Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu

02/04/2026

Pada hari Kamis, 2 April 2026, dilaksanakan Kegiatan Entry meeting BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, bertempat di Ruang Command Center BKAT yang dilakukan via Zoom Meeting. Entry meeting BPK RI ini bertujuan untuk membuka komunikasi awal, menyamakan persepsi, serta menyampaikan ruang lingkup dan metodologi pemeriksaan kepada entitas terperiksa. Pertemuan ini krusial untuk membangun kerja sama yang konstruktif, memperlancar proses audit, dan memastikan prinsip transparansi serta akuntabilitas keuangan negara berjalan optimal. Kegiatan ini juga diikuti oleh Gubernur, Bupati, Wali Kota dan Ketua DPRD se-Indonesia.

22/01/2026

Pemerintah Kota Batu dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL) Jakarta V Kementerian Keuangan, berdasarkan surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V tanggal 7 Januari 2026 nomor : JL-6/1/KNL.0705/2026 perihal Penetapan Jadwal Lelang akan melaksanakan lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Daerah dengan kondisi apa adanya berupa:
1 (satu) bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yg tertanam dan berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 00050 atas nama Pemerintah Kota Batu dengan luas tanah 709 m2,luas bangunan ‡ 400 m2, terletak di Jalan Cibubur Indah II RT.0008 RW.07 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur.
Penawaran secara tertulis tanpa kehadiran Peserta lelang melalui internet (e-auction) dengan cara penawaran terbuka (OPEN BIDDING) pada Kamis 12 Februari 2026, dengan Limit Lelang Rp 6.495.284.000,- dan Uang Jaminan sebesar Rp 1.299.056.800,-
Informasi selengkapnya dapat diakses di Link berikut : https://bit.ly/4qrRJVA

16/12/2025

Selamat dan sukses atas pengangkatan PPPK Pemerintah Kota Batu khususnya BKAD Kota Batu Semoga bertambah semangat dalam mengabdi dan bekerja

30/10/2025

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini disusun dengan tujuan menjadi pedoman teknis yang jelas dan memiliki kepastian hukum dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan keadaan, kebutuhan, dan kemampuan Pemerintah Daerah.

09/10/2025

Seiring dengan Permendagri 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan FGD tentang Perubahan Perda 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
FGD dihadiri oleh Dr. Dewi Cahyandari, SH, MH selaku Dosen UB sekaligus Kepala Laboratorium FH UB selaku narasumber, Dr. Eny Rachayuningsih, M.Si selaku Kepala BKAD dan perwakilan SKPD. Dalam arahannya Kepala BKAD menyampaikan Perubahan Permendagri ini memberikan panduan yang lebih rinci, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaporan dan pengawasan aset. Dirinya juga mengingatkan, akan pentingnya pencatatan aset yang tertib dan hati-hati, mengingat pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kini tidak hanya mencakup belanja daerah, tetapi juga pengelolaan aset.

26/09/2025

20/09/2025

17/08/2025

18/06/2025

Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyelarasan dan penyerasian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah. Tujuan utama harmonisasi adalah menciptakan sistem hukum yang koheren, efisien, dan mudah dipahami, serta mencegah terjadinya tumpang tindih atau konflik antar peraturan.
Pada kesempatan ini, BKAD dan Bagian Hukum Setda Kota Batu melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota Kebijakan Akuntansi sebagai tindaklanjut dari Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kanwil Kementerian Hukum RI Jawa Timur. Turut hadir pada acara ini Kepala Kanwil Bapak HARIS SUKAMTO, A.K.S., S.H., M.H.

17/06/2025

15/06/2025

Tata kelola keuangan derah yang transparan, akuntabel, dan efisien menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang baik (good local governance). Di tengah dinamika regulasi dan meningkatnya ekspektasi publik terhadap kualitas pelayanan, peran Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi sangat strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas publik.
Pengelolaan keuangan daerah mencakup serangkaian proses yang kompleks dan terintegrasi, mulai dari penyusunan Rencana APBD (RAPBD), penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
Kegiatan diklat diikuti oleh seluruh PPK SKPD di lingkungan Pemkot Batu yang diselenggarakan oleh Badan Diklat PKN BPK-RI Yogyakarta mulai tgl 10 - 13 Juni 2025.