JDIH Kabupaten Banyuwangi

28/05/2026

✨ ASN Berbagi di Hari Raya Idul Adha 1447 H ✨

Dalam semangat kebersamaan dan kepedulian sosial, ASN Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melaksanakan kegiatan ASN Berbagi melalui penyaluran hewan qurban kepada masyarakat pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 H. 🐄🐐

Kegiatan ini menjadi wujud nyata semangat gotong royong dan kepedulian ASN untuk terus hadir dan berbagi kebahagiaan dengan masyarakat. Melalui qurban, diharapkan dapat mempererat silaturahmi serta menumbuhkan nilai keikhlasan, solidaritas, dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Semoga semangat ASN Berbagi membawa manfaat, keberkahan, dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. 🤍

Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 H.
“Berbagi dengan Tulus, Mengabdi dengan Ikhlas.”


guntur

26/05/2026

Rapat Koordinasi Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) di Ruang Rapat Bagian Hukum sebagai upaya memperkuat kualitas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang efektif, tepat sasaran, serta berdampak positif bagi masyarakat. Melalui koordinasi ini diharapkan tercipta sinergi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas.

25/05/2026

JDIH Talks hadir mengupas kisah di balik keberhasilan JDIH Kabupaten Banyuwangi meraih Juara 1 JDIH Award Provinsi Jawa Timur. ✨

Bersama Bu Intan Isna Hidayatillah, mari simak strategi, inovasi, dan komitmen dalam menghadirkan layanan dokumentasi dan informasi hukum yang semakin mudah diakses masyarakat.

“JDIH Talks: Rahasia Menjadi Juara 1 Jawa Timur”



guntur

21/05/2026

SURABAYA, 20 Mei 2026 – Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi turut berpartisipasi dalam kegiatan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya.

Kegiatan ini menjadi sarana koordinasi dan penguatan sinergi antar pengelola JDIH daerah dalam meningkatkan kualitas layanan informasi hukum yang cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat. Selain menjadi forum evaluasi, agenda ini juga dimanfaatkan untuk berbagi pengalaman, inovasi, serta strategi pengembangan pengelolaan dokumentasi hukum di masing-masing daerah.

Melalui kegiatan ini, Bagian Hukum Kabupaten Banyuwangi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan JDIH sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan optimalisasi layanan hukum berbasis digital bagi masyarakat.

21/05/2026

✨ *Prestasi membanggakan untuk Kabupaten Banyuwangi!* ✨

Dalam rangka *Penghargaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Jawa Timur Tahun 2026* kategori Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhasil meraih *Terbaik Pertama*.

Penghargaan ini diserahkan bersamaan dengan pelaksanaan Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-118 yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Capaian ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum yang informatif, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Semoga prestasi ini menjadi motivasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. 🇮🇩



guntur

20/05/2026

🔥 *Banyuwangi Cetak Nilai Sempurna 100! JDIH Banyuwangi Jadi Kebanggaan Jawa Timur* 🔥

Hari ini, Selasa 20 Mei 2026, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Jawa Timur.

Penghargaan JDIH Award diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur dalam upacara resmi yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Jawa Timur sebagai bentuk apresiasi atas kinerja terbaik JDIH Kabupaten Banyuwangi.

Tidak hanya meraih nilai sempurna 100, Kabupaten Banyuwangi juga berhasil menyabet penghargaan Terbaik 1 Pengelolaan JDIH Tahun 2026 untuk kategori Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Prestasi ini sekaligus menambah deretan capaian membanggakan Banyuwangi, di mana penghargaan tersebut menjadi penghargaan pengelolaan JDIH ke-13 yang berhasil diraih Banyuwangi sejak tahun 2019.
Berdasarkan hasil penilaian Tim JDIHN BPHN Kementerian Hukum Republik Indonesia, JDIH Kabupaten Banyuwangi berhasil memperoleh nilai sempurna 100 dalam Penilaian Kinerja Anggota JDIHN Tahun 2025.

Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menghadirkan layanan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, mudah diakses, terintegrasi, inovatif, dan dekat dengan masyarakat.

Keunggulan JDIH Banyuwangi mendapat apresiasi tinggi dari Tim Penilai karena tidak hanya aktif melalui website, aplikasi, dan media sosial, namun juga aktif turun langsung ke masyarakat memberikan edukasi hukum, konsultasi hukum, serta sosialisasi kebijakan pemerintah.

Berbagai inovasi unggulan yang dijalankan JDIH Banyuwangi di antaranya: 📚 Pojok JDIH Desa
🏫 Pojok JDIH Sekolah
☕ Ngopi Pagi (Ngobrol Happy Kebijakan Pemerintah & Regulasi)
🎓 Jiwa Raga (JDIH Banyuwangi Mengajar Regulasi)
📖 Cafe Cerdas (Cerita Regulasi dan Literasi)
🚶 JDIH Menyapa Warga di CFD Banyuwangi
🤝 Layanan JDIH bagi Kelompok Rentan

Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIH Nasional, Machyudhie, ST., MMSI, juga memberikan apresiasi khusus kepada Kabupaten Banyuwangi yang dinilai berhasil melahirkan banyak inovasi JDIH dan menjadi inspirasi bagi banyak daerah di Indonesia.

19/05/2026

14/05/2026

🌻
KOMUNIKASI EFEKTIF PENYULUH HUKUM

Penyuluh hukum bukan hanya menyampaikan Peraturan Perundang-undangan semata, tetapi juga hadir dan menjalankan fungsi dengan metode pendekatan sebagai berikut :
Edukatif
Komunikatif
Akomodatif
Persuasif

Komunikasi yang baik akan membuat masyarakat lebih mudah memahami hukum, merasa dekat dengan hukum, dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari

Kunci komunikasi efektif bagi penyuluh hukum :
Gunakan bahasa sederhana
Sesuaikan dengan audiens
Gunakan contoh nyata
Bangun komunikasi dua arah
Sampaikan dengan pendekatan persuasif
Gunakan media visual yang menarik

Karena penyuluhan hukum yang berhasil bukan tentang banyaknya pasal-pasal yang dibacakan, namun tentang seberapa jauh masyarakat memahami dan menyadari pentingnya hukum serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi budaya hukum

> Permenkum Nomor 36 Tahun 2025 tentang Strategi Nasional Penyuluhan Hukum

(evy)


guntur