19/10/2026
Dua Tahun Pemerintahan Prabowo: Harga Pupuk Turun 20 Persen, Kesejahteraan Petani Meningkat
Jakarta, Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan upaya yang semakin kuat untuk membenahi sektor pertanian dari hulu. Salah satu fokus utamanya adalah menekan biaya produksi sekaligus memperbaiki akses petani terhadap sarana produksi, terutama pupuk bersubsidi.
Kebijakan yang paling menonjol adalah penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 22 Oktober 2025 dan menjadi salah satu tonggak penting dalam pembenahan tata kelola pupuk bersubsidi di Indonesia.
Untuk pertama kalinya, pemerintah menurunkan HET seluruh jenis pupuk bersubsidi. Langkah tersebut tidak hanya diarahkan untuk membuat pupuk lebih murah, tetapi juga dibarengi dengan peningkatan ketersediaan, penyederhanaan regulasi, dan pembenahan distribusi agar pupuk lebih mudah diperoleh petani.
Presiden Prabowo menegaskan, kebijakan tersebut merupakan hasil dari keberanian pemerintah membenahi berbagai aturan yang selama ini dinilai menghambat penyaluran pupuk kepada masyarakat.
"Harga pupuk berhasil kita turunkan 20 persen. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah negara kesatuan RI. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat, tapi pada saat sama harga turun tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita," terang Prabowo.
Pernyataan tersebut memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak berhenti pada persoalan harga. Pupuk diharapkan tersedia dalam jumlah memadai, mudah diakses, dan hadir pada waktu yang dibutuhkan petani.
Penurunan HET pupuk bersubsidi ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang perubahan atas ketentuan jenis, HET, dan alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2025.
Kebijakan tersebut mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani. Harga pupuk urea, misalnya, turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram. Pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram, sedangkan NPK kakao turun dari Rp3.300 menjadi Rp2.640 per kilogram.
Penyesuaian serupa berlaku untuk ZA khusus tebu, dari Rp1.700 menjadi Rp1.360 per kilogram, serta pupuk organik, dari Rp800 menjadi Rp640 per kilogram.
Dengan penurunan sebesar 20 persen tersebut, petani memperoleh ruang penghematan pada salah satu komponen penting biaya usaha tani. Bagi petani yang menghadapi kebutuhan pupuk tinggi menjelang musim tanam, pengurangan harga input dapat membantu menekan beban produksi sekaligus menjaga keberlanjutan usaha tani.
Kebijakan tersebut ditujukan kepada lebih dari 155 juta penerima manfaat yang terdiri atas petani dan keluarganya di berbagai daerah. Besarnya cakupan penerima menunjukkan bahwa kebijakan pupuk bukan sekadar kebijakan sektoral, melainkan berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat perdesaan dan keberlangsungan produksi pangan nasional.
Namun, pemerintah menyadari bahwa pupuk murah tidak akan banyak berarti apabila sulit diperoleh. Karena itu, penurunan harga dibarengi dengan penyederhanaan aturan dan pembenahan jalur distribusi.
Pangkas 145 Regulasi, Benahi Distribusi
Salah satu persoalan yang selama ini membayangi penyaluran pupuk bersubsidi adalah panjangnya rantai birokrasi serta potensi penyimpangan dalam distribusi.
Untuk mengatasinya, pemerintah memangkas 145 regulasi yang berkaitan dengan penyaluran pupuk bersubsidi. Deregulasi tersebut diarahkan untuk menyederhanakan tata kelola, mempercepat penyaluran, dan mempermudah petani memperoleh pupuk sesuai kebutuhannya.
Aturan yang lebih sederhana diharapkan membuat distribusi lebih efisien, sekaligus memudahkan pengawasan agar pupuk bersubsidi tetap diberikan kepada petani yang berhak.
Pemerintah juga memperkuat penindakan terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan pupuk bersubsidi. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, pada semester I-2026 sebanyak 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk bersubsidi bermasalah telah dicabut di berbagai daerah.
Penertiban tersebut menjadi bagian dari upaya membersihkan jalur distribusi. Pemerintah juga menindak peredaran pupuk palsu dengan kandungan unsur hara nihil yang dilaporkan menyebabkan gagal panen dan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp3,2 triliun hingga Rp3,3 triliun.
Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat digitalisasi melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Sistem ini mencatat data petani, luas lahan, komoditas, serta kebutuhan pupuk secara digital.
Digitalisasi diharapkan membuat pendataan lebih akurat dan proses penyaluran lebih transparan serta akuntabel. Dengan data yang lebih baik, pemerintah memiliki instrumen yang lebih kuat untuk memastikan pupuk bersubsidi benar-benar sampai kepada penerima yang membutuhkan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa kemudahan memperoleh pupuk dan kebersihan distribusi merupakan fondasi penting bagi peningkatan produksi serta keuntungan petani.
“Kalau pupuk mudah diperoleh dan distribusinya bersih, produksi meningkat, petani untung, dan pangan nasional semakin kuat. Itu tujuan utama yang terus kami perjuangkan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan hubungan langsung antara reformasi pupuk dengan kesejahteraan petani. Harga yang lebih rendah membantu menekan biaya produksi, sedangkan distribusi yang lebih tertib memastikan sarana produksi tersedia ketika dibutuhkan.
Kombinasi kedua kebijakan tersebut menjadi instrumen penting untuk menjaga produktivitas lahan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Nilai Tukar Petani Menguat
Perbaikan tata kelola pupuk berjalan bersamaan dengan perkembangan positif pada salah satu indikator kesejahteraan petani, yakni Nilai Tukar Petani (NTP).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat NTP nasional pada Agustus 2026 mencapai 129,19 atau meningkat 1,05 persen dibandingkan Juli 2026 yang berada pada level 127,84.
NTP merupakan indikator yang membandingkan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Kenaikan NTP menunjukkan bahwa secara rata-rata perkembangan harga yang diterima petani lebih baik dibandingkan perubahan harga yang harus mereka bayarkan untuk kebutuhan produksi dan konsumsi.
Pada Agustus 2026, indeks harga yang diterima petani meningkat 1,14 persen, sementara indeks harga yang dibayar petani hanya naik 0,09 persen. Perbedaan tersebut mendorong penguatan NTP nasional.
Kenaikan NTP juga terjadi di sebagian besar subsektor pertanian. Subsektor tanaman pangan mencatat peningkatan tertinggi sebesar 1,62 persen, disusul tanaman perkebunan rakyat sebesar 1,53 persen, peternakan sebesar 0,96 persen, dan perikanan sebesar 0,69 persen.
Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya merata. Subsektor hortikultura justru mengalami penurunan NTP sebesar 2,84 persen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tekanan harga dan biaya produksi masih berbeda antarkomoditas dan wilayah.
Karena itu, peningkatan kesejahteraan petani tetap membutuhkan kebijakan yang mempertimbangkan karakteristik masing-masing subsektor.
Secara geografis, perbaikan NTP juga menjangkau sebagian besar wilayah Indonesia. Dari 38 provinsi yang dipantau BPS, sebanyak 33 provinsi mencatat kenaikan NTP.
Sulawesi Barat menjadi provinsi dengan peningkatan tertinggi, yakni 6,87 persen, terutama ditopang oleh kenaikan harga kelapa sawit.
Secara kumulatif, NTP nasional sepanjang Januari hingga Agustus 2026 tercatat 3,18 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap memiliki peran penting dalam menopang ekonomi perdesaan dan daya beli masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada usaha tani.
Meski demikian, NTP bukan satu-satunya ukuran kesejahteraan petani. Kenaikan indikator tersebut juga tidak otomatis berarti seluruh petani mengalami peningkatan pendapatan dalam besaran yang sama. NTP lebih tepat dibaca sebagai gambaran agregat mengenai perkembangan daya tukar yang diterima petani.
Dari Pupuk Murah Menuju Pertanian yang Lebih Kuat
Penurunan harga pupuk bersubsidi, penyederhanaan regulasi, penertiban distribusi, dan digitalisasi pendataan merupakan rangkaian kebijakan yang saling berkaitan.
Tujuan akhirnya bukan semata-mata membuat pupuk lebih murah, melainkan menciptakan ekosistem pertanian yang memungkinkan petani berproduksi dengan biaya yang lebih terkendali dan akses terhadap sarana produksi yang lebih baik.
Di tengah tantangan harga komoditas, biaya produksi, serta kebutuhan menjaga pasokan pangan nasional, kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperkuat fondasi pertanian Indonesia.
Penghematan dari penurunan HET memberikan ruang bagi petani untuk mengelola biaya usaha tani. Pada saat yang sama, distribusi yang lebih tertib dan transparan diharapkan mengurangi hambatan dalam memperoleh pupuk bersubsidi.
Kenaikan NTP nasional juga memberikan sinyal positif mengenai perkembangan daya tukar petani. Tantangan berikutnya adalah memastikan perbaikan tersebut dapat dirasakan secara lebih merata oleh petani di berbagai wilayah dan subsektor, termasuk mereka yang masih menghadapi tekanan harga maupun biaya produksi tinggi.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dengan demikian menempatkan pembenahan pupuk sebagai bagian dari agenda yang lebih luas: memperkuat produksi, menjaga ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian.
Keberhasilan agenda tersebut pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan di lapangan. Ketika pupuk tersedia dengan harga terjangkau, distribusi berlangsung tertib, dan hasil usaha tani memberikan nilai ekonomi yang semakin baik, petani memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat kehidupan keluarganya.
Dengan petani sebagai salah satu pilar utama ketahanan pangan, memperbaiki akses terhadap pupuk dan menjaga daya beli mereka bukan hanya persoalan kebijakan pertanian. Langkah tersebut merupakan investasi penting untuk memastikan pertanian Indonesia tetap produktif, berdaya saing, dan mampu menopang ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.
