09/01/2020
AUDIENSI TERKAIT DAK PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN OLEH TIM BAPPENAS RI
Gorontalo, 07 Januari 2020. Di Ruang Rapat Lt. I Bapppeda Provinsi Gorontalo. Tim Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo, diwakili oleh Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Yani Reynald Manoi, S.ST, MT, dihadiri p**a oleh Kasubag Program, Kasie. Pengelolaan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kasie. Penyediaan Perumahan. Serta didampingi Kabid. Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Heru Zulkifli Thalib, SP., MTP. dan Kasubid. Infrastruktur Wilayah dan Permukiman, Novita Shamin, ST, MT.
Pembukaan kegiatan audiensi ini dipimpin oleh Kabid. Prasarana Wilayah, Bapppeda Provinsi Gorontalo, Sulastri Husain, SE, M.Si. Turut dihadiri Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo, Agus Irwin Sumba, SE, MM; Kabid. Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo, Moh. Iqbal Hasan, ST; Kabid. Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo, Dr. Rahmatiya Ali, SP, M.Si; Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo, Nurdiana Habibie; Kepala SNVT Penyediaan Perumahan, Alwi Mahdali, ST.
Mengikuti Audiensi Alokasi Dana Perumahan dan Permukiman Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo, yang dipimpin oleh Kasubdit Perumahan Direktorat Perkotaan, Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN / BAPPENAS, Nurul Wajah Mujahid, ST, MPA. Serta perwakilan Central Collaboration Management Unit (CCMU) – KOTAKU.
Nurul, mengatakan tujuan kegiatan ini:
1. Evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan DAK bidang perumahan dan permukiman dalam penanganan permukiman kumuh;
2. Identifikasi hambatan pemanfaatan sumber dana DAK, baik proses perencanaan maupun pelaksanaan;
3. Memotret kondisi pembangunan perumahan dan permukiman di daerah secara komprehensif dana multi aspek.
Sampai dengan tahun 2020, penanganan Rumah Swadaya berdasarkan backlog kepemilikan rumah, namun untuk ke depannya. Penanganan Rumah Swadaya dihitung berdasarkan proporsi rumah tangga yang menenpati hunian layak, dengan terpenuhinya 4 (empat) sub-indikator utama, yaitu:
1. Ketahanan Bangunan, ATAP (beton, genteng, seng, kayu/sirap); DINDING (tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, batang kayu); LANTAI (marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah)
2. Luas Lantai Per Kapita, ≥ 7,2 m2
3. Air Minum, Akses air minum layak
4. Sanitasi, Akses sanitasi layak
Berdasarkan Susenas, Maret 2017 dan 2018, Hasil Persentase Perhitungan Rumah Layak Huni:
Uraian 2017 2018
1. Ketahanan Bangunan 79.60% 80.04%
2. Luas Lantai Per Kapita 91.91% 91.45%
3. Air Minum Layak 87.54% 87.75%
4. Sanitasi Layak 73.07% 74.58%
RUMAH LAYAK HUNI 53.31% 54.09%
Urgensi Penyediaan Rumah Layak Huni, yaitu: melindungi penghuni, memberikan rasa nyaman, menjamin penghuni yang sehat, meningkatkan produktivitas. Target Akses Rumah Layak Huni tahun 2019 sebesar 56,75%, sampai dengan tahun 2024 sebesar 70,67%. Sedangkan pertumbuhan rumah tangga baru setiap tahun 3,2 juta, dengan Rumah tangga eksisting sebanyak 7,8 juta, dengan total 11juta Rumah Tangga. Jumlah ini yang menjadi acuan Pemerintah (baik Pusat maupun Daerah) untuk diintervensi dalam periode 2020 – 2024, dengan rincian 6juta Rumah Tangga dengan penanganan Pembangunan Baru, 5juta Rumah Tangga dengan penanganan Peningkatan Kualitas.
Kriteria dasar rumah layak dan aman terjangkau, diantaranya:
1. Memenuhi kualitas konstruksi dan kecukupan ruang;
2. Berada di lokasi yang tepat;
3. Dilayani infrastruktur dasar;
4. Harga rumah terjangkau oleh pendapatan masyarakat masih dapat hidup layak untuk memenuhi hidup lainnya.
Angka Status Kepemilikan Rumah Tahun 2018, secara Nasional masih terdapat 17,4% rumah tangga yang tidak memiliki rumah; diketahui Provinsi Gorontalo masih terdapat 18,2% rumah tangga yang tidak memiliki rumah, artinya masih berada diatas rata – rata nasional.
Tahun 2018, Capaian akses rumah layak huni Kota Gorontalo sebesar 72,03%. Indikator yang mempengaruhi tingkat kelayakan paling rendah adalah penggunaan asbes (17,45%) pada atap bangunan.
Tiga prinsip pelaksanaan DAK Perumahan untuk permukiman kumuh, yaitu:
• Prinsip 1, penyusunan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada (RP3KP, RP2KPKP, Renstra/Renja Dinas);
• Prinsip 2, Lokasi penerimaan DAK disesuaikan dengan lokasi penanganan kumuh (dimaksimalkan untuk selalu beririsan);
• Prinsip 3, memenuhi 4 indikator Rumah Layak Huni (RLH).
https://disperkim.gorontalokota.go.id/baca-berita-198-audiensi-terkait-dak-perumahan-dan-permukiman-oleh-tim-bappenas-ri.html
