Front Anti Investasi Dan Militerisme Bali

Front Anti Investasi Dan Militerisme Bali Halaman
FRONT ANTI INVESTASI DAN MILITERISME BALI

17/04/2026

Operasi militer Indonesia kembali terjadi di distrik kebra dan distrik pogoma Kabupaten Puncak Papua.
Operasi militer ini Berdampak pada penduduk sipil dan Pengungsi internal

Insiden yang melibatkan armada udara dan pasukan darat ini mengakibatkan dampak yang fatal.
Sedikitnya sembilan hingga sepuluh orang warga dilaporkan menjadi korban jiwa, termasuk
seorang anak berusia lima tahun yang mengalami luka tembak.

Berikut identitas warga yang terdata sebagai korban meningal dunia dalam peristiwa tersebut:
1. Wundilina Kogoya (36)
2. Kikunge Walia (55)
3. Pelen Kogoya (65)
4. Tigiagen Walia (76)
5. Ekimira Kogoya (47)
6. Daremet Telenggen (55)
7. Inikiwewo Walia (52)
8. Amer Walia (77)
9. Para walia (5) mengalami temak dan masih di rawat rs

Selain korban jiwa, aktivitas pengeboman dilaporkan merusak rumah-rumah warga dan
menyebabkan hilangnya hewan ternak. Kondisi ini memicu gelombang pengungsian besar-besaran
ke arah wilayah Magebume, Sinak, Mulia, hingga Bina, yang kini menyulitkan proses pendataan
warga terdampak.

PERNYATAAN SIKAP Front Anti Investasi dan Militerisme Bali serta Ikatan Pelajar,Mahasiswa Puncak Korwil Bali mendesak:1....
17/04/2026

PERNYATAAN SIKAP
Front Anti Investasi dan Militerisme Bali serta Ikatan Pelajar,Mahasiswa Puncak Korwil Bali mendesak:

1. Kepada aparat penegak hukum & Komnas HAM segera investasi terbuka dan transparan terhadap situasi yang terjadi di kabupaten puncak Papua yang menewaskan rakyat sipil dan anak dibawah umur
2. Kepada pemerintah puncak Papua mohon memastikan layangan dasar kebutuhan medis & trauma healing untuk keluarga korban yang telah tibah di rumah sakit umum Daerah RSUD puncak jaya Papua Tengah
3.Dengantegas, Mohon advokasi semuapihakatas kasus pelangganHAMberat yangterjadi di distrik Pogoma,Kembrudan Magebume kabupaten puncak Papua, provinsi Papua tenggah.
4.Kamimengutuk keras atas tindakan aparat keamanan TNI/POLRI yang telah melakukan
serangan tembak membabi buta terhadap warga sipil anak -anak dan ibu. Miris, tindakan
TNI/POLRI benar -benar tidak manusiawi.
5.Pemerintah Provinsi Papua Tengah,MRPProvinsi Papua Tengah, DPRDProv Papua Tengah dan DPD Prov. Papua Tengah . segerah usut,tuntas dan adili pelaku penambakan liar yang dilakukan oleh TNI/PORLI hingga menewaskan anak dibawah umur dan rakyat sipil di kab. Puncak papua.
6.Gubernur Papua Tengah (MEKINAWIPA), MRP(AGUSTINUS ANGGAIBAK),Ketua DPR (DELIUSTABUNI), Bupati Puncak Papua ( ELVIS TABUNI )dan Bupati di 7
kabupaten.lainnya.Segerahpenuhi hak asasi manusia masyarakt sipil papuadi kabupaten
puncak sesuai perintah pasal 45 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2001.
7.Menteri HAMNegara Republik Indonesia ( Natalius Pigai ) segerah melakukan invetigasi
dan adili pelakupembunuhanterhadapwargasipil dananakdibawahumurdipuncakpapua
8.TNI/PORLI , Segerah Klarifikasi dan Adili pelaku penembakan yang menewaskan rakyat sipil di puncak Papua prov Papua Tengah
9. Segera hentikan investasi eksploitasi perusahaan asing di diatas tanah Papua
10.TNI/PORLIHentikan Penembakan secara membabibutaterhadap rakyat sipil diatas tanah Papua
11. Segerah Tarik militer organic dan non organic dari kab.Puncak papua dan seluruh tanah papua
12. Presiden Republik Indonesia segerah perintahkan panglima TNI, Hentikan pembangunang
markas Yonif TP 858/MSB di Biak karena melanggar hak masyarakat adat dan berbagai
ketentuan hukum, serta rentan melahirkan konflik agraria
13. Ketua DPR RI dan DPD RI segera pastikan impelementasi pasal 3, ayat (1), huruf h,
konvensi jenewa tahun 1949 sesuai undang-undang nomor 59 tahun 1958 dalam kebijkan
pertahanan keamanan di seluruh wilayah papua

Demikian pernyataan sikap kami
Medan Juang denpasar Bali 17 April 2026

17/04/2026

PERNYATAAN SIKAP
Front Anti Investasi dan Militerisme Bali serta Ikatan Pelajar,Mahasiswa Puncak Korwil Bali mendesak:

1. Kepada aparat penegak hukum & Komnas HAM segera investasi terbuka dan transparan terhadap situasi yang terjadi di kabupaten puncak Papua yang menewaskan rakyat sipil dan anak dibawah umur
2. Kepada pemerintah puncak Papua mohon memastikan layangan dasar kebutuhan medis & trauma healing untuk keluarga korban yang telah tibah di rumah sakit umum Daerah RSUD puncak jaya Papua Tengah
3.Dengantegas, Mohon advokasi semuapihakatas kasus pelangganHAMberat yangterjadi di distrik Pogoma,Kembrudan Magebume kabupaten puncak Papua, provinsi Papua tenggah.
4.Kamimengutuk keras atas tindakan aparat keamanan TNI/POLRI yang telah melakukan
serangan tembak membabi buta terhadap warga sipil anak -anak dan ibu. Miris, tindakan
TNI/POLRI benar -benar tidak manusiawi.
5.Pemerintah Provinsi Papua Tengah,MRPProvinsi Papua Tengah, DPRDProv Papua Tengah dan DPD Prov. Papua Tengah . segerah usut,tuntas dan adili pelaku penambakan liar yang dilakukan oleh TNI/PORLI hingga menewaskan anak dibawah umur dan rakyat sipil di kab. Puncak papua.
6.Gubernur Papua Tengah (MEKINAWIPA), MRP(AGUSTINUS ANGGAIBAK),Ketua DPR (DELIUSTABUNI), Bupati Puncak Papua ( ELVIS TABUNI )dan Bupati di 7
kabupaten.lainnya.Segerahpenuhi hak asasi manusia masyarakt sipil papuadi kabupaten
puncak sesuai perintah pasal 45 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2001.
7.Menteri HAMNegara Republik Indonesia ( Natalius Pigai ) segerah melakukan invetigasi
dan adili pelakupembunuhanterhadapwargasipil dananakdibawahumurdipuncakpapua
8.TNI/PORLI , Segerah Klarifikasi dan Adili pelaku penembakan yang menewaskan rakyat sipil di puncak Papua prov Papua Tengah
9. Segera hentikan investasi eksploitasi perusahaan asing di diatas tanah Papua
10.TNI/PORLIHentikan Penembakan secara membabibutaterhadap rakyat sipil diatas tanah Papua
11. Segerah Tarik militer organic dan non organic dari kab.Puncak papua dan seluruh tanah papua
12. Presiden Republik Indonesia segerah perintahkan panglima TNI, Hentikan pembangunang
markas Yonif TP 858/MSB di Biak karena melanggar hak masyarakat adat dan berbagai
ketentuan hukum, serta rentan melahirkan konflik agraria
13. Ketua DPR RI dan DPD RI segera pastikan impelementasi pasal 3, ayat (1), huruf h,
konvensi jenewa tahun 1949 sesuai undang-undang nomor 59 tahun 1958 dalam kebijkan
pertahanan keamanan di seluruh wilayah papua

Demikian pernyataan sikap kami
Medan Juang denpasar Bali 17 April 2026

PUNCAK DARURAT MILITER SERUAN ❗ Pembacaan situasi dan pernyataan sikap.Operasi militer Indonesia kembali terjadi di dist...
16/04/2026

PUNCAK DARURAT MILITER

SERUAN ❗
Pembacaan situasi dan pernyataan sikap.

Operasi militer Indonesia kembali terjadi di distrik kebra dan distrik pogoma Kabupaten Puncak Papua.
Operasi militer ini Berdampak pada penduduk sipil dan Pengungsi internal

Untuk itu Front Anti Investasi dan Militerisme Bali Bersama Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Puncak Korwil Bali
Mengundang Seluruh Organisasi/Paguyuban, Komunitas,Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat 7 Wilayah adat Yang ada di Bali, Untuk dapat Hadir dalam Pembacaan situasi dan Pernyataan sikap yang akan dilakukan pada :

Jumat :17 April 2026
JAM : 17.30
TEMPAT: ASPURA

Sekian dan terimakasih 🙏

04/04/2026

PERNYATAAN SIKAP

Merespon dan mendesak atas situasi yang terjadi di Dogiyai tepatnya pada tanggal 31 maret 2026 yang dimana sampai detik ini belum redam

untuk itu kami Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali DAN Front Anti Investasi dan militerisme bali , sangat mengutuk keras kepada pihak aparatur negara yang melakukan pembunuhan membabi buta terhadap rakyat sipil yang tidak bersalah ini merupakan salah satu pelanggaran ham yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum.

yang dimana TNI/POLRI menyalahgunakan alat negara untuk membunuh rakyat sipil yang tidak bersalah
seharusnya sebagai pihak keamanan lebih mengedepankan perlindungan hukum terhadap warga sipil.
bukannya bertindak sewenang wenang di luar dari prosedur hukum yang ada. tindakan aparatur negara ini sangat mengecewakan semua kalangan sehingga kami mendesak juga pimpinan daerah bupati dan lembaga DPRD serta lembaga independen harus turun tangan untuk menyelidiki kasus dogiyai berdarah,

Kami juga mendesak pimpinan Tni & Polri dan pemda di kabupaten dogiyai segera hentikan pendekatan keamanan dan bentuk Tim pencari fakta dalam rangka pemenuhan hak atas keadilan bagi para korban dalam insiden 31 maret di dogiyai “Operasi Balas Dendam Atas Meninggalnya Aparat Keamanan Berinisial JE Telah Menambah Deretan Panjang Korban Nyawa dan Harta Benda Pada Masyarakat Sipil Di Kabupaten Dogiyai”

Pada prinsipnya dengan memperhatikan fakta adanya Masyarakat sipil yang sudah tidak bernyawa sehingga jelas-jelas menunjukan bukti terjadi pelanggaran ketentuan “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya” sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (1), Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

situasi konflik di dogiyai tidak terlepas dari sejarah panjang yang terjadi semenjak papua di aneksasi dalam negara republik indonesia pada 1 mei 1963 polah pendekatan yang dibagun Tni/polri sangat militeristik bentuk daripada penjajahan dan pemusnahan orang papua yang dimana dengan sengaja menciptakan konflik sosial yang mengakibatkan traumatis dalam kehidupan rakyat sipil di papua-dogiyai

Untuk itu kami Aliansi mahasiswa Papua Komite Kota Bali Dan FRON ANTI INVESTASI DAN MILITERISME BALI

Menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Tni/Polri stop melakukan pembalakan liar terhadap warga sipil tanpa perlindungan hukum di dogiyai

2. Hentikan penangkapan liar terhadap warga sipil tanpa bukti yang jelas

3. Copot & hentikan kapolres Dogiyai atas nama Yokbeth Mince Mayor, SH

4. Tangkap dan adili pelaku pembunuh warga sipil yang tak bersalah atas nama :
Yosep You 20 thn,
Siprianus Tibakoto 19 thn,
Julita Pigai 60 thn,
Martinus Yobe 14 thn,
Angkian edowai 19 thn
beserta luka luka lainya sesuai UUD KUHAP Pasal 338 tahun 2023.

5. Pemerintah Dogiyai segera turunkan tim independen pencari fakta atas terbunuhnya bripda juventus edowai beserta 7 warga sipil, korban penembakan dan korban luka luka lainnya.

6. Negara stop melakukan cipta kondisi dengan manajemen konflik Melalui pendekatan militeristik yang tidak terkontrol di dogiyai beserta seluruh tanah west papua.

7. Hentikan penghilangan paksa dan negara mematuhi prinsip uud 1945 sesuai pasal 28 poin
8. Segera Berikan hak menentukan nasip sendiri sebagai solusi demokratis

Segera usust tuntas pelaku penembakan di kabupatwn dogiai

Demikian pernyataan sikap kami

Medan Juang
Denpasar Bali ,3 April 2026

BREAKING NEWS KRONOLOGIS KEJADIAN DI DOGIYAI (31 MARET 2026)Pada hari Selasa, 31 Maret 2026, terjadi rangkaian peristiwa...
01/04/2026

BREAKING NEWS
KRONOLOGIS KEJADIAN DI DOGIYAI (31 MARET 2026)

Pada hari Selasa, 31 Maret 2026, terjadi rangkaian peristiwa kekerasan di wilayah Moanemani, Kabupaten Dogiyai, Papua, yang mengakibatkan korban jiwa dari warga sipil.
Kronologis Kejadian:

Pukul 09.50 WPB (pagi)
Seorang anggota polisi Orang Asli Papua (OAP) berinisial JE dilaporkan diserang oleh Orang Tak Dikenal (OTK) di depan Gereja Ebenezer Moanemani. Korban mengalami luka berat (dibacok di leher dan mutilasi pada tangan) dan meninggal di tempat kejadian.

Sekitar pukul 10.30 WPB
Aparat TNI dan Polri tiba di lokasi dan merespons kejadian tersebut. Dilaporkan terjadi penembakan ke arah warga sipil di area Pasar Moanemani dan sekitarnya.

Pukul 10.30 – 11.00 WPB
Aparat melakukan pengejaran terhadap sejumlah pemuda menggunakan kendaraan patroli ke arah: Distrik Kamuu Utara, Kamuu Selatan, Sepanjang jalan Ekemanida, Ikebo, Kimupugi, dan wilayah Kota Moanemani.

Sekitar pukul 11.00 WPB ke atas
Dilaporkan terjadi operasi aparat ke permukiman warga di Kampung Ikebo, termasuk: Penembakan ke arah rumah-rumah warga, Aktivitas bersenjata di lingkungan sipil

Korban Jiwa (Dilaporkan):
(1). Siprianus Tibakoto (19 tahun) – luka tembak di bagian belakang kepala. (2). Ester Pigai (80 tahun) – lansia, kondisi lumpuh, terkena tembakan di badan. (3). Martinus Yobee (17 tahun) – luka tembak di perut (kondisi kritis dilaporkan)

Kerugian Lain:
Sejumlah sepeda motor milik warga yang terparkir di depan Gereja Ebenezer dilaporkan dibakar

Situasi kota Moanemani dilaporkan masih dalam kondisi tegang dan dijaga aparat bersenjata, Aktivitas masyarakat terganggu
Warga mengalami ketakutan dan Potensi eskalasi konflik masih tinggi, terutama pada malam hari.

Menyerukan bahwa Masyarakat sipil membutuhkan Pemantauan independen, Perlindungan warga sipil dan Advokasi dari lembaga HAM, gereja, dan komunitas internasional.

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Ikatan Mahasiswa Dan Masyarakat Papua (IMMAPA) Dan Frons Investasi Dan MliterismeSeruan...
20/02/2026

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Ikatan Mahasiswa Dan Masyarakat Papua
(IMMAPA) Dan Frons Investasi Dan Mliterisme

Seruang Diskusi Publik

"PAPUA DI TENGAH AMBISI INVESTASI DAN ANCAMAN MILITER"

Melihat realitas penindasan di atas tanah Papua terus berlanjut secara ter–struktur dan sistematis. Misal operasi militer di Intan Jaya, Yahukimo, Maybrat, Puncak. Selain itu deforestasi hutan, eksploitasi tanah, Blok weilan, blok wabu, Nikel raja Ampat, PSN Merauke, PSN Sorong, PSN Wamena, dan seluruh tanah Papua berjalan masif.

Meskipun realitas penindasan di Papua membawa kehancuran masa depan generasi, justru kesadaran mahasiswa terkontrol langsung hegemoni kolonialisme dan kapitalisme global. Sehingga berdampak langsung terhadap aktivitas organisasi. Kebudayaan literatur dan berorganisasi mengurang. Kebudayaan primordial bertumbuh subur, hingga kondisi mahasiswa semakin lama tidak terkontrol. Sehingga diskusi ini menjadi pencerahan untuk melihat situasi secara umum.

Seperti apa kehidupan warga sipil daerah pengusian? Seperti apa kehidupan warga korban PSN? Dan, seperti apa kondisi mahasiswa Papua saat ini? Karena itu kami mengundang kepada Semua kawan-kawan dari tujuh (7) wilayah adat yang berdomisili di Bali untuk dapat bergabung pada :

📅 Sabtu,21 Februari 2026
⏲️ 9:00_wita
🏠 Aspura

20/02/2026

PERNYATAAN SIKAP
IPMANAPANDODE BALI–JEMBER (BA-JEM)
BERSAMA FRONT ANTI INVESTASI DAN MILITERISME WILAYAH BALI
TERKAIT KONFLIK TAPAL BATAS DI KAPIRAYA.

Dengan penuh tanggung jawab moral, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nabire, Paniai, Dogiyai, dan Deiyai Bali–Jember (IPMANAPANDODE ba-jem) bersama Front Anti Infestasi dan Militerisme wilayah Bali menyatakan pernyataan sikap atas konflik yang terus berkepanjangan di Kapiraya, wilayah perbatasan antara Kabupaten Mimika, Deiyai, dan Dogiyai. Konflik tapal batas yang melibatkan masyarakat adat Kamoro dan Mee dinilai telah memicu ketegangan sosial dan berpotensi meluas apabila tidak segera diselesaikan melalui mekanisme damai,serta prinsip keadilan dan kemanusiaan demi terciptanya perdamaian di kapiraya.

Maka dengan ini kami Ipmanapandode Bali-Jember bersama Fron Anti Infestasi dan Militerisme menyatakan sikap bahwa :

PERNYATAAN SIKAP:

Mendesak Pemerintah Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Mimika, serta Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Mrp, untuk segera menyelesaikan konflik di Kapiraya secara adil, transparan, dan bermartabat.

Mendesak masyarakat Kamoro dan Mee untuk menahan diri, menghentikan segala bentuk kekerasan, serta menolak keterlibatan pihak lain yang dapat memperkeruh situasi.

Mendesak serta penghentian aktivitas illegal logging di wilayah Kapiraya serta penarikan seluruh alat berat yang beroperasi secara ilegal.

‎Mendesak penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diizinkan oleh Pemerintah Mimika apabila berpotensi memperburuk konflik dan mengabaikan hak ulayat masyarakat adat.

Mendesak penyelesaian persoalan tapal batas Kapiraya melalui mekanisme adat dan pengakuan hak ulayat masyarakat Kamoro dan Mee.

Menolak rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Nemangkawi yang dinilai berpotensi menambah kompleksitas konflik sosial dan politik di Papua.

‎Mendesak aparat keamanan bersikap netral dan profesional tanpa memihak kelompok mana pun.

‎Mengajak kepala suku Kamoro dan Mee serta tokoh adat, tokoh intelektual, dan tokoh agama untuk duduk bersama menyelesaikan konflik melalui dialog dan musyawarah adat.

‎Mendesak penghentian pembangunan pos militer serta penambahan aparat keamanan di Kapiraya, mengingat trauma berkepanjangan yang masih dirasakan masyarakat.

Demikian peryataan sikap ini kami buat,Terimakasih atas partisipasi dan kerja sama-nya dari semua pihak.

MEDANG JUANG
DENPASAR,20 FEBRUARI 2026

Seruan Pernyataan sikapFront anti investasi dan militerisme BaliMenanggapi kasus konflik horizontal yang terjadi di dist...
18/02/2026

Seruan Pernyataan sikap
Front anti investasi dan militerisme Bali

Menanggapi kasus konflik horizontal yang terjadi di distrik Kapiraya Papua Tengah

Untuk itu kepada seluruh kawan-kawan yang peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan untuk dapat hadir dalam Pernyataan Sikap yang akan dilakukan pada :

Hari/Tanggal. : Kamis, 19 Februari 2026
Waktu. : Pukul 16.00 WITA
Tempat. : Aspura

Terima kasih atas kepedulian dan partisipasi kawan-kawan semua.

Front Anti Investasi dan Militerisme - Balipembacaan situasi, 13 Januari 2026Hari ini di Papua sendiri di di hadapkan de...
13/01/2026

Front Anti Investasi dan Militerisme - Bali
pembacaan situasi, 13 Januari 2026

Hari ini di Papua sendiri di di hadapkan dengan Kebijakan rezim Pemerintah yang terus mengiriman militer dalam jumlah skala besar kemudian ekspansi Investasi yang terus masif terjadi di atas tanah Papua.

Dampak dari kehadiran aparat bersenjata Indonesia di Papua Membuat Rakyat Ketakutan, Trauma, rakyat mengungsi dimana-mana Seperti di Intan jaya, puncak jaya, nduga, Maybrat, Yahukimo, pegunungan Bintang dan beberapa daerah lainnya di Papua, Kehadiran aparat bersenjata juga menguasai seluruh lingkup rakyat Papua.

Disisi lain Dampak nyata dari Kebijakan rezim Pemerintah adalah Proyek Strategis Nasional (PSN)
PSN yang Telah di lakukan sejak Rezim Jokowidodo, program tersebut di lanjutkan oleh Prabowo gibran, Tujuan dari PSN ini adalah membawa nama indonesia baik di kanca internalional, dengan merahi INDONESIA EMAS 2045 di indinesia

Demikian, dps 13 Januari 2026

SERUAN ❗ PEMBACAAN SITUASI FRONT ANTI INVESTASI DAN MILITERISME BALI Berhubungan dengan situasi dan kondisi Ekonomi Pol...
12/01/2026

SERUAN ❗

PEMBACAAN SITUASI
FRONT ANTI INVESTASI DAN MILITERISME BALI

Berhubungan dengan situasi dan kondisi Ekonomi Politik Internasional, Nasional,dan West Papua, yang terus berkembang.

Pengiriman militer, Transmigran, Investasi, dan Regulasi kebijakan yang dibuat oleh Indonesia untuk menguasai ekonomi politik diatas tanah west papua yang sangat masif.
Situasi ekonomi politik ini tidak terlepas dari sejarah Papua yang dimana Papua sendiri direbut paksa demi kepentingan pihak asing imperialis Amerika Serikat.

Papua semakin memanas dengan adanya operasi militer yang sangat masif dan terus terjadi dimana-mana. konflik bersenjata antara TNI PORLI dan TPNPB, Semakin hari makin daurat. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat sipil mengungsi bahkan banyak masyarakat sipil juga jadi korban penembakan dan hidup dalam trauma.

Disisi lain Papua di Perhadapkan lagi dengan Proyek Strategis Nasional (PSN)
PSN Telah di lakukan sejak Rezim Jokowidodo, program tersebut di lanjutkan oleh Prabowo gibran, Tujuan dari PSN ini adalah membawa nama indonesia baik di kanca internalional, dengan merahi INDONESIA EMAS 2045 di indinesia

Namun dalam PSN, rakyat banyak yang di kriminalisasi, intimidasi dan di teror karen mempertahankan tanah tanah adat mereka.
Psn yang selalu di dorong tanpa mempertimbangkan rakyat papua,
Hari ini, Masyarkat adat merauke yang tekena dampak akibat ierusahan ilegal yang masuk yang FOOT STATE menjalankan aktifitas ekpoitasinya tanpa menimbangkan rakyat, tanpa mempertimbangkan hutan dan tanah adat masyarakat setempat.

Untuk itu FRONT ANTI INVESTASI DAN MILITERISME BALI Mengundang Seluruh Organisasi/Paguyuban, Komunikasi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat 7 Wilayah adat Yang ada di Bali, Untuk dapat Hadir dalam Pembacaan situasi yang akan dilakukan pada :

SELASA :13 JANUARI 2026
JAM : 17.00
TEMPAT: ASPURA

17/11/2025

PERNYATAAN SIKAP!!

FRONT ANTI INVESTASI DAN MILITERISME BALI

Menyampaikan sikap resmi terkait berbagai kebijakan pembangunan yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat adat Hubula di wilayah Lapago, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.
Sebagai bagian dari komponen intelektual muda yang peduli terhadap kelestarian adat, lingkungan, dan keadilan sosial di tanah leluhur nya kami, menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Meminta kepada pemerintah daerah dan pemerintah provinsi Papua pegunungan berhenti (STOP) menjadi fasilitator dan berhenti meneruskan PSN di kabupaten Jayawijaya (PSN cetak sawah)
2. Meminta kepada pemerintah pusat jangan memaksakan project strategis nasional masuk di kabupaten Jayawijaya
3. Menolak pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Lapago, karena wilayah tersebut bukan tanah kosong, melainkan wilayah yang memiliki nilai adat, sejarah, dan kehidupan masyarakat yang harus dihormati.
4. Menolak rencana pembangunan cetak sawah seluas 2.000 hektar yang direncanakan di lima distrik: Kurulu, Pisugi, Witawaya, Libarek, dan Piramid, karena dinilai mengancam kelestarian tanah adat dan ruang hidup masyarakat Hubula.
5. Kami mengajak dan kami berharap kepada DPR daerah, DPR provinsi dan juga DPR RI serta LSM, Aktivis mahasiswa lainya dan seluruh lapisan masyarakat Jayawijaya agar bersama sama menolak PSN

Penutup
Demikian, Pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen kami untuk memperjuangkan keadilan serta melindungi tanah adat masyarakat Hubula sebagai warisan leluhur yang tidak ternilai harganya. Kami berharap pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat mengedepankan dialog terbuka, partisipasi masyarakat adat, dan pendekatan yang berkeadilan dalam setiap kebijakan pembangunan di tanah Papua.

Tanah adalah identitas dan kehidupan.
Lapago bukan tanah kosong.
Jayawijaya bukan tanah kosong.

Denpasar Tanggal 17 November_2025.

*PSN, Tolak!
*PSN, Tolak!
*PNS, Tolak!

Address

Denpasar

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Front Anti Investasi Dan Militerisme Bali posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category