Kanwil Ditjen Perbendaharaan Yogyakarta

10/07/2022

05/07/2022

Selamat siang
Jangan lupa!
Batas akhir pelaporan capaian output bulan Juni 2022 yaitu tanggal 7 Juli 2022. Segera laporkan capaian output sebelum batas akhir demi capaian IKPA yang lebih baik. Maksimalkan kesempatan ini karena bobot capaian output sebesar 25% dari komponen IKPA.

30/06/2022

Realisasi belanja negara di D.I. Yogyakarta sampai dengan akhir Mei 2022 mencapai Rp7,45 triliun (34,08 persen target APBN). Kinerja belanja masih perlu didorong untuk akselerasi karena mengalami kontraksi 6,4 persen (yoy).
Realisasi belanja negara di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp3,64 triliun atau 30,55 persen target APBN dan TKDD sebesar Rp3,81 triliun atau 38,30 persen.
Hingga akhir Mei 2022, realisasi pendapatan negara dan hibah tercatat mencapai Rp2,83 triliun. Kinerja positif pendapatan negara tercermin dari pertumbuhannya yang meningkat 11,21 persen (yoy).
Meski kondisi global sangat dinamis bahkan cenderung volatile, namun situasi yang baik masih dapat kita jaga. Kenaikan komoditas global memberi tambahan pendapatan dan menciptakan kesehatan APBN 2022 yang semakin kuat untuk menjaga perekonomian ke depan.

29/06/2022

28/06/2022

Realisasi Belanja Negara di DIY Capai Rp7,45 Triliun Hingga Mei 2022

Yogyakarta, 24 Juni 2022– Realisasi belanja negara di D.I. Yogyakarta sampai dengan akhir Mei 2022 mencapai Rp7,45 triliun (34,08 persen target APBN). Kinerja belanja masih perlu didorong untuk akselerasi karena mengalami kontraksi 6,4 persen (yoy). Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta, Arif Wibawa menyampaikan bahwa realisasi belanja negara di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp3,64 triliun atau 30,55 persen target APBN dan TKDD sebesar Rp3,81 triliun atau 38,30 persen.
Realisasi belanja K/L terdiri dari realisasi belanja pegawai Rp1,81 triliun atau 38,62 persen, belanja barang Rp974,09 miliar atau 23 persen, belanja modal Rp849,51 miliar atau 28,5 persen dan belanja bantuan sosial Rp8,51 miliar atau 47,78 persen. Belanja K/L mengalami kontraksi 5,61 persen (yoy) dipengaruhi efisiensi yang dilakukan oleh satker untuk pemenuhan cadangan melalui automatic adjustment.
Alokasi PC-PEN tahun 2022 secara nasional terdiri dari penanganan kesehatan sebesar Rp122,54 triliun, perlindungan masyarakat sebesar Rp154,76 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp178,32 triliun. Realisasi PC-PEN Nasional hingga 17 Juni 2022 mencapai Rp113,5 triliun (24,9 persen dari alokasi), meliputi: a) Kesehatan Rp27,6 triliun; b) Perlinmas Rp57,0 triliun; dan c) Penguatan Pemulihan Ekonomi Rp28,8 triliun. Untuk wilayah DIY, realisasi PEN 2022 mencapai Rp1,70 triliun yang meliputi Bidang Kesehatan sebesar Rp417,77 Miliar, Perlindungan masyarakat sebesar Rp798,94 Miliar dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp482,64 Miliar.
Sedangkan untuk penyaluran TKDD di wilayah DIY terdiri dari Dana Bagi Hasil Rp55,38 miliar atau 20,94 persen, Dana Alokasi Umum Rp2,6 triliun atau 50 persen, Dana Alokasi Khusus Fisik Rp9,15 miliar atau 1,34 persen, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp616,8 miliar atau 32,57 persen, Dana Keistimewaan DIY Rp198 miliar atau 15 persen, Dana Insentif Daerah Rp72,22 miliar atau 43,49 persen dan Dana Desa Rp265,25 miliar atau 60,39 persen. Realisasi TKDD tumbuh negatif 7,14 persen (yoy), hal ini karena rekomendasi DAK Non Fisik (Dana BOS Reguler Tahap II) baru diterima minggu terakhir bulan Mei, sehingga penyaluran dilakukan pada awal bulan Juni sesuai rencana penarikan dana.
Hingga akhir Mei 2022, realisasi pendapatan negara dan hibah tercatat mencapai Rp2,83 triliun. Kinerja positif pendapatan negara tercermin dari pertumbuhannya yang meningkat 11,21 persen (yoy). Realisasi komponen pendapatan terbesar bersumber dari perpajakan yang mencapai Rp2,26 triliun, tumbuh 24,62 persen (yoy). Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik tak lepas dari tren peningkatan harga komoditas serta membaiknya perekonomian domestik dan global. Selain itu, kinerja penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh penurunan restitusi, implementasi program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) serta kenaikan tarif PPN yang mulai berlaku per 1 April 2022. Hingga Mei 2022, di wilayah DIY tercatat sebanyak 648 WP mengikuti PPS dengan rincian 121 WP mengikuti kebijakan I dan 582 WP mengikuti kebijakan II. Jumlah WP yang mengikuti PPS ini naik sebesar 214 WP atau sekitar 49% dari bulan sebelumnya. Sementara itu untuk sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp570,55 miliar, tumbuh negatif 21,97 persen (yoy).
Kinerja APBD D.I Yogyakarta sampai akhir Mei 2022 ditunjukkan dengan realisasi belanja yang mencapai Rp4,69 triliun atau 33 persen dari pagu. Sedangkan realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp5,46 triliun atau 35 persen dari target.
Meski kondisi global sangat dinamis bahkan cenderung volatile, namun situasi yang baik masih dapat kita jaga. Kenaikan komoditas global memberi tambahan pendapatan dan menciptakan kesehatan APBN 2022 yang semakin kuat untuk menjaga perekonomian ke depan.
*****
Narahubung Media:
Arvi Risnawati
Kepala Bidang PPA II
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta
Kementerian Keuangan

27/06/2022

Pelaksanaan Alco Regional Prov. DIY Realisasi s.d. 31 Mei 2022;
Kemenkeu Satu, UMKM Maju

Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara No. 695/PB.3/2022 tanggal 3 Juni 2022 hal Pelaksanaan ALCo Regional untuk Realisasi sampai dengan 31 Mei 2022, Kanwil DJPb Prov. DIY kembali melaksanakan Rapat ALCo Regional yang dilaksanakan secara daring pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 yang di ikuti oleh seluruh perwakilan unit eselon I Kementerian Keuangan di wilayah DIY.

Kakanwil DJPb Arif Wibawa menyampaikan realisasi APBN sampai dengan 31 Mei 2022 yaitu total pendapatan Rp2.83T dan total belanja Rp7.45T sehingga menghasilkan defisit regional sebesar Rp4.6T. Kinerja Pendapatan DIY s.d. Mei 2022 (yoy) mengalami kenaikan sebesar Rp0,284T (11,2%) dibandingkan tahun 2021. Kenaikan terbesar disumbang oleh Penerimaan Perpajakan yang naik sebesar Rp0,445T (24,6%). Dari sisi APBD DIY, pendapatan s.d. Mei 2022 mencapai Rp. 5,46T, Belanja Rp 4,68T, Pembiayaan Daerah Rp 498,54M dan akumulasi SiLPA Rp 569,82M. Pendapatan APBD s.d 31 Mei 2022 sebesar Rp3,81 T atau 70% dari total pendapatan APBD.

Belanja K/L mengalami kontraksi Rp 216,19 M (5,6%) sebagai akibat efisiensi yang dilakukan oleh satker untuk pemenuhan cadangan melalui automatic adjustment sesuai surat Menteri Keuangan nomor S-458/MK.02/2022. TKDD mengalami penurunan cukup signifikan sebesar Rp293,25 miliar ( 7,14% ). Penyebabnya adalah Rekomendasi DAK Non Fisik (Dana BOS Reguler Tahap II) baru diterima pada minggu terakhir bulan Mei, sehingga penyaluran dilakukan pada awal bulan Juni.

Capaian Kanwil DJP DIY hingga Mei 2022 sebesar 44,15% dengan pertumbuhan netto sebesar 23,48%. Penerimaan PPh dari Program PPS (Program Pengungkapan Sukarela) sebesar Rp54,89M dari 648 WP. Sementara itu, realisasi penerimaan Bea dan Cukai Mei 2022 KPPBC Yogyakarta sebesar Rp.69,28 Miliar melebihi target bulan Mei sebesar 187,47%. Terdapat peningkatan pemesanan pita cukai kredit pada bulan Maret dengan waktu pelunasan di bulan Mei, imbas dari penerapan kenaikan tarif PPN pada 01 April 2022. Realisasi PNBP sampai dengan Mei 2022 sebesar Rp.10,36 Miliyar melebihi target yang ditetapkan bulan Mei sebesar Rp.3,8 Miliar. Tingginya penerimaan tersebut dikarenakan terdapat penerimaan sewa ruangan yang Gedung yang cukup signifikan.

Ekonomi DIY tumbuh sebesar 2,91% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Inflasi sebesar 0,75% pada bulan Mei 2022, tingkat kemiskinan periode Maret 11,91%. Ekspor April mengalami penurunan 7,99% dibanding bulan, begitu juga dengan Impor mengalami penurunan 14,49% dibanding bulan sebelumnya.
Balai Diklat Keuangan (BDK) Yogyakarta dalam penyampaiannya akan melakukan inventarisasi terkait dengan kebutuhan ALCo bagi SDM Kemenkeu di wilayah Yogyakarta.

Terkait pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu, telah dilakukan pemajangan produk UMKM untuk membantu penjualan produk saat kunjungan kerja Menteri Keuangan di Yogyakarta pada tanggal 21 Juni 2022. Kedepan, unit kerja di wilayah DIY sepakat akan bersama-sama merumuskan mekanisme pengembangan UMKM agar kegiatannya lebih terarah sehingga keberadaan Kemenkeu Satu mampu dirasakan UMKM di DIY.

27/06/2022

KPPN Khusus Penerimaan menyelenggarakan kegiatan piloting Implementasi Aplikasi Sistem Monitoring dan Koreksi Elektronik (SMOKER) bagi KPPN di lingkup kerja Kanwil DJPb DIY secara luring di Kanwil DJPb DIY (23/6).
Hadir sebagai narasumber, Kepala Seksi Pelaporan dan Kepatuhan Internal KPPN KP, Sugeng Widodo dan tim menyampaikan paparan mengenai koreksi penerimaan negara dan uji coba aplikasi SMOKER kepada para Kepala Seksi Bank KPPN Lingkup Kanwil DJPb DIY.
Aplikasi SMOKER diciptakan untuk memudahkan administrasi dokumen Penerimaan Negara, seperti koreksi Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) atau Bagan Akun Standar KPPN 999; Suspend Penerimaan Negara atau Bagan Akun Standar KPPN 901; konsolidasi kas penerimaan negara secara harian, mingguan, dan bulanan; untuk menerbitkan Surat Ketetapan Keterlanjutan Setoran Penerimaan Negara (SKKSPN) sehingga dapat memudahkan pengawasan dan pelacakan dokumen yang dibutuhkan.
Aplikasi ini sudah dikembangkan dan difungkasikan sejak bulan Oktober tahun 2019 berawal dengan fasilitas menu Koreksi Penerimaan, hingga saat ini telah berkembang memiliki banyak menu lain seperti Laporan Kas Posisi, Denda Keterlambatan Permintaan, dan beberapa menu lain.
Ujicoba aplikasi berjalan dengan baik dan dapat menjaring umpan balik dari para peserta untuk penyempurnaan aplikasi SMOKER dalam rangka sinergi bersama untuk mendukung penerimaan negara.

24/06/2022