suara lantang menolak reklamasi Teluk Jakarta.

Akhir September 2015, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengecam sekaligus menyarankan moratorium (penghentian sementara) reklamasi. Reklamasi disebut tidak boleh digunakan jika hanya demi kepentingan pengembang properti semata, seperti pembangunan hotel, apartemen, mal, ruko, dan sebagainya, tetapi, juga harus mempertimbangkan pembangunan fasilitas publik. Ironisnya, Gubernur Ahok tampak tidak begitu menghiraukan saran dan kritik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti tersebut. Bahkan ia menyatakan siap berdebat dengannya.
Walau mendapat tentangan dari masyarakat di Teluk Jakarta, namun Gubernur Ahok terus melaksanakan proyek reklamasi pantai dan pembangunan 17 p**au buatan di Teluk Jakarta. Proyek tersebut dilakukan dengan skema utang senilai Rp540 triliun atau setara USD40 miliar. Sedikitnya saat ini ada 8 (delapan) perusahaan properti yang sudah mengantongi izin reklamasi dari Pemprov DKI Jakarta.

Dari 8 perusahaan tersebut, terdapat PT Muara Wisesa Samudera (anak perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk) yang kebagian jatah membangun Pulau G seluas 161 hektar. Untuk mereklamasi perairan seluas itu perusahaan ini menggandeng investor asal Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Singapura. Di dalam Pulau G, akan disediakan 70.000 tempat tinggal, mal, perkantoran, apartemen, dan perumahan pinggir pantai sebanyak 90.000.

Ada yang menganalisa mengapa tolak reklamasi Teluk Benoa sangat ramai dan masif, sementara tolak reklamasi Teluk Jakarta sepi. Salah satu alasannya adalah budaya warga Bali dan warga Jakarta yang sangat jauh berbeda. Di Bali warga berrekreasi dan bersantainya ke pantai, sementara di Jakarta warga berrekreasi dan bersantainya ke mall. Makanya warga Jakarta kurang peduli pada laut, p**au-p**au dan pantainya. Analisa itu masuk akal.
Ada juga yang menganalisa bahwa sepinya suara tolak reklamasi Teluk Jakarta karena ada kaitannya dengan PILKADA 2017 di mana Gubernur Ahok digadang-gadang akan maju menjadi calon gubernur dan bisa melanjutkan kepemimpinannya untuk lima tahun berikutnya. Apabila reklamasi Teluk Jakarta dipersoalkan jelas akan memperburuk citra gubernur yang dikenal sebagai anti korupsi dan memburuknya citra akan mengganggu upayanya untuk mendapatkan dukungan warga melalui pengump**an sejuta KTP.

Reklamasi Teluk Jakarta bagaimanapun juga memang berpeluang menjadi skandal. Sebab skemanya utang, untuk tujuan komersial, namun prosesnya tidak transparan dan jelas-jelas melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau. Bahkan sudah ada upaya dari para pengembang untuk menyuap para nelayan agar menerima reklamasi dengan iming-iming diberangkatkan umroh. Aneh bukan, seorang Gubernur Ahok yang dikenal sebagai tokoh anti korupsi rela melanggar Undang-Undang dan menutup-nutupi proyek reklamasi demi membela raja-raja properti.

15/01/2016

Di negara kita, sebutkkan satu produk saja, pasti produk yang anda sebutkan itu adalah milik perusahaan raksasa atau konglemerat. Raksasa dalam arti multi usaha, menguasai hulu sampai hilir, dan bahkan multi nasional dengan omset luar biasa besarnya.
Di Denmark, tak ada tempat untuk konglemerat di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan usaha usaha yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Setidaknya 90 persen pangsa pasar produk pertanian, peternakan dan perikanan serta kaitannya dikuasai oleh koperasi. Sebagian sisanya dikuasai oleh usaha kecil menengah (UKM).

Di negara kita, sebutkkan satu produk saja, pasti produk yang anda sebutkan itu adalah milik perusahaan raksasa atau konglemerat. Raksasa dalam arti…

15/01/2016

Pak Jamal. seorang Pedagang Kaki Lima yg jadi icon dari spirit , Di tengah peristiwa pengeboman, ia tenang-tenang saja dan terus melayani warga. Pak Jamal tidaklah sendirian. Ada ratusan ribu PKL di Jakarta dan jutaan di kota-kota lain di Indonesia. Merekalah "penjaga kota" yang sesungguhnya karena ada hampir di semua tempat dan di setiap waktu. Sayangnya sang penjaga kota ini tak punya hak atas kota.

Dalam tata ruang di Jakarta dan kebanyakan kota di Indonesia tak ada alokasi ruang yg menjamin hak mereka atas ruang kota. Nasib mereka tergantung pada kebaikan hati pemerintah kota. Sayangnya di Jakarta dan di banyak kota di Indonesia PKL cenderung diposisikan sebagai "MUSUH KOTA" karenanya banyak diusir, dikejar-kejar dan digusur. Bisa jadi mereka tidak takut dengan teroris, tetapi mereka takut pada SATPOL PP yg sering ngusir, nggusur dan merampas dagangan mereka. Sebab bagi PKL, satpol PP lebih menakutkan daripada teroris. Terbukti di Jakarta ini beberaa PKL memilih bunuh diri karena depresi dengan perlakuan tak manusia gubernur melalui aparat satpol PP-nya. Saatnya Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia memberi hak atas ruang pada PKL, yang telah mengajarkan pada kita tentang spirit . Mereka bukan MUSUH KOTA, bukan MUSUH KITA

Pak Jamal (65), tukang sate di kawasan Thamrin, Jakarta menjadi tenar karena banyak di-share di media sosial.

28/12/2015

SURAT DARI ALBERT EINSTEIN

A letter from Albert Einstein to his daughter: about The Universal Force which is LOVE

In the late 1980s, Lieserl, the daughter of the famous genius, donated 1,400 letters, written by Einstein, to the Hebrew University, with orders not to publish their contents until two decades after his death. This is one of them, for Lieserl Einstein.More can be found about Lieserl here

…”When I proposed the theory of relativity, very few understood me, and what I will reveal now to transmit to mankind will also collide with the misunderstanding and prejudice in the world.
I ask you to guard the letters as long as necessary, years, decades, until society is advanced enough to accept what I will explain below.

There is an extremely powerful force that, so far, science has not found a formal explanation to. It is a force that includes and governs all others, and is even behind any phenomenon operating in the universe and has not yet been identified by us.
This universal force is LOVE.

When scientists looked for a unified theory of the universe they forgot the most powerful unseen force.
Love is Light, that enlightens those who give and receive it.
Love is gravity, because it makes some people feel attracted to others.
Love is power, because it multiplies the best we have, and allows humanity not to be extinguished in their blind selfishness. Love unfolds and reveals.
For love we live and die.
Love is God and God is Love.

This force explains everything and gives meaning to life. This is the variable that we have ignored for too long, maybe because we are afraid of love because it is the only energy in the universe that man has not learned to drive at will.
To give visibility to love, I made a simple substitution in my most famous equation.

If instead of E = mc2, we accept that the energy to heal the world can be obtained through love multiplied by the speed of light squared, we arrive at the conclusion that love is the most powerful force there is, because it has no limits.

After the failure of humanity in the use and control of the other forces of the universe that have turned against us, it is urgent that we nourish ourselves with another kind of energy…

If we want our species to survive, if we are to find meaning in life, if we want to save the world and every sentient being that inhabits it, love is the one and only answer.

Perhaps we are not yet ready to make a bomb of love, a device powerful enough to entirely destroy the hate, selfishness and greed that devastate the planet.

However, each individual carries within them a small but powerful generator of love whose energy is waiting to be released.
When we learn to give and receive this universal energy, dear Lieserl, we will have affirmed that love conquers all, is able to transcend everything and anything, because love is the quintessence of life.

I deeply regret not having been able to express what is in my heart, which has quietly beaten for you all my life. Maybe it’s too late to apologize, but as time is relative, I need to tell you that I love you and thanks to you I have reached the ultimate answer! “.

Your father Albert Einstein

13/11/2015

Untungnya punya mereka, azabnya menimpa yang tak berdosa. Itulah industri yang ekspansif dalam mengalihfungsi hutan gambut

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengkhawatirkan makin ekspansinya perusahaan-perusahaan sawit Malaysia di Indonesia, dengan melakukan