Kemenko Polkam RI

Kemenko Polkam RI Akun resmi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia. Ikuti media sosial Kemenko Polkam RI : linktr.ee/polkamri Kejaksaan Agung;
g.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan keamanan. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengoordinasikan:
a. Kementerian Dalam Negeri;
b. Kementerian Luar Negeri;
c. Kementerian Pertahanan;
d. Kementerian Komunikasi dan Digital;
e. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
f. Tentara Nasional Indonesia;
h. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
i. Instansi lain yang dianggap perlu.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan kembali membuka kesempatan untuk mengikuti Program Magang Nasional B...
04/09/2026

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan kembali membuka kesempatan untuk mengikuti Program Magang Nasional Batch II Tahun 2026.

Sebanyak 24 kuota tersedia bagi para lulusan baru yang ingin mengembangkan kompetensi, memperluas wawasan, serta mendapatkan pengalaman langsung dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, khususnya di bidang politik dan keamanan.

Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar langsung, membangun pengalaman, dan menjadi bagian dari kerja nyata untuk Indonesia.

Daftarkan dirimu sekarang!

Informasi dan pendaftaran selengkapnya dapat diakses melalui:
maganghub.kemnaker.go.id

Kementerian Ketenagakerjaan RI


Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago melantik dan mengambil sumpah jaba...
03/09/2026

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago melantik dan mengambil sumpah jabatan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Staf Ahli Menko Polkam Bidang Ideologi dan Konstitusi di Jakarta, Kamis (3/9/20026). Menko juga melepas Irjen Pol. (Purn.) Asep Jenal Ahmadi yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam.

Pejabat yang dilantik yakni Irjen Pol. Desman Sujaya Tarigan sebagai Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam dan Brigjen Pol. Andi Muhammad Dicky Pastika Gading sebagai Staf Ahli Menko Polkam Bidang Ideologi dan Konstitusi.

Pelantikan ini turut dihadiri Wamenko Polkam Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, para pimpinan tinggi Kemenko Polkam, rohaniwan, dan staf Kemenko Polkam.


03/09/2026

Masa purna tugas bukanlah akhir dari pengabdian kepada bangsa dan negara. Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa purnawirawan hanya pensiun dari tugas kedinasan, bukan berhenti mengabdi kepada rakyat, bangsa dan negara. Sumpah prajurit dan semangat kebangsaan tetap melekat sepanjang hayat.

Saat menerima silaturahmi Perhimpunan Purnawirawan TNI Angkatan Udara (PPAU) di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (2/9/2026), Menko Polkam menyampaikan bahwa pengalaman, pengetahuan, dan pemikiran para purnawirawan merupakan aset penting bagi bangsa. Di tengah dinamika geopolitik, perkembangan teknologi, serta tantangan politik dan keamanan, kontribusi pemikiran para purnawirawan tetap relevan dan dibutuhkan.

Menko Polkam juga membuka ruang komunikasi bagi para purnawirawan untuk terus memberikan pandangan dan masukan bagi kepentingan bangsa dan negara. Silaturahmi PPAU dipimpin Plt. Ketum PPAU Marsdya TNI (Purn.) Wieko Syofyan dan turut dihadiri para senior TNI AU serta jajaran pimpinan Kemenko Polkam.


01/09/2026

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026). Mengusung tema “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi”, forum ini bertujuan membangun kesamaan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengelola komunikasi publik pemerintah di tengah maraknya disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK).
‎
‎Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa medan digital saat ini memiliki posisi strategis dalam membentuk opini, cara berpikir, dan karakter masyarakat. Karena itu, pemerintah dan seluruh elemen bangsa harus memiliki kemampuan yang kuat untuk mengelola arus informasi. “Medan digital sekarang sangat strategis. Saya ibaratkan sebagai Padang Kurusetra atau medan tempur yang sangat besar. Ruang digital saya katakan juga sebagai medan kritik, medan yang siapa pun bisa menguasainya maka akan memenangkan pertempuran. Apabila tidak kita kuasai, maka akan dikuasai orang lain dengan tujuan tertentu,” ujar Menko Polkam.
‎
‎Forum Bakohumas tersebut juga menghadirkan pembekalan dari Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Kehadiran para narasumber dari kementerian dan lembaga terkait menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi komunikasi pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi DFK dan berbagai bentuk disrupsi informasi. Hadir p**a Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali.




01/09/2026

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan melahirkan pemimpin yang berkualitas, berdisiplin, serta menjadi teladan. Hal tersebut disampaikan saat memberikan Kuliah Umum kepada Serdik Sespimti, Sespimmen, SPPK, dan Sespimma Polri di The Tribrata Convention Center Darmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (31/8/2026).

Menko Polkam juga menekankan bahwa penegakan disiplin harus dimulai dari pemimpin. Semakin tinggi pangkat dan jabatan, semakin besar tanggung jawab untuk memberikan keteladanan dan rela berkorban demi tegaknya disiplin.


Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa pe...
01/09/2026

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memperkuat bangsa.

Menurutnya, pendidikan harus mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas, berdisiplin, memiliki keteladanan, serta mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Hal tersebut disampaikan Menko Polkam saat memberikan Kuliah Umum kepada Serdik Sespimti, Sespimmen, SPPK, dan Sespimma Polri di The Tribrata Convention Center Darmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (31/8/2026).

Kepada para perwira siswa yang dipersiapkan menjadi calon pemimpin, Menko Polkam menekankan pentingnya keteladanan dalam menegakkan disiplin. Menurutnya, penegakan disiplin tidak boleh hanya berlaku kepada bawahan, tetapi harus dimulai dari pemimpin. Semakin tinggi pangkat dan jabatan seseorang, semakin besar p**a tanggung jawabnya untuk memberikan contoh dan rela berkorban demi tegaknya disiplin.


Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus me...
29/08/2026

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus menyelenggarakan Rapat Koordinasi dalam rangka Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Percepatan Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP), Rabu sampai dengan Jumat, 26-28 Agustus 2026, di Jakarta.

“Revisi PP MRP perlu diarahkan untuk memastikan MRP semakin efektif menjalankan perannya sebagai representasi kultural Orang Asli Papua. Penguatan regulasi harus mampu memberikan kejelasan kewenangan, kelembagaan, tata kelola, hubungan kelembagaan, serta dukungan keuangan yang proporsional dan akuntabel, sehingga MRP dapat semakin optimal dalam mengawal pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Papua dan perlindungan hak-hak OAP,” ujar Ruly Chandrayadi, S.H., M.H., Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus Kemenko Polkam.

Ia juga menegaskan bahwa MRP merupakan salah satu instrumen utama kekhususan Papua sebagai representasi kultural Orang Asli Papua (OAP) yang memiliki mandat penting dalam perlindungan hak-hak OAP. “Revisi PP MRP dipandang semakin penting seiring perubahan kebijakan Otonomi Khusus Papua dan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), sehingga penyempurnaan regulasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga diperlukan untuk memastikan kewenangan dan kelembagaan MRP mampu menjalankan perannya secara efektif dengan dukungan keuangan yang tepat dalam merespon perkembangan tata kelola pemerintahan di Tanah Papua,” jelasnya.


Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Moham...
28/08/2026

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Mohammad K. Koba, menghadiri Peluncuran Penilaian Resiko Nasional terhadap TPPU, TPPT, dan PPSPM Tahun 2026 dalam Rangka Persiapan MER FATF 2029-2030 di Jakarta, Kamis, (27/8/2026).

Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Penilaian Risiko Nasional (National Risk Assessment/NRA) Tahun 2026 terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) sebagai persiapan menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) FATF putaran ke-5 pada tahun 2029–2030

Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Mahendra sebagai pembicara kunci peluncuran tersebut, menegaskan Indonesia optimistis mempertahankan keanggotaan Satuan Tugas Anti Pencucian Uang (Financial Action Task Force/FATF) tahun 2029 seiring Peluncuran Penilaian Risiko Nasional terhadap TPPU, TPPT, dan PPSPM Tahun 2026 dalam Rangka Persiapan MER FATF 2029-2030.

“Penilaian Risiko Nasional yang telah diluncurkan, yakni NRA TPPU, NRA TPPT, dan NRA PPSPM tahun 2026 merupakan peta risiko nasional untuk mengidentifikasi ancaman, kerentanan dan risiko yang dihadapi Indonesia serta menentukan arah mana yang membutuhkan perhatian dan sumber daya yang lebih besar,” tegasnya.

Di sela melaksanakan jalan santai bersama Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi dan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep E...
27/08/2026

Di sela melaksanakan jalan santai bersama Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi dan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri di kawasan Gelora B**g Karno (GBK), Jakarta, Kamis (27/8/2026), Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menemui dan berbincang dengan rekan-rekan media membahas perkembangan isu terkini, khususnya terkait aksi penyampaian aspirasi masyarakat pada 27 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam menegaskan bahwa pemerintah bersama TNI-Polri siap mengawal dan melindungi masyarakat yang menyampaikan aspirasi di DPR RI agar berlangsung aman, tertib, dan damai. Aparat hadir untuk memastikan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dapat terlaksana dengan baik dan sampai kepada wakil rakyat tanpa gangguan.

Menko Polkam menekankan pentingnya sinergi pemerintah, TNI, Polri, peserta aksi, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Jajaran Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya bersama unsur masyarakat akan bahu-membahu mengawal jalannya penyampaian aspirasi. “Kita kawal supaya aspirasinya tersalurkan dengan baik, diterima oleh anggota DPR dengan bagus. Kita ingin masyarakat yang punya hak untuk menyampaikan aspirasi ini kepada DPR kita lindungi dan kita kawal,” tegas Menko Polkam.

Menko Polkam juga mengajak masyarakat Jakarta untuk tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa, sekaligus bersama-sama menjaga ketenteraman lingkungan. Dengan kebersamaan dan tanggung jawab seluruh pihak, penyampaian aspirasi diharapkan berjalan aman dan damai serta situasi Jakarta tetap kondusif.


27/08/2026

Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa pemerintah bersama TNI-Polri siap mengawal dan melindungi masyarakat yang menyampaikan aspirasi di DPR RI agar berlangsung aman, tertib, dan damai. Aparat hadir untuk memastikan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dapat terlaksana dengan baik dan sampai kepada wakil rakyat tanpa gangguan.

Menko Polkam menekankan pentingnya sinergi pemerintah, TNI, Polri, peserta aksi, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Jajaran Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya bersama unsur masyarakat akan bahu-membahu mengawal jalannya penyampaian aspirasi. “Kita kawal supaya aspirasinya tersalurkan dengan baik, diterima oleh anggota DPR dengan bagus. Kita ingin masyarakat yang punya hak untuk menyampaikan aspirasi ini kepada DPR kita lindungi dan kita kawal,” tegas Menko Polkam.

Menko Polkam juga mengajak masyarakat Jakarta untuk tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa, sekaligus bersama-sama menjaga ketenteraman lingkungan. Dengan kebersamaan dan tanggung jawab seluruh pihak, penyampaian aspirasi diharapkan berjalan aman dan damai serta situasi Jakarta tetap kondusif.


Address

Central Jakarta

Opening Hours

Monday 07:30 - 16:00
Tuesday 07:30 - 16:00
Wednesday 07:30 - 16:00
Thursday 07:30 - 16:00
Friday 07:30 - 16:30

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Kemenko Polkam RI posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category