Bima Baik

05/02/2026

Polres Dompu wajib membuka ke publik:
Pasal yang disangkakan
Status berkas perkara
Alasan tidak dilakukan penahanan
Dasar hukum penghentian atau pengalihan perkara.
Rusdiansyah Koko Ruy Lawyer Apryadin Peka Semesta Polres Dompu Divisi Humas Polri Komisi III DPR RI Info Polda NTB

04/02/2026

Evaluasi dan Copot Kapolres Dompu

Karena dinilai gagal memastikan penanganan perkara berjalan transparan, profesional, dan bebas dari dugaan kompromi kekuasaan.

Evaluasi dan Copot Kasat Reskrim Polres Dompu

Karena dianggap tidak menunjukkan ketegasan dalam menangani perkara pidana serius serta membuka ruang penyelesaian yang dinilai melemahkan proses hukum.

Hentikan Penyalahgunaan Restorative Justice dalam Kasus Pidana Berat

Restorative Justice tidak boleh dijadikan pintu keluar bagi dugaan kejahatan pertanahan yang berdampak luas terhadap hak masyarakat.
Apryadin Rusdiansyah Koko Ruy Lawyer Polres Dompu Divisi Humas Polri Info Polda NTB Komisi III DPR RI

04/02/2026

Dalam penanganan perkara mafia tanah yang melibatkan Anggota DPRD Prov. Ntb, dari Fraksi , banyak sekali kejanggalan. , harus evaluasi Kapolres dan Kasat Reskrim PolresDompu.
https://reranews.id/2026/02/04/integritas-polri-dipertaruhkan-dpd-imperium-ntb-minta-polda-ntb-copot-kapolres-dompu/

Rusdiansyah Koko Ruy Lawyer Polres Dompu Divisi Humas Polri Komisi III DPR RI Info Polda NTB

DPD Imperium NTB meminta Polda NTB mencopot Kapolres Dompu. Tuntutan ini terkait dugaan lemahnya penegakan hukum dan integritas Polri.

03/02/2026

Efan Limantika (DPRD NTB-Fraksi , purnawirawan Polri) ditetapkan tersangka dugaan pemalsuan dokumen tanah berdasarkan LP/B/37/II/2025/SPKT/Polres Dompu/Polda NTB, namun hingga kini tidak ada penetapan pasal sangkaan yang jelas dan tidak dilakukan penahanan

Dasar hukum yang seharusnya menjadi pegangan:
UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Dokumen

Kenapa penanganannya tidak sesuai kaidah hukum?

Polres Dompu Divisi Humas Polri Komisi III DPR RI Apryadin Rusdiansyah Koko Ruy Lawyer

01/02/2026

Publik mulai menyoroti dugaan adanya skema penyelesaian lewat Restorative Justice dalam kasus mafia tanah di Dompu. Perkara yang menyangkut dokumen negara dinilai janggal jika diarahkan ke jalur damai.

01/02/2026

RESTORATIVE JUSTICE ATAU PANGGUNG PENUTUP KASUS? Polres Dompu
Komisi III DPR RI Divisi Humas Polri Rusdiansyah Koko Ruy Lawyer Apryadin

01/02/2026

Ketika pejabat publik yang juga mantan penegak hukum tersandung perkara…
lalu prosesnya terasa tertutup…
tersangka tak ditahan…
berkas lamban…
dan semuanya seolah berakhir dengan kata “damai”…

Maka satu pertanyaan besar menggantung di atas kepala publik:

Hukum masih berdiri di atas keadilan?
Atau mulai berlutut di hadapan kekuasaan?



Apryadin Rusdiansyah Koko Ruy Lawyer Polres Dompu Divisi Humas Polri Komisi III DPR RI

Pengaduan tersebut ditujukan kepada Kapolres Dompu atas dugaan pelanggaran profesionalitas dan kode etik dalam penanganan perkara pidana yan

28/01/2026

PH vs Polres Dompu.
Dalam sandiwara "Restoratife Justice"...

https://www.nusantarasite.com/2026/01/diduga-rekayasa-restorative-justice.html
Komisi III DPR RI Polres Dompu Divisi Humas Polri Apryadin Rusdiansyah Koko Ruy Lawyer Bahlil Lahadalia Peka Semesta Golkar Institute

BerandaPolriDiduga Rekayasa Restorative Justice, Kapolres Dompu Dilaporkan ke Propam Mabes Polri Diduga Rekayasa Restorative Justice, Kapolres Dompu Dilaporkan ke Propam Mabes Polri Redaksi 16.48 0 A A NUSANTARA SITE— Badan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Pemerhati Hukum (BPP IMPERIUM) ...

28/01/2026

Semoga tidak ada drama di antara kita... Polres Dompu Rusdiansyah Koko Ruy Lawyer Apryadin

https://harianmerdeka.co/bpp-imperium-laporkan-kapolres-dompu-terkait-dugaan-rekayasa-rj/
Divisi Humas Polri Komisi III DPR RI Bahlil Lahadalia Peka Semesta

Badan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Pemerhati Hukum (BPP IMPERIUM) secara resmi melaporkan Kapolres Dompu ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam Mabes Polri) serta Komisi III DPR RI atas dugaan pelanggaran profesionalitas, kode etik kepolisian, dan penyalahgunaan kewenangan dalam pena...

28/01/2026

Persekongkolan para pihak berakhir dilaporkan ke Mabes Polri dan Komisi III DPR RI

Polres Dompu Divisi Humas Polri Apryadin Peka Semesta Rusdiansyah Koko Ruy Lawyer

Badan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Pemerhati Hukum (BPP IMPERIUM) secara resmi melaporkan Kapolres Dompu ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam Mabes Polri) serta Komisi III DPR RI atas dugaan pelanggaran profesionalitas, kode etik kepolisian, dan penyalahgunaan kewenangan dalam pena...